UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAFaktor terjadinya pungutan liar pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ialah bergesernya moral petugas menjadi pribadi materialis, kesempatan yang ada untuk melakukan pungutan liar. Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun, ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar, namun sementara ini masih mekanisme penghukuman bagi pelaku tergolong ringan dan hanya memiliki efek jera yang bersifat sementara.
Berdasarkan uraian hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut.Faktor yang mempengaruhi terjadinya pungli di Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah.faktor individu pelaku, adanya niat dan kesempatan, iman, kebiasaan, rasa tidak puas atau kurang apa yang telah diterima, faktor sosial, kebutuhan, dan pengungkapan.Dalam peraturan yang telah ada praktik pungutan liar yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri dapat di pidana penjara.Jika praktik pungli yang diungkap hanya mengandung unsur pemerasan, maka perkara itu akan ditangani polisi.
Berdasarkan latar belakang penelitian yang menyoroti praktik pungutan liar dalam program Keluarga Harapan (PKH), beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam memantau pelaksanaan PKH di berbagai daerah, dengan tujuan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kedua, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami secara komprehensif motivasi dan faktor-faktor yang mendorong oknum petugas PKH melakukan praktik pungutan liar, termasuk analisis terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan sistem insentif yang mungkin memicu perilaku koruptif. Ketiga, penelitian eksperimental dapat dirancang untuk menguji efektivitas berbagai intervensi pelatihan integritas dan etika bagi petugas PKH, dengan fokus pada pengembangan kesadaran moral, keterampilan pengambilan keputusan yang etis, dan kemampuan menolak godaan korupsi. Dengan menggabungkan temuan dari ketiga penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas permasalahan pungutan liar dalam PKH, serta merumuskan strategi intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mencegah dan memberantas praktik tersebut.
| File size | 456.99 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran Satgas Damai Cartenz di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya Distrik Oksibil, memberikan kontribusi signifikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran Satgas Damai Cartenz di Kabupaten Pegunungan Bintang, khususnya Distrik Oksibil, memberikan kontribusi signifikan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif. Dari segi pencapaian tujuan, meskipun program sempat berjalan baik padaHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif. Dari segi pencapaian tujuan, meskipun program sempat berjalan baik pada
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Pemerintah Desa telah berupaya membantu kebutuhan air bersih melalui program dan perawatan infrastruktur serta pelayanan yang ramah. Namun, terdapat kelemahanPemerintah Desa telah berupaya membantu kebutuhan air bersih melalui program dan perawatan infrastruktur serta pelayanan yang ramah. Namun, terdapat kelemahan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Dari sisi efektivitas, ditemukan keterbatasan sarana dan prasarana serta sistem manajemen yang belum sepenuhnya terintegrasi, yang berdampak pada efisiensiDari sisi efektivitas, ditemukan keterbatasan sarana dan prasarana serta sistem manajemen yang belum sepenuhnya terintegrasi, yang berdampak pada efisiensi
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan angkutan umum antarkota dalam provinsi di Dinas PerhubunganPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan angkutan umum antarkota dalam provinsi di Dinas Perhubungan
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Kekurangan tersebut meliputi keterbatasan fasilitas fisik, kurangnya kejelasan prosedur, ketidakpastian waktu pelayanan, serta belum optimalnya sikap empatiKekurangan tersebut meliputi keterbatasan fasilitas fisik, kurangnya kejelasan prosedur, ketidakpastian waktu pelayanan, serta belum optimalnya sikap empati
STIAPANCAMARGAPALUSTIAPANCAMARGAPALU Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kepolisian dalam pengamanan objek vital nasional di bidang pariwisata, dengan studi kasus pada ObjekPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja kepolisian dalam pengamanan objek vital nasional di bidang pariwisata, dengan studi kasus pada Objek
UNISMAUNISMA Abstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secaraAbstrak dalam dokumen membahas kekaburan hukum pada klausul tanpa hak dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian dilakukan secara
Useful /
Q2LIIQ2LII Hasil penelitian ditemukan hubungan signifikan antara kondisi individu (p=0,015), harapan (p=0,027), sosial ekonomi (p=0,001), pengembangan karir (p=0,015),Hasil penelitian ditemukan hubungan signifikan antara kondisi individu (p=0,015), harapan (p=0,027), sosial ekonomi (p=0,001), pengembangan karir (p=0,015),
UNARSUNARS Terhadap permasalahan andak yang lahir diluar perkawinan. dengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurutTerhadap permasalahan andak yang lahir diluar perkawinan. dengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut
UNISMAUNISMA 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Untuk pelaksanaan eksekusi, peradilan agama mengacu pada HIR dan RBg. Pengadilan14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Untuk pelaksanaan eksekusi, peradilan agama mengacu pada HIR dan RBg. Pengadilan
UNISMAUNISMA bagaimana fungsi. bagaimana kedudukan rekam medis sebagai alat bukti menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP). Menggunakanbagaimana fungsi. bagaimana kedudukan rekam medis sebagai alat bukti menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP). Menggunakan