Publisher

UNIRAYAUNIRAYA

Journal Jurnal Panah HukumJurnal Panah Hukum Abstract

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh setiap warga negara atau masyarakat yang dalam hal ini subjek hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis . Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis disebut juga penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data adalah data yang masih mentah atau data yang belum melalui proses pengolahan yang diperoleh oleh penulis langsung dari lapangan. Data primer tersebut dikumpulkan melalui, observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal, sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Pemerintah Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh tokoh adat, BPD, tokoh masyarakat, pihak korban dan pihak pelaku dengan penyelesaian secara mediasi dan pelaku bersedia membayar biaya pengobatan korban dan menerima sanksi hukum adat sesuai hasil kesepakatan. Penulis menyarankan dalam sebuah aturan di Desa Hilinamoniha Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan agar dibukukan karena ketentuan hukum adat bisa saja kedepan, ketentuan hukum adatnya dapat berubah.

Conclusion

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan yang diselesaikan oleh Tokoh Adat (siulu dan siila) Hilinamoniha, Badan Permusyawaratan Desa Hilinamoniha, Kepala Desa Hilinamoniha, tokoh masyarakat, pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku serta tokoh masyarakat.Berdasarkan hasil musyawarah, Siulu menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan mengabulkan permintaan atau permohonan pihak korban untuk biaya pengobatan sebesar Rp.000 untuk sanksi adat serta kebutuhan pada saat acara penyelesaian masalah Rp.000 (babi dan beras) sesuai inisiatif pelaku, karena korban dan pelaku memiliki hubungan keluarga, dimana posisi pihak korban masih sebagai paman pelaku, sehingga pihak pelaku menanggung segala yang menjadi biaya kebutuhan pada proses penyelesaian tindak pidana.Desa Hilinamoniha merupakan salah satu desa adat yang masih patuh dan taat dengan hukum adat yang berlaku di desa tersebut, sehingga setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat, maka akan diberikan sanksi adat sesuai dengan perbuatannya tersebut sebagai efek jera.

Future Research

Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan:. . 1. **Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Secara Hukum Adat dan Hukum Positif:** Penelitian ini dapat mengkaji secara komparatif efektivitas penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mekanisme hukum adat dibandingkan dengan sistem peradilan pidana formal. Hal ini penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, serta potensi sinergi antara keduanya dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.. 2. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan:** Penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian kasus penganiayaan di masyarakat adat. Pemahaman ini dapat membantu meningkatkan efektivitas mediasi dan mengurangi potensi konflik yang berlarut-larut.. 3. **Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Hukum Adat:** Penelitian ini dapat menganalisis sejauh mana sistem hukum adat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban penganiayaan, termasuk hak-hak mereka untuk mendapatkan restitusi, rehabilitasi, dan keadilan restoratif. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara efektif.

References

1. PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG | Jurnal Panah... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT DAN MATINYA ORANG Jurnal Panah doi 10 57094 jph v3i2 1930
2. PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA DI BAWAH ANCAMAN BATAS MINIMUM doi 10 57094 jph v3i2 1353
3. KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT | Jurnal Panah Hukum.... doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474KEKUATAN HUKUM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN SECARA HUKUM ADAT Jurnal Panah Hukum doi 10 57094 jph v3i2 1474

Metadata

File size	389.85 KB
Pages	12
DMCA	Report