UNIRAYAUNIRAYA
JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILANPenegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih kontroversial, terutama dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian tentang Problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan juga pendekatan analitik (analitycal approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan analisis data digunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, sistematis, dan koheren, kemudian terik kesimpulan dari induktif ke deduktif.
Berdasarkan hasil pembahasan, problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia adalah masih terjadinya interpretasi dan konstruksi hukum kepada para penegak hukum (hakim dan jaksa penuntut umum) terkait dengan ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.Sedangkan penerapan pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara tekstual, maka bertentangan dengan HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1) UUD Tahun 1945, jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 DUHAM.Namun, jika dikaji secara kontekstual dengan penafsiran extentif dan teleologis, maka penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengatasi problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Pertama, pemerintah bersama DPR perlu melakukan perubahan undang-undang dengan pengaturan secara tegas rumusan pidana mati yang dilakukan dalam keadaan tertentu untuk penerapan. Kedua, pemerintah, DPR, dan lembaga terkait perlu mensinkronkan pengaturan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan HAM dan Undang-undang Pengadilan HAM agar tidak saling tumpang tindih. Ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pidana mati dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, untuk memastikan bahwa penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan efektif dalam memberantas korupsi.
| File size | 438.39 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
STAIKUSTAIKU dan (4) Etika Digital dan Tanggung Jawab Online. dan etika digital sebagai operasionalisasi kerangka kerja dalam interaksi siber. Studi ini menunjukkandan (4) Etika Digital dan Tanggung Jawab Online. dan etika digital sebagai operasionalisasi kerangka kerja dalam interaksi siber. Studi ini menunjukkan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Analisis statistik dengan uji t (t = 3,214 > t tabel = 2,045) memperkuat temuan bahwa GBL Kahoot memberikan dampak positif terhadap prestasiAnalisis statistik dengan uji t (t = 3,214 > t tabel = 2,045) memperkuat temuan bahwa GBL Kahoot memberikan dampak positif terhadap prestasi
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Perhitungan BEP dengan mengurangi common fixed cost memberikan hasil BEP yang lebih rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan biaya aktivitasPerhitungan BEP dengan mengurangi common fixed cost memberikan hasil BEP yang lebih rendah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan biaya aktivitas
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Survei terhadap 438 pengguna CHIKA, chatbot milik BPJS Kesehatan, di Indonesia dilakukan untuk menguji model penelitian. Dengan menggunakan dua indikatorSurvei terhadap 438 pengguna CHIKA, chatbot milik BPJS Kesehatan, di Indonesia dilakukan untuk menguji model penelitian. Dengan menggunakan dua indikator
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, rendahnya etika kerja pegawai dapat menghambat pencapaian kinerja optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasionalNamun, rendahnya etika kerja pegawai dapat menghambat pencapaian kinerja optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, metode pengajaran tradisional seringkali gagal memupuk kreativitas, justru berfokus pada hafalan dan tugas prosedural. Studi ini bertujuan untukNamun, metode pengajaran tradisional seringkali gagal memupuk kreativitas, justru berfokus pada hafalan dan tugas prosedural. Studi ini bertujuan untuk
ARIPAFIARIPAFI Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menekankan bahwa dialog antar umat beragama berperan penting dalam mengatasi permasalahanMelalui pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, penelitian ini menekankan bahwa dialog antar umat beragama berperan penting dalam mengatasi permasalahan
ISI DPSISI DPS Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama seniman akademik tidak melindungi hak cipta adalah kurangnya pengetahuan tentang lembaga pendaftaran, prosedurHasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama seniman akademik tidak melindungi hak cipta adalah kurangnya pengetahuan tentang lembaga pendaftaran, prosedur
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak. Berdasarkan hasil penelitianTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak. Berdasarkan hasil penelitian
UNPERBAUNPERBA Dengan demikian, pengenalan kegiatan membatik ini efektif dalam membentuk karakter positif pada siswa dan orang tua sekaligus memperkuat kecintaan merekaDengan demikian, pengenalan kegiatan membatik ini efektif dalam membentuk karakter positif pada siswa dan orang tua sekaligus memperkuat kecintaan mereka
UNIRAYAUNIRAYA Sus/2017/PN Sbr) adalah penjatuhan pidana yang berada dibawah ancaman minimal dari ancaman hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 102 ayat (1) huruf aSus/2017/PN Sbr) adalah penjatuhan pidana yang berada dibawah ancaman minimal dari ancaman hukum yang telah ditentukan dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a
UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder,Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder,