YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPerkawinan bertujuan membentuk keluarga harmonis dan menghasilkan keturunan, sehingga anak memiliki kedudukan penting dan wajib memperoleh perlindungan serta pemeliharaan optimal. Dalam praktik, persoalan hadhanah kerap muncul akibat perceraian, termasuk perceraian karena salah satu pihak berpindah agama (murtad). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai pihak yang paling berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz, sekaligus bagaimana memastikan kepentingan terbaik bagi anak tetap terpenuhi. Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 1590/Pdt.G/2018/PA.Sby terkait hadhanah akibat istri murtad, dengan fokus pada: (1) dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh; dan (2) analisis putusan tersebut dalam perspektif fiqh serta peraturan perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan pertimbangannya pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan terhadap keselamatan jasmani–rohani anak, termasuk aspek keberlangsungan agama/akidah anak. Putusan menegaskan bahwa ketentuan normatif mengenai hak hadhanah ibu atas anak belum mumayyiz dapat disimpangi apabila terdapat pertimbangan maslahat yang lebih besar bagi anak, sehingga hak asuh dapat dialihkan kepada ayah. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan upaya pengadilan menyeimbangkan norma hadhanah dalam fiqh dan hukum positif dengan prinsip perlindungan anak sebagai orientasi utama penetapan pengasuhan.
Penelitian ini menemukan bahwa hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum dalam kasus hadhanah akibat istri murtad.Sby menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak dan perlindungan keselamatan jasmani serta rohani anak, termasuk keberlangsungan agama anak.Meskipun ketentuan normatif memberikan hak hadhanah kepada ibu, hakim dapat mengalihkan hak tersebut kepada ayah jika hal itu lebih bermanfaat bagi anak, terutama dalam menjaga akidah dan agama anak.
Berdasarkan analisis terhadap latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus-kasus hadhanah akibat murtad, dengan meninjau dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan spiritual anak. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada perbandingan putusan-putusan pengadilan agama lainnya dalam kasus serupa untuk mengidentifikasi konsistensi dan perbedaan dalam penerapan hukum serta pertimbangan hakim. Ketiga, studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi peran mediasi dan konseling dalam menyelesaikan sengketa hadhanah akibat murtad, dengan tujuan mencapai solusi yang lebih harmonis dan berorientasi pada kepentingan anak. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum keluarga dan perlindungan anak di Indonesia, serta meningkatkan kualitas pelayanan keadilan bagi masyarakat.
- Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat | Jurnal... doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art7Prinsip Kehati Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat Jurnal doi 10 20885 iustum vol24 iss3 art7
- The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries | Utomo | Journal of Law,... doi.org/10.7176/jlpg/92-12The Position of Honorary Council of Notary in Coaching Indonesian Notaries Utomo Journal of Law doi 10 7176 jlpg 92 12
| File size | 197.53 KB |
| Pages | 8 |
| DMCA | Report |
Related /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO TNG. Hasil kajian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perkosaan berulang terhadap anak kandungnyaTNG. Hasil kajian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perkosaan berulang terhadap anak kandungnya
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam pasal diatur dalam KUHPidana Buku Kedua tentangKetentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam pasal diatur dalam KUHPidana Buku Kedua tentang
UNSURUNSUR Salah satu CBO yang aktif dalam aktivitas ini adalah Relawan Peduli Bencana Lembang (RPBL). Sebagai bagian dari upaya memperkuat komunitas, RPBL mengembangkanSalah satu CBO yang aktif dalam aktivitas ini adalah Relawan Peduli Bencana Lembang (RPBL). Sebagai bagian dari upaya memperkuat komunitas, RPBL mengembangkan
UNSURUNSUR Sebagai langkah untuk ini, dilakukan pengabdian mengatasi masyarakat berupa pelatihan read aloud di PAUD Kober Pelangi. Pengabdian ini mengadopsi pendekatanSebagai langkah untuk ini, dilakukan pengabdian mengatasi masyarakat berupa pelatihan read aloud di PAUD Kober Pelangi. Pengabdian ini mengadopsi pendekatan
UNSURUNSUR Temuan akhir menunjukkan bahwa teknologi VR dapat diimplementasikan dalam bentuk game edukatif pada platform Android menggunakan Unity 3D, dan efektifTemuan akhir menunjukkan bahwa teknologi VR dapat diimplementasikan dalam bentuk game edukatif pada platform Android menggunakan Unity 3D, dan efektif
PERNUSPERNUS Permasalahan yang dihadapi remaja putri, khususnya di negara berkembang, adalah kurangnya pengetahuan tentang menstruasi dan menarche. Tujuan penelitianPermasalahan yang dihadapi remaja putri, khususnya di negara berkembang, adalah kurangnya pengetahuan tentang menstruasi dan menarche. Tujuan penelitian
UNSURIUNSURI Jaksa adalah Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 TahunJaksa adalah Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
4141 Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 778/Pid. B/2014/PN-Lbp-LD, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secaraHakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 778/Pid. B/2014/PN-Lbp-LD, setelah menelusuri dan menganalisa kembali secara
Useful /
PERNUSPERNUS Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasi deskriptif dan teknik sampling purposive. Hasil analisis menunjukkan korelasiMetode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasi deskriptif dan teknik sampling purposive. Hasil analisis menunjukkan korelasi
LITERASISAINSLITERASISAINS Asuransi adalah alat keuangan untuk mengelola kehidupan keluarga, baik dalam hal mengatasi risiko dasar seperti kematian dan bahaya terhadap harta bendaAsuransi adalah alat keuangan untuk mengelola kehidupan keluarga, baik dalam hal mengatasi risiko dasar seperti kematian dan bahaya terhadap harta benda
LITERASISAINSLITERASISAINS Variabel kinerja karyawan diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 3,833 dengan kriteria baik. Promosi jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadapVariabel kinerja karyawan diperoleh nilai rata-rata skor sebesar 3,833 dengan kriteria baik. Promosi jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
LPPPIPUBLISHINGLPPPIPUBLISHING A 2021-2022 yang telah dilaksanakan melalui tindakan siklus I dan siklus II mengalami peningkatan yang bertahap setiap siklusnya. Hal ini ditunjukkan dariA 2021-2022 yang telah dilaksanakan melalui tindakan siklus I dan siklus II mengalami peningkatan yang bertahap setiap siklusnya. Hal ini ditunjukkan dari