UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumDalam upaya menerapkan keadilan restoratif, Kejaksaan Nias Selatan telah memanggil kedua belah pihak terkait perkara yang sedang diperiksa, khususnya yang tercakup dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020. Hanya ancaman yang tidak lebih dari lima tahun yang dapat diatasi melalui restoratif. keadilan. Kejaksaan Nias Selatan menerapkan restorative justice terhadap penghentian penuntutan. Untuk mengetahui penerapan dan kebenaran hukum dalam masyarakat, metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu kajian hukum yang berbentuk kajian empiris. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, yang meliputi penyusunan konsep penelitian, prosedur, hipotesis, kerja lapangan, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Hasilnya. Jika perdamaian diterima oleh kedua belah pihak, kantor kejaksaan akan memasukkan perdamaian tersebut dalam siaran berita dan memberitahu pengadilan tinggi tentang keberhasilan upaya perdamaian. Setelahnya, Jampidum (Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum) akan mendapat laporan dari Kejaksaan Tinggi. Apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, maka penuntutan dapat diakhiri berdasarkan keadilan restoratif apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana denda atau pidana penjara paling lama 5 tahun, dan jumlah kerugian akibat tindak pidana tersebut tidak boleh melebihi Rp2.500.000,00 ( dua juta lima ratus rupiah).
Berdasarkan penelitian dan pembahasan, Kejaksaan Negeri Nias Selatan akan menghentikan penuntutan melalui Restorative Justice.Sesuai pedoman yang tertuang dalam Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020, Kejaksaan memanggil kedua pihak yang terlibat dalam perkara guna melakukan Restorative Justice dalam rangka mencegah pencurian di kantor.Hanya ancaman yang berumur kurang dari lima tahun yang memenuhi syarat untuk mendapatkan restoratif.Tersangka harus baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah saran penelitian lanjutan yang baru: Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas penerapan restorative justice dalam mengurangi tingkat kejahatan di wilayah Kejaksaan Negeri Nias Selatan, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini. Kedua, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan restorative justice, serta merumuskan solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Ketiga, penting untuk meneliti persepsi masyarakat terhadap restorative justice, termasuk tingkat kepercayaan dan dukungan terhadap pendekatan ini sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Dengan menggabungkan ketiga saran ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi restorative justice, serta mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan penerimaan masyarakat terhadap pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana.
- PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
- KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
| File size | 406.54 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
IBRAHIMYIBRAHIMY Dalam konteks demonstrasi 2025 yang diwarnai kekerasan dan penjarahan, bilamana Pemerintah hendak melakukan pembatasan, maka penerapannya harus mengacuDalam konteks demonstrasi 2025 yang diwarnai kekerasan dan penjarahan, bilamana Pemerintah hendak melakukan pembatasan, maka penerapannya harus mengacu
IBRAHIMYIBRAHIMY Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak belum optimal karena kuatnya pengaruh budaya lokal. Diperlukan langkah harmonisasi hukum yangHasilnya menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak belum optimal karena kuatnya pengaruh budaya lokal. Diperlukan langkah harmonisasi hukum yang
UNIRAYAUNIRAYA Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Pembagian Harta Warisan Adat (Studi di Desa HilinamonihaTujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum Hak Waris Anak Perempuan dalam Hukum Pembagian Harta Warisan Adat (Studi di Desa Hilinamoniha
UBUB The results aim to identify the traditional knowledge of the Tenganan community and classify it within the Indonesian Intellectual Property Rights Law,The results aim to identify the traditional knowledge of the Tenganan community and classify it within the Indonesian Intellectual Property Rights Law,
YAYASANBHZYAYASANBHZ Criminal acts are not only committed by adults, even children are also capable of committing various types of crimes such as murder, theft, violationsCriminal acts are not only committed by adults, even children are also capable of committing various types of crimes such as murder, theft, violations
UIN BANTENUIN BANTEN Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemajuan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakanPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kemajuan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Serang. Penelitian ini menggunakan
UHBUHB Untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum berupa pengawasan kontrak secara independen, standarisasi klausul adil, penguatanUntuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum berupa pengawasan kontrak secara independen, standarisasi klausul adil, penguatan
UNIRAYAUNIRAYA Sus-Anak/2021/PN. Kka adalah salah satu keputusan yang diambil hakim ketika menjatuhkan hukuman pidana. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untukSus-Anak/2021/PN. Kka adalah salah satu keputusan yang diambil hakim ketika menjatuhkan hukuman pidana. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk
Useful /
YAYASANBHZYAYASANBHZ Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pasangan, tokoh agama, dan tokoh adat, serta dokumentasi prosesi khitbah di masyarakat. HasilData dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pasangan, tokoh agama, dan tokoh adat, serta dokumentasi prosesi khitbah di masyarakat. Hasil
YAYASANBHZYAYASANBHZ Dan yang dikatakan dengan haram yaitu ketika terjadinya suatu gerakan yang menimbulkan kemaksiatan contohnya seperti melakukan gerakan-gerakan yang erotisDan yang dikatakan dengan haram yaitu ketika terjadinya suatu gerakan yang menimbulkan kemaksiatan contohnya seperti melakukan gerakan-gerakan yang erotis
YAYASANBHZYAYASANBHZ Tanpa langkah-langkah penguatan tersebut, risiko pelemahan negara hukum dan demokrasi konstitusional akan terus mengintai sistem ketatanegaraan Indonesia.Tanpa langkah-langkah penguatan tersebut, risiko pelemahan negara hukum dan demokrasi konstitusional akan terus mengintai sistem ketatanegaraan Indonesia.
UHBUHB However, court errors can occur. This study aims to determine and analyze the law regarding judges incorrect legal considerations in the Ratio DecidendiHowever, court errors can occur. This study aims to determine and analyze the law regarding judges incorrect legal considerations in the Ratio Decidendi