IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWBerdasarkan analisa terhadap putusan-putusan Pengadilan Pajak tahun 2018 dalam sengketa nilai pabean, pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang mengalahkan DJBC sebagian besar disebabkan pemohon banding dapat membuktikan kebenaran nilai transaksi di persidangan berdasarkan dokumen-dokumen pendukung nilai transaksi seperti Sales Contract, Purchase Order, bukti pembayaran, dan pembukuan. Namun apabila terdapat bukti-bukti yang tidak lengkap atau terdapat nilai yang berbeda kemungkinan besar permohonan banding ditolak. Dalam rangka menggali bagaimana pembuktian nilai pabean dari aspek normatif dan empiris maka disusun penelitian atas aspek hukum pembuktian nilai pabean berdasarkan ketentuan WTO Agreement on Implementation of Article VII of GATT. Analisis normatif dalam penelitian ini membatasi aspek hukum pembuktian sebagai dasar penetapan nilai pabean oleh pejabat Bea dan Cukai dan Pengadilan Pajak. Penelitian yuridis normatif terkait hukum pembuktian menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan pembalikan beban pembuktian tercantum dalam WTO Valuation Agreement yaitu pada pasal 17 dan WTO Ministerial Decision 6.1 yang telah diratifikasi dengan UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan WTO. Selain itu, Komite Teknis Penilaian Bea Cukai Organisasi Bea Cukai Dunia telah menerbitkan Studi Kasus 13.1: Penerapan Keputusan 6.1 dari Komite Penilaian Bea Cukai.
Ketentuan pembuktian nilai pabean dalam UU Kepabeanan dan WTO mengatur perpindahan beban bukti kepada importir, dengan dasar pada Pasal 84 UU Kepabeanan serta Pasal 17 dan Keputusan Menteri 6.1 WTO yang telah diadopsi dalam UU No.04/2018 memperjelas mekanisme pembalikan beban pembuktian, memungkinkan pejabat bea dan cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan data alternatif bila importir tidak menyediakan dokumen lengkap.Peninjauan dan penyelarasan regulasi teknis nasional dengan WTO Valuation Agreement serta penerapan audit pasca‑clearance diharapkan dapat menurunkan tingkat kekalahan DJBC di Pengadilan Pajak.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas model audit pasca‑clearance dalam mengurangi sengketa penetapan nilai pabean di Indonesia, dengan menilai dampak prosedur audit terhadap tingkat kemenangan DJBC di Pengadilan Pajak serta biaya administrasi yang terlibat. Selanjutnya, penelitian dapat mengeksplorasi pengaruh digitalisasi dokumen impor terhadap pergeseran beban pembuktian sesuai WTO Valuation Agreement, khususnya bagaimana penggunaan sistem elektronik dapat meningkatkan kelengkapan bukti dan mempercepat proses verifikasi nilai pabean. Terakhir, studi komparatif mengenai praktik penilaian nilai pabean dan mekanisme pembuktian di negara‑negara berkembang lainnya dapat memberikan insight bagi perbaikan kerangka hukum Indonesia, dengan mengidentifikasi kebijakan terbaik yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam penetapan nilai pabean.
| File size | 611.57 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Selain itu BPD memiliki fungsi anggaran untuk merumuskan dan menetapkan anggaran dasar dan belanja rumah tangga Desa. BPD juga merumuskan anggaran-anggaranSelain itu BPD memiliki fungsi anggaran untuk merumuskan dan menetapkan anggaran dasar dan belanja rumah tangga Desa. BPD juga merumuskan anggaran-anggaran
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pada saat terjadinya ketegangan wacana hukum antara kedua kubu yang bersebarangan ini, ushul belum lahir sebagaiPenelitian ini menghasilkan temuan bahwa pada saat terjadinya ketegangan wacana hukum antara kedua kubu yang bersebarangan ini, ushul belum lahir sebagai
UNIMALUNIMAL The analytical tool used is Structural Equation Modeling (SEM) employing the AMOS (Analysis of Moment Structure) Version 24 software. The research findingsThe analytical tool used is Structural Equation Modeling (SEM) employing the AMOS (Analysis of Moment Structure) Version 24 software. The research findings
UTBUTB Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data menggunakan dataJenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan empiris, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data menggunakan data
YAYASANBHZYAYASANBHZ Seolah-olah kaya membeli barang berharga jika disebut harganya. Menyebutkan pemberian salah, bahkan sampai menyakitikan perasan tentu semakin salah. MenyebutkanSeolah-olah kaya membeli barang berharga jika disebut harganya. Menyebutkan pemberian salah, bahkan sampai menyakitikan perasan tentu semakin salah. Menyebutkan
UNIRAYAUNIRAYA Dalam putusan ini, pelaku dikenai hukuman penjara selama 5 bulan karena diduga melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 TahunDalam putusan ini, pelaku dikenai hukuman penjara selama 5 bulan karena diduga melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
LLDIKTI4LLDIKTI4 Data yang dipakai di penelitian ini yakni data sekunder yakni laporan laba rugi lalu laporan arus kas di perusahaan manufaktur sektor food and beverageData yang dipakai di penelitian ini yakni data sekunder yakni laporan laba rugi lalu laporan arus kas di perusahaan manufaktur sektor food and beverage
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilanSedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan
Useful /
UTBUTB Disparitas sistem hukum antara negara-negara ASEAN, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta kompleksitas prosedur birokrasi menjadi faktor penghambatDisparitas sistem hukum antara negara-negara ASEAN, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta kompleksitas prosedur birokrasi menjadi faktor penghambat
UIIDALWAUIIDALWA Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnianMaka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian
UTBUTB Perkawinan ini juga menyelesaikan perselisihan perkawinan adat yang disebabkan oleh pelanggaran norma adat. Penelitian kualitatif etnografi ini mengkajiPerkawinan ini juga menyelesaikan perselisihan perkawinan adat yang disebabkan oleh pelanggaran norma adat. Penelitian kualitatif etnografi ini mengkaji
LLDIKTI4LLDIKTI4 Investasi ini direncanakan untuk periode lima tahun ke depan dan penetapan harga di bawah harga kompetitor merupakan strategi yang bagus untuk menarikInvestasi ini direncanakan untuk periode lima tahun ke depan dan penetapan harga di bawah harga kompetitor merupakan strategi yang bagus untuk menarik