DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesAkses Perempuan Nelayan Terhadap Sumber Daya Ekonomi Dari Perspektif Kesetaraan Gender Dan Keadilan Hukum membahas marjinalisasi sistemik terhadap perempuan nelayan meskipun mereka berkontribusi besar dalam sektor perikanan melalui pekerjaan pascapanen, industri skala kecil, bahkan aktivitas melaut langsung. Keterlibatan mereka tidak diakui secara hukum sehingga membatasi akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan kesehatan, pinjaman nelayan, dan perlindungan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma budaya patriarki dan asimetri informasi memarginalkan perempuan dari pengakuan sebagai nelayan, membatasi akses mereka, serta bagaimana definisi hukum yang eksklusif terhadap istilah nelayan secara sistemik membatasi partisipasi ekonomi perempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan analisis perundang-undangan dan penelitian hukum sosiologis (yuridis sosiologis) untuk menemukan dan mengidentifikasi hubungan antara konsep hukum abstrak dengan realitas sosial, dengan meninjau produk hukum yang tidak responsif gender, praktik budaya yang memperkuat ketimpangan, regulasi diskriminatif, tradisi patriarkal, serta akses informasi yang terbatas yang secara kolektif menghambat partisipasi ekonomi perempuan. Pencapaian kesetaraan gender di kawasan pesisir memerlukan reformasi dalam pengakuan hukum, pendidikan, dan implementasi kebijakan agar hak perempuan sebagai nelayan dapat ditegakkan, sehingga mendorong keadilan sosial dan pembangunan maritim yang inklusif.
Perempuan nelayan di komunitas pesisir Indonesia memainkan peran penting dalam mempertahankan perekonomian rumah tangga, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lokal, namun kontribusi mereka tetap diremehkan dan tak terlihat dalam kerangka hukum dan kebijakan.Temuan penelitian menunjukkan bahwa rumusan hukum yang bersifat netral gender, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, tidak cukup untuk mengakomodasi ketimpangan struktural akibat sistem budaya tradisional dan patriarki.Untuk mewujudkan keadilan gender yang sesungguhnya, diperlukan pergeseran dari kesetaraan formal menuju kesetaraan substantif melalui implementasi hukum dan kebijakan yang responsif gender serta pengakuan aktif terhadap realitas dan hambatan yang dihadapi perempuan.
Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana redefinisi hukum mengenai nelayan yang inklusif gender dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal, khususnya di wilayah pesisir utara Jawa, dengan mempertimbangkan praktik budaya setempat dan respons masyarakat terhadap perubahan kebijakan. Kedua, penting untuk mengeksplorasi model pelatihan dan pendidikan vokasional berbasis gender yang dapat meningkatkan kapasitas perempuan nelayan dalam sektor pengolahan ikan, pemasaran, dan manajemen keuangan, serta mengukur dampaknya terhadap kemandirian ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Ketiga, diperlukan studi mengenai pengaruh perubahan iklim terhadap beban ganda perempuan nelayan—baik dalam peran ekonomi maupun domestik—serta strategi adaptasi komunitas yang berpihak pada perempuan, agar kebijakan pembangunan pesisir menjadi lebih adil dan tangguh secara sosial.
