AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirPenelitian ini bertujuan untuk menentukan penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana di pusat tahanan serta konsekuensi hukum yang dihadapi oleh narapidana yang melakukan pelanggaran di rumah tahanan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif‑empiris, yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi kesesuaian antara peraturan hukum yang ada dengan praktik di lapangan serta mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama pelanggaran di rumah tahanan adalah overkapasitas ruang, ketidakpuasan psikologis akibat dendam yang belum terselesaikan, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai norma dan hak narapidana; sedangkan konsekuensi hukum yang ditetapkan meliputi sanksi ringan berupa peringatan dan pernyataan, sanksi menengah berupa penahanan dalam sel merah selama enam hari dengan pembatasan hak, dan sanksi berat berupa penahanan dalam sel pengasingan maupun pemindahan ke lembaga pemasyarakatan lain.
Pelanggaran dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Pinrang dipicu oleh overkapasitas kamar yang menimbulkan ketegangan emosional antara narapidana.Faktor psikologis seperti dendam yang belum terselesaikan juga berkontribusi pada terjadinya pertengkaran dan pelanggaran.Penegakan hukum yang melibatkan sanksi bertahap menunjukkan perlunya peningkatan program rehabilitasi dan pengelolaan kapasitas untuk mengurangi risiko pelanggaran di masa depan.
Penelitian lanjutan dapat meneliti efektivitas program rehabilitasi intensif di lingkungan lembaga pemasyarakatan untuk menurunkan tingkat pelanggaran narapidana; memfokuskan studi longitudinal tentang hubungan antara tingkat kepuasan psikologis narapidana dan frekuensi pelanggaran, serta menganalisis dampak overkapasitas fisik terhadap kesehatan mental narapidana; serta mengevaluasi kebijakan alokasi sumber daya manusia dan fasilitas di rumah tahanan yang dapat menurunkan tingkat stres narapidana, sehingga dapat dipastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.
| File size | 414.48 KB |
| Pages | 14 |
| DMCA | Report |
Related /
CEREDINDONESIACEREDINDONESIA Meskipun tidak secara khusus mengatur makanan yang dibawa, undang‑undang tetap menjamin hak narapidana untuk menerima makanan dan layanan kesehatan yangMeskipun tidak secara khusus mengatur makanan yang dibawa, undang‑undang tetap menjamin hak narapidana untuk menerima makanan dan layanan kesehatan yang
MEJAILMIAHMEJAILMIAH Penelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti kepemimpinan yang transparan, kebijakanPenelitian ini menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor seperti kepemimpinan yang transparan, kebijakan
UMKUUMKU Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program pengabdian masyarakat dalam mengurangi perilaku ghibah di kalangan narapidana Rutan Kudus.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program pengabdian masyarakat dalam mengurangi perilaku ghibah di kalangan narapidana Rutan Kudus.
UNARSUNARS Dalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikanDalam hal tersebut, maka diperlukan pula campur tangan dari BPOM (Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan) terhadap perlindungan konsumen guna memberikan
UNARSUNARS Sedangkan, tanggung jawab Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya adalahSedangkan, tanggung jawab Notaris/PPAT dalam meminimalisasi pemalsuan setoran perpajakan atas akta peralihan hak pemilikan atas tanah yang dibuatnya adalah
UNARSUNARS Hal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan makaHal ini sebagaimana juga ditegaskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana waktu yang telah ditentukan maka
UNARSUNARS Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadapPasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban: a. menguji undang-undang terhadap
UNARSUNARS Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu, proses kepemilikan senjataHal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu, proses kepemilikan senjata
Useful /
UIMEDANUIMEDAN Pada masa pandemi covid‑19, HUMAS merupakan harapan satu‑satunya yang dapat digunakan untuk mempromosikan, mengenalkan atau meningkatkan citra publikPada masa pandemi covid‑19, HUMAS merupakan harapan satu‑satunya yang dapat digunakan untuk mempromosikan, mengenalkan atau meningkatkan citra publik
UIMEDANUIMEDAN Peneliti mengangkat strategi Public Relations Marketing Rumah Ide Coffee Bilal Medan Timur untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Public Relations MarketingPeneliti mengangkat strategi Public Relations Marketing Rumah Ide Coffee Bilal Medan Timur untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Public Relations Marketing
GLOBALECONEDUGLOBALECONEDU Lareh Sago Halaban berjumlah 485 siswa dengan sampel sebanyak 254 siswa yang dipilih dengan teknik Proportional Random Sampling. Pengumpulan data menggunakanLareh Sago Halaban berjumlah 485 siswa dengan sampel sebanyak 254 siswa yang dipilih dengan teknik Proportional Random Sampling. Pengumpulan data menggunakan
GLOBALECONEDUGLOBALECONEDU Terjadinya perubahan tingkah laku baik itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar serta mampu mengendalikan diri dipengaruhi oleh konsep diri.Terjadinya perubahan tingkah laku baik itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar serta mampu mengendalikan diri dipengaruhi oleh konsep diri.