UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumPerjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pinjam meminjam adalah suatu perbuatan dengan mana pihak kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang habis karena dipergunakan seperti halnya uang, salah satu perkara gugatan sederhana yang telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yaitu studi putusan Nomor 02/Pdt.G.S/2022/PN. Bnj. Pada putusan tersebut, tergugat dihukum sebagian atas gugatan penggugat karena diduga melakukan wanprestasi Pasal 1338 KUHPerdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif.
S/2022/PN Bnj), yaitu perjanjian pinjam meminjam uang antara penggugat dan tergugat yang sebesar Rp.000,- dapat dibuktikan oleh pengggugat dengan bukti surat P-5 sedangkan perjanjian pinjam meminjam uang untuk kedua kali secara lisan sebesar Rp.000,- tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan penggugat sesuai dalam asas actori incumbit probation dalam merupakan asas umum beban pembuktian yang tercantum dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata.“Barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan Sesutu peristiwa, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.Asas ini memberikan kewenangan bagi hakim untuk membagi beban pembuktian antara penggugat dan tergugat.Penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan bantahannya.Penggugat tidak dapat membuktikan dipersidangan sebagaimana alat bukti dalam Pasal 1866 KUHPerdata tidak adanya keterangan saksi secara rinci dan jelas dalam putusan tersebut.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif tentang di berbagai negara, terutama di negara-negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Selain itu, penelitian dapat dilakukan untuk menganalisis dampak sosial dan ekonomi dari perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan, serta bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membuat perjanjian secara tertulis. Terakhir, penelitian juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi peran lembaga hukum dalam memberikan sosialisasi dan edukasi tentang kekuatan hukum pembuktian, khususnya dalam kasus pinjam meminjam uang secara lisan dan azas kepercayaan.
| File size | 403 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pertimbangan hakim dalam Putusan pemidanaan pengawasan terhadap anak yaitu pertimbangan secara yuridis yakniBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pertimbangan hakim dalam Putusan pemidanaan pengawasan terhadap anak yaitu pertimbangan secara yuridis yakni
DINASTIRESDINASTIRES Larangan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 224 TahunLarangan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan dijelaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun
PUBMEDIAPUBMEDIA Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, dan putusanPenelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum Islam, dan putusan
UCYUCY Dampak pembatalan putusan BPSK sebagaimana pertimbangan hakim adalah tidak terciptanya kepastian hukum bagi PT. Toyota Astra Financial Service dan tidakDampak pembatalan putusan BPSK sebagaimana pertimbangan hakim adalah tidak terciptanya kepastian hukum bagi PT. Toyota Astra Financial Service dan tidak
UNESAUNESA Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain: pengunduran diri, kesalahan pekerja/buruh atau kesalahan pengusaha. Dalam peraturanPemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain: pengunduran diri, kesalahan pekerja/buruh atau kesalahan pengusaha. Dalam peraturan
UNESAUNESA Maka penulis memberikan pendapat mengenai mengapa Panel Hakim mengecualikan uang penggantian dari kompensasi pesangon yang menjadi dasar gugatan Hadiyansyah,Maka penulis memberikan pendapat mengenai mengapa Panel Hakim mengecualikan uang penggantian dari kompensasi pesangon yang menjadi dasar gugatan Hadiyansyah,
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Upaya restoratif juga dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia anak jalanan, pemantauan perkembangan, serta evaluasi terhadap perilakuUpaya restoratif juga dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia anak jalanan, pemantauan perkembangan, serta evaluasi terhadap perilaku
Useful /
DINASTIRESDINASTIRES Findings reveal a fundamental shift in divorce causality from economic factors toward the dominance of a digital morality crisis, particularly online gamblingFindings reveal a fundamental shift in divorce causality from economic factors toward the dominance of a digital morality crisis, particularly online gambling
DINASTIRESDINASTIRES Artikel ini secara doktrinal memeriksa apakah dan bagaimana DFE dapat diterapkan pada data non-pribadi dan algoritma di bawah Pasal 25 Undang-Undang NomorArtikel ini secara doktrinal memeriksa apakah dan bagaimana DFE dapat diterapkan pada data non-pribadi dan algoritma di bawah Pasal 25 Undang-Undang Nomor
DINASTIRESDINASTIRES Formulasi ini menciptakan kerangka legitimasi ganda, yaitu legitimasi normatif-hukum dan legitimasi adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukumFormulasi ini menciptakan kerangka legitimasi ganda, yaitu legitimasi normatif-hukum dan legitimasi adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum
UNIRAYAUNIRAYA Salah satu tindak pidana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan yaitu sebuah criminal dimana perbuatanSalah satu tindak pidana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan yaitu sebuah criminal dimana perbuatan