AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirSektor perikanan merupakan potensi penting di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena kurangnya koordinasi antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi skala prioritas kewenangan peraturan daerah terkait kerja sama daerah dan dampaknya terhadap sektor perikanan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa prioritas harus mencakup kerja sama antar daerah, pengembangan infrastruktur, penguatan kapasitas nelayan, dan perlindungan ekosistem. Implementasi efektif memerlukan pendekatan sistematis melalui forum komunikasi, sosialisasi, penguatan lembaga, pemantauan, evaluasi, dan dukungan anggaran.
Penelitian ini menegaskan perlunya merumuskan skala prioritas kewenangan peraturan daerah tentang kerja sama daerah dalam sektor perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.Kewenangan yang jelas dan terarah akan memberikan dasar hukum kuat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.Implementasi peraturan daerah memerlukan pendekatan sistematis melalui forum komunikasi, sosialisasi, penguatan lembaga, pemantauan, evaluasi, dan dukungan anggaran.Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan perikanan di daerah ini diharapkan berjalan efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan lingkungan.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji dampak kewenangan peraturan daerah terhadap koordinasi antar daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara lebih mendalam. 2. Studi tentang efektivitas program pelatihan nelayan dalam meningkatkan kapasitas teknis dan lingkungan perlu dilakukan untuk mengukur pengaruhnya terhadap produktivitas perikanan. 3. Penelitian tentang pengembangan kebijakan perlindungan ekosistem perairan berbasis partisipasi masyarakat dapat menjadi arah baru untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan di daerah tersebut.
| File size | 327.72 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
KPUKPU Tulisan ini mengeksplorasi kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai self-regulatory body. Lebih spesifiknya, sejauh apa kewenangan KPU untuk menerjemahkanTulisan ini mengeksplorasi kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai self-regulatory body. Lebih spesifiknya, sejauh apa kewenangan KPU untuk menerjemahkan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajibanPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban
PUBMEDIAPUBMEDIA Through progressive constitutional interpretation, the Court establishes state financing of basic education as a binding constitutional obligation applicableThrough progressive constitutional interpretation, the Court establishes state financing of basic education as a binding constitutional obligation applicable
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan normatif yang lebih jelas dan terstruktur dalam Undang-Undang Penanaman Modal diperlukan untuk memperkuat kepastianPenelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan normatif yang lebih jelas dan terstruktur dalam Undang-Undang Penanaman Modal diperlukan untuk memperkuat kepastian
PUBMEDIAPUBMEDIA 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan hak fundamental yang tidak dapat direduksi oleh status administratif kepesertaan JKN. Status kepesertaan JKN17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan hak fundamental yang tidak dapat direduksi oleh status administratif kepesertaan JKN. Status kepesertaan JKN
PUBMEDIAPUBMEDIA Dinamika hubungan antar lembaga negara selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalanDinamika hubungan antar lembaga negara selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa prinsip checks and balances belum berjalan
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini membahas tentang penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Hal ini, sebagai upaya strategis negaraPenelitian ini membahas tentang penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam perspektif politik hukum. Hal ini, sebagai upaya strategis negara
UNSURUNSUR Pembentukan Pengadilan Pemilu dalam rangka mempersiapkan Pilkada serentak tahun 2024 dapat mengefisiensi lembaga peradilan di Indonesia, karena MK seharusnyaPembentukan Pengadilan Pemilu dalam rangka mempersiapkan Pilkada serentak tahun 2024 dapat mengefisiensi lembaga peradilan di Indonesia, karena MK seharusnya
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA The results of the study show that separatist movements generally demand separation from the parent country based on various backgrounds, such as ideologicalThe results of the study show that separatist movements generally demand separation from the parent country based on various backgrounds, such as ideological
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan melihat persyaratan keabsahan suatu Perjanjian dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. PenelitianPenelitian ini bersifat hukum normatif dengan melihat persyaratan keabsahan suatu Perjanjian dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian
PUBMEDIAPUBMEDIA Disarankan agar sekolah memperkuat mekanisme pengaduan, menyediakan konseling yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.Disarankan agar sekolah memperkuat mekanisme pengaduan, menyediakan konseling yang mudah diakses, dan mendorong keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat.
UMSUMS 014 < 0. 05), perbedaan tersebut terlihat dari pola asuh permisif yang lebih rendah 0. 813 dibandingkan pola asuh otoriter 5. 8. Kesimpulan: ada perbedaan014 < 0. 05), perbedaan tersebut terlihat dari pola asuh permisif yang lebih rendah 0. 813 dibandingkan pola asuh otoriter 5. 8. Kesimpulan: ada perbedaan