DINASTIRESDINASTIRES
Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and HumanitiesPenelitian ini menyelidiki kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa waris di masyarakat adat Bonokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dengan memeriksa ketegangan antara norma hukum adat dan sistem hukum nasional. Meskipun norma waris adat masyarakat Bonokeling, yang didasarkan pada musyawarah keluarga, masih hidup dan kuat, kesepakatan yang dihasilkan sering kali tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem peradilan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris (penelitian hukum sosial). Data diperoleh melalui tinjauan pustaka, wawancara, dan observasi di masyarakat adat Bonokeling. Temuan menunjukkan bahwa kekosongan hukum bersifat institusional dan regulatif, bukan normatif, karena norma adat tetap bertahan tetapi belum mendapatkan pengakuan formal yang memadai. Ketidakhadiran mekanisme hukum untuk memvalidasi hasil musyawarah keluarga menciptakan potensi konflik hukum ketika sengketa dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kebutuhan akan skema penguatan hukum untuk keputusan adat, misalnya melalui pembuatan akta damai atau pengakuan hukum atas mekanisme musyawarah adat.
Berdasarkan temuan penelitian, kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa waris Bonokeling lebih bersifat institusional dan terkait dengan kurangnya pengakuan hukum, bukan kekosongan normatif.Norma adat Bonokeling tetap hidup dan dipegang teguh oleh masyarakat.Namun, norma-norma ini belum diintegrasikan ke dalam kerangka hukum positif yang secara resmi mengikat.Secara hukum, dipahami bahwa selama tidak ada hukum yang mengakui keberadaan masyarakat adat, mereka tetap tidak ada, sehingga secara resmi, norma adat tampak tidak ada di mata negara.Implikasi adalah keputusan yang dibuat melalui musyawarah keluarga adat, yang disepakati bersama, kekurangan kekuatan bukti hukum nasional.Akibatnya, penyelesaian waris yang dianggap telah diselesaikan menurut hukum adat dapat dianggap tidak sah oleh pengadilan negara.Situasi ini sering kali menyebabkan hasil musyawarah adat kurang dari final secara hukum.Sistem hukum formal cenderung memerlukan bukti tertulis dan prosedur formal, sehingga kesepakatan adat hanya sebagai hukum hidup tanpa sanksi mengikat.Ditemukan bahwa kurangnya pengakuan hukum atas keputusan adat membuat hasil musyawarah ini tanpa kekuatan hukum nasional, memungkinkan sengketa yang dianggap telah diselesaikan menurut hukum adat muncul kembali ketika dibawa ke pengadilan.Situasi ini menekankan kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara mekanisme adat dan ketentuan hukum nasional.
Untuk mengatasi kekosongan hukum dalam penyelesaian sengketa waris di Bonokeling, disarankan untuk mengembangkan kerangka hukum yang memperkuat hasil musyawarah adat sebagai bagian dari proses perdata formal. Salah satu solusi yang diusulkan adalah mengesahkan perjanjian waris keluarga dalam akta notaris. Akta damai notaris ini memiliki kekuatan hukum dan berfungsi sebagai bukti terkuat dalam menyelesaikan sengketa perdata. Dengan demikian, keputusan musyawarah keluarga dapat didokumentasikan secara resmi dan mengikat secara hukum bagi semua pihak, sehingga memberikan kepastian dan keadilan yang lebih besar dalam sengketa waris. Selain itu, aspek institusional perlu dikembangkan melalui pengakuan hukum atas mekanisme musyawarah adat di tingkat nasional. Kebijakan hukum nasional harus mengakomodasi musyawarah adat sebagai jalur penyelesaian sengketa alternatif, misalnya dengan mengintegrasikannya ke dalam legislasi. Literatur hukum menekankan kebutuhan untuk menguatkan kapasitas institusi adat dan pengakuan hukum atas proses mediasi adat sebagai bagian dari kebijakan hukum nasional inklusif. Pendekatan pluralisme hukum sangat relevan dalam konteks ini: melihat hukum adat bukan sebagai sistem terpisah, tetapi sebagai tatanan hukum dinamis yang berinteraksi dengan hukum nasional. Oleh karena itu, integrasi hukum adat Bonokeling ke dalam reformasi hukum nasional harus lebih dari sekadar simbolis; memerlukan pengembangan kerangka keadilan yang menghormati keragaman sosial dan keseimbangan kedaulatan negara dengan kedaulatan adat. Dengan langkah-langkah kebijakan dan pendekatan pluralistik ini, diharapkan penyelesaian sengketa waris di Bonokeling dapat berlangsung adil, efektif, dan berdasarkan kepastian hukum nasional.
