AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirPerubahan teknologi global, termasuk otomatisasi, digitalisasi, dan adopsi kecerdasan buatan, telah menciptakan transformasi signifikan di pasar kerja. Di Indonesia, transformasi ini memengaruhi perlindungan hukum tenaga kerja, khususnya dalam hubungan kerja, hak kerja layak, dan kepastian hukum bagi pekerja kontrak serta pekerja outsourcing. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis peraturan dan literatur untuk menilai bagaimana sistem hukum Indonesia merespons tantangan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Amensinya melalui Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Omnibus Law) bertujuan menanggapi dinamika pasar tenaga kerja, kerangka hukum saat ini belum sepenuhnya melindungi pekerja yang terdampak otomatisasi dan pekerjaan berbasis platform (gig workers). Penelitian menunjukkan perlunya pendekatan regulasi yang lebih inklusif dan progresif, termasuk pengakuan formal atas bentuk kerja baru dan perlindungan sosial universal, agar sistem tenaga kerja Indonesia dapat beradaptasi secara efektif terhadap perubahan teknologi global.
Transformasi teknologi, terutama di bidang kecerdasan buatan, otomatisasi, dan digitalisasi, telah secara mendasar mengubah struktur dan dinamika ketenagakerjaan.Meskipun menciptakan peluang pekerjaan baru, perubahan tersebut juga memperparah hilangnya pekerjaan tradisional, meningkatkan ketidakpastian kerja, dan menimbulkan kesenjangan keterampilan.Di Indonesia, meskipun Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) menyediakan dasar hukum, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan dalam melindungi pekerja informal dan non‑konvensional.Oleh karena itu, pembaruan kebijakan hukum ketenagakerjaan harus menekankan pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi pekerja, serta kesiapsiagaan menghadapi dinamika kerja masa depan.
Di era digitalisasi, penelitian lanjutan sebaiknya meneliti bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dapat dioptimalkan untuk melindungi pekerja gig, sehingga kebijakan tidak hanya teoretis tetapi praktis di lapangan. Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas model pelatihan tenaga kerja berbasis proyek bagi pekerja informal, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja yang terus berkembang. Terakhir, studi komparatif yang memperhitungkan kebijakan perlindungan sosial di negara berkembang dapat memberi gambaran bagi Indonesia dalam merancang sistem jaminan sosial yang lebih inklusif untuk pekerja non‑konvensional, guna mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
| File size | 547.58 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
UNARSUNARS Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya.Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 sampai sekarang masih belum diterapkan sebagaimana mestinya.
UNARSUNARS Sedangkan, tanggung jawab Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya adalahSedangkan, tanggung jawab Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya adalah
UNARSUNARS Pengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalianPengaruh Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian
UNARSUNARS Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan pengumpulan data observasi dan analisi isi supaya penulis mampu menjawab penelitian tersebutPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan pengumpulan data observasi dan analisi isi supaya penulis mampu menjawab penelitian tersebut
UNARSUNARS Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah permohonan pengujian sebanyak 1573 perkara atau sebesar 46% dari seluruh perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi.
UNARSUNARS Penyimpanan minuta akta dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak dan terhadap minuta itu sendiri, mengingat minuta akta merupakan arsipPenyimpanan minuta akta dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak dan terhadap minuta itu sendiri, mengingat minuta akta merupakan arsip
UNARSUNARS Administrasi kepolisian dalam hal perizinan senjata api merupakan bagian dari administrasi negara. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikanAdministrasi kepolisian dalam hal perizinan senjata api merupakan bagian dari administrasi negara. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan
UNARSUNARS Berdasarkan uraian hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhiBerdasarkan uraian hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi
Useful /
AMSIRAMSIR 1/1974 tentang Perkawinan, Undang‑Undang No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan, serta Undang‑Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu,1/1974 tentang Perkawinan, Undang‑Undang No. 22/2022 tentang Pemasyarakatan, serta Undang‑Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu,
UIMEDANUIMEDAN Sistem ekonomi ribawi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia. Sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi investasi,Sistem ekonomi ribawi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia. Sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi investasi,
UNARSUNARS Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanianUndang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi penggunaan lahan pertanian
UNARSUNARS Perlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif, memberikan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan dan dipublikasikan. Tanggung gugatPerlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif, memberikan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan dan dipublikasikan. Tanggung gugat