UNIRAYAUNIRAYA

JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILAN

Masalah hukum adalah masalah pembuktian di pengadilan tentang siapa yang bersalah, oleh karena itu peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di pengadilan sangatlah penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana suatu perbuatan dapat dinyatakan percobaan pembunuhan sesuai Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP dan untuk mengetahui tentang perkara percobaan pembunuhan telah sesuai dengan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode pendekatan kasus.

.

Untuk menghindari putusan-putusan pengadilan yang sesat, kecermatan dalam menilai alat bukti di pengadilan sangat diharapkan. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah yang berwenang lebih hati-hati dalam melakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, serta memperhatikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam memutuskan suatu persoalan kejahatan. Selain itu, perlu dibuat perundang-undangan khusus tentang percobaan pembunuhan, mengingat tindak pidana ini mengancam nyawa.

Read online
File size469.41 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

JURIS Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Atas Kepemilikan Tanah Sengketa 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Pencipta mengusulkan agar dewan hakim melihat dan memilih suatu kasus sesuai pedoman hukum. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbanganPencipta mengusulkan agar dewan hakim melihat dan memilih suatu kasus sesuai pedoman hukum. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan

JURIS Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Hukum Adat Di Desa Bonia Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo Kabupaten Nias Selatan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Pemerintah Desa kemudian menginstruksikan kepada Kantor Desa (penguasa adat) untuk memanggil semua pihak (pelanggar dan korban) untuk menghadiri musyawarahPemerintah Desa kemudian menginstruksikan kepada Kantor Desa (penguasa adat) untuk memanggil semua pihak (pelanggar dan korban) untuk menghadiri musyawarah

JURIS Keterwakilan Perempuan Pada Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Upaya Partisipasi Dalam Pembangunan Desa 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya sosialisasi atau penyuluhan masyarakat yang membahas keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan,Oleh karena itu, penulis merekomendasikan adanya sosialisasi atau penyuluhan masyarakat yang membahas keterwakilan perempuan dalam politik dan pemerintahan,

JURIS Kekuatan Hukum Perkawinan Adat di Desa Hilitota Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan dalam Perspektif Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dalam melakukan wawancara kepada responden, Penulis menentukan sampel melalui pengelompokkan responden (stratifeit random sample) yang terdiri atas paraDalam melakukan wawancara kepada responden, Penulis menentukan sampel melalui pengelompokkan responden (stratifeit random sample) yang terdiri atas para

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Di Bawah Ancaman Minimum Pada Tindak Pidana Narkotika 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Penelitian ini mengkaji putusan Nomor 325/Pid. Sus/2020/PN. Sdn, di mana terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atas pelanggaranPenelitian ini mengkaji putusan Nomor 325/Pid. Sus/2020/PN. Sdn, di mana terdakwa dihukum dua tahun penjara dan denda 800 juta rupiah atas pelanggaran

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Pembuat Iklan Perusahaan Di Internet Tanpa Izin Studi Putusan Nomor 819 Pid Sus 2016 PN Jmb 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik, sehingga MajelisPerbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berkaitan dengan Informasi Transaksi Elektronik, sehingga Majelis

JURIS Hak dan Kewajiban Anak Tertua dalam Garis Patrilineal Terkait dengan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Tiga hukum waris—hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata—berlaku dalam pembagian warisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuanTiga hukum waris—hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata—berlaku dalam pembagian warisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan

JURIS Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Dalam putusan tersebut, ditetapkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan temuan penyelidikan. Berdasarkan alat bukti, visum, keteranganDalam putusan tersebut, ditetapkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP berdasarkan temuan penyelidikan. Berdasarkan alat bukti, visum, keterangan

Useful /

JURIS Penjatuhan Hukuman Melebihi Ancaman Maksimal Kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Menurut penulis hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai yang adadalamperaturan perundang-undangan. Sgi tentang penipuanMenurut penulis hendaknya hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan sesuai yang adadalamperaturan perundang-undangan. Sgi tentang penipuan

JURIS Akibat Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Studi Putusan Nomor 1169 K Pid Sus 2019 2026More at 2026

UNIRAYAUNIRAYA Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu prosesAnalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses

JURIS Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Kepada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia Studi Putusan Nomor 5642 K PID SUS 2022 PT BDG 2025More at 2025

UNIRAYAUNIRAYA Namun, peneliti menilai hukuman tambahan terkait penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak tepat karena sebagian besar aset merupakan milik Yayasan YatimNamun, peneliti menilai hukuman tambahan terkait penyitaan harta kekayaan terdakwa tidak tepat karena sebagian besar aset merupakan milik Yayasan Yatim

JURIS Hakikat Upah Dalam Hubungan Ketenagakerjaan 2023More at 2023

UNIRAYAUNIRAYA Hakikat upah telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia (pekerja) karena bersentuhan langsung dengan hakikat kemanusiaan yang berasaskan keadilanHakikat upah telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia (pekerja) karena bersentuhan langsung dengan hakikat kemanusiaan yang berasaskan keadilan

ads-block-test