Publisher

DINASTIRESDINASTIRES

Journal Journal of Law, Politic and HumanitiesJournal of Law, Politic and Humanities Abstract

Hak reproduksi mencerminkan otonomi perempuan, namun banyak perempuan yang masih belum memiliki kendali penuh atas tubuh mereka sendiri. Norma gender yang tidak setara sering menempatkan perempuan dalam posisi yang merugikan saat bernegosiasi mengenai penggunaan dan penguasaan organ reproduksi mereka. Hegemoni patriarki memperkuat penundukan perempuan dengan membatasi hak mereka terhadap informasi, akses layanan kesehatan, serta otonomi atas tubuh. Sistem kesehatan yang tidak berlandaskan kesetaraan gender kerap gagal memenuhi kebutuhan khusus perempuan, sehingga mengakibatkan terbatasnya akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang esensial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis transformasi komunitas melalui pendekatan feminis interseksional, dengan fokus pada inovasi kesehatan reproduksi perempuan sebagai upaya mendorong kesetaraan gender dalam struktur patriarkal. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris, yang menggabungkan analisis doktrinal dengan investigasi lapangan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan terbuka dengan partisipan terpilih, serta dianalisis secara kualitatif untuk mengeksplorasi pengalaman, persepsi, dan hambatan perempuan terkait hak reproduksi. Temuan menunjukkan bahwa pemahaman dan akses perempuan terhadap hak kesehatan reproduksi di Sumbawa masih dibatasi oleh norma patriarki yang kuat, tingkat literasi rendah, layanan kesehatan yang tidak sensitif terhadap gender, serta minimnya keterlibatan laki-laki dalam program keluarga berencana. Meskipun demikian, inisiatif seperti program Ayah Asih dan posyandu remaja telah diperkenalkan untuk mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi. Meskipun hak reproduksi perempuan secara hukum diakui di Indonesia, implementasinya masih terbatas dan perempuan terus menghadapi tantangan besar dalam menegaskan otonomi reproduksi mereka.

Conclusion

Pemahaman dan akses perempuan terhadap hak kesehatan reproduksi di Sumbawa masih dibatasi oleh budaya patriarki, rendahnya tingkat literasi, layanan kesehatan yang tidak sensitif terhadap gender, serta terbatasnya keterlibatan laki-laki dalam program keluarga berencana.Meskipun hak reproduksi diakui secara hukum di Indonesia, implementasinya tetap terbatas akibat norma sosial dan stigma yang mengikis otonomi tubuh perempuan.Perlindungan hak-hak ini memerlukan pendekatan interseksional melalui penguatan regulasi, pendidikan, pemberdayaan komunitas, kolaborasi lintas sektor, serta pelatihan sensitif gender bagi penyedia layanan kesehatan.

Future Research

Pertama, perlu dilakukan penelitian tentang efektivitas program Ayah Asih dan posyandu remaja dalam mengubah norma gender di tingkat keluarga dan komunitas, dengan fokus pada perubahan sikap laki-laki terhadap keterlibatan mereka dalam kesehatan reproduksi dan pengambilan keputusan bersama. Kedua, diperlukan studi mendalam mengenai pengalaman perempuan penyintas kekerasan berbasis gender dan perempuan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi, untuk merancang model layanan yang benar-benar inklusif dan aman berdasarkan kebutuhan spesifik mereka. Ketiga, penelitian baru perlu mengkaji potensi integrasi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan pendidikan kesehatan reproduksi, untuk mengevaluasi sejauh mana peningkatan kemandirian ekonomi dapat memperkuat otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan reproduksi di lingkungan patriarkal seperti Sumbawa.

References

1. Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities | Journal of Law, Politic and Humanities.... doi.org/10.38035/jlph.v6i2Vol 6 No 2 2025 JLPH Journal of Law Politic and Humanities Journal of Law Politic and Humanities doi 10 38035 jlph v6i2
2. Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pengambilan Keputusan dalam Ber KB pada Pasangan Usia Reproduksi di... ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/manuju/article/view/13967Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pengambilan Keputusan dalam Ber KB pada Pasangan Usia Reproduksi di ejurnalmalahayati ac index php manuju article view 13967
3. Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi | Al-Zayn :... doi.org/10.61104/alz.v1i1.77Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi Al Zayn doi 10 61104 alz v1i1 77

Metadata

File size	332.99 KB
Pages	10
DMCA	Report