AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirSektor perikanan merupakan potensi penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya koordinasi antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi skala prioritas kewenangan peraturan daerah terkait kerja sama daerah dan dampaknya terhadap sektor perikanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa prioritas harus mencakup kerja sama antar daerah, pengembangan infrastruktur, penguatan kapasitas nelayan, dan perlindungan ekosistem. Implementasi efektif memerlukan pendekatan sistematis melalui forum komunikasi, sosialisasi, penguatan lembaga, pemantauan, evaluasi, dan dukungan anggaran.
Penelitian ini menegaskan perlunya merumuskan skala prioritas kewenangan peraturan daerah tentang kerja sama daerah dalam sektor perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.Kewenangan yang jelas dan terarah akan memberikan dasar hukum kuat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.Implementasi peraturan daerah memerlukan pendekatan sistematis melalui forum komunikasi, sosialisasi, penguatan lembaga, pemantauan, evaluasi, dan dukungan anggaran.Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan perikanan di daerah ini diharapkan berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak kewenangan peraturan daerah terhadap koordinasi antar daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara lebih mendalam. 2. Studi tentang efektivitas program pelatihan nelayan dalam meningkatkan kapasitas teknis dan lingkungan perlu dilakukan untuk mengukur pengaruhnya terhadap produktivitas perikanan. 3. Penelitian tentang pengembangan kebijakan perlindungan ekosistem perairan berbasis partisipasi masyarakat dapat menjadi arah baru untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan di daerah tersebut.
| File size | 327.72 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
AMSIRAMSIR Penggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana memerlukan prosedur hukum yang ketat dan tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak terkait. OlehPenggunaan objek sengketa perdata sebagai barang bukti pidana memerlukan prosedur hukum yang ketat dan tidak boleh mengabaikan hak-hak pihak terkait. Oleh
AMSIRAMSIR Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undanganDengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan
AMSIRAMSIR Namun, efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan interpretasi hukum, dan kesadaran publik yang rendahNamun, efektivitas pengawasan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, perbedaan interpretasi hukum, dan kesadaran publik yang rendah
AMSIRAMSIR Pelanggaran dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Pinrang dipicu oleh overkapasitas kamar yang menimbulkan ketegangan emosional antara narapidana. Faktor psikologisPelanggaran dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Pinrang dipicu oleh overkapasitas kamar yang menimbulkan ketegangan emosional antara narapidana. Faktor psikologis
UNIVEDUNIVED Keberhasilan penyusunan anggaran juga ditentukan oleh faktor pembenahan administrasi, termasuk penggunaan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja.Keberhasilan penyusunan anggaran juga ditentukan oleh faktor pembenahan administrasi, termasuk penggunaan instrumen pengukuran anggaran berbasis kinerja.
UNIVEDUNIVED Penelitian ini merekomendasikan strategi pembinaan yang berkelanjutan dengan memperkuat kolaborasi dan inovasi untuk mencapai pengelolaan yang lebih profesionalPenelitian ini merekomendasikan strategi pembinaan yang berkelanjutan dengan memperkuat kolaborasi dan inovasi untuk mencapai pengelolaan yang lebih profesional
AMSIRAMSIR Tumpang tindih wewenang antara Komdigi dan Kemendag dalam mengatur pengiriman gratis di sektor e-commerce telah menyebabkan ketidakpastian hukum, dualismeTumpang tindih wewenang antara Komdigi dan Kemendag dalam mengatur pengiriman gratis di sektor e-commerce telah menyebabkan ketidakpastian hukum, dualisme
STKIP JBSTKIP JB Indikator keberhasilan dari kegiatan bahwa hasil angket lebih dari 70%. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa guru-guru sangat tertarik dengan model ceritaIndikator keberhasilan dari kegiatan bahwa hasil angket lebih dari 70%. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa guru-guru sangat tertarik dengan model cerita
Useful /
STKIP JBSTKIP JB Pada tahap tersebut hasil post test dari siswa kelas IV dapat terlihat bahwa seluruh siswa memiliki nilai yang sangat baik dan dapat dikatakan tuntas,Pada tahap tersebut hasil post test dari siswa kelas IV dapat terlihat bahwa seluruh siswa memiliki nilai yang sangat baik dan dapat dikatakan tuntas,
STKIP JBSTKIP JB Penyediaan modul panduan yang diberikan kepada guru-guru untuk memberikan gambaran pelaksanaan metode community language learning sehingga guru dapat berinovasiPenyediaan modul panduan yang diberikan kepada guru-guru untuk memberikan gambaran pelaksanaan metode community language learning sehingga guru dapat berinovasi
STKIP JBSTKIP JB Kemasan dapat menyampaikan pesan kepada konsumen mengenai nilai suatu produk. Pada skala UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) sering terjadi tidak memperhatikanKemasan dapat menyampaikan pesan kepada konsumen mengenai nilai suatu produk. Pada skala UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) sering terjadi tidak memperhatikan
STKIP JBSTKIP JB Kelurahan Klampis Ngasem merupakan salah satu wilayah di Surabaya bagian timur tepatnya pada kecamatan Sukolilo kota Surabaya. Kelompok sasaran dalam programKelurahan Klampis Ngasem merupakan salah satu wilayah di Surabaya bagian timur tepatnya pada kecamatan Sukolilo kota Surabaya. Kelompok sasaran dalam program