UNIRAYAUNIRAYA
JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILANTindak pidana penyelundupan manusia yang sering terjadi telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, dan dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman kepada pelaku.
Sus/2018/PN Btm) yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.Pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti.Sedangkan pertimbangan non yuridis terdiri dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan hukuman kepada pelaku.Menurut penulis, amar putusan yang menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa bertentangan dengan UU Keimigrasian karena tidak ada alasan urgen bagi hakim dalam menjatuhkan pidana denda di bawah ancaman minimum kepada terdakwa, sedangkan penjatuhan pidana penjara sudah tepat.
Untuk penelitian lanjutan, dapat dilakukan studi komparatif terhadap putusan-putusan lain yang terkait dengan tindak pidana penyelundupan manusia, terutama yang berkaitan dengan pidana denda. Studi komparatif ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda, serta menganalisis apakah ada konsistensi atau inkonsistensi dalam penerapan hukum. Selain itu, dapat juga dilakukan penelitian kualitatif yang mendalam terhadap proses peradilan dan pertimbangan hakim, termasuk wawancara dengan hakim dan pihak-pihak terkait, untuk memahami lebih lanjut dinamika dan pertimbangan di balik putusan-putusan tersebut. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang praktik peradilan dan pertimbangan hakim dalam kasus-kasus tindak pidana penyelundupan manusia.
| File size | 471.37 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan informasi dilakukan dengan memanfaatkan informasi tambahan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum esensial danPengumpulan informasi dilakukan dengan memanfaatkan informasi tambahan yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum esensial dan
UNIRAYAUNIRAYA Pelaku dihukum pada tahun 2020 sesuai dengan hukum adat desa Bonia Hilisimaetano yang mewajibkan pemberian tiga ekor babi dan uang sebesar Rp 3. 000.000Pelaku dihukum pada tahun 2020 sesuai dengan hukum adat desa Bonia Hilisimaetano yang mewajibkan pemberian tiga ekor babi dan uang sebesar Rp 3. 000.000
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa OrahiliBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Orahili
UNIRAYAUNIRAYA Artinya, kekuatan hukum perkawinan adat menjadi lebih sempurna, apabila perkawinan itu dilangsungkan seturut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 TahunArtinya, kekuatan hukum perkawinan adat menjadi lebih sempurna, apabila perkawinan itu dilangsungkan seturut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
UNIRAYAUNIRAYA Sdn, di mana terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atas pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangSdn, di mana terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atas pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
UNIRAYAUNIRAYA Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik, sehingga MajelisPerbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik, sehingga Majelis
UNIRAYAUNIRAYA Harta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Memberikan sesuatuHarta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Memberikan sesuatu
UNIRAYAUNIRAYA Data primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks-teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan analisisData primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari teks-teks hukum sekunder digunakan dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan analisis
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA baik secara yuridis maupun non yuridis yang pada akhirnya menentukan bahwa pidana pengawasan dengan syarat yakni syarat umum yaitu agar tidak melakukanbaik secara yuridis maupun non yuridis yang pada akhirnya menentukan bahwa pidana pengawasan dengan syarat yakni syarat umum yaitu agar tidak melakukan
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2017/PN Sbr. Dalam putusan tersebut terdakwa dijerat Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dalam putusan tersebut, terdakwaSus/2017/PN Sbr. Dalam putusan tersebut terdakwa dijerat Pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dalam putusan tersebut, terdakwa
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunderPengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian tentang Problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hakBerdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian tentang Problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak