Publisher

UNNESUNNES

Journal The Digest: Journal of Jurisprudence and LegisprudenceThe Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence Abstract

Tulisan ini mengkaji penerapan dan dampak dari Aturan Miranda dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berkaitan dengan terdakwa yang kurang mampu, dalam kerangka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Berawal dari kelalaian penyidik selama pemeriksaan seorang warga negara Arizona, Aturan Miranda telah berkembang menjadi prinsip hukum yang krusial dalam melindungi hak-hak tersangka sebagai warga negara, dengan implikasi konstitusional. Studi ini menyelidiki penggabungan prinsip-prinsip Miranda ke dalam perundang-undangan Indonesia, dengan fokus pada relevansinya dalam memberikan bantuan hukum bagi individu yang kurang mampu yang dituduh melakukan tindak pidana. Penelitian ini melacak sejarah perkembangan Aturan Miranda, menekankan perannya yang transformatif dalam membentuk norma hukum dan melindungi hak-hak individu. Analisis dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menangani kebutuhan terdakwa yang kurang mampu, serta menjelajahi implikasi praktis dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam skenario hukum di dunia nyata. Selain itu, makalah ini membahas konsekuensi lebih luas dari Aturan Miranda, menguji pengaruhnya pada peraturan turunan yang menentukan ulang status hukum individu dalam kerangka hukum Indonesia. Advokasi untuk terdakwa yang kurang mampu menjadi tema sentral, menekankan peran aturan ini dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Melalui analisis komprehensif terhadap teks hukum, studi kasus, dan implikasi praktis, makalah ini berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana Aturan Miranda, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, berinteraksi dengan hak-hak dan kesejahteraan terdakwa yang kurang mampu dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Conclusion

Aturan Miranda memberikan kontribusi penting dalam memperbarui ilmu hukum dengan memperkuat perlindungan hak tersangka, termasuk dalam kasus non-pidana.Di Indonesia, penerapan prinsip Miranda tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui dua prinsip utama, yaitu hak tersangka atas bantuan hukum dan kewajiban negara menyediakan penasihat hukum bagi yang tidak mampu.Hak konstitusional warga negara telah dijamin secara memadai oleh peraturan perundang-undangan, tanpa diskriminasi antara yang mampu dan yang kurang mampu.

Future Research

Pertama, perlu diteliti bagaimana efektivitas penerapan Aturan Miranda dalam kasus pidana ringan yang melibatkan terdakwa miskin di tingkat pengadilan daerah, mengingat mayoritas kasus hukum terjadi di luar pusat kota dan mungkin menghadapi hambatan struktural yang berbeda. Kedua, penting untuk mengkaji peran paralegal dan organisasi bantuan hukum komunitas dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum berdasarkan prinsip Miranda, terutama di daerah terpencil yang minim sumber daya hukum formal. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian mendalam mengenai persepsi penyidik dan aparat penegak hukum terhadap kewajiban membaca hak Miranda, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran prosedural secara sistemik, agar dapat dirancang pelatihan atau kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penelitian-penelitian ini dapat mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan, serta memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat perlindungan hak tersangka. Dengan fokus pada konteks lokal, peran aktor non-formal, dan hambatan implementasi, temuan dari penelitian ini dapat mendukung reformasi sistem peradilan yang lebih inklusif. Lebih lanjut, pendekatan kualitatif dan kuantitatif dapat digabungkan untuk menghasilkan data yang komprehensif. Hasilnya diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperbaiki kualitas bantuan hukum. Idealnya, penelitian lanjutan tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga menguji solusi yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana. Dengan begitu, prinsip keadilan substantif dapat benar-benar terwujud bagi seluruh warga negara, terutama kelompok rentan.

References

1. Unveiling the Neglected Rights: Miranda Rule Advocacy for Impoverished Defendants in Indonesian Criminal... doi.org/10.15294/digest.v3i2.66015Unveiling the Neglected Rights Miranda Rule Advocacy for Impoverished Defendants in Indonesian Criminal doi 10 15294 digest v3i2 66015

Metadata

File size	247.13 KB
Pages	22
DMCA	Report