UM SURABAYAUM SURABAYA
Maqasid: Jurnal Studi Hukum IslamMaqasid: Jurnal Studi Hukum IslamPerjodohan adalah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahli ulama mengatakan bahwa, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanaan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa.Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1523/Pdt.Sby, berdasarkan atas P-1 hingga P-4 serta pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, sering terjadi percekcokan dikarenakan perjodohan, perselingkuhan, dan tidak diberi nafkah selama 3 tahun dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3 serta Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.Dalam maqasid syariah memandang bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 1523/Pdt.Sby, sudah sesuai dengan tujuan ditetapkannya maqasid syariah dalam hal menjaga 5 hal, yaitu.Menjaga Agama, Menjaga Jiwa, Menjaga Akal, Menjaga Keturunan, Menjaga Harta.
Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dilakukan. Pertama, penelitian tentang dampak perjodohan terhadap kehidupan pernikahan dan keluarga, dengan fokus pada aspek psikologis dan sosial. Kedua, studi komparatif tentang perjodohan di berbagai budaya dan agama, untuk memahami perbedaan dan kesamaan praktik ini di berbagai konteks. Ketiga, penelitian tentang peran dan tanggung jawab orang tua dalam pernikahan anak-anak mereka, dengan mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan etika.
| File size | 415.69 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN PONOROGOIAIN PONOROGO Pendekatan Imam Syafii berhasil mengintegrasikan akal dan teks, menghasilkan metodologi hukum yang menekankan moderasi. Karya Al‑Risalah tetap berpengaruhPendekatan Imam Syafii berhasil mengintegrasikan akal dan teks, menghasilkan metodologi hukum yang menekankan moderasi. Karya Al‑Risalah tetap berpengaruh
LAAROIBALAAROIBA Dengan data yang terkumpul berjumlah 100 responden. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitianDengan data yang terkumpul berjumlah 100 responden. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian
STAIDDIMAKASSARSTAIDDIMAKASSAR Penelitian ini membahas Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat No. 83 Tahun 2023 terkait boikot produk‑produk yang terafiliasi dengan Israel, ditinjauPenelitian ini membahas Putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat No. 83 Tahun 2023 terkait boikot produk‑produk yang terafiliasi dengan Israel, ditinjau
DINASTIREVDINASTIREV Kemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang‑Undang RepublikKemudian jika terjadi sengketa para pihak menyelesaikan dengan cara non litigasi atau di luar pengadilan berdasarkan ketentuan Undang‑Undang Republik
DINASTIREVDINASTIREV Peraturan tersebut mengatur tentang pengalihan aset, repatriasi dan transfer dana dalam mata uang asing, proses nasionalisasi dan kompensasi selanjutnya,Peraturan tersebut mengatur tentang pengalihan aset, repatriasi dan transfer dana dalam mata uang asing, proses nasionalisasi dan kompensasi selanjutnya,
DINASTIREVDINASTIREV 44 Tahun 2016 dan digantinya dengan Perpres No. 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan,44 Tahun 2016 dan digantinya dengan Perpres No. 10 Tahun 2021, pembatasan kepemilikan modal asing dalam usaha perkebunan kelapa sawit telah dihapuskan,
DINASTIREVDINASTIREV Dalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis denganDalam kepailitan kedudukan kreditur separatis telah di atur dalam pasal 55 ayat (1) undang-undang kepailitan dan PKPU yang mana kreditur separatis dengan
DINASTIREVDINASTIREV Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan negara tentunya sangatlah bersifat administratif,
Useful /
LAAROIBALAAROIBA Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu Riset Kepustakaan; Library Research. Penelitian ini didasarkan pada literatur Imâm Al-haramaynPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu Riset Kepustakaan; Library Research. Penelitian ini didasarkan pada literatur Imâm Al-haramayn
YAYASANBHZYAYASANBHZ Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak heran jika agama-agama di dunia mengatur perkawinan, bahkan adat istiadat masyarakat dan lembaga-lembaga negaraBegitu pentingnya perkawinan, maka tidak heran jika agama-agama di dunia mengatur perkawinan, bahkan adat istiadat masyarakat dan lembaga-lembaga negara
YAYASANBHZYAYASANBHZ Sejarah mahar sejak Nabi Syuaib memberikan kesempatan untuk pekerja selama 8 sampai tahun. Besaran mahar sesuai dengan kemampuan calon suami, Dasar hukumnyaSejarah mahar sejak Nabi Syuaib memberikan kesempatan untuk pekerja selama 8 sampai tahun. Besaran mahar sesuai dengan kemampuan calon suami, Dasar hukumnya
YAYASANBHZYAYASANBHZ Untuk membuktikan fenomena ini maka dilakukan dianalisis melalui Undang-Undang terdahulu, yaitu UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi.Untuk membuktikan fenomena ini maka dilakukan dianalisis melalui Undang-Undang terdahulu, yaitu UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Korupsi.