UNSURIUNSURI
JURNAL LEGISIAJURNAL LEGISIAJaksa adalah Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pada setiap tingkatan diversi diupayakan diversi, konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana. Penerapan konsep diversi berpengaruh terhadap peran jaksa dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya. Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/J.A/2015 tentang pedoman diversi di tingkat penuntutan mewajibkan aparat penegak hukum, khususnya Jaksa Penuntut Umum, untuk menangani kasus anak dengan menggunakan pendekatan restorative justice dan mengupayakan d iversion. Demikian pula kasus No. 8/Pid.Sus-Anak/2015/PN. Sumber daya alam perlu dilakukan proses diversi, tujuan penelitian ini adalah agar masyarakat lebih paham, tentang diversi kasus anak yang berhadapan dengan hukum, karena selama ini banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang tidak menggunakan diversi dalam menyelesaikan kasus anak. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis dan empiris normatif, berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengenai proses diversi tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, tetapi telah mementingkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Peran jaksa dalam penerapan kebijakan diversi dalam tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu sebagai fasilitator, yang memberi pandangan dari sudut lain untuk menyelesaikan masalah kapada para pihak.Hambatan yang dihadapi oleh jaksa dalam penerapan kebijakan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana yaitu sulit mendamaikan para pihak agar tercapainya kesepakatan yang mementingkan kepentingan anak.Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah memberikan pengertian terhadap keluarga dan anak pelaku dan korban mengenai kasus yang dihadapi dengan secara rinci dan jelas serta kemungkinan-kemungkinan selanjutnya yang akan terjadi.
Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami efektivitas diversi dalam kasus anak dengan mempertimbangkan perspektif korban dan pelaku secara mendalam. Studi longitudinal dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari diversi terhadap perilaku anak dan pemulihan korban. Selain itu, penelitian kualitatif dapat menggali pengalaman jaksa dalam menerapkan diversi, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan strategi untuk meningkatkan implementasi diversi yang lebih efektif. Penting juga untuk meneliti peran mediasi restoratif dalam proses diversi, mencari tahu bagaimana mediasi ini dapat membantu mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Lalu, membandingkan efektivitas berbagai model diversi, seperti program bimbingan, pelayanan masyarakat, dan restitusi, untuk menentukan pendekatan yang paling efektif dalam mengurangi residivisme dan mempromosikan keadilan restoratif.
| File size | 429.98 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
UNRIKAUNRIKA Bilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerimaBilamana anak tersebut belum mempunyai kewarganegaraan, hingga hak anak tersebut pastinya tidak dihapus. Untuk anak hasil pernikahan kombinasi buat menerima
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Perkawinan bertujuan membentuk keluarga harmonis dan menghasilkan keturunan, sehingga anak memiliki kedudukan penting dan wajib memperoleh perlindunganPerkawinan bertujuan membentuk keluarga harmonis dan menghasilkan keturunan, sehingga anak memiliki kedudukan penting dan wajib memperoleh perlindungan
POLTEKKES JAKARTA 3POLTEKKES JAKARTA 3 Penelitian menunjukkan bahwa simulasi gempa bumi efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan bencana gempa bumi pada siswa SD di Padang. SimulasiPenelitian menunjukkan bahwa simulasi gempa bumi efektif meningkatkan pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan bencana gempa bumi pada siswa SD di Padang. Simulasi
UNESUNES Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dengan Oditur Militer mengalami perbedaan dalam prosesHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi fungsional antara Jaksa Penuntut Umum dengan Oditur Militer mengalami perbedaan dalam proses
STAIDAPONDOKKREMPYANGSTAIDAPONDOKKREMPYANG Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi referensi utama dalam penyelesaian kasus hukum keluarga di pengadilan agama Indonesia, terutama terkait perceraian,Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi referensi utama dalam penyelesaian kasus hukum keluarga di pengadilan agama Indonesia, terutama terkait perceraian,
NEOLECTURANEOLECTURA Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap, pertamaKeadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap, pertama
UNNESUNNES Fleksibilitas menandai homeschooling sebagai pendidikan informal, sementara akuntabilitas penting untuk menjamin hak anak atas pendidikan berkualitas.Fleksibilitas menandai homeschooling sebagai pendidikan informal, sementara akuntabilitas penting untuk menjamin hak anak atas pendidikan berkualitas.
UNCMUNCM Hasilnya, pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi administratif, disiplin, atau pidana, termasuk pemecatan tidak hormat. Kode etik jaksa diatur dalamHasilnya, pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi administratif, disiplin, atau pidana, termasuk pemecatan tidak hormat. Kode etik jaksa diatur dalam
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO B/2009/PN. TNG. Hasil kajian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perkosaan berulang terhadapB/2009/PN. TNG. Hasil kajian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perkosaan berulang terhadap
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO 24 Tahun 2009 membatasi penggunaan lambang negara pada keperluan tertentu. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apa konsekuensi yuridis notaris yang24 Tahun 2009 membatasi penggunaan lambang negara pada keperluan tertentu. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apa konsekuensi yuridis notaris yang
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Dalam kasus kehamilan di luar nikah, dispensasi cenderung dikabulkan untuk mencegah terjadinya pernikahan siri, melindungi status serta hak-hak anak yangDalam kasus kehamilan di luar nikah, dispensasi cenderung dikabulkan untuk mencegah terjadinya pernikahan siri, melindungi status serta hak-hak anak yang
UNNESUNNES Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui penerapan pendidikan multikultural dalam pembelajaran sejarah di sekolah yang dijadikan dasar untuk memprioritaskanPenelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui penerapan pendidikan multikultural dalam pembelajaran sejarah di sekolah yang dijadikan dasar untuk memprioritaskan