YAYASANBHZYAYASANBHZ
I’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu KesyariahanI’tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu KesyariahanKejahatan penyelundupan narkotika melalui jalur laut merupakan kejahatan yang terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu upaya pemerintah menanggulangi penyelundupan narkotika melalui laut adalah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran pengawasan laut DJBC dalam pencegahan dan pengendalian penyelundupan narkotika melalui laut serta mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga data penindakan selama lima tahun terakhir (5) tahun telah meningkat. Tulisan ini menggunakan teori pengawasan dan teori kebijakan hukum pidana untuk menjelaskan bagaimana sistem pengawasan kelautan DJBC dan upaya pencegahannya sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana penyelundupan narkotika melalui laut. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengawasan kelautan DJBC memiliki fungsi strategis dalam mengurangi peluang penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Namun terdapat beberapa kendala sistem pengawasan kelautan DJBC dalam mencegah dan menanggulangi penyelundupan narkotika melalui laut.
Tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau terus meningkat tiap tahunnya, terutama karena kondisi geografis yang strategis menjadikannya pintu gerbang peredaran gelap narkoba internasional.Meskipun DJBC memiliki peran penting dalam pengawasan kelautan, pelaksanaan penanggulangan belum optimal akibat hambatan geografis serta regulasi seperti penerapan AIS yang belum efektif.Akibatnya, sindikat penyelundup internasional memanfaatkan wilayah ini secara signifikan, menuntut perbaikan kebijakan dan koordinasi lintas lembaga.
Penelitian pertama dapat mengevaluasi efektivitas penerapan sistem Automatic Identification System (AIS) dalam mendeteksi kapal penyelundup di wilayah Kepulauan Riau dengan analisis data AIS dan data penangkapan selama lima tahun terakhir. Penelitian kedua mengkaji dampak platform koordinasi lintas lembaga (DJBC, Polairud, TNI AL, Bakamla, BNN) terhadap penurunan jumlah kasus penyelundupan melalui studi kasus operasi gabungan dan wawancara para petugas, sehingga dapat mengidentifikasi faktor keberhasilan dan hambatan koordinasi. Penelitian ketiga meneliti potensi intelijen berbasis komunitas, terutama peran nelayan lokal sebagai sumber informasi awal, dengan metode campuran survei, focus group discussion, dan analisis kualitas informasi yang diberikan, untuk menentukan sejauh mana kontribusi komunitas dapat meningkatkan efektivitas pengawasan DJBC.
- JOS | Universitas Jenderal Soedirman. jos universitas jenderal soedirman skip main content navigation... jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/view/465JOS Universitas Jenderal Soedirman jos universitas jenderal soedirman skip main content navigation jos unsoed ac index php insignia article view 465
- Jurnal Hukum dan Peradilan. metodologi penelitian jurnal peradilan article home journal submissions editorial... doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206Jurnal Hukum dan Peradilan metodologi penelitian jurnal peradilan article home journal submissions editorial doi 10 25216 jhp 1 2 2012 189 206
- Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Melalui Bandar Udara Internasional... jist.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/540Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Memberantas Penyelundupan Narkotika Melalui Bandar Udara Internasional jist publikasiindonesia index php jist article view 540
| File size | 150.72 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Salah satu strategi penting dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset guna mengganti kerugian keuangan negara. Namun, ketiadaan pengaturan yangSalah satu strategi penting dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan aset guna mengganti kerugian keuangan negara. Namun, ketiadaan pengaturan yang
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Namun, kelemahan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan tetap menjadi penghambat utama dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upayaNamun, kelemahan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan tetap menjadi penghambat utama dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya
UNDIKSHAUNDIKSHA Pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua komponen negara dan apa bila ada satu bagian saja yang lemah dalam satu sistem yang berkaitan langsungPemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua komponen negara dan apa bila ada satu bagian saja yang lemah dalam satu sistem yang berkaitan langsung
YAYASANBHZYAYASANBHZ Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi salah satu faktornya. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 4 ayat 2 (poin b dan poin c)Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi salah satu faktornya. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya dalam Pasal 4 ayat 2 (poin b dan poin c)
UNIRAYAUNIRAYA Sebagai salah satu gambaran perkara pidana penurunan nilai yang telah diperiksa dan disidangkan hingga ke jenjang pemeriksaan hukum (PK) sesuai pilihanSebagai salah satu gambaran perkara pidana penurunan nilai yang telah diperiksa dan disidangkan hingga ke jenjang pemeriksaan hukum (PK) sesuai pilihan
UNIBIUNIBI Kegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian unggahan foto atau video mengenai informasi atau aktivitas kantorKegiatan tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian unggahan foto atau video mengenai informasi atau aktivitas kantor
UNSURUNSUR Fenomena terkait gratifikasi seksual di Indonesia memang seperti fenomena gunung es, yaitu banyak kasus yang dipandang di dalamnya terdapat unsur gratifikasiFenomena terkait gratifikasi seksual di Indonesia memang seperti fenomena gunung es, yaitu banyak kasus yang dipandang di dalamnya terdapat unsur gratifikasi
MKRIMKRI Salah satu poin penting yang diatur dalam perjanjian Helsinki terkait dengan penegakan hukum di Aceh adalah diberlakukannya Qanun dan Peradilan SyariyahSalah satu poin penting yang diatur dalam perjanjian Helsinki terkait dengan penegakan hukum di Aceh adalah diberlakukannya Qanun dan Peradilan Syariyah
Useful /
UNDIKSHAUNDIKSHA Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dihormati serta dilindungi.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dihormati serta dilindungi.
UNDIKSHAUNDIKSHA Media komik digital berbasis Tri Hita Karana yang dikembangkan dinyatakan sangat baik dan layak digunakan dalam pembelajaran berdasarkan penilaian ahliMedia komik digital berbasis Tri Hita Karana yang dikembangkan dinyatakan sangat baik dan layak digunakan dalam pembelajaran berdasarkan penilaian ahli
STAIMUTTAQIENSTAIMUTTAQIEN Berdasarkan temuan penelitian ini, proses sertifikasi halal di Indonesia menghadapi tantangan terkait kompleksitas regulasi, kebutuhan digitalisasi, kolaborasiBerdasarkan temuan penelitian ini, proses sertifikasi halal di Indonesia menghadapi tantangan terkait kompleksitas regulasi, kebutuhan digitalisasi, kolaborasi
UNDIKSHAUNDIKSHA Untuk mencegah tindakan buruk seperti perilaku menyontek, diperlukan tingkat disiplin belajar dan self-efficacy yang tinggi. Apabila merasa yakin denganUntuk mencegah tindakan buruk seperti perilaku menyontek, diperlukan tingkat disiplin belajar dan self-efficacy yang tinggi. Apabila merasa yakin dengan