AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirPenelitian ini bertujuan untuk menentukan penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di pusat tahanan serta konsekuensi hukum yang dihadapi oleh narapidana yang melakukan pelanggaran di rumah tahanan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif‑empiris, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan hukum yang ada dengan praktik di lapangan serta mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pelanggaran di rumah tahanan adalah overkapasitas ruang, ketidakpuasan psikologis akibat dendam yang belum terselesaikan, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai norma dan hak narapidana; sedangkan konsekuensi hukum yang ditetapkan meliputi sanksi ringan berupa peringatan dan pernyataan, sanksi menengah berupa penahanan dalam sel merah selama enam hari dengan pembatasan hak, dan sanksi berat berupa penahanan dalam sel pengasingan maupun pemindahan ke lembaga pemasyarakatan lain.
Pelanggaran dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Pinrang dipicu oleh overkapasitas kamar yang menimbulkan ketegangan emosional antara narapidana.Faktor psikologis seperti dendam yang belum terselesaikan juga berkontribusi pada terjadinya pertengkaran dan pelanggaran.Penegakan hukum yang melibatkan sanksi bertahap menunjukkan perlunya peningkatan program rehabilitasi dan pengelolaan kapasitas untuk mengurangi risiko pelanggaran di masa depan.
Penelitian lanjutan dapat meneliti efektivitas program rehabilitasi intensif di lingkungan lembaga pemasyarakatan untuk menurunkan tingkat pelanggaran narapidana; memfokuskan studi longitudinal tentang hubungan antara tingkat kepuasan psikologis narapidana dan frekuensi pelanggaran, serta menganalisis dampak overkapasitas fisik terhadap kesehatan mental narapidana; serta mengevaluasi kebijakan alokasi sumber daya manusia dan fasilitas di rumah tahanan yang dapat menurunkan tingkat stres narapidana, sehingga dapat dipastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.
| File size | 414.48 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang dampak overcrowding terhadap narapidana rumah tahanan negara kelas IIB di Kabupaten Ruteng.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang dampak overcrowding terhadap narapidana rumah tahanan negara kelas IIB di Kabupaten Ruteng.
UKDCUKDC Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan aplikasi chatbot berbasis aturan yang dapat memberikan informasi terkait kurikulum, mata kuliah, profil dosen,Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan aplikasi chatbot berbasis aturan yang dapat memberikan informasi terkait kurikulum, mata kuliah, profil dosen,
UKDCUKDC Perancangan aplikasi ini dilakukan karena pengelola kantin kampus merasa cukup kesulitan dalam mengelola kantin, terutama dalam hal pembayaran, pencatatanPerancangan aplikasi ini dilakukan karena pengelola kantin kampus merasa cukup kesulitan dalam mengelola kantin, terutama dalam hal pembayaran, pencatatan
UKDCUKDC Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi masalah mahasiswa. Hasil evaluasi menunjukkan 16,3% responden menilai aplikasi cukup baik danPenelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi masalah mahasiswa. Hasil evaluasi menunjukkan 16,3% responden menilai aplikasi cukup baik dan
AMSIRAMSIR Usulan pencabutan hak pilih bagi aparatur sipil negara (ASN) didasarkan pada beberapa argumen kunci. (1) upaya pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukumUsulan pencabutan hak pilih bagi aparatur sipil negara (ASN) didasarkan pada beberapa argumen kunci. (1) upaya pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum
AMSIRAMSIR Penegakan hak ini dinyatakan sebagai kewajiban negara untuk memastikan realisasi hak asasi narapidana. Kegagalan dalam melaksanakan fasilitas ini dapatPenegakan hak ini dinyatakan sebagai kewajiban negara untuk memastikan realisasi hak asasi narapidana. Kegagalan dalam melaksanakan fasilitas ini dapat
UIMEDANUIMEDAN Sistem ekonomi ribawi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia. Sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi investasi,Sistem ekonomi ribawi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia. Sistem ekonomi ribawi akan mempengaruhi investasi,
STISIPWIDYAPURI SMISTISIPWIDYAPURI SMI Cikondang telah berhasil dilaksanakan sesuai jadwal dan mendapat sambutan positif dari masyarakat serta kepala desa. Pemasangan plang jalan berlangsungCikondang telah berhasil dilaksanakan sesuai jadwal dan mendapat sambutan positif dari masyarakat serta kepala desa. Pemasangan plang jalan berlangsung
Useful /
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi kekuatan modal sosial dalam transformasi kepemimpinan kepala desa. SementaraJenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi kekuatan modal sosial dalam transformasi kepemimpinan kepala desa. Sementara
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT dilakukan dengan mekanisme koordinasi yang sistematis antara pemerintah pusat dan desa, dimulaiHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT dilakukan dengan mekanisme koordinasi yang sistematis antara pemerintah pusat dan desa, dimulai
UKDCUKDC Metodologi ini memastikan bahwa situs web yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapanMetodologi ini memastikan bahwa situs web yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan
AMSIRAMSIR Di Indonesia, transformasi ini memengaruhi perlindungan hukum tenaga kerja, khususnya dalam hubungan kerja, hak kerja layak, dan kepastian hukum bagi pekerjaDi Indonesia, transformasi ini memengaruhi perlindungan hukum tenaga kerja, khususnya dalam hubungan kerja, hak kerja layak, dan kepastian hukum bagi pekerja