UNIRAYAUNIRAYA
JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILANHakikat upah telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia (pekerja) karena bersentuhan langsung dengan hakikat kemanusiaan yang berasaskan keadilan dan persamaan di depan hukum. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, dan berbagai aturan ketenagakerjaan diharapkan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dasar hidup manusia yang beragam, berkembang, dan kompetitif. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah upah dalam hubungan ketenagakerjaan telah sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan masyarakat?.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi kemampuan tenaga kerja/buruh dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap aturan hukum ketenagakerjaan.Jika tidak, pekerja/buruh akan tetap berada pada posisi yang lemah dan penghidupan, pekerjaan, dan upah yang layak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UUD 1945 tidak akan tercapai.
Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemerintah perlu fokus pada tiga hal: pertama, mendorong tenaga kerja/buruh untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu memenuhi tuntutan pekerjaan dan upah yang layak; kedua, melakukan penyederhanaan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih; dan ketiga, menjadi mediator yang seimbang dalam upaya penyelesaian masalah hubungan ketenagakerjaan. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan sistem hubungan kerja yang harmonis.
| File size | 399.82 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNESAUNESA Penelitian ini didasarkan pada teori tindak pidana pencurian dalam KUHP, doktrin penyertaan (medeplegen), teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana,Penelitian ini didasarkan pada teori tindak pidana pencurian dalam KUHP, doktrin penyertaan (medeplegen), teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana,
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO 1590/Pdt. G/2018/PA. Sby terkait hadhanah akibat istri murtad, dengan fokus pada: (1) dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh; dan (2)1590/Pdt. G/2018/PA. Sby terkait hadhanah akibat istri murtad, dengan fokus pada: (1) dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh; dan (2)
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Dengan demikian, dispensasi kawin diposisikan sebagai upaya hukum untuk menekan dampak negatif yang lebih besar, meskipun tetap menuntut kehati-hatianDengan demikian, dispensasi kawin diposisikan sebagai upaya hukum untuk menekan dampak negatif yang lebih besar, meskipun tetap menuntut kehati-hatian
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hasil musyawarah, Siulu menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan mengabulkan permintaan atau permohonan pihak korban untuk biaya pengobatanBerdasarkan hasil musyawarah, Siulu menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan mengabulkan permintaan atau permohonan pihak korban untuk biaya pengobatan
UNIRAYAUNIRAYA Atau kebiasaan. Pembangunan hukum nasional harus berakar dan diangkat dari hukum rakyat yang sudah ada, sehingga hukum nasional Indonesia harus melayaniAtau kebiasaan. Pembangunan hukum nasional harus berakar dan diangkat dari hukum rakyat yang sudah ada, sehingga hukum nasional Indonesia harus melayani
UNIRAYAUNIRAYA Harta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Memberikan sesuatuHarta warisan adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga yang bersangkutan ketika seseorang meninggal. Memberikan sesuatu
AMSIRAMSIR 2/Pid. Sus-Anak/2023/PN Pre). Penelitian ini menekankan bagaimana hakim menyeimbangkan pertimbangan yuris dan non-yuris, seperti pemeriksaan saksi, pernyataan2/Pid. Sus-Anak/2023/PN Pre). Penelitian ini menekankan bagaimana hakim menyeimbangkan pertimbangan yuris dan non-yuris, seperti pemeriksaan saksi, pernyataan
UNIRAYAUNIRAYA Untuk mengetahui penerapan dan kebenaran hukum dalam masyarakat, metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu kajianUntuk mengetahui penerapan dan kebenaran hukum dalam masyarakat, metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu kajian
Useful /
AMSIRAMSIR Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pencabutan hak pilih aparatur sipil negara (ASN) sebagai solusi legal-politik dalam mengatasi masalah pelanggaranPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pencabutan hak pilih aparatur sipil negara (ASN) sebagai solusi legal-politik dalam mengatasi masalah pelanggaran
AMSIRAMSIR Kewenangan yang jelas dan terarah akan memberikan dasar hukum kuat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.Kewenangan yang jelas dan terarah akan memberikan dasar hukum kuat bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
AMSIRAMSIR Temuan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi norma internasional dengan perundang‑undangan nasional untuk mewujudkan sistem pemasyarakatanTemuan penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi norma internasional dengan perundang‑undangan nasional untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian tentang Problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hakBerdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian tentang Problematika penegakan hukum pidana mati pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hak