YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO
Justice Pro: Jurnal Ilmu HukumJustice Pro: Jurnal Ilmu HukumDispensasi kawin adalah mekanisme hukum untuk menyimpangi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, terutama dalam kondisi mendesak. Fenomena hubungan luar nikah yang berujung pada kehamilan sering menjadi alasan utama pengajuan dispensasi kawin, karena keluarga berupaya menutup aib dan menghindari dampak sosial serta hukum yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan menganalisis batasan usia perkawinan menurut fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin akibat hubungan luar nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fiqh tidak menentukan batas usia secara spesifik, melainkan menekankan aspek baligh dan kesiapan, sedangkan UU Perkawinan mengatur batas usia minimum dan mensyaratkan izin orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim mempertimbangkan legal standing pemohon, alasan pengajuan, ada tidaknya larangan perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta pertimbangan kemaslahatan dan kemudaratan. Dalam kasus kehamilan di luar nikah, dispensasi cenderung dikabulkan untuk mencegah terjadinya pernikahan siri, melindungi status serta hak-hak anak yang akan lahir, dan menghindari stigma sosial yang berpotensi merugikan pihak perempuan. Dengan demikian, dispensasi kawin diposisikan sebagai upaya hukum untuk menekan dampak negatif yang lebih besar, meskipun tetap menuntut kehati-hatian agar tidak menjadi celah pembenaran perkawinan usia dini.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa usia perkawinan diatur dalam UU Perkawinan, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.Dengan demikian, dispensasi kawin menjadi solusi hukum untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah masalah sosial yang lebih luas.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi mendalam mengenai efektivitas dispensasi kawin dalam melindungi hak-hak anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Kedua, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial dan budaya yang mendorong tingginya angka pengajuan dispensasi kawin, serta dampaknya terhadap norma-norma perkawinan dalam masyarakat. Ketiga, studi komparatif antara Indonesia dengan negara lain yang memiliki regulasi serupa dapat memberikan wawasan baru mengenai praktik terbaik dalam menangani kasus perkawinan di bawah umur akibat hubungan luar nikah. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif untuk mencegah perkawinan usia dini dan melindungi hak-hak anak, serta memperkuat nilai-nilai keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan memahami akar permasalahan dan dampak dari dispensasi kawin, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.
| File size | 228.8 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO UU No. 11 Tahun 2020) tidak mengatur secara eksplisit boleh atau tidaknya praktik tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikanUU No. 11 Tahun 2020) tidak mengatur secara eksplisit boleh atau tidaknya praktik tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Konsekuensinya lebih relevan berada pada ranah administrasi jabatan dan etika profesi, terutama pasca Putusan MK No. 4/PUU-X/2012 yang menghapus ketentuanKonsekuensinya lebih relevan berada pada ranah administrasi jabatan dan etika profesi, terutama pasca Putusan MK No. 4/PUU-X/2012 yang menghapus ketentuan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Penelitian juga menyoroti bahwa relasi ayah–anak menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran kepercayaan yang semestinya dipertimbangkan lebihPenelitian juga menyoroti bahwa relasi ayah–anak menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran kepercayaan yang semestinya dipertimbangkan lebih
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum, yang dikaitkanMetode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum, yang dikaitkan
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam pasal diatur dalam KUHPidana Buku Kedua tentangKetentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korban meninggal dunia diatur dalam pasal diatur dalam KUHPidana Buku Kedua tentang
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pembinaan nasabah antara lain terkait pembatasan jumlah maksimum pinjaman dan adanya barang jaminan yangHasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pembinaan nasabah antara lain terkait pembatasan jumlah maksimum pinjaman dan adanya barang jaminan yang
IAIN MADURAIAIN MADURA Pada tahun 2024, Pasuruan mencatat beberapa angka pernikahan anak tertinggi. Desa Ngantungan di Pasrepan merupakan contoh mencolok bagaimana kepercayaanPada tahun 2024, Pasuruan mencatat beberapa angka pernikahan anak tertinggi. Desa Ngantungan di Pasrepan merupakan contoh mencolok bagaimana kepercayaan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Analisis yuridis normatif studi ini menunjukkan bahwa, meskipun batas usia bertujuan menjamin kepemimpinan yang kompeten, kebijakan tersebut harus sejalanAnalisis yuridis normatif studi ini menunjukkan bahwa, meskipun batas usia bertujuan menjamin kepemimpinan yang kompeten, kebijakan tersebut harus sejalan
Useful /
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO Secara struktural, peningkatan mutu pendidikan kebidanan dan optimalisasi peran organisasi profesi (IBI) sangat diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan.Secara struktural, peningkatan mutu pendidikan kebidanan dan optimalisasi peran organisasi profesi (IBI) sangat diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan.
YOSSOEDARSOYOSSOEDARSO G/2018/PA. Sby terkait hadhanah akibat istri murtad, dengan fokus pada: (1) dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh; dan (2) analisisG/2018/PA. Sby terkait hadhanah akibat istri murtad, dengan fokus pada: (1) dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak asuh; dan (2) analisis
IAIN MADURAIAIN MADURA Dengan memanfaatkan Islam sebagai alat politik, pemerintahan ini telah memupuk nasionalisme sambil menekan gerakan Islamis dan konservatif. MenggunakanDengan memanfaatkan Islam sebagai alat politik, pemerintahan ini telah memupuk nasionalisme sambil menekan gerakan Islamis dan konservatif. Menggunakan
IAIN MADURAIAIN MADURA Penelitian menemukan bahwa resistensi UMKM terhadap label halal terjadi secara tersembunyi, berasal dari kesalahpahaman kebijakan label halal, perbedaanPenelitian menemukan bahwa resistensi UMKM terhadap label halal terjadi secara tersembunyi, berasal dari kesalahpahaman kebijakan label halal, perbedaan