AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirPerubahan teknologi global, termasuk otomatisasi, digitalisasi, dan adopsi kecerdasan buatan, telah menciptakan transformasi signifikan di pasar kerja. Di Indonesia, transformasi ini memengaruhi perlindungan hukum tenaga kerja, khususnya dalam hubungan kerja, hak kerja layak, dan kepastian hukum bagi pekerja kontrak serta pekerja outsourcing. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan analisis peraturan dan literatur untuk menilai bagaimana sistem hukum Indonesia merespons tantangan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Amensinya melalui Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Omnibus Law) bertujuan menanggapi dinamika pasar tenaga kerja, kerangka hukum saat ini belum sepenuhnya melindungi pekerja yang terdampak otomatisasi dan pekerjaan berbasis platform (gig workers). Penelitian menunjukkan perlunya pendekatan regulasi yang lebih inklusif dan progresif, termasuk pengakuan formal atas bentuk kerja baru dan perlindungan sosial universal, agar sistem tenaga kerja Indonesia dapat beradaptasi secara efektif terhadap perubahan teknologi global.
Transformasi teknologi, terutama di bidang kecerdasan buatan, otomatisasi, dan digitalisasi, telah secara mendasar mengubah struktur dan dinamika ketenagakerjaan.Meskipun menciptakan peluang pekerjaan baru, perubahan tersebut juga memperparah hilangnya pekerjaan tradisional, meningkatkan ketidakpastian kerja, dan menimbulkan kesenjangan keterampilan.Di Indonesia, meskipun Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) menyediakan dasar hukum, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan dalam melindungi pekerja informal dan non‑konvensional.Oleh karena itu, pembaruan kebijakan hukum ketenagakerjaan harus menekankan pada keadilan sosial, perlindungan hak asasi pekerja, serta kesiapsiagaan menghadapi dinamika kerja masa depan.
Di era digitalisasi, penelitian lanjutan sebaiknya meneliti bagaimana mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dapat dioptimalkan untuk melindungi pekerja gig, sehingga kebijakan tidak hanya teoretis tetapi praktis di lapangan. Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas model pelatihan tenaga kerja berbasis proyek bagi pekerja informal, sehingga mereka dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar kerja yang terus berkembang. Terakhir, studi komparatif yang memperhitungkan kebijakan perlindungan sosial di negara berkembang dapat memberi gambaran bagi Indonesia dalam merancang sistem jaminan sosial yang lebih inklusif untuk pekerja non‑konvensional, guna mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
| File size | 547.58 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
STIESTEKOMSTIESTEKOM Model pengukuran atau outer model, uji model struktural atau inner model, dan uji hipotesis dengan bantuan Software Smart-PLS 4. 0 sebagai alat uji. HasilModel pengukuran atau outer model, uji model struktural atau inner model, dan uji hipotesis dengan bantuan Software Smart-PLS 4. 0 sebagai alat uji. Hasil
IAIC PUBLISHERIAIC PUBLISHER Analisis Rantai Nilai menunjukkan bahwa BPKH telah berhasil menciptakan struktur operasional yang efektif, meskipun Penilaian Dampak Regulasi menunjukkanAnalisis Rantai Nilai menunjukkan bahwa BPKH telah berhasil menciptakan struktur operasional yang efektif, meskipun Penilaian Dampak Regulasi menunjukkan
IBRAHIMYIBRAHIMY Hal ini dapat merugikan masyarakat dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat publik, terutama dalam lembaga yangHal ini dapat merugikan masyarakat dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat publik, terutama dalam lembaga yang
UAIUAI Pendekatan yang diterapkan adalah metode hukum normatif melalui perspektif yudisial, konseptual, dan komparatif guna menelaah penerapan Undang-Undang NomorPendekatan yang diterapkan adalah metode hukum normatif melalui perspektif yudisial, konseptual, dan komparatif guna menelaah penerapan Undang-Undang Nomor
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme khusus dan cepat yangPemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme khusus dan cepat yang
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Undang-undang ini memberikan landasan yang lebih jelas bagi operasional bank syariah dan mengakui keberadaannya secara berdampingan dengan bank konvensional.Undang-undang ini memberikan landasan yang lebih jelas bagi operasional bank syariah dan mengakui keberadaannya secara berdampingan dengan bank konvensional.
STISAPAMEKASANSTISAPAMEKASAN Pada produk tabungan berjangka (deposito) dengan akad *mudharabah*, besaran bagi hasil ditentukan setelah keuntungan usaha terealisasi, mengacu pada prinsipPada produk tabungan berjangka (deposito) dengan akad *mudharabah*, besaran bagi hasil ditentukan setelah keuntungan usaha terealisasi, mengacu pada prinsip
YALAMQAYALAMQA Masa jabatan kepala daerah diatur oleh UU No. 10 Tahun 2016, yaitu 5 tahun dengan maksimal 2 periode, namun terdapat pengecualian bagi kepala daerah hasilMasa jabatan kepala daerah diatur oleh UU No. 10 Tahun 2016, yaitu 5 tahun dengan maksimal 2 periode, namun terdapat pengecualian bagi kepala daerah hasil
Useful /
IAIC PUBLISHERIAIC PUBLISHER Akibatnya timbul ambiguitas atas kepatuhan Sharia, penurunan insentif inovasi, serta standar terfragmentasi dalam penerapan teknologi digital dan tataAkibatnya timbul ambiguitas atas kepatuhan Sharia, penurunan insentif inovasi, serta standar terfragmentasi dalam penerapan teknologi digital dan tata
AMSIRAMSIR Studi ini membahas peran pengawasan hukum oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah pelanggaran kampanye pemilu, khususnya praktik politik uang,Studi ini membahas peran pengawasan hukum oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mencegah pelanggaran kampanye pemilu, khususnya praktik politik uang,
AMSIRAMSIR Faktor psikologis seperti dendam yang belum terselesaikan juga berkontribusi pada terjadinya pertengkaran dan pelanggaran. Penegakan hukum yang melibatkanFaktor psikologis seperti dendam yang belum terselesaikan juga berkontribusi pada terjadinya pertengkaran dan pelanggaran. Penegakan hukum yang melibatkan
UIMEDANUIMEDAN Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tafsiran riba dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum bunga bank serta untuk menganalisis dampakTujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tafsiran riba dan pendapat-pendapat ulama dalam memandang hukum bunga bank serta untuk menganalisis dampak