UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPresiden Joko Widodo ingin mengurangi peraturan di berbagai sektor khususnya ekonomi dan investasi melalui pendekatan omnibus law (menghapus banyak peraturan dengan satu undang-undang). Namun, apakah penyederhanaan peraturan di semua sektor harus dilakukan melalui pendekatan omnibus law dan siapa saja yang diuntungkan dari omnibus law ini. Hal ini karena banyak peraturan yang dihapus, sehingga ada risiko besar yang akan dihadapi di masa depan, baik dari sektor lingkungan, kesejahteraan pekerja, sehingga ini akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal di banyak perusahaan. Dalam penulisan ini, masalahnya adalah bagaimana tinjauan omnibus law dilihat dari keadilan dan kepentingan. Kehadiran omnibus law dianggap dapat memberikan keadilan dan sejumlah manfaat. Konsep omnibus law dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dua hal; Pertama, masalah kriminalisasi pegawai pemerintah. Selama ini, banyak pegawai pemerintah takut menggunakan diskresi dalam membuat kebijakan terkait penggunaan anggaran, karena jika terbukti mengalami kerugian, mereka bisa dijerat korupsi. Kedua, omnibus law dapat digunakan di Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung iklim investasi. Dalam hal ini, omnibus law dapat menjadi solusi yang ringkas untuk peraturan yang bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal.
Omnibus law merupakan hal baru dalam bidang peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, selain sistem hukum negara kita menerapkan sistem hukum perdata serta produk peraturan pemerintah saat ini diwarisi dari sistem lama.Kehadiran omnibus law dianggap dapat memberikan keadilan dan sejumlah manfaat.Konsep omnibus law dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dua hal.Selama ini, banyak pegawai pemerintah takut menggunakan diskresi dalam membuat kebijakan terkait penggunaan anggaran, karena jika terbukti mengalami kerugian, mereka bisa dijerat korupsi.Kedua, omnibus law dapat digunakan di Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung iklim investasi.Dalam hal ini, omnibus law dapat menjadi solusi yang ringkas untuk peraturan yang bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal.
1. Bagaimana pengaruh omnibus law terhadap hak pekerja di berbagai sektor? 2. Apa dampak jangka panjang omnibus law terhadap lingkungan hidup? 3. Bagaimana penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan omnibus law untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan?.
| File size | 777.64 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Sus/2020/PN. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang NomorSus/2020/PN. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan teknik kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor
FHUKIFHUKI Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif hukum dengan analisis perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Materi hukum terdiri dari tigaMetode penelitian menggunakan pendekatan normatif hukum dengan analisis perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Materi hukum terdiri dari tiga
FHUKIFHUKI Data yang digunakan berasal dari KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,Data yang digunakan berasal dari KUHP, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,
FHUKIFHUKI Mdn ialah tidak cukup hanya mengacu pada konstruksi norma yang tercantum didalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapiMdn ialah tidak cukup hanya mengacu pada konstruksi norma yang tercantum didalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi
FHUKIFHUKI 43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan43 Tahun 2005 dan Undang‑Undang No. 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan
FHUKIFHUKI Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking inTrafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking in
UMMUMM Peraturan daerah berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi, mendorong otonomi yang lebih besar dengan memberdayakan daerahPeraturan daerah berfungsi sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan desentralisasi, mendorong otonomi yang lebih besar dengan memberdayakan daerah
UMMUMM Makalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. DiMakalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di
Useful /
UM SURABAYAUM SURABAYA The successful implementation of regional autonomy requires the government to be responsive to the needs of the people and to foster public trust throughThe successful implementation of regional autonomy requires the government to be responsive to the needs of the people and to foster public trust through
ISHAISHA Selain itu, strategi konservasi terarah, praktik penggunaan lahan berkelanjutan, dan mekanisme pemerintahan yang efektif kritis untuk mengatasi driverSelain itu, strategi konservasi terarah, praktik penggunaan lahan berkelanjutan, dan mekanisme pemerintahan yang efektif kritis untuk mengatasi driver
UMIUMI Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi berbasis Android dapat menyelesaikan permasalahan, ulasan pelanggan dapat dilihat admin melaluiKesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi berbasis Android dapat menyelesaikan permasalahan, ulasan pelanggan dapat dilihat admin melalui
UNISSULAUNISSULA This paper examines the strengths and weaknesses of the omnibus law in Indonesia, highlighting its potential to overcome conflicting laws, uniform policies,This paper examines the strengths and weaknesses of the omnibus law in Indonesia, highlighting its potential to overcome conflicting laws, uniform policies,