UNNESUNNES
The Digest: Journal of Jurisprudence and LegisprudenceThe Digest: Journal of Jurisprudence and LegisprudenceTulisan ini mengkaji penerapan dan dampak dari Aturan Miranda dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berkaitan dengan terdakwa yang kurang mampu, dalam kerangka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Berawal dari kelalaian penyidik selama pemeriksaan seorang warga negara Arizona, Aturan Miranda telah berkembang menjadi prinsip hukum yang krusial dalam melindungi hak-hak tersangka sebagai warga negara, dengan implikasi konstitusional. Studi ini menyelidiki penggabungan prinsip-prinsip Miranda ke dalam perundang-undangan Indonesia, dengan fokus pada relevansinya dalam memberikan bantuan hukum bagi individu yang kurang mampu yang dituduh melakukan tindak pidana. Penelitian ini melacak sejarah perkembangan Aturan Miranda, menekankan perannya yang transformatif dalam membentuk norma hukum dan melindungi hak-hak individu. Analisis dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menangani kebutuhan terdakwa yang kurang mampu, serta menjelajahi implikasi praktis dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam skenario hukum di dunia nyata. Selain itu, makalah ini membahas konsekuensi lebih luas dari Aturan Miranda, menguji pengaruhnya pada peraturan turunan yang menentukan ulang status hukum individu dalam kerangka hukum Indonesia. Advokasi untuk terdakwa yang kurang mampu menjadi tema sentral, menekankan peran aturan ini dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Melalui analisis komprehensif terhadap teks hukum, studi kasus, dan implikasi praktis, makalah ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana Aturan Miranda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, berinteraksi dengan hak-hak dan kesejahteraan terdakwa yang kurang mampu dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Aturan Miranda memberikan kontribusi penting dalam memperbarui ilmu hukum dengan memperkuat perlindungan hak tersangka, termasuk dalam kasus non-pidana.Di Indonesia, penerapan prinsip Miranda tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui dua prinsip utama, yaitu hak tersangka atas bantuan hukum dan kewajiban negara menyediakan penasihat hukum bagi yang tidak mampu.Hak konstitusional warga negara telah dijamin secara memadai oleh peraturan perundang-undangan, tanpa diskriminasi antara yang mampu dan yang kurang mampu.
Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas penerapan Aturan Miranda dalam kasus pidana ringan yang melibatkan terdakwa miskin di tingkat pengadilan daerah, mengingat mayoritas kasus hukum terjadi di luar pusat kota dan mungkin menghadapi hambatan struktural yang berbeda. Kedua, penting untuk mengkaji peran paralegal dan organisasi bantuan hukum komunitas dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum berdasarkan prinsip Miranda, terutama di daerah terpencil yang minim sumber daya hukum formal. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian mendalam mengenai persepsi penyidik dan aparat penegak hukum terhadap kewajiban membaca hak Miranda, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran prosedural secara sistemik, agar dapat dirancang pelatihan atau kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penelitian-penelitian ini dapat mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat perlindungan hak tersangka. Dengan fokus pada konteks lokal, peran aktor non-formal, dan hambatan implementasi, temuan dari penelitian ini dapat mendukung reformasi sistem peradilan yang lebih inklusif. Lebih lanjut, pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat digabungkan untuk menghasilkan data yang komprehensif. Hasilnya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperbaiki kualitas bantuan hukum. Idealnya, penelitian lanjutan tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga menguji solusi yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana. Dengan begitu, prinsip keadilan substantif dapat benar-benar terwujud bagi seluruh warga negara, terutama kelompok rentan.
| File size | 247.13 KB |
| Pages | 22 |
| DMCA | Report |
Related /
JOURNALWEBJOURNALWEB Perkembangan ilmu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan atau kemampuan manusia. Al-Quran memberikan petunjuk dan ajaran etika yang memiliki potensiPerkembangan ilmu tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan atau kemampuan manusia. Al-Quran memberikan petunjuk dan ajaran etika yang memiliki potensi
YAYASANBHZYAYASANBHZ Hasil analisis menunjukkan bahwa keadilan restoratif berpotensi memperkuat perlindungan korban sekaligus menjaga keberlangsungan fungsi keluarga, meskipunHasil analisis menunjukkan bahwa keadilan restoratif berpotensi memperkuat perlindungan korban sekaligus menjaga keberlangsungan fungsi keluarga, meskipun
UIN SGDUIN SGD Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini memperkenalkan kerangka Undang-Undang Kebijakan Sosial Responsif sebagai pendekatan hukum berbasis hak asasiUntuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini memperkenalkan kerangka Undang-Undang Kebijakan Sosial Responsif sebagai pendekatan hukum berbasis hak asasi
UINMYBATUSANGKARUINMYBATUSANGKAR Penelitian ini menemukan bahwa terdapat titik temu antara prinsip perlindungan pembeli yang beritikad baik dan perlindungan tanah warisan tinggi menurutPenelitian ini menemukan bahwa terdapat titik temu antara prinsip perlindungan pembeli yang beritikad baik dan perlindungan tanah warisan tinggi menurut
UNTAGUNTAG Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan hukum tersebut melalui pendekatan filosofis, dengan menekankan pada prinsip-prinsip keadilan danPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan hukum tersebut melalui pendekatan filosofis, dengan menekankan pada prinsip-prinsip keadilan dan
UIN SGDUIN SGD 6 Tahun 2023), dan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Kajian ini mengintegrasikan pendekatan normatif, kelembagaan, dan komparatif untuk6 Tahun 2023), dan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Kajian ini mengintegrasikan pendekatan normatif, kelembagaan, dan komparatif untuk
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Temuan menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang seimbang untuk memastikan konsistensi hukum dan mendorong tata kelola daerah yang inklusif serta efektif.Temuan menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang seimbang untuk memastikan konsistensi hukum dan mendorong tata kelola daerah yang inklusif serta efektif.
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompensasi kepada mantan pemilik tanah belum mencapai prinsip keadilan. Hal ini disebabkan oleh nilai yangBerdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kompensasi kepada mantan pemilik tanah belum mencapai prinsip keadilan. Hal ini disebabkan oleh nilai yang
Useful /
UTSUTS Pekerja migran Indonesia di Malaysia harus mengembangkan kompetensi baru, khususnya dalam keterampilan digital dan teknologi. Perubahan di pasar tenagaPekerja migran Indonesia di Malaysia harus mengembangkan kompetensi baru, khususnya dalam keterampilan digital dan teknologi. Perubahan di pasar tenaga
UTSUTS Kedua variabel mediasi Employee Engagement dan Work Meaningfulness memiliki pengaruh signifikan terhadap Organizational Commitment, sehingga terbukti berperanKedua variabel mediasi Employee Engagement dan Work Meaningfulness memiliki pengaruh signifikan terhadap Organizational Commitment, sehingga terbukti berperan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum internasional dalam menangani pencucian uang adalah langkah penting menuju sistem keuangan yang lebihHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum internasional dalam menangani pencucian uang adalah langkah penting menuju sistem keuangan yang lebih
UNNESUNNES Dalam penelitian dengan ini penulis menggunakan pengumpulan bahan kepustakaan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Berlanjut dalamDalam penelitian dengan ini penulis menggunakan pengumpulan bahan kepustakaan mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak. Berlanjut dalam