UNIRAYAUNIRAYA

JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia masih kontroversial, terutama dalam hal penjatuhan pidana oleh hakim kepada pelaku jauh lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian tentang Problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan juga pendekatan analitik (analitycal approach). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan analisis data digunakan analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, sistematis, dan koheren, kemudian terik kesimpulan dari induktif ke deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan, problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia adalah masih terjadinya interpretasi dan konstruksi hukum kepada para penegak hukum (hakim dan jaksa penuntut umum) terkait dengan ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.Sedangkan penerapan pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara tekstual, maka bertentangan dengan HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1) UUD Tahun 1945, jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jo Pasal 3 DUHAM.Namun, jika dikaji secara kontekstual dengan penafsiran extentif dan teleologis, maka penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengatasi problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia. Pertama, pemerintah bersama DPR perlu melakukan perubahan undang-undang dengan pengaturan secara tegas rumusan pidana mati yang dilakukan dalam keadaan tertentu untuk penerapan. Kedua, pemerintah, DPR, dan lembaga terkait perlu mensinkronkan pengaturan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan HAM dan Undang-undang Pengadilan HAM agar tidak saling tumpang tindih. Ketiga, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pidana mati dalam perspektif perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, untuk memastikan bahwa penerapan pidana mati tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan efektif dalam memberantas korupsi.

Read online
File size438.39 KB
Pages18
DMCAReport

Related /

JURIS Penyelesaian Sengketa Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Pinjaman Online 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Ketika salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online melanggar perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar perjanjian dan tindakanKetika salah satu pihak dalam perjanjian pinjaman online melanggar perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar perjanjian dan tindakan

JURIS Peranan Hukum Pajak dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, ketika pajak menjadi suatu bagian yang vital bagiPajak memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat, ketika pajak menjadi suatu bagian yang vital bagi

JURIS Status Tenaga Kesehatan Tradisional Pada Rancangan Undang Undang Kesehatan 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Ketidakjelasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dalam hal status tenaga kesehatan tradisional serta perbedaan antara tenaga kesehatan tradisional danKetidakjelasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dalam hal status tenaga kesehatan tradisional serta perbedaan antara tenaga kesehatan tradisional dan

JURIS Implementasi Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18b Ayat 2 Tentang Pengakuan Negara Terhadap Norma Adat Dalam Perspektif Religius Dan Ritualis Masyarakat Dusun Temboro Kecamatan Wates Kabupaten Kediri 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengamati apakah kebiasaan masyarakat terkait kehidupan religius dan ritualnya masih berubah atau tidakPenelitian ini merupakan penelitian empiris yang mengamati apakah kebiasaan masyarakat terkait kehidupan religius dan ritualnya masih berubah atau tidak

JURIS Status Direksi BUMN selaku Penyelenggara Negara Lainnya dalam ketentuan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan pengaturan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dengan memperhatikanDireksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan pengaturan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara dengan memperhatikan

JURIS Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Di Kabupaten Tulungagung 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Upaya restoratif juga dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia anak jalanan, pemantauan perkembangan, serta evaluasi terhadap perilakuUpaya restoratif juga dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia anak jalanan, pemantauan perkembangan, serta evaluasi terhadap perilaku

JURIS Misbuik Van Omstandigheden Merupakan Bentuk Penyimpangan Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Oleh karena itu, penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai bentuk cacat kehendak, bukan merupakan causa yang tidak diperbolehkan. Pihak yang merasa dirugikanOleh karena itu, penyalahgunaan keadaan dianggap sebagai bentuk cacat kehendak, bukan merupakan causa yang tidak diperbolehkan. Pihak yang merasa dirugikan

JURIS Kekuatan Pembuktian Notula Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Menggunakan Telekonferensi 2023More at 2023

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Akta notula yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris dianggap tidak sah karena melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan hanya memiliki kekuatan sepertiAkta notula yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris dianggap tidak sah karena melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan hanya memiliki kekuatan seperti

Useful /

JURIS Analisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak Di Bawah Umur 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak. Berdasarkan hasil penelitianTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pengawasan Terhadap Anak. Berdasarkan hasil penelitian

JURIS Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Investasi Produk Unit Link Asuransi Jiwa Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional 2026More at 2026

UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Hasil penelitian ini menunjukkan data bahwa regulasi terkait pengelolaan dana premi asuransi menjadi investasi unit link ini belum tegas. Padahal regulasiHasil penelitian ini menunjukkan data bahwa regulasi terkait pengelolaan dana premi asuransi menjadi investasi unit link ini belum tegas. Padahal regulasi

JURIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PEMASARAN BUAH PINANG BERBASIS WEB UNTUK PETANI DAN PEDAGANG Information Systems MYSQL Web Based Marketing Areca Nut SDLC 2025More at 2025

UNHUNH Metode pengambangan sistem yang digunakan mengacu pada model System Development Life Cycle (SDLC) yaitu waterfall, dimulai dari analisis kebutuhan pengguna,Metode pengambangan sistem yang digunakan mengacu pada model System Development Life Cycle (SDLC) yaitu waterfall, dimulai dari analisis kebutuhan pengguna,

JURIS Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

ads-block-test