IBLAMIBLAM
IBLAM LAW REVIEWIBLAM LAW REVIEWBerdasarkan analisa terhadap putusan-putusan Pengadilan Pajak tahun 2018 dalam sengketa nilai pabean, pertimbangan hakim dalam putusan-putusan yang mengalahkan DJBC sebagian besar disebabkan pemohon banding dapat membuktikan kebenaran nilai transaksi di persidangan berdasarkan dokumen-dokumen pendukung nilai transaksi seperti Sales Contract, Purchase Order, bukti pembayaran, dan pembukuan. Namun apabila terdapat bukti-bukti yang tidak lengkap atau terdapat nilai yang berbeda kemungkinan besar permohonan banding ditolak. Dalam rangka menggali bagaimana pembuktian nilai pabean dari aspek normatif dan empiris maka disusun penelitian atas aspek hukum pembuktian nilai pabean berdasarkan ketentuan WTO Agreement on Implementation of Article VII of GATT. Analisis normatif dalam penelitian ini membatasi aspek hukum pembuktian sebagai dasar penetapan nilai pabean oleh pejabat Bea dan Cukai dan Pengadilan Pajak. Penelitian yuridis normatif terkait hukum pembuktian menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan pembalikan beban pembuktian tercantum dalam WTO Valuation Agreement yaitu pada pasal 17 dan WTO Ministerial Decision 6.1 yang telah diratifikasi dengan UU No.7 tahun 1994 tentang Pengesahan WTO. Selain itu, Komite Teknis Penilaian Bea Cukai Organisasi Bea Cukai Dunia telah menerbitkan Studi Kasus 13.1: Penerapan Keputusan 6.1 dari Komite Penilaian Bea Cukai.
Ketentuan pembuktian nilai pabean dalam UU Kepabeanan dan WTO mengatur perpindahan beban bukti kepada importir, dengan dasar pada Pasal 84 UU Kepabeanan serta Pasal 17 dan Keputusan Menteri 6.1 WTO yang telah diadopsi dalam UU No.04/2018 memperjelas mekanisme pembalikan beban pembuktian, memungkinkan pejabat bea dan cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan data alternatif bila importir tidak menyediakan dokumen lengkap.Peninjauan dan penyelarasan regulasi teknis nasional dengan WTO Valuation Agreement serta penerapan audit pasca‑clearance diharapkan dapat menurunkan tingkat kekalahan DJBC di Pengadilan Pajak.
Penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas model audit pasca‑clearance dalam mengurangi sengketa penetapan nilai pabean di Indonesia, dengan menilai dampak prosedur audit terhadap tingkat kemenangan DJBC di Pengadilan Pajak serta biaya administrasi yang terlibat. Selanjutnya, penelitian dapat mengeksplorasi pengaruh digitalisasi dokumen impor terhadap pergeseran beban pembuktian sesuai WTO Valuation Agreement, khususnya bagaimana penggunaan sistem elektronik dapat meningkatkan kelengkapan bukti dan mempercepat proses verifikasi nilai pabean. Terakhir, studi komparatif mengenai praktik penilaian nilai pabean dan mekanisme pembuktian di negara‑negara berkembang lainnya dapat memberikan insight bagi perbaikan kerangka hukum Indonesia, dengan mengidentifikasi kebijakan terbaik yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan kepastian hukum dan keadilan dalam penetapan nilai pabean.
| File size | 611.57 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Pembangunan Infrastruktur ini dilaksanakan oleh penyedia jasa yang melakukan perikatan lewat kontrak dengan pengguna jasa yaitu kontrak terintegrasi Engineering,Pembangunan Infrastruktur ini dilaksanakan oleh penyedia jasa yang melakukan perikatan lewat kontrak dengan pengguna jasa yaitu kontrak terintegrasi Engineering,
IBLAMIBLAM Penelitian ini membahas perbedaan motif kejahatan dalam kasus Eigenrichting yang terdapat dalam putusan pengadilan Bogor dan putusan pengadilan KepanjenPenelitian ini membahas perbedaan motif kejahatan dalam kasus Eigenrichting yang terdapat dalam putusan pengadilan Bogor dan putusan pengadilan Kepanjen
IBLAMIBLAM Dalam konteks bisnis modern, pembatasan tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendali untuk menjaga keseimbangan kontraktual dan kepastian hukum. DenganDalam konteks bisnis modern, pembatasan tersebut berfungsi sebagai mekanisme pengendali untuk menjaga keseimbangan kontraktual dan kepastian hukum. Dengan
IBLAMIBLAM Tulisan ini bertujuan untuk meneliti konsep penjaminan hak politik perempuan dan pentingnya representasi perempuan dalam pembentukan regulasi yang inklusif.Tulisan ini bertujuan untuk meneliti konsep penjaminan hak politik perempuan dan pentingnya representasi perempuan dalam pembentukan regulasi yang inklusif.
IBLAMIBLAM Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Meskipun regulasi hukum telah tersedia, penerapannya masihHasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana dan perdata. Meskipun regulasi hukum telah tersedia, penerapannya masih
IBLAMIBLAM PMK 186/2019 masih menempatkan penilai sebagai aparatur administratif, sementara UU HKPD menuntut profesionalisme tanpa mekanisme pelaksana yang jelas.PMK 186/2019 masih menempatkan penilai sebagai aparatur administratif, sementara UU HKPD menuntut profesionalisme tanpa mekanisme pelaksana yang jelas.
IBLAMIBLAM Agar integrasi prinsip hukum internasional berjalan efektif, diperlukan upaya sinergis antara legislasi, implementasi hukum, penguatan kapasitas kelembagaan,Agar integrasi prinsip hukum internasional berjalan efektif, diperlukan upaya sinergis antara legislasi, implementasi hukum, penguatan kapasitas kelembagaan,
IBLAMIBLAM Penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena asas ini menjaminPenerapan asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan perlindungan hak asasi manusia, karena asas ini menjamin
Useful /
IBLAMIBLAM MDN menerapkan diversi dengan tidak menjatuhkan pidana penjara kepada anak, kecuali jika anak tidak melakukan perdamaian dengan korban atau keluarga korban.MDN menerapkan diversi dengan tidak menjatuhkan pidana penjara kepada anak, kecuali jika anak tidak melakukan perdamaian dengan korban atau keluarga korban.
IBLAMIBLAM Sebuah kajian tentang demokrasi diliberalitatif yang dipopulerkan Jurgen Hambermas menekankan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pilar dalam pengawasanSebuah kajian tentang demokrasi diliberalitatif yang dipopulerkan Jurgen Hambermas menekankan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pilar dalam pengawasan
IBLAMIBLAM Kebijakan publik berfungsi sebagai pendorong utama implementasi yang efektif melalui insentif, mekanisme pembiayaan inovatif, perlindungan kelompok rentan,Kebijakan publik berfungsi sebagai pendorong utama implementasi yang efektif melalui insentif, mekanisme pembiayaan inovatif, perlindungan kelompok rentan,
IBLAMIBLAM Berdasarkan hasil analisis terhadap sengketa merek Wahl Clipper dan dinamika hukum merek di Indonesia, penelitian ini merumuskan tiga simpulan utama. Pertama,Berdasarkan hasil analisis terhadap sengketa merek Wahl Clipper dan dinamika hukum merek di Indonesia, penelitian ini merumuskan tiga simpulan utama. Pertama,