UNIRAYAUNIRAYA
Jurnal Panah HukumJurnal Panah HukumNegara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara atau masyarakat yang dalam hal ini subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis . Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh penulis langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui, observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal, sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Pemerintah Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh tokoh adat, BPD, tokoh masyarakat, pihak korban dan pihak pelaku dengan penyelesaian secara mediasi dan pelaku bersedia membayar biaya pengobatan korban dan menerima sanksi hukum adat sesuai hasil kesepakatan. Penulis menyarankan dalam sebuah aturan di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan agar dibukukan karena ketentuan hukum adat bisa saja kedepan, ketentuan hukum adatnya dapat berubah.
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan yang diselesaikan oleh Tokoh Adat (siulu dan siila) Hilinamoniha, Badan Permusyawaratan Desa Hilinamoniha, Kepala Desa Hilinamoniha, tokoh masyarakat, pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku serta tokoh masyarakat.Berdasarkan hasil musyawarah, Siulu menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan mengabulkan permintaan atau permohonan pihak korban untuk biaya pengobatan sebesar Rp.000 untuk sanksi adat serta kebutuhan pada saat acara penyelesaian masalah Rp.000 (babi dan beras) sesuai inisiatif pelaku, karena korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga, dimana posisi pihak korban masih sebagai paman pelaku, sehingga pihak pelaku menanggung segala yang menjadi biaya kebutuhan pada proses penyelesaian tindak pidana.Desa Hilinamoniha merupakan salah satu desa adat yang masih patuh dan taat dengan hukum adat yang berlaku di desa tersebut, sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat, maka akan diberikan sanksi adat sesuai dengan perbuatannya tersebut sebagai efek jera.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan:. . 1. **Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Secara Hukum Adat dan Hukum Positif:** Penelitian ini dapat mengkaji secara komparatif efektivitas penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme hukum adat dibandingkan dengan sistem peradilan pidana formal. Hal ini penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, serta potensi sinergi antara keduanya dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.. 2. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan:** Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian kasus penganiayaan di masyarakat adat. Pemahaman ini dapat membantu meningkatkan efektivitas mediasi dan mengurangi potensi konflik yang berlarut-larut.. 3. **Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Hukum Adat:** Penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana sistem hukum adat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban penganiayaan, termasuk hak-hak mereka untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara efektif.
- PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
- PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
- KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474
| File size | 389.85 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
HTPHTP Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya yangHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya yang
HTPHTP Regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya peningkatan regulasi, penegakanRegulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya peningkatan regulasi, penegakan
HTPHTP Regulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu menampung perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya menyeluruh berupa peningkatanRegulasi yang berlaku belum sepenuhnya mampu menampung perkembangan teknologi dan kompleksitas transaksi digital. Diperlukan upaya menyeluruh berupa peningkatan
YASIN ALSYSYASIN ALSYS Moreover, there is a prevailing perception of the substantial impact of these strategies on improving the public image of the police force, highlightingMoreover, there is a prevailing perception of the substantial impact of these strategies on improving the public image of the police force, highlighting
PUBMEDIAPUBMEDIA Koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pendidikan, perlu ditingkatkan untuk memulihkanKoordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga pendidikan, perlu ditingkatkan untuk memulihkan
GREENATIONPUBLISHERGREENATIONPUBLISHER Dalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia melalui KUHP baru (KUHP) mengakomodasi dan memasukkan prinsip Restorative Justice, di mana formulasiDalam konteks reformasi hukum pidana di Indonesia melalui KUHP baru (KUHP) mengakomodasi dan memasukkan prinsip Restorative Justice, di mana formulasi
PUBMEDIAPUBMEDIA Studi ini bertujuan menganalisis regulasi hukum terkait tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan dalam KUHP 2023, serta menilai efektivitas pendekatanStudi ini bertujuan menganalisis regulasi hukum terkait tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan dalam KUHP 2023, serta menilai efektivitas pendekatan
UNSURUNSUR Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Useful /
UNIRAYAUNIRAYA Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis berpendapat bahwa aturan adat dari beberapa Desa atau Õri perlu dimuat dalam naskah agar penerapannya tetap sama,Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis berpendapat bahwa aturan adat dari beberapa Desa atau Õri perlu dimuat dalam naskah agar penerapannya tetap sama,
UMCUMC Dosen dan mahasiswa perlu mensinergiskan penguasaan teori dengan pengalaman sosial dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi ini akan menghasilkan pemahamanDosen dan mahasiswa perlu mensinergiskan penguasaan teori dengan pengalaman sosial dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi ini akan menghasilkan pemahaman
UMCUMC Dengan Facebook, pengguna dapat memperoleh berbagai informasi sekaligus sharing pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain melalui komunitasnya. TidakDengan Facebook, pengguna dapat memperoleh berbagai informasi sekaligus sharing pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain melalui komunitasnya. Tidak
UMCUMC Pembinaan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga sekitar pesantren untuk melakukan pekerjaan yang menopang kebutuhan ekonomi masyarakat.Pembinaan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga sekitar pesantren untuk melakukan pekerjaan yang menopang kebutuhan ekonomi masyarakat.