AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirRehabilitasi medis merupakan salah satu program kunci bagi narapidana yang terbunuh atas pelanggaran narkotika di Lapas Kelas II A Gorontalo, sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan PAS-36.02.02 Tahun 2020. Penelitian ini, menggunakan metode hukum normatif dan empiris, mengidentifikasi hambatan utama dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial, termasuk keterbatasan fasilitas medis, infrastruktur yang tidak memadai, keberadaan narapidana dengan penyakit berat, dan minimnya dukungan keluarga. Program Komunitas Terapeutik (TC) yang diimplementasikan terdiri atas empat tahap: detoksifikasi, induksi, primer, dan re-entry. Meskipun menghadapi tantangan, program TC masih berjalan efektif, membantu narapidana mengembangkan disiplin, kerja sama kelompok, serta menurunkan kecenderungan penggunaan narkoba. Penelitian menegaskan pentingnya peningkatan infrastruktur, dukungan medis profesional, serta melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
Rehabilitasi medis bagi narapidana narkotika di Lapas Kelas II A Gorontalo masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan sarana, infrastruktur tidak memadai, penyakit berat narapidana, dan dukungan keluarga yang minim.Namun, program Komunitas Terapeutik (TC) yang terdiri dari empat tahap tetap berjalan rutin dan efektif, membantu narapidana membangun disiplin, bekerja sama dalam kelompok, serta mengurangi kebiasaan menggunakan narkoba.Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan fasilitas, melibatkan tenaga medis, dan memperkuat dukungan keluarga untuk memperlancar rehabilitasi.
Mengingat keterbatasan sarana medis, kajian lanjutan dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi telehealth sebagai solusi infrastruktur, lalu meneliti dampak integrasi layanan kesehatan mental bersama program rehabilitasi medis untuk menurunkan keluhan kesehatan psikologis narapidana, serta memeriksa peran jaringan keluarga dalam dukungan rekonsiliasi sosial untuk memaksimalkan keberhasilan reintegrasi sosial setelah keluar penjara.
| File size | 170.03 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
STKIPSILIWANGISTKIPSILIWANGI Hasil menunjukkan bahwa 56,25% ucapan menggunakan kesopanan positif, 18,75% kesopanan negatif, 18,75% bald-on-record, dan 6,25% off-record. Temuan iniHasil menunjukkan bahwa 56,25% ucapan menggunakan kesopanan positif, 18,75% kesopanan negatif, 18,75% bald-on-record, dan 6,25% off-record. Temuan ini
DINASTIRESDINASTIRES Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka normatif untuk rehabilitasi pecandu narkoba, mengidentifikasi penghalang implementasi di lapangan, sertaTujuan penelitian ini adalah menganalisis kerangka normatif untuk rehabilitasi pecandu narkoba, mengidentifikasi penghalang implementasi di lapangan, serta
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Dalam merespons kondisi tersebut, perlu adanya reformulasi kebijakan hukum yang lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif, seperti rehabilitasi medisDalam merespons kondisi tersebut, perlu adanya reformulasi kebijakan hukum yang lebih menekankan pada pendekatan rehabilitatif, seperti rehabilitasi medis
FHUKIFHUKI Position of rehabilitation in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasusPosition of rehabilitation in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus
UMMUMM Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia menetapkan kerangka hukum nasional untuk rehabilitasi, perlindungan, dan pemberantasanUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia menetapkan kerangka hukum nasional untuk rehabilitasi, perlindungan, dan pemberantasan
UNYUNY Diharapkan hal ini akan meletakkan dasar bagi pengembangan materi ajar yang lebih relevan, mengoptimalkan pemanfaatan warisan lokal dalam praktik pengajaran,Diharapkan hal ini akan meletakkan dasar bagi pengembangan materi ajar yang lebih relevan, mengoptimalkan pemanfaatan warisan lokal dalam praktik pengajaran,
NEOLECTURANEOLECTURA Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi didasarkan pada penerapan peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta hukum yang terungkapPertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi didasarkan pada penerapan peraturan perundang-undangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap
POLTEKKES KEMENKES BENGKULUPOLTEKKES KEMENKES BENGKULU Implikasi keperawatan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa diperlukan pengetahuan yang baik dan sikap yang positif bagi lansia agar dapat memanfaatkanImplikasi keperawatan dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa diperlukan pengetahuan yang baik dan sikap yang positif bagi lansia agar dapat memanfaatkan
Useful /
AMSIRAMSIR Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis menganalisis regulasi yang berlaku, hambatan teknis, dan dinamika sosial yang mempengaruhi efektivitasMenggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis menganalisis regulasi yang berlaku, hambatan teknis, dan dinamika sosial yang mempengaruhi efektivitas
UMMUMM Pengaturan mengenai penundaan pemilihan umum di negara-negara ini bervariasi. Di Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi. Sementara itu, di MyanmarPengaturan mengenai penundaan pemilihan umum di negara-negara ini bervariasi. Di Malaysia, hal itu tidak diatur dalam konstitusi. Sementara itu, di Myanmar
UMMUMM Mandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitasMandat hukum pembentukan lembaga jasa keuangan independen dan terintegrasi mengakibatkan kewenangan Bapepam-LK dialihkan ke OJK untuk menghadapi kompleksitas
UMMUMM Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,Hubungan kerja pada dasarnya harus mencakup unsur-unsur upah, kewajiban mengikuti perintah, dan objek kerja yang jelas. Dalam perusahaan rokok di Kudus,