- MEKANISME ADAPTASI EKONOMI BERBASIS GENDER PADA MASYARAKAT PESISIR KELURAHAN PABIRINGAN, KECAMATAN BINAMU... journal.unhas.ac.id/index.php/SENSISTEK/article/view/13249MEKANISME ADAPTASI EKONOMI BERBASIS GENDER PADA MASYARAKAT PESISIR KELURAHAN PABIRINGAN KECAMATAN BINAMU journal unhas ac index php SENSISTEK article view 13249
- Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i2Vol 6 No 2 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i2
| File size | 301.54 KB |
| Pages | 6 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN CURUPIAIN CURUP Artikel ini bertujuan mengeksplorasi tiga poin utama: (a) sengketa kepemilikan tanah dan hak waris perempuan di Jawa, Bali, dan Sumatra, (b) terobosanArtikel ini bertujuan mengeksplorasi tiga poin utama: (a) sengketa kepemilikan tanah dan hak waris perempuan di Jawa, Bali, dan Sumatra, (b) terobosan
IAIN CURUPIAIN CURUP Oleh karena itu, retorika Al-Quran, bila dipahami secara mendalam, tidak hanya mengakomodasi hak perempuan tetapi justru menegakkan hak-hak tersebut sebagaiOleh karena itu, retorika Al-Quran, bila dipahami secara mendalam, tidak hanya mengakomodasi hak perempuan tetapi justru menegakkan hak-hak tersebut sebagai
IAIN CURUPIAIN CURUP Disposisi hukum peradilan atas umur nikah minimum, serta norma patriarkal dan akses hukum ketidakadilan terhadap wanita, menjadi titik lemah utama. StudiDisposisi hukum peradilan atas umur nikah minimum, serta norma patriarkal dan akses hukum ketidakadilan terhadap wanita, menjadi titik lemah utama. Studi
UINUIN Kewajiban menjaga otentisitas Al-Quran melalui transmisi verbal merupakan kewajiban kolektif bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Namun,Kewajiban menjaga otentisitas Al-Quran melalui transmisi verbal merupakan kewajiban kolektif bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Namun,
UINUIN Konflik hukum juga terjadi ketika dihadapkan pada hukum Islam yang menjadi afinitas masyarakat dalam beragama dan hukum negara yang menjadi hukum bagiKonflik hukum juga terjadi ketika dihadapkan pada hukum Islam yang menjadi afinitas masyarakat dalam beragama dan hukum negara yang menjadi hukum bagi
ALJAMIAHALJAMIAH Selain menjadi pemimpin pondok pesantren, beliau mendirikan Fahmina Institute pada tahun 2000 yang merupakan sebuah LSM pemberdayaan masyarakat dan keadilanSelain menjadi pemimpin pondok pesantren, beliau mendirikan Fahmina Institute pada tahun 2000 yang merupakan sebuah LSM pemberdayaan masyarakat dan keadilan
UINUIN Para mufassir berbeda pendapat tentang makna walad dalam kewarisan kalâlah. Walad dalam kewarisan kalâlah berpengaruh terhadap kewarisan saudara. TulisanPara mufassir berbeda pendapat tentang makna walad dalam kewarisan kalâlah. Walad dalam kewarisan kalâlah berpengaruh terhadap kewarisan saudara. Tulisan
UNYUNY Berdasarkan Focus Group Discussion yang melibatkan Camat, penggerak PKK di tingkat kecamatan dan desa, terungkap bahwa PKK masih cenderung berfungsi menguatkanBerdasarkan Focus Group Discussion yang melibatkan Camat, penggerak PKK di tingkat kecamatan dan desa, terungkap bahwa PKK masih cenderung berfungsi menguatkan
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Temuan ini menawarkan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum kontrak investasi lokal dan implikasi praktis bagi penguatan perjanjian kerjasama diTemuan ini menawarkan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum kontrak investasi lokal dan implikasi praktis bagi penguatan perjanjian kerjasama di
DINASTIRESDINASTIRES Studi ini menyimpulkan bahwa SIPA telah berhasil menciptakan fondasi pelestarian budaya meskipun menghadapi tantangan dalam keberlanjutan program dan institusionalisasiStudi ini menyimpulkan bahwa SIPA telah berhasil menciptakan fondasi pelestarian budaya meskipun menghadapi tantangan dalam keberlanjutan program dan institusionalisasi
DINASTIRESDINASTIRES (6) sanksi yang gagal menimbulkan efek jera. (7) ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi atas pencemaran sumber daya air. dan (8) dominasi(6) sanksi yang gagal menimbulkan efek jera. (7) ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban dan kompensasi atas pencemaran sumber daya air. dan (8) dominasi
DINASTIRESDINASTIRES Jika notaris secara konsisten menerapkan prinsip ini, maka unsur mens rea dalam pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukumJika notaris secara konsisten menerapkan prinsip ini, maka unsur mens rea dalam pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum