AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirSektor perikanan merupakan potensi penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya koordinasi antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi skala prioritas kewenangan peraturan daerah terkait kerja sama daerah dan dampaknya terhadap sektor perikanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa prioritas harus mencakup kerja sama antar daerah, pengembangan infrastruktur, penguatan kapasitas nelayan, dan perlindungan ekosistem. Implementasi efektif memerlukan pendekatan sistematis melalui forum komunikasi, sosialisasi, penguatan lembaga, pemantauan, evaluasi, dan dukungan anggaran.
Penelitian ini menegaskan perlunya merumuskan skala prioritas kewenangan peraturan daerah tentang kerja sama daerah dalam sektor perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.Kewenangan yang jelas dan terarah akan memberikan dasar hukum kuat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.Implementasi peraturan daerah memerlukan pendekatan sistematis melalui forum komunikasi, sosialisasi, penguatan lembaga, pemantauan, evaluasi, dan dukungan anggaran.Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan perikanan di daerah ini diharapkan berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak kewenangan peraturan daerah terhadap koordinasi antar daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara lebih mendalam. 2. Studi tentang efektivitas program pelatihan nelayan dalam meningkatkan kapasitas teknis dan lingkungan perlu dilakukan untuk mengukur pengaruhnya terhadap produktivitas perikanan. 3. Penelitian tentang pengembangan kebijakan perlindungan ekosistem perairan berbasis partisipasi masyarakat dapat menjadi arah baru untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan di daerah tersebut.
| File size | 327.72 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
UNARSUNARS Dalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikanDalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikan
UNARSUNARS Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atasTujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui peran penting dan kewajiban Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas
UNARSUNARS Hal ini juga karena ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-UndangHal ini juga karena ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang
UNARSUNARS Namun, peraturan ini memerlukan penjabaran lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanaNamun, peraturan ini memerlukan penjabaran lebih lanjut oleh Pemerintah Provinsi hingga Kabupaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
UNARSUNARS Dalam penelitian ini, akan dibahas tentang pembagian harta bersama dengan mengkomparasikan penerapan hukum pembagian harta bersama antara hukum yang adaDalam penelitian ini, akan dibahas tentang pembagian harta bersama dengan mengkomparasikan penerapan hukum pembagian harta bersama antara hukum yang ada
UNARSUNARS 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka harta bendanya dapat disita, bahkan jika hartanya
UNARSUNARS membubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwamembubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa
UNARSUNARS Kepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang KewenanganKepemilikan senjata api diatur oleh Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan
Useful /
UIMEDANUIMEDAN Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tafsiran riba dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum bunga bank serta untuk menganalisis dampakTujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tafsiran riba dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum bunga bank serta untuk menganalisis dampak
UNARSUNARS Pelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabatPelaksanaan program pemerintah harus berdasarkan sistem konstitusi yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara, hakekat, martabat
UNARSUNARS Faktor terjadinya pungutan liar pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ialah bergesernya moral petugas menjadi pribadi materialis, kesempatan yangFaktor terjadinya pungutan liar pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ialah bergesernya moral petugas menjadi pribadi materialis, kesempatan yang
UNARSUNARS Keanekaragaman bisa berarti aneka budaya, aneka bahasa, aneka kondisi geografis dan lain-lain. Mengakui keanekaragaman sebagai landasan berarti memberikanKeanekaragaman bisa berarti aneka budaya, aneka bahasa, aneka kondisi geografis dan lain-lain. Mengakui keanekaragaman sebagai landasan berarti memberikan