UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penyusunan dan penetapan peraturan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas menampung aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan program anggaran pendapatan dan belanja desa serta memantau kinerja pemerintahan desa. Keterwakilan perempuan berarti ikut serta dalam pembangunan desa, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang politik dan pendidikan. Peran serta dalam pembangunan desa merupakan upaya membangun dan mengembangkan desa tertentu. Sesuai Pasal 5 Nomor 110 Undang-Undang Perlindungan Negara Indonesia Tahun 2016 . Mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditentukan bahwa seorang perempuan dipilih menjadi anggota BPD dengan cara pengangkatan anggota BPD sesuai dengan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan mengkaji ketentuan hukum dan realitas sosial yang relevan. Data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara digunakan dalam proses pengumpulan data.

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Orahili masih belum memenuhi syarat untuk pengisian anggota BPD.Sebab, perempuan masih belum terlibat dalam kepengurusan anggota BPD, bukan karena terbatas, melainkan karena belum ada perempuan yang menyatakan keinginan untuk mencalonkan diri.Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya sosialisasi atau penyuluhan masyarakat yang membahas keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan, kesetaraan gender, serta pentingnya dan peran perempuan dalam pemerintahan desa.

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diperlukan upaya sosialisasi dan penyuluhan yang menyeluruh. Sosialisasi ini dapat mencakup topik-topik seperti kesetaraan gender, pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan, serta peran perempuan dalam pembangunan desa. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dan mendorong perempuan untuk aktif terlibat dalam proses pemilihan BPD. Dengan demikian, diharapkan akan ada lebih banyak perempuan yang tertarik dan berani untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD, sehingga dapat memenuhi syarat keanggotaan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.

Read online
File size368.81 KB
Pages11
DMCAReport

Related /

JURIS Implementasi Peran Kepala Distrik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 2025More at 2025

PENERBITGOODWOODPENERBITGOODWOOD Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif, dengan data diperoleh dari sepuluh informan yang dipilih secara purposif melalui wawancara semi-terstrukturPenelitian menggunakan studi kasus kualitatif, dengan data diperoleh dari sepuluh informan yang dipilih secara purposif melalui wawancara semi-terstruktur

JURIS Integrasi Hukum Adat Toraja sebagai Living Law dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia Tahun 2024 2025 2025More at 2025

AMSIRAMSIR Oleh karena itu, integrasi hanya akan menghasilkan keadilan substantif jika dirancang secara partisipatif, mengakui otoritas keputusan adat, dan menempatkanOleh karena itu, integrasi hanya akan menghasilkan keadilan substantif jika dirancang secara partisipatif, mengakui otoritas keputusan adat, dan menempatkan

JURIS Asas Demokratis dalam Legislasi Daerah Analisis Yuridis Atas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah 2025More at 2025

DINASTIREVDINASTIREV Upaya tersebut harus dilandasi oleh komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan prinsip demokrasi partisipatif bukan sekadar simbolUpaya tersebut harus dilandasi oleh komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menempatkan prinsip demokrasi partisipatif bukan sekadar simbol

JURIS Perubahan Undang Undang Dasar Pemahaman Tentang Arti Perubahan Tata Cara Perubahan Kajian Kritis Terhadap Amandemen UUD 1945 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Amandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagaiAmandemen 1999–2002 menjadi bukti bahwa konstitusi dapat diperbaiki tanpa mengorbankan kontinuitas negara. Dengan demikian, amandemen dipandang sebagai

JURIS Pembahasan Kilat Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara di Era Rezim Presiden Joko Widodo 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menurutPembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan menurut

JURIS Sistem Informasi Pengaduan Dan Aspirasi Masyarakat Menggunakan Metode Waterfall Di Sekretariat Daerah Kabupaten Keerom 2025More at 2025

DHARMAWACANADHARMAWACANA Sistem yang dibangun mampu memfasilitasi proses penyampaian laporan oleh masyarakat secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Dengan fitur-fitur sepertiSistem yang dibangun mampu memfasilitasi proses penyampaian laporan oleh masyarakat secara lebih cepat, mudah, dan transparan. Dengan fitur-fitur seperti

JURIS Lamteuba In Transition A Socio Historical Perspective on Agricultural Cultural Change 2025More at 2025

SINTHOPSINTHOP Pengalaman buruk yang dihadapi oleh banyak anggota masyarakat, mulai dari penangkapan hingga meningkatnya pengawasan, menjadi titik balik yang memaksaPengalaman buruk yang dihadapi oleh banyak anggota masyarakat, mulai dari penangkapan hingga meningkatnya pengawasan, menjadi titik balik yang memaksa

JURIS Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara 2025More at 2025

USIUSI Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat.Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Useful /

JURIS Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor 1169 K Pid Sus 2019 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Terdakwa diberikan putusan bebas karena perbuatan terdakwa tidak merupakan tindak pidana korupsi sehingga putusan bebas tersebut dapat memberikan akibatTerdakwa diberikan putusan bebas karena perbuatan terdakwa tidak merupakan tindak pidana korupsi sehingga putusan bebas tersebut dapat memberikan akibat

JURIS Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Atas Kepemilikan Tanah Sengketa 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA g/2006 tidak tepat, karena tergugat menguasai tanah tersebut karena pengaruh orang tua penggugat sebagai sanak saudaranya. Kesimpulan ini dapat diambilg/2006 tidak tepat, karena tergugat menguasai tanah tersebut karena pengaruh orang tua penggugat sebagai sanak saudaranya. Kesimpulan ini dapat diambil

JURIS Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar Tradisional Desa Moluo Gorontalo Utara 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Penjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan. BPOM menerapkan perlindunganPenjual umumnya memahami pentingnya produk izin BPOM, tetapi konsumen tetap memilih produk ilegal karena preferensi hasil instan. BPOM menerapkan perlindungan

JURIS Efektivitas Kedudukan Direksi sebagai Personal Guarantee dalam Hal Kepailitan Perseroan Dikaitkan dengan Pembuktian Sederhana Studi Kasus Putusan No 20 Pdt Sus Pailit 2022 PN Niaga Smg 2025More at 2025

APPIHIAPPIHI Smg memutuskan bahwa permohonan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilanSmg memutuskan bahwa permohonan pailit telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, tetapi kurang memperhatikan aspek keadilan

ads-block-test