DAARULHUDADAARULHUDA
Media Hukum Indonesia (MHI)Media Hukum Indonesia (MHI)Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penelitian ini berupaya untuk memastikan dan mengkaji perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagai bagian dari teknik Penelitian Hukum Normatif. Permasalahan yang dikaji adalah efektivitas peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dalam penerbitan SKCK dan jaminan perlindungan atas kerahasiaan data anak dalam penerbitan SKCK. Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan hukum pidana serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pencatatan kriminal anak dalam surat keterangan catatan kepolisian yang tidak ada pembeda antara usia anak dan usia dewasa.
Polri perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penyaringan informasi secara selektif dan memastikan bahwa riwayat Statistik SKCK tidak mencakup pelanggaran yang dilakukan oleh anak.Pencatatan riwayat kriminal anak harus dipisahkan dari orang dewasa dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan menjamin hak-hak anak, sehingga masa lalu mereka tidak menghambat masa depan yang lebih adil.Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerbitan SKCK berdasarkan Perpol Nomor 6 Tahun 2023 telah memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur administratif yang jelas, namun masih membutuhkan pengaturan lebih rinci terkait kerahasiaan dan pengelolaan riwayat kriminal anak.
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif antara regulasi penerbitan SKCK untuk anak di Indonesia dengan negara lain yang memiliki sistem perlindungan anak yang lebih maju, untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi. Kedua, penelitian kualitatif dapat dilakukan untuk menggali pengalaman langsung anak-anak yang pernah berurusan dengan hukum dan bagaimana penerbitan SKCK memengaruhi kehidupan mereka, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak psikologis dan sosial dari kebijakan tersebut. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan model sistem informasi yang terintegrasi antara kepolisian, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang memungkinkan penghapusan data catatan kriminal anak secara otomatis setelah mereka menyelesaikan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sehingga memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pengembangan model sistem informasi ini diharapkan dapat meminimalisir potensi diskriminasi dan stigma yang mungkin timbul akibat pencantuman catatan kriminal anak dalam SKCK, serta mendukung terciptanya sistem peradilan pidana anak yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan.
| File size | 330.67 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Ketimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap serta lemahnya pengawasan pemerintah memperparah ketidakpastian hubungan kerja. OlehKetimpangan perlindungan antara pekerja outsourcing dan pekerja tetap serta lemahnya pengawasan pemerintah memperparah ketidakpastian hubungan kerja. Oleh
UM SURABAYAUM SURABAYA Kelima, hifz al-mal, hak finansial pasangan, termasuk mahar dan nafkah, tetap terlindungi melalui pencatatan resmi dan dokumentasi digital. Temuan iniKelima, hifz al-mal, hak finansial pasangan, termasuk mahar dan nafkah, tetap terlindungi melalui pencatatan resmi dan dokumentasi digital. Temuan ini
DAARULHUDADAARULHUDA Makalah ini bertujuan untuk membedah fenomena tersebut menggunakan metode penelitian normatif-sosiologis dengan pendekatan humanisme hukum. Analisis kritisMakalah ini bertujuan untuk membedah fenomena tersebut menggunakan metode penelitian normatif-sosiologis dengan pendekatan humanisme hukum. Analisis kritis
DINASTIREVDINASTIREV Penguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasi identitasPenguatan perlindungan hukum terhadap film berhak cipta di platform digital memerlukan percepatan prosedur penghapusan konten ilegal, verifikasi identitas
UNIRAYAUNIRAYA Pembagian harta dilakukan secara rata antara suami dan istri, dengan mempertimbangkan hak anak jika ada. Proses pembagian melibatkan mediasi oleh keluarga,Pembagian harta dilakukan secara rata antara suami dan istri, dengan mempertimbangkan hak anak jika ada. Proses pembagian melibatkan mediasi oleh keluarga,
UNIRAYAUNIRAYA Sus-Anak/2017/PN Smp, di mana hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan, serta menjatuhkan pidanaSus-Anak/2017/PN Smp, di mana hakim memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan kekerasan dan memaksa anak melakukan persetubuhan, serta menjatuhkan pidana
IAIN CURUPIAIN CURUP Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui analisis konten terhadap empat putusan representatif dari Pengadilan Agama Bintuhan dan Manna (2023–2024),Dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui analisis konten terhadap empat putusan representatif dari Pengadilan Agama Bintuhan dan Manna (2023–2024),
DINASTIREVDINASTIREV Jaminan nafkah seorang anak ada pada ayahnya, namun beberapa hak anak tidak terpenuhi karena suami sudah menikah lagi atau pergi merantau dan tidak bertanggungJaminan nafkah seorang anak ada pada ayahnya, namun beberapa hak anak tidak terpenuhi karena suami sudah menikah lagi atau pergi merantau dan tidak bertanggung
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,Faktor non-hukum seperti ekonomi dan budaya memiliki pengaruh dominan dalam mendorong poliandri. Hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau dinamika masyarakat,
DINASTIREVDINASTIREV Sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD memiliki peran strategis dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, menyalurkan aspirasi, serta melakukanSebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD memiliki peran strategis dalam membahas dan menyepakati peraturan desa, menyalurkan aspirasi, serta melakukan
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakim mengambil keputusan untuk (Putusan No. 404/Pid. B/2018/PN Pbr) untuk Hendri Liberty, saksiBerdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hakim mengambil keputusan untuk (Putusan No. 404/Pid. B/2018/PN Pbr) untuk Hendri Liberty, saksi
UNIRAYAUNIRAYA Meskipun ada pedoman yang mengatur masalah opiat, pelanggaran terkait opiat tetap menjadi masalah yang mudah untuk diatasi. Pemeriksaan ini bermaksud untukMeskipun ada pedoman yang mengatur masalah opiat, pelanggaran terkait opiat tetap menjadi masalah yang mudah untuk diatasi. Pemeriksaan ini bermaksud untuk