JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR

JOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCEJOURNAL OF ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCE

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh Nurdin dalam kontestasi politik tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi kekuatan modal sosial dalam transformasi kepemimpinan kepala desa. Sementara itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan sebelumnya yang penulis batasi hanya menangkap gaya kepemimpinan periode 2002-2009. Pada periode 2002-2004, saat Karaeng Oddang bertugas, dalam kepemimpinannya ia berusaha lebih demokratis, namun dominasi ayahnya (Karaeng Manna) masih kuat saat itu. Begitu pula dengan gaya kepemimpinan karaeng Aji Awaluddin, ia merupakan tipikal pemimpin yang dinilai masyarakat sangat baik dan mewujudkan nilai-nilai demokrasi selama menjabat sebagai kepala desa Kindang periode 2004-2009. Pada tahun 2009-2016, di sinilah transformasi kepemimpinan terjadi. Memotret gaya kepemimpinan Nurdin periode 2009 tidak lepas dari apresiasi dan pujian. Namun kritikan tersebut tidak berdampak pada pilkades 2016. Nurdin kembali memenangi pilkades. Kekuatan modal sosial Nurdin dalam pilkades telah mengantarkannya pada kemenangan. Maraknya sentimen primordial di kalangan rakyat biasa (tumaradeka) menjadi kekuatan Nurdin, dan di sisi lain maraknya stereotip negatif terhadap karaeng yang merembet pada isu identitas kelompok dan kuatnya modal jejaring sosial, bonding, bridging dan linking sangat mewarnai pilkades 2016. Penguasaan keamanan modal sosial menjadi nilai jual bagi Nurdin agar bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat dibanding kandidat lain yang dinilai tidak layak dan tidak mampu mengantisipasi keamanan di desa Kindang.

Desa Kindang di Kabupaten Bulukumba memiliki stratifikasi sosial antara kelompok karaeng dan maradeka, dengan kepemimpinan kepala desa sebelumnya didominasi oleh karaeng yang mengalami citra negatif akibat intervensi karaeng Manna.Transformasi kepemimpinan terjadi ketika Nurdin, kandidat maradeka, berhasil mengalahkan pihak karaeng dengan memanfaatkan kekuatan modal sosial, terutama bonding, bridging, dan linking, serta kemampuan mengatasi masalah keamanan.Akibatnya, mayoritas masyarakat kini lebih memilih pemimpin non‑karaeng, menunjukkan pergeseran preferensi politik berbasis kapasitas dan integritas.

Penelitian selanjutnya dapat membandingkan peran modal sosial dalam kontestasi pilkades di desa dengan stratifikasi sosial berbeda untuk mengidentifikasi faktor‑faktor yang mempengaruhi kemenangan kandidat non‑karaeng. Selanjutnya, studi longitudinal dapat meneliti dampak jangka panjang penerapan keamanan berbasis modal sosial terhadap kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di desa Kindang. Selain itu, analisis jaringan sosial yang memetakan hubungan bonding, bridging, dan linking antar aktor politik dapat membantu memprediksi pola dukungan pemilih dan keberhasilan kampanye di masa depan.

  1. Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa: Studi Kasus Keterpilihan Kepala... doi.org/10.55606/jass.v6i2.2133Kekuatan Modal Sosial dalam Kontestasi Politik Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Keterpilihan Kepala doi 10 55606 jass v6i2 2133
Read online
File size959.94 KB
Pages20
DMCAReport

Related /

JURIS Evaluasi Kebijakan Terhadap Pengelolaan Sampah Kawasan Dan Timbulan Di Kota Tangerang Selatan 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Upaya penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan tidak cukup hanya mengandalkan pembentukan Bank-bank Sampah dan pelibatan masyarakat untuk berpartisipasiUpaya penanganan sampah di Kota Tangerang Selatan tidak cukup hanya mengandalkan pembentukan Bank-bank Sampah dan pelibatan masyarakat untuk berpartisipasi

JURIS Implementasi Electronic Medical Record Di Rumah Sakit X Kabupaten Kudus 2026More at 2026

JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR Penelitian ini mengulas penerapan sistem rekam medis elektronik (EMR) di Rumah Sakit X, Kabupaten Kudus, serta dampaknya terhadap efektivitas layanan,Penelitian ini mengulas penerapan sistem rekam medis elektronik (EMR) di Rumah Sakit X, Kabupaten Kudus, serta dampaknya terhadap efektivitas layanan,

