UNIRAYAUNIRAYA
JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILANTindak pidana gratifikasi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat suap menyuap, yaitu unsur perbuatannya menjanjikan sesuatu walaupun janji itu belum diterima, begitu juga memberikan hadiah dianggap telah terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang , maka dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia ini harus menerapkan peraturan yang berlaku di Indonesia tanpa pandang-bulu, dan harus menerapkan setiap pasal-pasal sesuai dengan kejahatan yang terbukti baik didalam penyidikan maupun di dalam persidangan, dan fakta bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana, seperti budaya korupsi, sistem peradilan yang lemah, dan kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat. Selain itu, penelitian tentang strategi pencegahan dan penindakan korupsi, termasuk gratifikasi, dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam memerangi korupsi. Terakhir, penelitian tentang dampak sosial dan ekonomi dari korupsi dan gratifikasi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana korupsi mempengaruhi masyarakat dan bagaimana upaya pencegahan dan penindakan dapat mengurangi dampak negatif tersebut.
| File size | 489.56 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA Penerapan Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 110/Pid. B/2025/PN Prp, meskipun memenuhi unsur formalPenerapan Pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 110/Pid. B/2025/PN Prp, meskipun memenuhi unsur formal
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Sby menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak dan perlindungan keselamatan jasmani serta rohani anak, termasuk keberlangsungan agama anak.meskipunSby menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak dan perlindungan keselamatan jasmani serta rohani anak, termasuk keberlangsungan agama anak.meskipun
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan usia perkawinan menurut fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta mengkaji pertimbangan hakim dalamPenelitian ini bertujuan menganalisis batasan usia perkawinan menurut fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam
UNIRAYAUNIRAYA Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara atau masyarakat yang dalam hal ini subjekNegara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara atau masyarakat yang dalam hal ini subjek
UNIRAYAUNIRAYA Pembangunan hukum nasional harus berakar dan diangkat dari hukum rakyat yang sudah ada, sehingga hukum nasional Indonesia harus melayani kepentingan rakyatPembangunan hukum nasional harus berakar dan diangkat dari hukum rakyat yang sudah ada, sehingga hukum nasional Indonesia harus melayani kepentingan rakyat
UNIRAYAUNIRAYA Anak tertua berkewajiban menjaga keutuhan keluarga, melindungi serta melanjutkan fungsi dan nama baik marga. Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkanAnak tertua berkewajiban menjaga keutuhan keluarga, melindungi serta melanjutkan fungsi dan nama baik marga. Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan
AMSIRAMSIR Dalam kasus ini, hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 3 bulan, mempertimbangkan keadilan, efek jera, dan upaya rehabilitasi bagi anak. TemuanDalam kasus ini, hakim memutuskan hukuman pidana penjara selama 3 bulan, mempertimbangkan keadilan, efek jera, dan upaya rehabilitasi bagi anak. Temuan
UNIRAYAUNIRAYA Setelahnya, Jampidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) akan mendapat laporan dari Kejaksaan Tinggi. Apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindakSetelahnya, Jampidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) akan mendapat laporan dari Kejaksaan Tinggi. Apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak
Useful /
AMSIRAMSIR Situasi ini menuntut reformasi hukum progresif melalui pencabutan hak pilih ASN, serta langkah-langkah seperti menunjuk ASN dengan peringkat tertinggiSituasi ini menuntut reformasi hukum progresif melalui pencabutan hak pilih ASN, serta langkah-langkah seperti menunjuk ASN dengan peringkat tertinggi
UNIRAYAUNIRAYA Pembagian harta warisan harus dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh keluarga terdekat, tokoh adat, serta kepala desa untuk mencegah sengketa diPembagian harta warisan harus dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh keluarga terdekat, tokoh adat, serta kepala desa untuk mencegah sengketa di
UNIRAYAUNIRAYA Dalam putusan tersebut terdakwa dijerat Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dalam putusan tersebut, terdakwa dipidana denganDalam putusan tersebut terdakwa dijerat Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dalam putusan tersebut, terdakwa dipidana dengan
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu perbuatan dapat dinyatakan percobaan pembunuhan sesuai Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP dan untuk mengetahuiPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu perbuatan dapat dinyatakan percobaan pembunuhan sesuai Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP dan untuk mengetahui