YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumPenelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung pada Putusan Nomor 2663/Pid.B/2009/PN.TNG. Hasil kajian menunjukkan bahwa majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perkosaan berulang terhadap anak kandungnya dengan ancaman kekerasan, sehingga dipidana berdasarkan Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara 8 tahun. Penelitian juga menyoroti bahwa relasi ayah–anak menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran kepercayaan yang semestinya dipertimbangkan lebih tegas sebagai pemberat. Selain itu, terdapat ruang kritik terkait pilihan dasar hukum, karena UU Perlindungan Anak sebagai lex specialis berpotensi lebih sesuai untuk menegaskan perlindungan khusus bagi korban anak.
TNG secara pembuktian dan pemenuhan unsur delik kuat dan sistematis, serta tepat menerapkan Pasal 285 KUHP jo Pasal 65 KUHP untuk perkosaan berulang dengan ancaman kekerasan.Namun, dari perspektif perlindungan anak, argumentasi pemberatan dapat dibuat lebih tajam (abuse of power/incest), dan terdapat ruang kritik terkait pilihan dasar hukum.UU Perlindungan Anak sebagai lex specialis berpotensi lebih selaras dengan karakter korban anak dan tujuan perlindungan korban.
Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan studi komparatif tentang penerapan hukum pidana dalam kasus-kasus pemerkosaan anak oleh orang tua di berbagai yurisdiksi hukum. Studi ini dapat menganalisis perbedaan pendekatan dan hasil putusan di berbagai negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi peran dan tanggung jawab negara dalam melindungi anak dari kekerasan seksual dalam keluarga, serta strategi-strategi intervensi yang efektif untuk mencegah dan menangani kasus-kasus serupa. Terakhir, penelitian dapat menyelidiki dampak sosial dan psikologis jangka panjang dari pemerkosaan anak oleh orang tua, serta mengembangkan program-program dukungan dan rehabilitasi yang komprehensif untuk korban dan keluarga.
| File size | 212.47 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Perubahan kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, atau kondisi luar biasa lainnya kerap menimbulkan ketidakseimbangan kontrak yang berimplikasi pada ketidakmampuanPerubahan kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, atau kondisi luar biasa lainnya kerap menimbulkan ketidakseimbangan kontrak yang berimplikasi pada ketidakmampuan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO 1590/Pdt. G/2018/PA. Sby terkait hadhanah akibat istri murtad, dengan fokus pada: (1) dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh; dan (2)1590/Pdt. G/2018/PA. Sby terkait hadhanah akibat istri murtad, dengan fokus pada: (1) dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh; dan (2)
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO B/2019/PN. Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukumB/2019/PN. Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan teori hukum
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Undang‑Undang khusus ini diharapkan dapat mengantisipasi dan menjerat pelaku perdagangan orang dengan pengertian yang jelas dan tegas, sekaligus mengakomodasiUndang‑Undang khusus ini diharapkan dapat mengantisipasi dan menjerat pelaku perdagangan orang dengan pengertian yang jelas dan tegas, sekaligus mengakomodasi
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Salah satu alat bukti penting dalam mengungkap tindak pidana perkosaan adalah visum et repertum, yaitu laporan tertulis hasil pemeriksaan medis yang dibuatSalah satu alat bukti penting dalam mengungkap tindak pidana perkosaan adalah visum et repertum, yaitu laporan tertulis hasil pemeriksaan medis yang dibuat
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan AD dan/atau data perseroan tunduk pada tenggat pengajuan (umumnya 30 hari untuk perubahan AD/data), denganHasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan AD dan/atau data perseroan tunduk pada tenggat pengajuan (umumnya 30 hari untuk perubahan AD/data), dengan
RCF INDONESIARCF INDONESIA Kecepatan layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen maupun loyalitas pelanggan. Ketersediaan produk juga berpengaruh positif danKecepatan layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen maupun loyalitas pelanggan. Ketersediaan produk juga berpengaruh positif dan
4141 Anak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anakAnak adalah bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak
Useful /
UBHARAJAYAUBHARAJAYA Dirgantara Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner dan wawancara juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dariDirgantara Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner dan wawancara juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari
4141 Ketidakjelasan status hukum Badan Pertanahan Aceh sebagai bagian dari perangkat daerah Aceh terlihat dalam beberapa pasal Perpres No. 23 Tahun 2015, yangKetidakjelasan status hukum Badan Pertanahan Aceh sebagai bagian dari perangkat daerah Aceh terlihat dalam beberapa pasal Perpres No. 23 Tahun 2015, yang
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Apabila hakim menerima pencabutan, BAP kehilangan nilai penunjang pembuktian; jika ditolak, isi BAP dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk atau pembantuApabila hakim menerima pencabutan, BAP kehilangan nilai penunjang pembuktian; jika ditolak, isi BAP dapat dipertimbangkan sebagai petunjuk atau pembantu
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Dengan demikian, pencegahan malpraktik tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bidan dalam menjalankanDengan demikian, pencegahan malpraktik tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi bidan dalam menjalankan