UNIRAYAUNIRAYA
JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILANPenegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih kontroversial, terutama dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian tentang Problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan juga pendekatan analitik (analitycal approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan analisis data digunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, sistematis, dan koheren, kemudian terik kesimpulan dari induktif ke deduktif.
Berdasarkan hasil pembahasan, problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia adalah masih terjadinya interpretasi dan konstruksi hukum kepada para penegak hukum (hakim dan jaksa penuntut umum) terkait dengan ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.Sedangkan penerapan pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara tekstual, maka bertentangan dengan HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1) UUD Tahun 1945, jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 DUHAM.Namun, jika dikaji secara kontekstual dengan penafsiran extentif dan teleologis, maka penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengatasi problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Pertama, pemerintah bersama DPR perlu melakukan perubahan undang-undang dengan pengaturan secara tegas rumusan pidana mati yang dilakukan dalam keadaan tertentu untuk penerapan. Kedua, pemerintah, DPR, dan lembaga terkait perlu mensinkronkan pengaturan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan HAM dan Undang-undang Pengadilan HAM agar tidak saling tumpang tindih. Ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pidana mati dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, untuk memastikan bahwa penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan efektif dalam memberantas korupsi.
| File size | 438.39 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
STMIKDHARMAPALARIAUSTMIKDHARMAPALARIAU Dalam hal ini, percobaan dilakukan untuk menggolongkan jenis batubara kedalam tiga kualitas, yaitu: high, medium, dan low. Dalam percobaan ini, metodeDalam hal ini, percobaan dilakukan untuk menggolongkan jenis batubara kedalam tiga kualitas, yaitu: high, medium, dan low. Dalam percobaan ini, metode
STMIKDHARMAPALARIAUSTMIKDHARMAPALARIAU Dari sudut pandang customer, dengan adanya payment gateway menjadi lebih efektif karena customer tidak perlu konfirmasi secara manual apabila customerDari sudut pandang customer, dengan adanya payment gateway menjadi lebih efektif karena customer tidak perlu konfirmasi secara manual apabila customer
STMIKDHARMAPALARIAUSTMIKDHARMAPALARIAU Hasil dalam penelitian ini yaitu, proses bisnis model yang ada saat ini dan yang diusulkan, analisis persyaratan yang mencakup 19 fitur, 15 persyaratanHasil dalam penelitian ini yaitu, proses bisnis model yang ada saat ini dan yang diusulkan, analisis persyaratan yang mencakup 19 fitur, 15 persyaratan
STMIKDHARMAPALARIAUSTMIKDHARMAPALARIAU Gemilang dan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan perpanjangan kontrak kerjasama dengan customer dimasa mendatang. PenelitianGemilang dan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan kelayakan perpanjangan kontrak kerjasama dengan customer dimasa mendatang. Penelitian
STMIKDHARMAPALARIAUSTMIKDHARMAPALARIAU Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa aplikasi mobile game Heroes Of Indonesia dengan fitur Action-Adventure sederhana dapat dimainkan oleh semua kalangan.Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa aplikasi mobile game Heroes Of Indonesia dengan fitur Action-Adventure sederhana dapat dimainkan oleh semua kalangan.
STIEBALIKPAPANSTIEBALIKPAPAN Muhammad Abdul Mannan telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam melalui usaha mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah keMuhammad Abdul Mannan telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ekonomi Islam melalui usaha mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke
UNISRIUNISRI Sebagian orang, terutama pelaku bisnis, menganggap fenomena ini sebagai solusi. Salah satu bukti keunggulan teknologi ini adalah kemampuan teknologi untukSebagian orang, terutama pelaku bisnis, menganggap fenomena ini sebagai solusi. Salah satu bukti keunggulan teknologi ini adalah kemampuan teknologi untuk
JIMF BIJIMF BI Akses terbatas terhadap pembiayaan, diikuti dengan kesulitan dalam penyerapan hasil panen, masih merupakan masalah mendasar bagi petani. Penelitian iniAkses terbatas terhadap pembiayaan, diikuti dengan kesulitan dalam penyerapan hasil panen, masih merupakan masalah mendasar bagi petani. Penelitian ini
Useful /
JIMF BIJIMF BI Penelitian ini menguji apakah COVID-19 memengaruhi stabilitas efisiensi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia menggunakan Data Envelopment WindowPenelitian ini menguji apakah COVID-19 memengaruhi stabilitas efisiensi perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia menggunakan Data Envelopment Window
JIMF BIJIMF BI Temuan ini memiliki implikasi bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam merancang kebijakan dan regulasi untuk mencegah DPS mengambil risiko berlebihan,Temuan ini memiliki implikasi bagi pembuat kebijakan dan regulator dalam merancang kebijakan dan regulasi untuk mencegah DPS mengambil risiko berlebihan,
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang , maka dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi di Negara Republik IndonesiaBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang , maka dapat disimpulkan bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi di Negara Republik Indonesia
JIMF BIJIMF BI Demikian pula, rekomendasi beli-jual di pasar Amerika Serikat dan semua variabel yang diprediksi signifikan sebelum COVID-19. Kedua pasar menjadi tidakDemikian pula, rekomendasi beli-jual di pasar Amerika Serikat dan semua variabel yang diprediksi signifikan sebelum COVID-19. Kedua pasar menjadi tidak