JURIS Implementasi Teori Double Movement Fazlur Rahman terhadap Bagian Ahli Waris Nonmuslim 2026More at 2026

STAIHITKEDIRISTAIHITKEDIRI The majority of Mufti agree that giving assets through a will should not exceed 1/3 of ones assets. Based on Fazlur Rahmans double movement theory, theThe majority of Mufti agree that giving assets through a will should not exceed 1/3 of ones assets. Based on Fazlur Rahmans double movement theory, the

JURIS Tinjauan Terhadap Upaya Ahli Waris Perempuan Dalam Memperoleh Hak Waris Pada Sistem Waris Adat Bali 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Sistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat. Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dariSistem kekerabatan memengaruhi suatu aturan dalam hukum adat. Di Bali pembagian harta waris berdasarkan oleh sistem kekerabatan patrilineal, dimana dari

JURIS Kedudukan Hak Waris Bagi Wanita Yang Telah Pindah Agama Dalam Sistem Hukum Waris Adat Bali Studi Putusan Nomor 2826 K Pdt 2017 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat, mencerminkan pluralisme dan keragaman masyarakat.Di Indonesia, hukum waris dibagi menjadi Hukum Waris Islam, Hukum Waris Perdata, dan Hukum Waris Adat, mencerminkan pluralisme dan keragaman masyarakat.

JURIS Dinamika Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Pendekatan Kualitatif Dalam Mengeksplorasi Persepsi Dan Sikap Wajib Pajak 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH Faktor-faktor ini, terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun mengidentifikasiFaktor-faktor ini, terintegrasi dengan aspek psikologis, memberikan pemahaman mendalam tentang perilaku kepatuhan wajib pajak. Meskipun mengidentifikasi

JURIS Disparitas Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dibuat Notaris di Luar Wilayah Jabatan Studi Putusan Nomor 206 Pdt G 2020 PN Dpk Putusan Nomor 23 Pdt 2022 PT Bdg dan Putusan Nomor 3039 K P 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 206/Pdt. G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT BdgHasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 206/Pdt. G/2020/PN Dpk yang dikuatkan dengan Putusan Nomor 23/Pdt/2022/PT Bdg

JURIS Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol dalam Perspektif Hak Menguasai Negara 2020More at 2020

UNISMAUNISMA Pemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintahPemerintah menghadapi kesulitan dalam pembangunan jalan tol karena keterbatasan tanah negara yang dikuasai langsung. Untuk memperoleh tanah, pemerintah

Useful /

JURIS Disharmoni Regulasi Dalam UU Cipta Kerja Implikasi Perubahan Izin Lingkungan Terhadap Partisipasi Publik dan Keberlanjutan Ekologis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Pelemahan instrumen preventif dan penyempitan ruang partisipasi publik berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekologis dan ketidakpastian hukum. Oleh karenaPelemahan instrumen preventif dan penyempitan ruang partisipasi publik berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekologis dan ketidakpastian hukum. Oleh karena

JURIS Perlindungan Hukum Konsumen dalam Praktek Pengambilalihan Objek Fidusia Tanpa Izin Kreditur 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik banyak lembaga pembiayaan melakukan pengambilalihan objek fidusia secara sepihak tanpa pemberitahuan tertulis,Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik banyak lembaga pembiayaan melakukan pengambilalihan objek fidusia secara sepihak tanpa pemberitahuan tertulis,

JURIS Analisis Hukum Bisnis Tentang Kerugian Keuangan Pada Badan Usaha Milik Negara BUMN 2025More at 2025

IFRELRESEARCHIFRELRESEARCH 19 Tahun 2003. Kerugian Keuangan Negara pada perusahaan BUMN bukan kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan BUMN itu sendiri. Dengan demikian,19 Tahun 2003. Kerugian Keuangan Negara pada perusahaan BUMN bukan kerugian keuangan negara, melainkan kerugian perusahaan BUMN itu sendiri. Dengan demikian,

JURIS Tinjauan Hukum Digitalisasi Rekam Medis Terhadap Hak Privasi Medis Pasien 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum digitalisasi rekam medis di Indonesia dibangun melalui sinergi Undang-Undang Kesehatan, Undang-UndangHasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum digitalisasi rekam medis di Indonesia dibangun melalui sinergi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang

ads-block-test