UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumLembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penyusunan dan penetapan peraturan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas menampung aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan program anggaran pendapatan dan belanja desa serta memantau kinerja pemerintahan desa. Keterwakilan perempuan berarti ikut serta dalam pembangunan desa, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang politik dan pendidikan. Peran serta dalam pembangunan desa merupakan upaya membangun dan mengembangkan desa tertentu. Sesuai Pasal 5 Nomor 110 Undang-Undang Perlindungan Negara Indonesia Tahun 2016 . Mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditentukan bahwa seorang perempuan dipilih menjadi anggota BPD dengan cara pengangkatan anggota BPD sesuai dengan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan mengkaji ketentuan hukum dan realitas sosial yang relevan. Data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara digunakan dalam proses pengumpulan data.
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Orahili masih belum memenuhi syarat untuk pengisian anggota BPD.Sebab, perempuan masih belum terlibat dalam kepengurusan anggota BPD, bukan karena terbatas, melainkan karena belum ada perempuan yang menyatakan keinginan untuk mencalonkan diri.Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya sosialisasi atau penyuluhan masyarakat yang membahas keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan, kesetaraan gender, serta pentingnya dan peran perempuan dalam pemerintahan desa.
Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diperlukan upaya sosialisasi dan penyuluhan yang menyeluruh. Sosialisasi ini dapat mencakup topik-topik seperti kesetaraan gender, pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan, serta peran perempuan dalam pembangunan desa. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dan mendorong perempuan untuk aktif terlibat dalam proses pemilihan BPD. Dengan demikian, diharapkan akan ada lebih banyak perempuan yang tertarik dan berani untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD, sehingga dapat memenuhi syarat keanggotaan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.
| File size | 368.81 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Namun, analisis SOAR mengungkap kekuatan internal seperti kekayaan sumber daya alam bahari, kearifan lokal sasi, modal sosial yang kuat, dan ketersediaanNamun, analisis SOAR mengungkap kekuatan internal seperti kekayaan sumber daya alam bahari, kearifan lokal sasi, modal sosial yang kuat, dan ketersediaan
UNIRAYAUNIRAYA Anak tertua berkewajiban menjaga keutuhan keluarga, melindungi serta melanjutkan fungsi dan nama baik marga. Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkanAnak tertua berkewajiban menjaga keutuhan keluarga, melindungi serta melanjutkan fungsi dan nama baik marga. Namun, pelaksanaan adat ini sering menimbulkan
UNIRAYAUNIRAYA Karena terdakwa Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren telah membunuh tiga orang secara terencana, maka hukuman mati dijatuhkan atas perbuatannya.Karena terdakwa Musliadi Kataren Als Musli Bin Banta Kataren telah membunuh tiga orang secara terencana, maka hukuman mati dijatuhkan atas perbuatannya.
UNIRAYAUNIRAYA Apabila telah diselesaikan secara kesepakatan bersama maka dalam hal ini kepada pelaku persetubuhan dapat dikenakan sanksi berupa uang sebesar lima jutaApabila telah diselesaikan secara kesepakatan bersama maka dalam hal ini kepada pelaku persetubuhan dapat dikenakan sanksi berupa uang sebesar lima juta
UNIRAYAUNIRAYA Korban tidak mendapat perawatan medis. Namun hukuman tersebut berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang sama pada tahun 2012,Korban tidak mendapat perawatan medis. Namun hukuman tersebut berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang sama pada tahun 2012,
UNIRAYAUNIRAYA Keputusan Nomor 819/Pid. Sus/2016/PN. Jmb adalah salah satu keputusan mengenai perilaku periklanan perusahaan tanpa izin di Internet. Penelitian ini menggunakanKeputusan Nomor 819/Pid. Sus/2016/PN. Jmb adalah salah satu keputusan mengenai perilaku periklanan perusahaan tanpa izin di Internet. Penelitian ini menggunakan
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis.
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pada perkara wanprestasi (studi putusan nomorBerdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan pada perkara wanprestasi (studi putusan nomor
Useful /
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kemampuan penalaran induktif matematika dengan pendekatan kontekstual dalam memecahkan masalah pecahan. JenisPenelitian ini bertujuan untuk menentukan kemampuan penalaran induktif matematika dengan pendekatan kontekstual dalam memecahkan masalah pecahan. Jenis
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara singkat, uji palatabilitas ternak, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptifData diperoleh melalui observasi langsung, wawancara singkat, uji palatabilitas ternak, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif
INDO INTELLECTUALINDO INTELLECTUAL Kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal adalah “cyber counseling services, “global cyber counseling era, dan “cyber counseling in schools.Kata kunci yang digunakan dalam pencarian jurnal adalah “cyber counseling services, “global cyber counseling era, dan “cyber counseling in schools.
UNIRAYAUNIRAYA Namun hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa pengadilan keliru dalam menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa patut dianggap sebagai penganiayaan beratNamun hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa pengadilan keliru dalam menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa patut dianggap sebagai penganiayaan berat