UNIRAYAUNIRAYA

Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum

Tindak Pidana Narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum dan kejahatan terorganisir berskala transnasional yang semakin marak, terutama di kalangan anak muda. Penelitian ini mengkaji putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN.Sdn, di mana terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atas pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jenis penelitian adalah normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis dan non-yuridis oleh hakim telah terpenuhi, namun putusan tersebut dijatuhkan di bawah ancaman minimum hukum yang berlaku, sehingga tidak sejalan dengan tujuan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap keadilan dan kepastian hukum. Penulis menyarankan agar penegak hukum, khususnya hakim, lebih teliti dalam menjatuhkan hukuman serta menyesuaikan putusan dengan peraturan perundang-undangan agar tujuan hukum dapat tercapai.

Pertimbangan yuridis dan non-yuridis dalam putusan telah memenuhi syarat hukum, meskipun terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Namun, hukuman yang dijatuhkan berada di bawah ancaman minimum yang ditentukan, sehingga tidak sesuai dengan tujuan hukum dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan kepastian hukum.Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan ketelitian dari majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman agar putusan sejalan dengan peraturan yang berlaku.

Pertama, perlu penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mendasari hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman di bawah ancaman minimum, khususnya dalam kasus narkotika, dengan menganalisis pola putusan dari berbagai pengadilan selama lima tahun terakhir untuk melihat konsistensi penerapan hukum. Kedua, perlu dikaji bagaimana pertimbangan non-yuridis seperti status ekonomi dan tanggungan keluarga memengaruhi keputusan hakim, melalui studi komparatif antara terdakwa dengan latar belakang sosial berbeda namun dengan fakta hukum serupa. Ketiga, sebaiknya dilakukan penelitian tentang efektivitas ancaman hukuman minimum terhadap pencegahan tindak pidana narkotika, dengan menganalisis ulang kasus-kasus yang hukumannya di bawah minimum untuk melihat tingkat residivisme dan dampaknya terhadap masyarakat, sehingga dapat memberikan dasar kuat bagi perbaikan kebijakan pemidanaan di masa depan.

  1. DOI Name 10.5160 Values. doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl... doi.org/10.5160DOI Name 10 5160 Values doi name values index type timestamp data hs admin 19z handle na delete hdl doi 10 5160
Read online
File size387.76 KB
Pages13
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Atas Kepemilikan Tanah Sengketa 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghentikan perkara terhadap tergugat dalam putusan penelitian nomor 04/Pdt.Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim untuk menghentikan perkara terhadap tergugat dalam putusan penelitian nomor 04/Pdt.

JURIS Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Nomor 992 K Pid Sus 2017 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Sus/2017 menunjukkan adanya pelanggaran kewenangan judex juris karena menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, menimbulkan keraguan terhadap penerapanSus/2017 menunjukkan adanya pelanggaran kewenangan judex juris karena menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, menimbulkan keraguan terhadap penerapan

JURIS Efektivitas E Berpadu Elektronik Berkas Pidana Terpadu Terkait Pengolahan dan Pertukaran Dokumen Administrasi Perkara Pidana 2026More at 2026

UNIPASUNIPAS Berdasarkan hasil analisis Aplikasi E- Berpadu belum cukup efektif dipergunakan dalam pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, halBerdasarkan hasil analisis Aplikasi E- Berpadu belum cukup efektif dipergunakan dalam pengolahan dan pertukaran dokumen administrasi perkara pidana, hal

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif. Dalam putusan tersebut, ditetapkan bahwa terdakwa melanggarPenelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif. Dalam putusan tersebut, ditetapkan bahwa terdakwa melanggar

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayatPidana mati merupakan perampasan nyawa manusia sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat

JURIS ANALISIS HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PADA PERKARA WANPRESTASI Studi Putusan Nomor 760 Pdt G 2022 PN Mdn 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai suatuJenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum yang memposisikan hukum sebagai suatu

JURIS Penerapan Penyalahgunaan Wewenang Pada Putusan Ontslag Van Alle Rechtsvervolging Terhadap Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor 79PK Pid Sus 2021 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, hakim tingkat PK berkesimpulan bahwa terpidana dibebaskan dari segala dakwaan yang sah karena pejabatBerdasarkan temuan pemeriksaan dan perbincangan, hakim tingkat PK berkesimpulan bahwa terpidana dibebaskan dari segala dakwaan yang sah karena pejabat

JURIS Mekanisme Penerapan Restitusi Sebagai Korban Tindak Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak 2024More at 2024

UNIRAYAUNIRAYA Penerapan kompensasi kepada mereka yang dirugikan oleh kejahatan persetubuhan adalah perlindungan yang perlu diberikan kepada korban kejahatan karena merupakanPenerapan kompensasi kepada mereka yang dirugikan oleh kejahatan persetubuhan adalah perlindungan yang perlu diberikan kepada korban kejahatan karena merupakan

Useful /

JURIS Hak dan Kewajiban Anak Tertua dalam Garis Patrilineal Terkait dengan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Tiga hukum waris—hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata—berlaku dalam pembagian warisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuanTiga hukum waris—hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata—berlaku dalam pembagian warisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan

JURIS Kekuatan Hukum Penyelesaian Persetubuhan di Luar Perkawinan yang Diselesaikan Secara Hukum Adat Desa Siofabanua 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa adalah penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku jika para pihak baik pelaku maupunBerdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa adalah penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku jika para pihak baik pelaku maupun

JURIS Kekuatan Hukum Perkawinan Adat di Desa Hilitota Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Artinya, kekuatan hukum perkawinan adat menjadi lebih sempurna, apabila perkawinan itu dilangsungkan seturut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 TahunArtinya, kekuatan hukum perkawinan adat menjadi lebih sempurna, apabila perkawinan itu dilangsungkan seturut dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

JURIS Penerapan Metode Struktur Tiga Babak dalam Penulisan Naskah Film Dokumenter Tanah dan Waktu 2025More at 2025

PRINPRIN Penerapan struktur tiga babak digunakan dalam penulisan naskah film dokumenter “Tanah dan Waktu. Film dokumenter Tanah dan Waktu merupakan karya audioPenerapan struktur tiga babak digunakan dalam penulisan naskah film dokumenter “Tanah dan Waktu. Film dokumenter Tanah dan Waktu merupakan karya audio

ads-block-test