AMSIRAMSIR
Jurnal Litigasi AmsirJurnal Litigasi AmsirPenelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaturan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam tindak pidana pembunuhan serta bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam tindak pidana pembunuhan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Pengaturan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam tindak pidana pembunuhan terdiri dari; 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam tindak pidana pembunuhan adalah; menentukan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana, memberikan ganti rugi dan rehabilitasi, perlindungan fisik dan psikis dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun, memberikan rasa aman, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, ganti rugi dan restitusi. Aturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana yaitu, ditemukan dalam Pasal 3.
Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam tindak pidana pembunuhan diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.Bentuk perlindungan mencakup perlindungan fisik, psikis, ganti rugi, rehabilitasi, dan restitusi.LPSK memiliki peran penting dalam memastikan hak-hak saksi dan korban terpenuhi.Namun, implementasi masih menghadapi tantangan dalam penerapan yang merata dan kesadaran masyarakat.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi dan korban di berbagai daerah dengan kondisi sosial berbeda. 2. Studi komparatif tentang kerangka hukum perlindungan saksi dan korban di Indonesia dibandingkan dengan negara lain yang memiliki sistem peradilan pidana yang lebih matang. 3. Penelitian tentang dampak psikologis jangka panjang terhadap saksi dan korban pembunuhan serta upaya rehabilitasi yang paling efektif untuk mengembalikan kesejahteraan mereka secara holistik.
| File size | 195.74 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 466/Pid. B/2025/PN Jmb mengenaiPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 466/Pid. B/2025/PN Jmb mengenai
IBRAHIMYIBRAHIMY Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangMetode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah regulasi terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
IBRAHIMYIBRAHIMY Dalam putusan hakim ada nasib seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Adapun format dari putusan hakim telah diatur dalam pasal 197Dalam putusan hakim ada nasib seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Adapun format dari putusan hakim telah diatur dalam pasal 197
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Undang-undnag No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Aangkutan dan Jalan Pasal 310. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkanUndang-undnag No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Aangkutan dan Jalan Pasal 310. Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji upaya yang dilakukan penyidik apabila hasil visum et repertum tidak sepenuhnya mencantumkanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji upaya yang dilakukan penyidik apabila hasil visum et repertum tidak sepenuhnya mencantumkan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Akta notaris tetap berkedudukan sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan output/database SABH diakui sebagai alat bukti elektronikAkta notaris tetap berkedudukan sebagai akta autentik dengan kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan output/database SABH diakui sebagai alat bukti elektronik
UHBUHB Pengaturan hukum mengenai pemalsuan merek dagang di bawah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa pemalsuan mendatangkan sanksi pidana dan perdata.Pengaturan hukum mengenai pemalsuan merek dagang di bawah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa pemalsuan mendatangkan sanksi pidana dan perdata.
UHBUHB Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban inses di Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas dapat dibagiFaktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban inses di Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banyumas dapat dibagi
Useful /
UNESAUNESA Hal ini termasuk menetapkan mekanisme hukum yang jelas untuk pendaftaran kolektif, mengeluarkan sertifikat tanah komunal, dan memberdayakan institusi adatHal ini termasuk menetapkan mekanisme hukum yang jelas untuk pendaftaran kolektif, mengeluarkan sertifikat tanah komunal, dan memberdayakan institusi adat
UNESAUNESA Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta hukum dalam Keputusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 27/Pid. B/2019/PN, khususnya denganPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fakta hukum dalam Keputusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 27/Pid. B/2019/PN, khususnya dengan
UKDCUKDC Perancangan tampilan antarmuka aplikasi E-CANTEEN berhasil dirancang mengikuti metode UCD, menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna denganPerancangan tampilan antarmuka aplikasi E-CANTEEN berhasil dirancang mengikuti metode UCD, menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna dengan
AMSIRAMSIR Tumpang tindih wewenang antara Komdigi dan Kemendag dalam mengatur pengiriman gratis di sektor e-commerce telah menyebabkan ketidakpastian hukum, dualismeTumpang tindih wewenang antara Komdigi dan Kemendag dalam mengatur pengiriman gratis di sektor e-commerce telah menyebabkan ketidakpastian hukum, dualisme