Publisher

UNIRAYAUNIRAYA

Journal JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILAN Abstract

Tujuan penelitian ini adalah penerapan segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah ancaman minimal adalah putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr. Dalam putusan tersebut terdakwa dijerat Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dalam putusan tersebut, terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data kualitatif yaitu data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara deskripsi, logis dan sistematis. Serta penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menggunakan metode deduktif artinya penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan dibawah ancaman minimal pada tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Studi Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr), Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun penjara, namun dalam putusan tersebut, terdakwa divonis 1 tahun 6 bulan penjara, maka penjatuhan pidana tersebut tidak dapat menciptakan rasa keadilan khusus nya kepada pihak korban.

Conclusion

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pemidanaan dibawah ancaman minimal pada tindak pidana penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (Studi Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2017/PN Sbr) adalah penjatuhan pidana yang berada dibawah ancaman minimal dari ancaman hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tidak tepat dan putusan hakim tersebut tidak menciptakan rasa keadilan khusus nya kepada pihak korban sehingga menimbulkan rasa ketidak percayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Future Research

Penelitian ini telah mengungkap adanya tantangan serius dalam penerapan pemidanaan di bawah ancaman minimal pada kasus penempatan tenaga kerja Indonesia ilegal, yang berpotensi mencederai rasa keadilan dan menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, arah penelitian lanjutan dapat berfokus pada eksplorasi lebih dalam untuk mencari solusi konkret. Pertama, akan sangat berharga untuk melakukan studi empiris yang menyeluruh guna mengevaluasi dampak langsung putusan pidana di bawah ancaman minimal terhadap korban, masyarakat, serta efektivitasnya dalam menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan penempatan TKI ilegal. Apakah putusan ringan ini benar-benar mengirimkan sinyal yang salah kepada calon pelaku dan bagaimana perasaan para korban terhadap hasil persidangan tersebut? Kedua, perlu dilakukan analisis komparatif yang sistematis terhadap pola pertimbangan hakim dalam kasus serupa di berbagai yurisdiksi, khususnya untuk memahami faktor-faktor non-yuridis yang signifikan dalam menentukan berat ringannya vonis dan bagaimana disparitas putusan semacam ini dapat diminimalisir agar tercipta keadilan yang lebih konsisten. Bagaimana pengadilan lain menghadapi dilema antara kemanusiaan dan penegakan hukum minimal? Ketiga, berdasarkan temuan dari studi-studi tersebut, penelitian dapat dilanjutkan dengan mengembangkan atau merevisi model pedoman penjatuhan pidana yang lebih komprehensif untuk kasus penempatan TKI ilegal. Pedoman ini idealnya harus mampu mengintegrasikan aspek perlindungan korban, keadilan restoratif, dan tujuan pemidanaan secara holistik, sehingga dapat meminimalisir putusan di bawah ancaman minimal yang tidak proporsional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Metadata

File size	492.27 KB
Pages	18
DMCA	Report