UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI
Transparansi HukumTransparansi HukumLembaga Perbankan merupakan salah satu unsur penting dalam berjalannya roda perekonomian di suatu negara, salah satu bidang usaha perbankan tersebut adalah jenis usaha kredit perbankan. Dalam proses perjanjian kredit dalam praktek selalu diikuti dengan perjanjian jaminan dengan maksud sebagai proteksi bagi bank bahwa debitur akan melaksanakan prestasinya sesuai perjanjian. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan yang keberadaannya tergantung dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Dalam praktek perjanjian kredit dan jaminan perbankan, piutang dapat dijadikan sebagai obyek jaminan, lembaga jaminan yang mengatur adalah lembaga jaminan gadai dan jaminan fidusia. Obyek jaminan gadai dan fidusia adalah meliputi benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud yang dapat berupa piutang.
Dalam lalu lintas praktek dunia perbankan khususnya dalam hal perjanjian kredit merupakan sektor yang menunjang sistem perekonomian suatu negara.Secara umum dasar dari pemberian kredit adalah adanya kepercayaan, namun untuk menjamin kredit yang diberikan oleh bank tidak mengalami masalah salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perjanjian jaminan kebendaan terhadap dana yang dikucurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit.Dalam aturan yang termuat dalam KUHPerdata perjanjian kebendaan dapat berupa perjanjian benda tidak bergerak dan benda bergerak, lebih lanjut benda bergerak dibagi kembali menjadi benda bergerak berwujud dan benda bergerak tidak berwujud.Dalam hal ini yang termasuk dalam benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan jaminan atas suatu hutang adalah piutang dimana lembaga jaminan yang dapat digunakan adalah lembaga gadai dan lembaga jaminan fidusia.
Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas lembaga jaminan fidusia dalam melindungi kepentingan kreditur, terutama dalam kasus-kasus kredit macet. Hal ini penting untuk memastikan bahwa lembaga fidusia dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen penjaminan kredit. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada harmonisasi antara peraturan perundang-undangan terkait jaminan kebendaan, khususnya antara KUHPerdata dan Undang-Undang Fidusia, untuk menghindari tumpang tindih dan kebingungan dalam penerapannya. Ketiga, penelitian dapat mengeksplorasi potensi pengembangan sistem jaminan berbasis teknologi, seperti blockchain, untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan dalam proses pemberian dan pengelolaan jaminan. Pengembangan sistem ini dapat mempermudah proses verifikasi jaminan, mengurangi risiko penipuan, dan mempercepat proses eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi. Dengan demikian, penelitian lanjutan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem jaminan kebendaan di Indonesia.
| File size | 86.75 KB |
| Pages | 18 |
| DMCA | Report |
Related /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Negara Indonesia menganut hukum positif, sehingga pembagian warisan harus sesuai dengan koridor hukum masing-masing, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, danNegara Indonesia menganut hukum positif, sehingga pembagian warisan harus sesuai dengan koridor hukum masing-masing, yaitu Hukum Adat, Hukum Islam, dan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data pendukung. Setelah data terkumpul kemudianPengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data pendukung. Setelah data terkumpul kemudian
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Orang Indonesia tidak memperbolehkan memperjual belikan organ tubuh manusia, namun apabila organ tubuh21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Orang Indonesia tidak memperbolehkan memperjual belikan organ tubuh manusia, namun apabila organ tubuh
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Kedua, kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata rajaa yarjiu-rajan, artinya kembali atau mengembalikan. Dalam Bahasa Indonesia, rujuk diartikanKedua, kata rujuk, diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata rajaa yarjiu-rajan, artinya kembali atau mengembalikan. Dalam Bahasa Indonesia, rujuk diartikan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Tujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia, serta penerapan Prinsip CotumersTujuan peneltian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam hukum positif di Indonesia, serta penerapan Prinsip Cotumers
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi, kewenangan pengawasan proyek konstruksi terbagi antara Pemerintah Pusat dan PemerintahDalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi, kewenangan pengawasan proyek konstruksi terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
UNTAG SMDUNTAG SMD Adanya berangkas tempat penyimpan uang tunai dan barang gadai sebagai perlindungan terhadap barang jaminan dan harta perusahaan, audit internal dan auditAdanya berangkas tempat penyimpan uang tunai dan barang gadai sebagai perlindungan terhadap barang jaminan dan harta perusahaan, audit internal dan audit
UNTAG SMDUNTAG SMD 17/11/PBI/2015. Tingkat NPL yang sehat, yaitu di bawah 5%, menunjukkan kinerja yang baik dan hipotesis penelitian dapat diterima. Penelitian ini menyimpulkan17/11/PBI/2015. Tingkat NPL yang sehat, yaitu di bawah 5%, menunjukkan kinerja yang baik dan hipotesis penelitian dapat diterima. Penelitian ini menyimpulkan
Useful /
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mampu meningkatkan kesadaran hukum serta kesadaran demokrasi siswa SMAN 7 Kota Kediri. PendidikanHasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan mampu meningkatkan kesadaran hukum serta kesadaran demokrasi siswa SMAN 7 Kota Kediri. Pendidikan
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari, setiap perusahaan membutuhkan peraturan kepengawaian yang harus dilaksanakan oleh seluruh karyawanDalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari, setiap perusahaan membutuhkan peraturan kepengawaian yang harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan
UMELMANDIRIUMELMANDIRI Secara berturut-turut terjadi pencabutan ijin usaha terhadap 16 bank Bank Dalam Likuidasi (BDL), yang kemudian diikuti dengan pemberian status 4 Bank TakeSecara berturut-turut terjadi pencabutan ijin usaha terhadap 16 bank Bank Dalam Likuidasi (BDL), yang kemudian diikuti dengan pemberian status 4 Bank Take
UNIK KEDIRIUNIK KEDIRI Artikel ini membahas perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru Indonesia, dengan fokus pada pembaruan hukum pidana.Artikel ini membahas perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru Indonesia, dengan fokus pada pembaruan hukum pidana.