UNARSUNARS
FENOMENAFENOMENAFaktor terjadinya pungutan liar pada Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ialah bergesernya moral petugas menjadi pribadi materialis, kesempatan yang ada untuk melakukan pungutan liar. Kedua: sanksi hukum terhadap praktik Pungutan Liar terhadap Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun, ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar, namun sementara ini masih mekanisme penghukuman bagi pelaku tergolong ringan dan hanya memiliki efek jera yang bersifat sementara.
Berdasarkan uraian hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut.Faktor yang mempengaruhi terjadinya pungli di Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan adalah.faktor individu pelaku, adanya niat dan kesempatan, iman, kebiasaan, rasa tidak puas atau kurang apa yang telah diterima, faktor sosial, kebutuhan, dan pengungkapan.Dalam peraturan yang telah ada praktik pungutan liar yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri dapat di pidana penjara.Jika praktik pungli yang diungkap hanya mengandung unsur pemerasan, maka perkara itu akan ditangani polisi.
Berdasarkan latar belakang penelitian yang menyoroti praktik pungutan liar dalam program Keluarga Harapan (PKH), beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai efektivitas berbagai model pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam memantau pelaksanaan PKH di berbagai daerah, dengan tujuan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat direplikasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Kedua, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan untuk memahami secara komprehensif motivasi dan faktor-faktor yang mendorong oknum petugas PKH melakukan praktik pungutan liar, termasuk analisis terhadap tekanan sosial, ekonomi, dan sistem insentif yang mungkin memicu perilaku koruptif. Ketiga, penelitian eksperimental dapat dirancang untuk menguji efektivitas berbagai intervensi pelatihan integritas dan etika bagi petugas PKH, dengan fokus pada pengembangan kesadaran moral, keterampilan pengambilan keputusan yang etis, dan kemampuan menolak godaan korupsi. Dengan menggabungkan temuan dari ketiga penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kompleksitas permasalahan pungutan liar dalam PKH, serta merumuskan strategi intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mencegah dan memberantas praktik tersebut.
| File size | 456.99 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
LPPM STIEATMABHAKTILPPM STIEATMABHAKTI Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa memainkan peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga mampu merangsang perputaranHasil penelitian menunjukkan bahwa dana desa memainkan peran aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sehingga mampu merangsang perputaran
APTIIAPTII Sistem ini terbukti mampu meningkatkan objektivitas, akurasi, dan kecepatan dalam proses seleksi penerima bantuan. Dengan demikian, diharapkan penyaluranSistem ini terbukti mampu meningkatkan objektivitas, akurasi, dan kecepatan dalam proses seleksi penerima bantuan. Dengan demikian, diharapkan penyaluran
UNARSUNARS Pendidikan agama memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan membayar ZIS ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023. Pendidikan agama berpengaruh signifikanPendidikan agama memiliki pengaruh dominan terhadap kepatuhan membayar ZIS ASN di Kabupaten Situbondo tahun 2023. Pendidikan agama berpengaruh signifikan
UNARSUNARS Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan di Indonesia masih belum sesuai dengan konsep Due Process Model. Due Process ModelBerdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan di Indonesia masih belum sesuai dengan konsep Due Process Model. Due Process Model
UNDIRAUNDIRA Dalam rangka bulan Oukumene warga Komunitas GPSI Soteria menggandeng UKRIDA ambil bagian untuk turut serta berempati melakukan pelayanan pengabdian kepadaDalam rangka bulan Oukumene warga Komunitas GPSI Soteria menggandeng UKRIDA ambil bagian untuk turut serta berempati melakukan pelayanan pengabdian kepada
UNARSUNARS Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suamiHarta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan (gono-gini) umumnya dibagi dua sama rata di antara suami
UNARSUNARS membubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwamembubarkan partai politik d. menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR bahwa
UPMUPM Kedekatan Sultan Hamengkubuwono IX dan Yukio Hashida selaku dahulunya Kyoto, merupakan pasukan Jepang yang bertugas di Yogyakarta menjadi faktor pentingKedekatan Sultan Hamengkubuwono IX dan Yukio Hashida selaku dahulunya Kyoto, merupakan pasukan Jepang yang bertugas di Yogyakarta menjadi faktor penting
Useful /
MKRIMKRI Dalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilaiDalam perjalanannya, melalui proses pengujian undang-undang, paradigma dimaksud justru digeser ke arah menghilangkan pembatasan yang demikian, karena dinilai
MKRIMKRI Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikanMahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 menggunakan penafsiran gramatika untuk menentukan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
APTIIAPTII Proses verifikasi dan validasi data permohonan pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini masih dilakukan secara manual, yangProses verifikasi dan validasi data permohonan pertanahan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Daya selama ini masih dilakukan secara manual, yang
UNARSUNARS Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasiUpaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal oleh masyarakat sipil memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi