Publisher

WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS

Journal West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human Rights Abstract

Amicus Curiae, atau sahabat pengadilan, merupakan instrumen penting dalam proses peradilan konstitusi di Indonesia meskipun belum memiliki dasar hukum yang baku. Penelitian ini membahas kewenangan Amicus Curiae dalam menyediakan informasi tambahan, memperkaya pertimbangan hakim, dan mengawasi jalannya persidangan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi literatur, yaitu metode penelitian yang rangkaian penelitiannya terkait dengan cara pengumpulan data kepustakaan, atau penelitian yang objek penelitiannya dikaji melalui berbagai informasi literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen. Amicus Curiae diajukan dalam bentuk dokumen tertulis yang berisi argumen hukum dan analisis relevan lainnya. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menolak Amicus Curiae yang dinilai tidak relevan atau diajukan dengan motif yang tidak tepat. Di sisi lain, Amicus Curiae yang berkualitas dapat memberikan pengaruh positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta berkontribusi pada penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Amicus Curiae belum diatur secara jelas di Indonesia, namun pada prinsipnya diterima berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, pengakuan Amicus Curiae dapat ditemukan dalam pasal 180 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Dalam hal untuk membuktikan duduknya perkara yang timbul di sidang pengadilan, ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta untuk menyampaikan bahan baru oleh orang yang berkepentingan..

Conclusion

Amicus Curiae berfungsi sebagai mekanisme bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk memberikan opini hukum sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, bertujuan mendukung putusan yang mencerminkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tanpa mengganggu independensi hakim.Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali serta memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.Dengan demikian, Amicus Curiae berperan penting dalam menjembatani masyarakat dengan Mahkamah Konstitusi, menyediakan pandangan beragam, serta memastikan suara dan kepentingan kelompok yang tidak terlibat langsung dalam kasus tetap didengar untuk menjamin keadilan proses dan akuntabilitas sistem peradilan.

Future Research

Peran Amicus Curiae dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia, meskipun vital, masih menyimpan sejumlah tantangan yang dapat menjadi fokus penelitian di masa mendatang. Mengingat belum adanya dasar hukum yang terstandar dan komprehensif, penting sekali untuk melakukan studi mendalam mengenai perumusan kerangka regulasi khusus bagi Amicus Curiae. Penelitian ini dapat menginvestigasi praktik terbaik dari berbagai yurisdiksi lain untuk mengembangkan pedoman yang jelas mengenai batasan peran, prosedur pengajuan, serta kriteria penerimaan maupun penolakan Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi Indonesia, tujuannya agar partisipasi ini semakin terstruktur dan efektif dalam memberikan kontribusi yang berarti. Selain itu, meskipun diharapkan memberikan pengaruh positif, dampak nyata Amicus Curiae terhadap substansi putusan hakim masih perlu dikaji lebih lanjut. Studi empiris dapat menganalisis bagaimana informasi dan argumen yang disampaikan Amicus Curiae benar-benar dipertimbangkan oleh majelis hakim, serta sejauh mana relevansinya dalam membentuk putusan akhir, terutama pada kasus-kasus kompleks yang melibatkan kepentingan publik luas seperti sengketa pemilihan umum. Penelitian semacam ini akan membantu mengukur efektivitas Amicus Curiae secara objektif, bukan hanya asumtif. Terakhir, mengingat kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan untuk memengaruhi putusan, perlu diteliti mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan objektivitas dan independensi Amicus Curiae. Ini bisa mencakup pengembangan sistem untuk memverifikasi motif di balik pengajuan Amicus Curiae serta penyusunan kode etik yang lebih ketat bagi para sahabat pengadilan agar peran mereka tetap murni sebagai penyedia pandangan yang tidak berpihak, menjaga integritas proses peradilan konstitusi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dapat terus diperkuat.

Metadata

File size	339.7 KB
Pages	7
DMCA	Report