| File size | 315.86 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIRESDINASTIRES Proses PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi hak atas tanah, tetapi pada praktiknya, sengketa sering timbul melibatkan pihak-pihak yangProses PTSL diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi hak atas tanah, tetapi pada praktiknya, sengketa sering timbul melibatkan pihak-pihak yang
DINASTIRESDINASTIRES Permasalahan utama dalam sistem perpajakan Indonesia terletak pada lemahnya fungsi administrasi perpajakan inti yang dikelola oleh Direktorat JenderalPermasalahan utama dalam sistem perpajakan Indonesia terletak pada lemahnya fungsi administrasi perpajakan inti yang dikelola oleh Direktorat Jenderal
UMTSUMTS Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PPAT dalam dan keabsahan peralihan hak atas tanah terhadap tanah dan bangunan yang objeknya berada di bantaranPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran PPAT dalam dan keabsahan peralihan hak atas tanah terhadap tanah dan bangunan yang objeknya berada di bantaran
STPNSTPN Hal yang sama juga terjadi pada perhutanan sosial. Perhutanan sosial meninggalkan konflik agraria dan lingkungan yang belum terselesaikan. Perbedaan dalamHal yang sama juga terjadi pada perhutanan sosial. Perhutanan sosial meninggalkan konflik agraria dan lingkungan yang belum terselesaikan. Perbedaan dalam
UWPUWP Hukum waris adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang diakui dan dihormati keberlakuannya, akan tetapi pendaftaran peralihan waris atas tanah berdasarkanHukum waris adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang diakui dan dihormati keberlakuannya, akan tetapi pendaftaran peralihan waris atas tanah berdasarkan
UWPUWP Oleh karena itu, diperlukan peranan BUMN untuk lebih aktif masuk dalam mengelola sektor produksi tersebut. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat posisiOleh karena itu, diperlukan peranan BUMN untuk lebih aktif masuk dalam mengelola sektor produksi tersebut. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat posisi
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan dimana terbukanya hartaBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan dimana terbukanya harta
UMJ PremiumUMJ Premium Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah permasalahan-permasalahan sekitar pelaksanaan konstruksi yang berhubungan dengan faktor biaya, mutu,Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah permasalahan-permasalahan sekitar pelaksanaan konstruksi yang berhubungan dengan faktor biaya, mutu,
Useful /
UMTSUMTS Oleh karena itu, pemerintah Kota Baubau perlu meningkatkan berbagai kegiatan di objek wisata Batu Sori untuk memperpanjang durasi tinggal wisatawan danOleh karena itu, pemerintah Kota Baubau perlu meningkatkan berbagai kegiatan di objek wisata Batu Sori untuk memperpanjang durasi tinggal wisatawan dan
UNHASAUNHASA Pengetahuan, sikap, paparan informasi, dan dukungan lingkungan berperan penting dalam membentuk perilaku sehat yang dapat mencegah stunting, sementaraPengetahuan, sikap, paparan informasi, dan dukungan lingkungan berperan penting dalam membentuk perilaku sehat yang dapat mencegah stunting, sementara
UMTSUMTS Hasil kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan kerangka regulasi nasional yang selaras dengan standar SMIIC guna menjadikan Mindanao sebagai pusatHasil kajian ini merekomendasikan perlunya penguatan kerangka regulasi nasional yang selaras dengan standar SMIIC guna menjadikan Mindanao sebagai pusat
UMJ PremiumUMJ Premium Sampel yang digunakan adalah karyawan yang bekerja di Kawan Lama Retail sejumlah 32 orang dengan menggunakan metode simple random sampling. PenelitianSampel yang digunakan adalah karyawan yang bekerja di Kawan Lama Retail sejumlah 32 orang dengan menggunakan metode simple random sampling. Penelitian