UNRIKAUNRIKA
PETITAPETITADalam pernikahan kombinasi, anak yang lahir dari hasil pernikahan beda kewarganegaraan ini memiliki haknya selaku anak buat mendapatkan hak waris yang diberikan oleh orang tuanya. Bilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerima hak kepunyaan peninggalan yang terdapat di Indonesia, dia wajib menunggu hingga usinya menggapai 18 (delapan belas) tahun buat menemukan hak kepunyaan harta peninggalan tersebut. Tetapi apabila memilah jadi masyarakat negeri asing hingga anak tersebut harus membebaskan hak kepunyaan itu dalam jangka waktu 1 (satu) tahun semenjak hak tersebut diperoleh. Keberadaan anak hasil pernikahan kombinasi terhadap harta barang tentu hendak dibagikan kala anak tersebut telah menetapkan kewarganegaraannya buat mendapatkan hak waris. Haruslah terdapat proteksi hukum untuk pemenuhan hak anak terpaut hak waris anak berkewarganegaraan ganda yang orang tuanya melakukan pernikahan kombinasi. Terhadap kanak‑kanak yang lahir dari pernikahan tersebut berhak dalam perihal status, harta barang, hak waris, serta sebagainya, sehingga proteksi hukum sangat berarti dibutuhkan.
Dalam pernikahan kombinasi, anak yang lahir dari pernikahan beda kewarganegaraan memiliki hak waris yang dapat dipenuhi setelah mencapai usia 18 tahun, dan jika memilih menjadi warga negara asing harus melepaskan hak tersebut dalam satu tahun.Proteksi hukum khusus diperlukan untuk menjamin hak‑hak anak berkewarganegaraan ganda terkait status, harta, dan warisan.Karena regulasi saat ini belum memadai, diperlukan peraturan yang lebih terperinci untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak‑anak tersebut.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara empiris bagaimana anak berkewarganegaraan ganda mengalami proses pewarisan di Indonesia, termasuk hambatan administrasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan mereka; selanjutnya, studi perbandingan lintas‑negara mengenai regulasi perkawinan campuran dan hak waris dapat memberikan wawasan untuk harmonisasi hukum Indonesia dengan standar internasional; terakhir, evaluasi terhadap kebijakan pemberian batas waktu satu tahun bagi anak yang memilih kewarganegaraan asing untuk melepaskan hak waris diperlukan untuk menilai konsekuensi sosial‑ekonomi serta efektivitasnya dalam melindungi kepentingan anak.
| File size | 279.44 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanitaBerdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
UNRIKAUNRIKA Penegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi di Surabaya Pusat meliputi pemberian penjelasan, razia laluPenegakan hukum terhadap pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi di Surabaya Pusat meliputi pemberian penjelasan, razia lalu
STISASABANGSTISASABANG Kendala yang dihadapi single parent dalam mendisiplinkan anak melaksanakan ajaran Islam antara lain kurangnya waktu karena kesibukan orang tua di luarKendala yang dihadapi single parent dalam mendisiplinkan anak melaksanakan ajaran Islam antara lain kurangnya waktu karena kesibukan orang tua di luar
STIT ALKIFAYAHRIAUSTIT ALKIFAYAHRIAU Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melibatkan 10 orang tua dan 3–6 guru dari Raudhatul Athfal (RA) Al-Fajar Medan sebagai partisipan.Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melibatkan 10 orang tua dan 3–6 guru dari Raudhatul Athfal (RA) Al-Fajar Medan sebagai partisipan.
STIT ALKIFAYAHRIAUSTIT ALKIFAYAHRIAU Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru telah memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang cukup baik, namun pemanfaatan mediaTemuan penelitian menunjukkan bahwa guru telah memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang cukup baik, namun pemanfaatan media
STIT ALKIFAYAHRIAUSTIT ALKIFAYAHRIAU Sebaliknya, semakin rendah gaya kepemimpinan Demokratis kepala sekolah maka semakin rendah juga kompetensi pedagogik guru dalam mengajar. Temuan ini menegaskanSebaliknya, semakin rendah gaya kepemimpinan Demokratis kepala sekolah maka semakin rendah juga kompetensi pedagogik guru dalam mengajar. Temuan ini menegaskan
UNSURIUNSURI Hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu sulit mendamaikan para pihak agar tercapainyaHambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu sulit mendamaikan para pihak agar tercapainya
UNTAGUNTAG Tujuan utama untuk mengetahui yang pertama apakah ada hubungan antara pola asuh demokrasi orangtua dengan prestasi belajar siswa-siswi SMP Bilingual TerpaduTujuan utama untuk mengetahui yang pertama apakah ada hubungan antara pola asuh demokrasi orangtua dengan prestasi belajar siswa-siswi SMP Bilingual Terpadu
Useful /
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Media digital telah mengubah praktik komunikasi, khususnya dalam strategi komunikasi penyampaian pesan, pola interaksi, dan cara audiens memaknai pesanMedia digital telah mengubah praktik komunikasi, khususnya dalam strategi komunikasi penyampaian pesan, pola interaksi, dan cara audiens memaknai pesan
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Dengan demikian, kritik terhadap penguasa dalam Islam dapat dipahami sebagai bagian dari jihad moral yang selaras dengan prinsip demokrasi partisipatorisDengan demikian, kritik terhadap penguasa dalam Islam dapat dipahami sebagai bagian dari jihad moral yang selaras dengan prinsip demokrasi partisipatoris
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Ahmad Dahlan meliputi pendidikan akhlak dan moral, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan.metode pembelajaran yang diterapkan meliputi tanyaAhmad Dahlan meliputi pendidikan akhlak dan moral, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan.metode pembelajaran yang diterapkan meliputi tanya
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Selain itu, boikot ini dianggap sebagai kebijakan yang selaras dengan prinsip Siyasah Syariyah, namun pelaksanaannya menghadapi hambatan ekonomi, ketergantunganSelain itu, boikot ini dianggap sebagai kebijakan yang selaras dengan prinsip Siyasah Syariyah, namun pelaksanaannya menghadapi hambatan ekonomi, ketergantungan