UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumMenyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, ia menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Apabila dalam kebiasaan-kebiasaan itu terdapat orang yang melanggar, atau melawan hokum adat, maka akan dikenakan sanksi. Masyarakat memilih penyelesaian secara hukum adat, karena masyarakat lebih mementingkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan dimana untuk menjaga kekompakan masyarakat yang secara turun temurun. Dalam masyarakat hukum adat, banyak perkara yang diselesaikan secara adat. Salah satunya adalah perkara pencurian ternak dimana dapat diselesaikan secara hukum adat. Karena hal itu maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis cara penerapan sanksi pidana adat dalam perkara pencurian yang terjadi di desa Bonia Hilisimaetano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nias Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hokum sosiologis secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kulitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif.
Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan secara adat (studi di Desa Bonia Hilisimaetano) mekanisme tindak pidana penyelesaian adat di Desa Adat Bonia Hilisimaetano dilakukan dengan cara musyawarah atau isitilah dalam bahasa Nias yaitu orahu dengan mengutamakan perdamaian diantara kedua belah pihak akan diadakan musyawarah (orahu) dalam serta menyelesaikan kasus memberikan sanksi adat kepada pelaku sesuai dengan keputusan para tetua adat.
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian hukum adat dalam menjaga ketertiban sosial di masyarakat adat Nias Selatan. Selain itu, perlu dilakukan kajian komparatif antara penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat dengan sistem peradilan formal untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Pengembangan penelitian ini dapat difokuskan pada bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem peradilan formal untuk menciptakan keadilan yang lebih restoratif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat adat. Terakhir, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi peran tokoh adat dan lembaga masyarakat dalam memfasilitasi penyelesaian perkara pidana secara adat, serta bagaimana memastikan bahwa proses penyelesaian tersebut transparan, akuntabel, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
| File size | 310.21 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIPASUNIPAS Penyaluran formalin dari rumah sakit kepada desa adat tidak diperkenankan oleh peraturan yang ada karena rumah sakit adalah ujung akhir dari penyaluranPenyaluran formalin dari rumah sakit kepada desa adat tidak diperkenankan oleh peraturan yang ada karena rumah sakit adalah ujung akhir dari penyaluran
UNIPASUNIPAS Implikasi positif yang terjadi adalah masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya mendaftarkan Hak Miliknya. Pendaftaran tanah dengan Pendaftaran TanahImplikasi positif yang terjadi adalah masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya mendaftarkan Hak Miliknya. Pendaftaran tanah dengan Pendaftaran Tanah
STPMATARAMSTPMATARAM Penelitian ini dilakukan di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Desa ini sebagian besar penduduknya bersuku Sasak, dengan letak geografisPenelitian ini dilakukan di Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Desa ini sebagian besar penduduknya bersuku Sasak, dengan letak geografis
IAIN LANGSAIAIN LANGSA However, this study has certain limitations, particularly in its geographic scope, as the research was conducted only in one region. Therefore, the findingsHowever, this study has certain limitations, particularly in its geographic scope, as the research was conducted only in one region. Therefore, the findings
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Penelitian ini mengkaji tantangan tersebut, dengan fokus pada interaksi antara hukum adat dan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakanPenelitian ini mengkaji tantangan tersebut, dengan fokus pada interaksi antara hukum adat dan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian menggunakan
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Oleh karena itu, kolaborasi antara wisatawan, komunitas lokal, dan operator pariwisata sangat diperlukan untuk mengembangkan praktik berkelanjutan yangOleh karena itu, kolaborasi antara wisatawan, komunitas lokal, dan operator pariwisata sangat diperlukan untuk mengembangkan praktik berkelanjutan yang
UMPRUMPR (2). Adapun dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam rapat damai di desa Tumbang Anoi seperti: rakyat sendiri.(2). Adapun dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam rapat damai di desa Tumbang Anoi seperti: rakyat sendiri.
UNISSULAUNISSULA Terdapat beberapa poin yang menjadi inti dari RUU Omnibus Law, yaitu penyederhanaan perawatan bisnis, kebutuhan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan danTerdapat beberapa poin yang menjadi inti dari RUU Omnibus Law, yaitu penyederhanaan perawatan bisnis, kebutuhan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan
Useful /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi langsung diMetode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi langsung di
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Pertimbangan kondisi disabilitas yang tidak memadai dapat menyebabkan intervensi hukum dan sosial yang secara tidak sengaja memperkuat kerentanan penyandangPertimbangan kondisi disabilitas yang tidak memadai dapat menyebabkan intervensi hukum dan sosial yang secara tidak sengaja memperkuat kerentanan penyandang
UNISSULAUNISSULA Namun, fungsi DPD di Indonesia saat ini dinilai tidak optimal, terutama dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Seharusnya, DPD diberi wewenangNamun, fungsi DPD di Indonesia saat ini dinilai tidak optimal, terutama dalam legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Seharusnya, DPD diberi wewenang
UNISSULAUNISSULA According to Rasulullah SAW teaching, in fact, in a practice, there is failure of mediation in solving sharia economy dispute because the disputants feelAccording to Rasulullah SAW teaching, in fact, in a practice, there is failure of mediation in solving sharia economy dispute because the disputants feel