DAARULHUDADAARULHUDA

Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)

Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk memastikan dan mengkaji perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai bagian dari teknik Penelitian Hukum Normatif. Permasalahan yang dikaji adalah efektivitas peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dalam penerbitan SKCK dan jaminan perlindungan atas kerahasiaan data anak dalam penerbitan SKCK. Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan hukum pidana serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencatatan kriminal anak dalam surat keterangan catatan kepolisian yang tidak ada pembeda antara usia anak dan usia dewasa.

Polri perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penyaringan informasi secara selektif dan memastikan bahwa riwayat Statistik SKCK tidak mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh anak.Pencatatan riwayat kriminal anak harus dipisahkan dari orang dewasa dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak anak, sehingga masa lalu mereka tidak menghambat masa depan yang lebih adil.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKCK berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur administratif yang jelas, namun masih membutuhkan pengaturan lebih rinci terkait kerahasiaan dan pengelolaan riwayat kriminal anak.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif antara regulasi penerbitan SKCK untuk anak di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem perlindungan anak yang lebih maju, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Kedua, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menggali pengalaman langsung anak-anak yang pernah berurusan dengan hukum dan bagaimana penerbitan SKCK memengaruhi kehidupan mereka, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial dari kebijakan tersebut. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model sistem informasi yang terintegrasi antara kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang memungkinkan penghapusan data catatan kriminal anak secara otomatis setelah mereka menyelesaikan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pengembangan model sistem informasi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi diskriminasi dan stigma yang mungkin timbul akibat pencantuman catatan kriminal anak dalam SKCK, serta mendukung terciptanya sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.

  1. DOI Name 10.2096 Values. doi name values index type timestamp data hs admin 57z handle na create hdl... doi.org/10.2096DOI Name 10 2096 Values doi name values index type timestamp data hs admin 57z handle na create hdl doi 10 2096
Read online
File size330.67 KB
Pages10
DMCAReport

Related /

JURIS Kritik Asas Non Diskriminatif Terhadap Regulasi dalam Pasal 76c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Korban Bullying Perundungan 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Ketentuan sanksi pada pasal tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip non‑diskriminatif karena tidak mencakup kelompok korban di luar anak serta tidakKetentuan sanksi pada pasal tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip non‑diskriminatif karena tidak mencakup kelompok korban di luar anak serta tidak

JURIS Konflik Preferensi Negara dan Pemegang Hak Tanggungan dalam Kasus Sita Pajak di KPKNL Surabaya 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Analisis menunjukkan posisi dilematis KPKNL yang terikat pada penyitaan pajak, sehingga menghambat eksekusi jaminan dan menurunkan nilai aset. Oleh karenaAnalisis menunjukkan posisi dilematis KPKNL yang terikat pada penyitaan pajak, sehingga menghambat eksekusi jaminan dan menurunkan nilai aset. Oleh karena

JURIS Analisis Yuridis Kedudukan Barang Bukti yang Diperoleh Melalui Penyidikan yang Diduga Melanggar Kode Etik 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi yang tegas mengatur batas toleransi pelanggaran kode etik terhadap keabsahan alat bukti, guna memberikanPenelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi yang tegas mengatur batas toleransi pelanggaran kode etik terhadap keabsahan alat bukti, guna memberikan

JURIS Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Penguatan Kelembagaan Perlindungan Konsumen sebagai Perwujudan Bela Negara 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan lembaga perlindungan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan PenyelesaianPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan lembaga perlindungan konsumen, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Badan Penyelesaian

JURIS Fenomena Pencemaran Limbah Minyak Hitam Oil Spill di Kabupaten Bintan ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Dengan demikian peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijalankan agar dapat mengurangi terjadinya pencemaran minyak di laut. Penegakan hukum terhadapDengan demikian peraturan perundang-undangan tersebut perlu dijalankan agar dapat mengurangi terjadinya pencemaran minyak di laut. Penegakan hukum terhadap

JURIS Relevansi Hukum Alam Rasional Dalam Interpretasi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Konsep hukum alam rasional memiliki relevansi yang kuat dalam menginterpretasikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. HukumKonsep hukum alam rasional memiliki relevansi yang kuat dalam menginterpretasikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hukum

JURIS Fikih Perwalian Membaca Ulang Hak Perwalian untuk Perlindungan Perempuan dari Kawin Paksa dan Kawin Anak 2025More at 2025

TAMANLITERATAMANLITERA Buku ini juga mengulas hasil diskusi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terkait perlindungan anak dari praktik pernikahan yang merugikan. Buku iniBuku ini juga mengulas hasil diskusi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) terkait perlindungan anak dari praktik pernikahan yang merugikan. Buku ini

JURIS Dynamics of Child Marriage in Jember Perspectives of Religious Leaders on Islamic Jurisprudence and Maqashid Sharia 2025More at 2025

TAMANLITERATAMANLITERA Pendapat mereka sejalan dengan maqashid syariah kontemporer, khususnya terkait upaya menjaga keutuhan dan keberlanjutan institusi keluarga. Fenomena pernikahanPendapat mereka sejalan dengan maqashid syariah kontemporer, khususnya terkait upaya menjaga keutuhan dan keberlanjutan institusi keluarga. Fenomena pernikahan

Useful /

JURIS Kritik Asas Pengayoman Penataan Ruang Terhadap Ketiadaan Norma Utilitas Telekomunikasi dalam Pasal 35 Sampai Pasal 37 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA 26/2007 merupakan landasan prosedural yang mengatur pemanfaatan ruang, tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan Asas Pengayoman karena rumusan normanya cenderung26/2007 merupakan landasan prosedural yang mengatur pemanfaatan ruang, tetapi belum sepenuhnya sejalan dengan Asas Pengayoman karena rumusan normanya cenderung

JURIS Pengaruh Komunikasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada Xpress Print Kota Tangerang 2025More at 2025

LAP4BANGSALAP4BANGSA Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Xpress Print Kota Tangerang, ditunjukkan oleh nilai thitung yang melebihi ttabelKomunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di Xpress Print Kota Tangerang, ditunjukkan oleh nilai thitung yang melebihi ttabel

JURIS Implementing Istishna Contracts in Pre Order Practices A Sharia Compliance and Islamic Legal Analysis at Waleshop 2024More at 2024

TAMANLITERATAMANLITERA Namun, kekurangan spesifikasi produk membatasi efektivitas Istisna dalam mendukung pertumbuhan sektor manufaktur. Implikasi penelitian ini menekankan peningkatanNamun, kekurangan spesifikasi produk membatasi efektivitas Istisna dalam mendukung pertumbuhan sektor manufaktur. Implikasi penelitian ini menekankan peningkatan

JURIS Family Harmony and Legal Challenges A Case Study of Divorce Petitions at the Tulang Bawang Tengah Religious Court 2024More at 2024

TAMANLITERATAMANLITERA Temuan ini menyoroti kebutuhan untuk memahami aspek hukum dan agama dalam sengketa perkawinan dan menyerukan perlunya alasan hukum yang komprehensif dalamTemuan ini menyoroti kebutuhan untuk memahami aspek hukum dan agama dalam sengketa perkawinan dan menyerukan perlunya alasan hukum yang komprehensif dalam

ads-block-test