UNIRAYAUNIRAYA
JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILANTujuan penelitian ini adalah penerapan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimal adalah putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr. Dalam putusan tersebut terdakwa dijerat Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dalam putusan tersebut, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskripsi, logis dan sistematis. Serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif artinya penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan dibawah ancaman minimal pada tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Studi Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr), Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun penjara, namun dalam putusan tersebut, terdakwa divonis 1 tahun 6 bulan penjara, maka penjatuhan pidana tersebut tidak dapat menciptakan rasa keadilan khusus nya kepada pihak korban.
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan dibawah ancaman minimal pada tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Studi Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr) adalah penjatuhan pidana yang berada dibawah ancaman minimal dari ancaman hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak tepat dan putusan hakim tersebut tidak menciptakan rasa keadilan khusus nya kepada pihak korban sehingga menimbulkan rasa ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.
Penelitian ini telah mengungkap adanya tantangan serius dalam penerapan pemidanaan di bawah ancaman minimal pada kasus penempatan tenaga kerja Indonesia ilegal, yang berpotensi mencederai rasa keadilan dan menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, arah penelitian lanjutan dapat berfokus pada eksplorasi lebih dalam untuk mencari solusi konkret. Pertama, akan sangat berharga untuk melakukan studi empiris yang menyeluruh guna mengevaluasi dampak langsung putusan pidana di bawah ancaman minimal terhadap korban, masyarakat, serta efektivitasnya dalam menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan penempatan TKI ilegal. Apakah putusan ringan ini benar-benar mengirimkan sinyal yang salah kepada calon pelaku dan bagaimana perasaan para korban terhadap hasil persidangan tersebut? Kedua, perlu dilakukan analisis komparatif yang sistematis terhadap pola pertimbangan hakim dalam kasus serupa di berbagai yurisdiksi, khususnya untuk memahami faktor-faktor non-yuridis yang signifikan dalam menentukan berat ringannya vonis dan bagaimana disparitas putusan semacam ini dapat diminimalisir agar tercipta keadilan yang lebih konsisten. Bagaimana pengadilan lain menghadapi dilema antara kemanusiaan dan penegakan hukum minimal? Ketiga, berdasarkan temuan dari studi-studi tersebut, penelitian dapat dilanjutkan dengan mengembangkan atau merevisi model pedoman penjatuhan pidana yang lebih komprehensif untuk kasus penempatan TKI ilegal. Pedoman ini idealnya harus mampu mengintegrasikan aspek perlindungan korban, keadilan restoratif, dan tujuan pemidanaan secara holistik, sehingga dapat meminimalisir putusan di bawah ancaman minimal yang tidak proporsional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.
| File size | 492.27 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALMAHUPIKIJURNALMAHUPIKI Paham radikalisme yang ada dalam lingkup keluarga sangat berbahaya khususnya terhadap anak-anak. Anak yang masih mencari jati dirinya perlu mendapatkanPaham radikalisme yang ada dalam lingkup keluarga sangat berbahaya khususnya terhadap anak-anak. Anak yang masih mencari jati dirinya perlu mendapatkan
JURNALMAHUPIKIJURNALMAHUPIKI Hasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Pasal 82 UU Transfer Dana terhadap terdakwa sudah tepatHasil penelitian yang dapat disimpulkan adalah bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana Pasal 82 UU Transfer Dana terhadap terdakwa sudah tepat
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian dilakukan di SMAN 7 Kediri, Kota Kediri dengan subjek penelitian meliputi kepala sekolah, siswa, guru PKN, dan guru Bimbingan Konseling. DataPenelitian dilakukan di SMAN 7 Kediri, Kota Kediri dengan subjek penelitian meliputi kepala sekolah, siswa, guru PKN, dan guru Bimbingan Konseling. Data
UNIRAYAUNIRAYA Apabila ada anggota keluarga yang menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan dalamApabila ada anggota keluarga yang menjadi pelaku sekaligus korban kekerasan dalam rumah tangga, maka hal tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam
UNIPASUNIPAS Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 4433, kemudian Penerbitan Surat tindak lanjut terhadapBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 4433, kemudian Penerbitan Surat tindak lanjut terhadap
DINASTIREVDINASTIREV 5/2010 tentang Grasi terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan grasi bertentangan dengan hak konstitusional atas keadilan dan5/2010 tentang Grasi terhadap UUD 1945 menunjukkan bahwa pembatasan jangka waktu pengajuan grasi bertentangan dengan hak konstitusional atas keadilan dan
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, hakim tingkat PK berkesimpulan bahwa terpidana dibebaskan dari segala dakwaan yang sah karena pejabatBerdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, hakim tingkat PK berkesimpulan bahwa terpidana dibebaskan dari segala dakwaan yang sah karena pejabat
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, perbankan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhanSebagai lembaga yang bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, perbankan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan
Useful /
UBHUBH Hasil penelitian menunjukkan (n=395) berupa verba performatif di Asertif (n=127) yaitu tuturan Mendeskripsikan (4%), Menginformasikan (66%), MengklaimHasil penelitian menunjukkan (n=395) berupa verba performatif di Asertif (n=127) yaitu tuturan Mendeskripsikan (4%), Menginformasikan (66%), Mengklaim
PRINPRIN Dalam lingkungan Pendidikan, kita sering berbicara prestasi, nilai dan persiapan untuk masa depan, namum seringkali kita lupa bahwa kesehatan mental pelajarDalam lingkungan Pendidikan, kita sering berbicara prestasi, nilai dan persiapan untuk masa depan, namum seringkali kita lupa bahwa kesehatan mental pelajar
PRINPRIN Teknik penyuntingan non-linear diterapkan untuk mengatur footage sesuai dengan gema emosional dan skema makna, bukan urutan kronologis, sehingga menciptakanTeknik penyuntingan non-linear diterapkan untuk mengatur footage sesuai dengan gema emosional dan skema makna, bukan urutan kronologis, sehingga menciptakan
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan dimana terbukanya hartaBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh melalui pewarisan dimana terbukanya harta