UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumKejahatan pembuatan iklan bisnis ilegal di Internet adalah kejahatan memanfaatkan posisi bisnis orang lain untuk menipu orang melalui Internet. Keputusan Nomor 819/Pid.Sus/2016/PN. Jmb adalah salah satu keputusan mengenai perilaku periklanan perusahaan tanpa izin di Internet. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, pendekatan kasus, pendekatan komparatif dan pendekatan analitis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 819/Pid.Sus/2016/PN. Jmb dalam pemidanaan pelaku pembuat iklan perusahaan di internet tanpa izin wajib dibuktikan sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan juga berdasarkan pembuktian fakta dalam persidangan serta telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (tahun). Bahwa dalam putusan tersebut, hakim tidak menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, yang mana pada pokoknya perbuatan terdakwa sangat merugikan korbannya, sehingga apa bila dipandang disisi lain bahwa putusan hakim tersebut tidak adil. Penulis menyarankan supaya dalam menangani perkara tindak pidana manipulasi, penciptaan, perubahan informasi elektronik, hakim harus mempertimbangkan secara konsisten pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Hal ini penting agar sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, tanpa membeda-bedakan latar belakang individu tersebut.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, apabila terdapat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana periklanan suatu perusahaan secara tidak sah, maka terdakwa akan dituntut secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim akan menilai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa berdasarkan keyakinan terdakwa guna mencapai tujuan hukuman yang sebenarnya.Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis efektivitas regulasi terkait periklanan online dalam melindungi konsumen, khususnya terkait dengan praktik manipulasi informasi dan penipuan. Kedua, studi komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan putusan serupa di yurisdiksi lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam penanganan kasus periklanan ilegal di internet. Ketiga, penelitian kualitatif mendalam dapat dilakukan dengan mewawancarai hakim, jaksa, dan pelaku industri periklanan untuk memahami perspektif mereka mengenai tantangan dan solusi dalam mengatasi kejahatan periklanan online. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan praktik hukum yang lebih efektif dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif periklanan ilegal di era digital, serta memperkuat kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang ini. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta ekosistem periklanan online yang lebih sehat dan bertanggung jawab.
| File size | 378.86 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Dalam konteks perlindungan hak privasi warga negara, penelitian ini membahas kriminalisasi perilaku living together sebagaimana diatur dalam Pasal 412Dalam konteks perlindungan hak privasi warga negara, penelitian ini membahas kriminalisasi perilaku living together sebagaimana diatur dalam Pasal 412
IBRAHIMYIBRAHIMY Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas putusan memerlukan regulasi turunan, penguatan koordinasi pusat-daerah, dan reformasi tata kelola anggaran pendidikan.Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas putusan memerlukan regulasi turunan, penguatan koordinasi pusat-daerah, dan reformasi tata kelola anggaran pendidikan.
UMSJUMSJ Penelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua prinsip dasar negara hukum, yaitu kewajiban negara untuk melindungi kepentingan publik dan memberantasPenelitian ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua prinsip dasar negara hukum, yaitu kewajiban negara untuk melindungi kepentingan publik dan memberantas
UKSWUKSW Pembelajaran berdiferensiasi mampu meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam berbagai aktivitas belajar, serta berkontribusi pada peningkatanPembelajaran berdiferensiasi mampu meningkatkan keterlibatan aktif peserta didik dalam berbagai aktivitas belajar, serta berkontribusi pada peningkatan
YALAMQAYALAMQA Hal ini menunjukkan bahwa hukum saja tidak cukup untuk mewujudkan kesetaraan, tetapi juga membutuhkan upaya nyata dalam pelaksanaannya. Dalam bidang pendidikan,Hal ini menunjukkan bahwa hukum saja tidak cukup untuk mewujudkan kesetaraan, tetapi juga membutuhkan upaya nyata dalam pelaksanaannya. Dalam bidang pendidikan,
AINARAPRESSAINARAPRESS Secara keseluruhan, indikator kecerdasan sosial seperti kesadaran situasional, kemampuan membawa diri, autentisitas, kejelasan, dan empati telah dimilikiSecara keseluruhan, indikator kecerdasan sosial seperti kesadaran situasional, kemampuan membawa diri, autentisitas, kejelasan, dan empati telah dimiliki
UPN VeteranUPN Veteran Selain itu, kewirausahaan sosial yang berkelanjutan juga harus memiliki dampak jangka panjang terhadap pengelolaan manfaat yang diperoleh sehingga siklusSelain itu, kewirausahaan sosial yang berkelanjutan juga harus memiliki dampak jangka panjang terhadap pengelolaan manfaat yang diperoleh sehingga siklus
LASIGOLASIGO Konflik keagamaan masih sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik, salah satunya disebabkan oleh kurangnya nilai-nilaiKonflik keagamaan masih sering terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik, salah satunya disebabkan oleh kurangnya nilai-nilai
Useful /
UNSURYAUNSURYA Banyak faktor yang perlu diperhitungkan dalam mendesain antena agar didapatkan bandwidth yang besar. Analisa Gain Horn Piramida Antenna diawali denganBanyak faktor yang perlu diperhitungkan dalam mendesain antena agar didapatkan bandwidth yang besar. Analisa Gain Horn Piramida Antenna diawali dengan
UMSJUMSJ Penelitian ini membahas efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan fokus pada dua unsur utama, yaitu peranPenelitian ini membahas efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia dengan fokus pada dua unsur utama, yaitu peran
UNIRAYAUNIRAYA Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif.
UNSURYAUNSURYA Selain itu, penelitian ini akan menilai secara simultan dan independen dampak dari manajemen strategis dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. SampelSelain itu, penelitian ini akan menilai secara simultan dan independen dampak dari manajemen strategis dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Sampel