UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumLembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penyusunan dan penetapan peraturan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas menampung aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan program anggaran pendapatan dan belanja desa serta memantau kinerja pemerintahan desa. Keterwakilan perempuan berarti ikut serta dalam pembangunan desa, baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang politik dan pendidikan. Peran serta dalam pembangunan desa merupakan upaya membangun dan mengembangkan desa tertentu. Sesuai Pasal 5 Nomor 110 Undang-Undang Perlindungan Negara Indonesia Tahun 2016 . Mengenai Badan Permusyawaratan Desa ditentukan bahwa seorang perempuan dipilih menjadi anggota BPD dengan cara pengangkatan anggota BPD sesuai dengan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung dengan mengkaji ketentuan hukum dan realitas sosial yang relevan. Data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara digunakan dalam proses pengumpulan data.
Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Orahili masih belum memenuhi syarat untuk pengisian anggota BPD.Sebab, perempuan masih belum terlibat dalam kepengurusan anggota BPD, bukan karena terbatas, melainkan karena belum ada perempuan yang menyatakan keinginan untuk mencalonkan diri.Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya sosialisasi atau penyuluhan masyarakat yang membahas keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan, kesetaraan gender, serta pentingnya dan peran perempuan dalam pemerintahan desa.
Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), diperlukan upaya sosialisasi dan penyuluhan yang menyeluruh. Sosialisasi ini dapat mencakup topik-topik seperti kesetaraan gender, pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan, serta peran perempuan dalam pembangunan desa. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak perempuan dan mendorong perempuan untuk aktif terlibat dalam proses pemilihan BPD. Dengan demikian, diharapkan akan ada lebih banyak perempuan yang tertarik dan berani untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD, sehingga dapat memenuhi syarat keanggotaan dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa.
| File size | 368.81 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
NEWINERANEWINERA Tantangan ini diperkuat oleh kerangka regulasi yang tetap top-down, membatasi ruang regional untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini menyimpulkanTantangan ini diperkuat oleh kerangka regulasi yang tetap top-down, membatasi ruang regional untuk beradaptasi dengan kebutuhan lokal. Penelitian ini menyimpulkan
DAARULHUDADAARULHUDA Konstitusi berperan sebagai hukum dasar tertinggi yang membatasi kekuasaan negara, menjamin hak-hak konstitusional warga negara, serta menegakkan prinsipKonstitusi berperan sebagai hukum dasar tertinggi yang membatasi kekuasaan negara, menjamin hak-hak konstitusional warga negara, serta menegakkan prinsip
STIALANBANDUNGSTIALANBANDUNG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, implementasi, dan kendala aplikasi sebagai model inovasi digital legislatif. Menggunakan pendekatanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik, implementasi, dan kendala aplikasi sebagai model inovasi digital legislatif. Menggunakan pendekatan
DINASTIREVDINASTIREV Pembentukan peraturan daerah merupakan wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah dalam negara hukum yang demokratis. Salah satu asas penting dalam prosesPembentukan peraturan daerah merupakan wujud konkret pelaksanaan otonomi daerah dalam negara hukum yang demokratis. Salah satu asas penting dalam proses
UNANDUNAND Studi ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa yang lebih modern dan berpotensi memberikan kesempatan global yang lebih luas, sedangkanStudi ini menunjukkan bahwa bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa yang lebih modern dan berpotensi memberikan kesempatan global yang lebih luas, sedangkan
TRISAKTITRISAKTI Pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dan mitra yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mengangkat potensiPelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dan mitra yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, mengangkat potensi
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Organisasi keagamaan Muhammadiyah turut menyatakan sikap keberatannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Artikel ini adalah kajian kualitatif yang menggunakanOrganisasi keagamaan Muhammadiyah turut menyatakan sikap keberatannya terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Artikel ini adalah kajian kualitatif yang menggunakan
UNISSULAUNISSULA Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan memeriksa bahan-bahan perpustakaan (data sekunder) atau penelitian hukumMetode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian dengan memeriksa bahan-bahan perpustakaan (data sekunder) atau penelitian hukum
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagaiJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai
BDKJAKARTABDKJAKARTA Visualisasi data mengungkapkan variasi yang lebih besar dalam tingkat toleransi pada mahasiswa rumpun Saintek. Temuan ini mengindikasikan bahwa latar belakangVisualisasi data mengungkapkan variasi yang lebih besar dalam tingkat toleransi pada mahasiswa rumpun Saintek. Temuan ini mengindikasikan bahwa latar belakang
DINASTIREVDINASTIREV Selain itu, tata kelola dan pengawasan pertambangan ilegal di Gunung Kuda belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance sebagaimana menekankanSelain itu, tata kelola dan pengawasan pertambangan ilegal di Gunung Kuda belum sepenuhnya mencerminkan prinsip good governance sebagaimana menekankan
UNIRAYAUNIRAYA Pidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayatPidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat