UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Kesaksian dari para saksi merupakan komponen penting dari bukti yang diajukan selama persidangan. Saksi adalah orang yang secara pribadi mengamati dan mengalami suatu tindak pidana. Apabila anak dijadikan saksi dalam perkara pidana, maka keterangannya pada hakekatnya tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah di pengadilan karena hal-hal sebagai berikut: (1) saksi anak tidak wajib diambil sumpahnya, dan (2) pernyataan dianggap berpotensi tidak dapat diandalkan atau dapat berubah. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang mencakup metodologi perundang-undangan, kasus, dan analitis. Pengumpulan data terutama melibatkan sumber-sumber sekunder, meliputi dokumen hukum primer, literatur hukum sekunder, dan referensi hukum tersier. Analisis datanya bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan penarikan kesimpulan melalui pendekatan induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi anak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam kondisi tertentu. Hal ini mencakup penyajian beberapa pernyataan saksi yang saling berhubungan dengan cara yang secara kolektif memvalidasi terjadinya peristiwa atau keadaan tertentu, dan ketika pernyataan tersebut didukung oleh bukti yang sah. Penulis merekomendasikan agar pemerintah mempertimbangkan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang secara resmi mengakui keabsahan keterangan saksi anak sebagai alat bukti sesuai dengan undang-undang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterangan saksi anak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam kondisi tertentu, terutama jika didukung oleh bukti lain yang kuat.Dengan demikian, hakim dapat mempertimbangkan keterangan saksi anak sebagai bagian dari keseluruhan bukti untuk mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi saksi dalam kasus persetubuhan, termasuk bagaimana memastikan keamanan fisik dan psikologis mereka selama proses persidangan. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan metode wawancara khusus yang lebih efektif untuk menggali informasi dari anak-anak korban atau saksi, dengan mempertimbangkan usia, tingkat perkembangan kognitif, dan trauma yang mungkin mereka alami. Ketiga, penting untuk mengkaji efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keterangan saksi anak, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin timbul dalam praktiknya. Penelitian ini dapat melibatkan studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki sistem perlindungan saksi anak yang lebih maju, untuk mengadopsi praktik-praktik terbaik yang relevan dengan konteks hukum dan budaya Indonesia. Dengan demikian, penelitian-penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan, serta memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi secara optimal.

  1. DOI Name 10.5160 Values. doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl... doi.org/10.5160DOI Name 10 5160 Values doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl doi 10 5160
Read online
File size406.87 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

JURIS Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Studi di Desa Bawo Omasi o 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Simpulan penelitian adalah kedudukan anak angkat dalam hukum adat di Desa Bawo Omasio sama dengan kedudukan anak angkat dalam hukum nasional KUH Perdata,Simpulan penelitian adalah kedudukan anak angkat dalam hukum adat di Desa Bawo Omasio sama dengan kedudukan anak angkat dalam hukum nasional KUH Perdata,

JURIS Analisis Yuridis Kedudukan Barang Bukti yang Diperoleh Melalui Penyidikan yang Diduga Melanggar Kode Etik 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Pembaruan KUHAP memperkuat konsep bahwa keabsahan bukti tidak hanya bergantung pada substansi, melainkan juga pada kemurnian prosedur perolehannya, selarasPembaruan KUHAP memperkuat konsep bahwa keabsahan bukti tidak hanya bergantung pada substansi, melainkan juga pada kemurnian prosedur perolehannya, selaras

JURIS Implikasi Penolakan Bukti Elektronik Tanpa Verifikasi Digital Forensik Studi Putusan dan Analisis Yuridis 2026More at 2026

DAARULHUDADAARULHUDA Penolakan alat bukti elektronik bukan hanya persoalan administratif, melainkan langkah preventif untuk menjaga kemurnian fakta hukum serta mencegah penggunaanPenolakan alat bukti elektronik bukan hanya persoalan administratif, melainkan langkah preventif untuk menjaga kemurnian fakta hukum serta mencegah penggunaan

JURIS Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Di Bawah Ancaman Minimal Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 724 Pid Sus 2016 PN Sky 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasanAnalisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan

JURIS Analisis Yuridis Penerapan Hukuman kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Hal ini menunjukkan bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan atau membuat rencana guna melaksanakan tindakan yang dikehendakinya, dan dibuatHal ini menunjukkan bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan atau membuat rencana guna melaksanakan tindakan yang dikehendakinya, dan dibuat

JURIS Tinjauan Yuridis Tentang Praperadilan Sebagai Mekanisme Pengawasan Penetapan Tersangka Studi Putusan No 24 Pid Pra 2025 PN Jakarta Selatan 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas cakupan praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, sehingga setiap subjek yang mengajukanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas cakupan praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, sehingga setiap subjek yang mengajukan

JURIS Kekuatan Eksekusi Akibat Perbedaan Identitas Terpidana Dalam Putusan Kasasi Dengan Peninjauan Kembali Nomor 82 PK PID 2017 Juncto Kasasi Nomor 128 K PID 2016 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian pada studi kepustakaan yang mengacu pada penelitian terhadap asas-asas hukum,Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian pada studi kepustakaan yang mengacu pada penelitian terhadap asas-asas hukum,

JURIS Kepastian Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Secara Hukum Adat Studi Di Desa Hilitobara 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis dengan pendekatan lapangan, mengkaji hukum yang berlaku dan kenyataan di masyarakat. Data diperoleh melaluiPenelitian ini adalah penelitian hukum Sosiologis dengan pendekatan lapangan, mengkaji hukum yang berlaku dan kenyataan di masyarakat. Data diperoleh melalui

Useful /

JURIS Peran Hukum Administrasi Kesehatan dalam Pengawasan Asuransi Kesehatan Pemerintah dan Swasta di Indonesia 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Beberapa di antaranya adalah lemahnya koordinasi antar-lembaga pengawas, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspekBeberapa di antaranya adalah lemahnya koordinasi antar-lembaga pengawas, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aspek

JURIS Model Hukum Responsif Digital Berbasis Progressive Web App Untuk Transformasi Penanganan Kekerasan Seksual Anak Pengembangan Aplikasi Lindaa Lindungi Anak Anak 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Penelitian menggunakan metode campuran (mixed-methods) yang menggabungkan analisis hukum normatif-empiris dengan rekayasa perangkat lunak. Data dikumpulkanPenelitian menggunakan metode campuran (mixed-methods) yang menggabungkan analisis hukum normatif-empiris dengan rekayasa perangkat lunak. Data dikumpulkan

JURIS Disharmoni Regulasi Dalam UU Cipta Kerja Implikasi Perubahan Izin Lingkungan Terhadap Partisipasi Publik dan Keberlanjutan Ekologis 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Perubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan mengurangi kekuatan instrumen perlindungan lingkungan dan pembatasan partisipasi publik merugikanPerubahan Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan mengurangi kekuatan instrumen perlindungan lingkungan dan pembatasan partisipasi publik merugikan

JURIS Implementasi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang Dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Studi di Lapas Kelas III Teluk Dalam 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kurangnya anggaranKendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam, dalam melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kurangnya anggaran

ads-block-test