WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS
West Science Law and Human RightsWest Science Law and Human RightsAmicus Curiae, atau sahabat pengadilan, merupakan instrumen penting dalam proses peradilan konstitusi di Indonesia meskipun belum memiliki dasar hukum yang baku. Penelitian ini membahas kewenangan Amicus Curiae dalam menyediakan informasi tambahan, memperkaya pertimbangan hakim, dan mengawasi jalannya persidangan Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan adalah pendekatan studi literatur, yaitu metode penelitian yang rangkaian penelitiannya terkait dengan cara pengumpulan data kepustakaan, atau penelitian yang objek penelitiannya dikaji melalui berbagai informasi literatur, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen. Amicus Curiae diajukan dalam bentuk dokumen tertulis yang berisi argumen hukum dan analisis relevan lainnya. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menolak Amicus Curiae yang dinilai tidak relevan atau diajukan dengan motif yang tidak tepat. Di sisi lain, Amicus Curiae yang berkualitas dapat memberikan pengaruh positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi serta berkontribusi pada penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Amicus Curiae belum diatur secara jelas di Indonesia, namun pada prinsipnya diterima berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut, pengakuan Amicus Curiae dapat ditemukan dalam pasal 180 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Dalam hal untuk membuktikan duduknya perkara yang timbul di sidang pengadilan, ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta untuk menyampaikan bahan baru oleh orang yang berkepentingan..
Amicus Curiae berfungsi sebagai mekanisme bagi pihak ketiga yang berkepentingan untuk memberikan opini hukum sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, bertujuan mendukung putusan yang mencerminkan nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan tanpa mengganggu independensi hakim.Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali serta memahami nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat.Dengan demikian, Amicus Curiae berperan penting dalam menjembatani masyarakat dengan Mahkamah Konstitusi, menyediakan pandangan beragam, serta memastikan suara dan kepentingan kelompok yang tidak terlibat langsung dalam kasus tetap didengar untuk menjamin keadilan proses dan akuntabilitas sistem peradilan.
Peran Amicus Curiae dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia, meskipun vital, masih menyimpan sejumlah tantangan yang dapat menjadi fokus penelitian di masa mendatang. Mengingat belum adanya dasar hukum yang terstandar dan komprehensif, penting sekali untuk melakukan studi mendalam mengenai perumusan kerangka regulasi khusus bagi Amicus Curiae. Penelitian ini dapat menginvestigasi praktik terbaik dari berbagai yurisdiksi lain untuk mengembangkan pedoman yang jelas mengenai batasan peran, prosedur pengajuan, serta kriteria penerimaan maupun penolakan Amicus Curiae di Mahkamah Konstitusi Indonesia, tujuannya agar partisipasi ini semakin terstruktur dan efektif dalam memberikan kontribusi yang berarti. Selain itu, meskipun diharapkan memberikan pengaruh positif, dampak nyata Amicus Curiae terhadap substansi putusan hakim masih perlu dikaji lebih lanjut. Studi empiris dapat menganalisis bagaimana informasi dan argumen yang disampaikan Amicus Curiae benar-benar dipertimbangkan oleh majelis hakim, serta sejauh mana relevansinya dalam membentuk putusan akhir, terutama pada kasus-kasus kompleks yang melibatkan kepentingan publik luas seperti sengketa pemilihan umum. Penelitian semacam ini akan membantu mengukur efektivitas Amicus Curiae secara objektif, bukan hanya asumtif. Terakhir, mengingat kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan untuk memengaruhi putusan, perlu diteliti mekanisme pengawasan yang efektif guna memastikan objektivitas dan independensi Amicus Curiae. Ini bisa mencakup pengembangan sistem untuk memverifikasi motif di balik pengajuan Amicus Curiae serta penyusunan kode etik yang lebih ketat bagi para sahabat pengadilan agar peran mereka tetap murni sebagai penyedia pandangan yang tidak berpihak, menjaga integritas proses peradilan konstitusi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dapat terus diperkuat.
| File size | 339.7 KB |
| Pages | 7 |
| DMCA | Report |
Related /
PERADABANPUBLISHINGPERADABANPUBLISHING Penelitian ini mengusulkan model tata kelola keamanan data terfederasi yang mengadopsi prinsip centralized policy and distributed execution untuk mencapaiPenelitian ini mengusulkan model tata kelola keamanan data terfederasi yang mengadopsi prinsip centralized policy and distributed execution untuk mencapai
UNIRAYAUNIRAYA Snt). Dalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan kredibel atas pembunuhan berencana. menjatuhkan hukumanSnt). Dalam putusan ini, hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara hukum dan kredibel atas pembunuhan berencana. menjatuhkan hukuman
UNIRAYAUNIRAYA Putusan DKPP nomor 41-PKE-DKPP/II/2023 tentang pelanggaran kode etik anggota KPU Pangkajene dan Kepulauan telah sesuai dengan prinsip keadilan, profesionalitas,Putusan DKPP nomor 41-PKE-DKPP/II/2023 tentang pelanggaran kode etik anggota KPU Pangkajene dan Kepulauan telah sesuai dengan prinsip keadilan, profesionalitas,
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Salah satu cara menstandarkan hak penolakan notaris dalam penegakan hukum atas akta notaris yang berkaitan dengan perkara hukum adalah dengan menambahkanSalah satu cara menstandarkan hak penolakan notaris dalam penegakan hukum atas akta notaris yang berkaitan dengan perkara hukum adalah dengan menambahkan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Pemahaman tentang LS dan ekologi integral juga tercermin dalam rencana kebijakan yang akan terus diimplementasikan di UAJY. Namun, implementasi kebijakanPemahaman tentang LS dan ekologi integral juga tercermin dalam rencana kebijakan yang akan terus diimplementasikan di UAJY. Namun, implementasi kebijakan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Tantangan kunci yang diidentifikasi termasuk pelatihan dan sumber daya yang tidak memadai, pengambilan keputusan berdasarkan kebijaksanaan, dan kesulitanTantangan kunci yang diidentifikasi termasuk pelatihan dan sumber daya yang tidak memadai, pengambilan keputusan berdasarkan kebijaksanaan, dan kesulitan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS The form of protection of patients autonomy rights in health services is realized through regulations related to Informed Consent in Law Number 17 of 2023The form of protection of patients autonomy rights in health services is realized through regulations related to Informed Consent in Law Number 17 of 2023
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Rekomendasi diajukan untuk merampingkan prosedur, meningkatkan transparansi, berinvestasi dalam teknologi, memperkuat penegakan, dan mengadopsi praktikRekomendasi diajukan untuk merampingkan prosedur, meningkatkan transparansi, berinvestasi dalam teknologi, memperkuat penegakan, dan mengadopsi praktik
Useful /
UNTADUNTAD Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan studiPenelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan studi
ISI DPSISI DPS Konsep pola ruang terbuka zaman Bali Madya dalam rumah tinggal tidak hanya berfungsi sebagai elemen spasial, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbanganKonsep pola ruang terbuka zaman Bali Madya dalam rumah tinggal tidak hanya berfungsi sebagai elemen spasial, tetapi juga sebagai sarana menjaga keseimbangan
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum internasional dalam menangani pencucian uang adalah langkah penting menuju sistem keuangan yang lebihHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum internasional dalam menangani pencucian uang adalah langkah penting menuju sistem keuangan yang lebih
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS KPK, meskipun berhasil, menghadapi tantangan seperti intervensi politik, kurangnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, dan sumber daya terbatas,KPK, meskipun berhasil, menghadapi tantangan seperti intervensi politik, kurangnya koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, dan sumber daya terbatas,