UNIRAYAUNIRAYA
JURNAL PANAH KEADILANJURNAL PANAH KEADILANHakikat upah telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia (pekerja) karena bersentuhan langsung dengan hakikat kemanusiaan yang berasaskan keadilan dan persamaan di depan hukum. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, dan berbagai aturan ketenagakerjaan diharapkan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dasar hidup manusia yang beragam, berkembang, dan kompetitif. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah upah dalam hubungan ketenagakerjaan telah sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan masyarakat?.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi kemampuan tenaga kerja/buruh dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap aturan hukum ketenagakerjaan.Jika tidak, pekerja/buruh akan tetap berada pada posisi yang lemah dan penghidupan, pekerjaan, dan upah yang layak sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UUD 1945 tidak akan tercapai.
Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemerintah perlu fokus pada tiga hal: pertama, mendorong tenaga kerja/buruh untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu memenuhi tuntutan pekerjaan dan upah yang layak; kedua, melakukan penyederhanaan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak tumpang tindih; dan ketiga, menjadi mediator yang seimbang dalam upaya penyelesaian masalah hubungan ketenagakerjaan. Dengan demikian, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan sistem hubungan kerja yang harmonis.
| File size | 399.82 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
JURNALMAHUPIKIJURNALMAHUPIKI Dalam Revisi UUPTPT, terkait Anak, terdapat penambahan yang mengatur ketentuan tentang pelibatan anak dalam melakukan tindak pidana terorisme, yaitu dalamDalam Revisi UUPTPT, terkait Anak, terdapat penambahan yang mengatur ketentuan tentang pelibatan anak dalam melakukan tindak pidana terorisme, yaitu dalam
JURNALMAHUPIKIJURNALMAHUPIKI Srg svojimilena tepat berdasarkan faktapun fakta persidangan. Namun, pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa sebagai pelaku pasif pencucian uang lebihSrg svojimilena tepat berdasarkan faktapun fakta persidangan. Namun, pertimbangan hakim dalam menentukan terdakwa sebagai pelaku pasif pencucian uang lebih
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tantangan ilmiah penyusunan ar Risalah, mengetahui kritik ar Risalah terhadap ekstrimisme keberagamanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tantangan ilmiah penyusunan ar Risalah, mengetahui kritik ar Risalah terhadap ekstrimisme keberagaman
IBLAMIBLAM Berdasarkan analisa terhadap putusan-putusan Pengadilan Pajak tahun 2018 dalam sengketa nilai pabean, pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang mengalahkanBerdasarkan analisa terhadap putusan-putusan Pengadilan Pajak tahun 2018 dalam sengketa nilai pabean, pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang mengalahkan
UM SURABAYAUM SURABAYA Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1523/Pdt. Sby, berdasarkan atas P-1 hinggaBerdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1523/Pdt. Sby, berdasarkan atas P-1 hingga
IBLAMIBLAM Putusan ini menegaskan bahwa PKPU merupakan ruang hukum yang memungkinkan kelangsungan usaha tetap berjalan sekaligus menjaga reputasi bisnis, dan jugaPutusan ini menegaskan bahwa PKPU merupakan ruang hukum yang memungkinkan kelangsungan usaha tetap berjalan sekaligus menjaga reputasi bisnis, dan juga
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bank memiliki tanggung jawab atas kehilangan dana nasabah yang disimpan pada rekeningMenurut Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bank memiliki tanggung jawab atas kehilangan dana nasabah yang disimpan pada rekening
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Namun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putus dan hukum positif yangNamun perceraian tersebut tidak sah menurut hukum positif di Indonesia, sehingga di mata hukum positif perkawinannya belum putus dan hukum positif yang
Useful /
UMJAMBIUMJAMBI Namun, rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Analisis data secara simultan juga menunjukkan bahwa rasio likuiditas, solvabilitas,Namun, rasio profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Analisis data secara simultan juga menunjukkan bahwa rasio likuiditas, solvabilitas,
AREAIAREAI impor beras berdampak positif pada NTP karena membantu menjaga stabilitas pasar, sedangkan produksi padi berpengaruh negatif karena oversupply menurunkanimpor beras berdampak positif pada NTP karena membantu menjaga stabilitas pasar, sedangkan produksi padi berpengaruh negatif karena oversupply menurunkan
UNIRAYAUNIRAYA Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukumTeknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran data sekunder (library research) yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Obyek jaminan gadai dan fidusia adalah meliputi benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yang dapat berupa piutang. Dalam lalu lintasObyek jaminan gadai dan fidusia adalah meliputi benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yang dapat berupa piutang. Dalam lalu lintas