UNIRAYAUNIRAYA
JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILANTindak pidana gratifikasi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bersifat suap menyuap, yaitu unsur perbuatannya menjanjikan sesuatu walaupun janji itu belum diterima, begitu juga memberikan hadiah dianggap telah terjadi setelah benda itu lepas dari kekuasaan yang memberi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang , maka dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia ini harus menerapkan peraturan yang berlaku di Indonesia tanpa pandang-bulu, dan harus menerapkan setiap pasal-pasal sesuai dengan kejahatan yang terbukti baik didalam penyidikan maupun di dalam persidangan, dan fakta bahwa perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum pidana, seperti budaya korupsi, sistem peradilan yang lemah, dan kurangnya pengetahuan hukum di masyarakat. Selain itu, penelitian tentang strategi pencegahan dan penindakan korupsi, termasuk gratifikasi, dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih efektif dalam memerangi korupsi. Terakhir, penelitian tentang dampak sosial dan ekonomi dari korupsi dan gratifikasi dapat memberikan wawasan tentang bagaimana korupsi mempengaruhi masyarakat dan bagaimana upaya pencegahan dan penindakan dapat mengurangi dampak negatif tersebut.
| File size | 489.56 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Terjadinya wanprestasi adalah pada saat salah satu pihak melanggar prestasibatau dilaksanakannya suatu prestasi namun tidak sesuai, atau terlambat danTerjadinya wanprestasi adalah pada saat salah satu pihak melanggar prestasibatau dilaksanakannya suatu prestasi namun tidak sesuai, atau terlambat dan
JURNALMAHUPIKIJURNALMAHUPIKI Srg svojimilena tepat berdasarkan faktapun fakta persidangan. Namun, pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa sebagai pelaku pasif pencucian uang lebihSrg svojimilena tepat berdasarkan faktapun fakta persidangan. Namun, pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa sebagai pelaku pasif pencucian uang lebih
UM SURABAYAUM SURABAYA Dalam maqasid syariah memandang bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1523/Pdt. Sby, sudah sesuai dengan tujuan ditetapkannya maqasid syariahDalam maqasid syariah memandang bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1523/Pdt. Sby, sudah sesuai dengan tujuan ditetapkannya maqasid syariah
DINASTIREVDINASTIREV Pemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan, akan tetapi dalam pengaturannya terdapat sebuah permasalahan yaitu adanya pembatasanPemberian grasi merupakan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan, akan tetapi dalam pengaturannya terdapat sebuah permasalahan yaitu adanya pembatasan
NEOLECTURANEOLECTURA Kedua, permohonan kasasi didasarkan pada fakta bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak menganalisis keberatan dengan baik dan saksama; kedua, majelisKedua, permohonan kasasi didasarkan pada fakta bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak menganalisis keberatan dengan baik dan saksama; kedua, majelis
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini membahas isu hukum terkait pertanggungjawaban bank atas dana nasabah yang disimpan dalam rekening bank, dengan pendekatan perundang-undangan.Penelitian ini membahas isu hukum terkait pertanggungjawaban bank atas dana nasabah yang disimpan dalam rekening bank, dengan pendekatan perundang-undangan.
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Strategi penegakan hukum lingkungan meliputi pencegahan umum, kebijakan kriminal, dan lembaga masyarakat. Penegakan hukum lingkungan preventif dilakukanStrategi penegakan hukum lingkungan meliputi pencegahan umum, kebijakan kriminal, dan lembaga masyarakat. Penegakan hukum lingkungan preventif dilakukan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif berupa
Useful /
ESDMESDM Furthermore, this study analyzes emission control strategy scenarios so that MRCS Field produces fluids optimally with lower emissions. Based on the resultsFurthermore, this study analyzes emission control strategy scenarios so that MRCS Field produces fluids optimally with lower emissions. Based on the results
UNIRAYAUNIRAYA Tindak pidana penyelundupan manusia yang sering terjadi telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untukTindak pidana penyelundupan manusia yang sering terjadi telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk
UBHUBH Terdapat perbedaan pelafalan kata gairaigo dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang karena dalam bahasa Jepang tidak memiliki silabel tertutup, sehinggaTerdapat perbedaan pelafalan kata gairaigo dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang karena dalam bahasa Jepang tidak memiliki silabel tertutup, sehingga
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dalam aturan yang termuat dalam KUHPerdata perjanjian kebendaan dapat berupa perjanjian benda tidak bergerak dan benda bergerak, lebih lanjut benda bergerakDalam aturan yang termuat dalam KUHPerdata perjanjian kebendaan dapat berupa perjanjian benda tidak bergerak dan benda bergerak, lebih lanjut benda bergerak