UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperPresiden Joko Widodo ingin mengurangi peraturan di berbagai sektor khususnya ekonomi dan investasi melalui pendekatan omnibus law (menghapus banyak peraturan dengan satu undang-undang). Namun, apakah penyederhanaan peraturan di semua sektor harus dilakukan melalui pendekatan omnibus law dan siapa saja yang diuntungkan dari omnibus law ini. Hal ini karena banyak peraturan yang dihapus, sehingga ada risiko besar yang akan dihadapi di masa depan, baik dari sektor lingkungan, kesejahteraan pekerja, sehingga ini akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja massal di banyak perusahaan. Dalam penulisan ini, masalahnya adalah bagaimana tinjauan omnibus law dilihat dari keadilan dan kepentingan. Kehadiran omnibus law dianggap dapat memberikan keadilan dan sejumlah manfaat. Konsep omnibus law dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dua hal; Pertama, masalah kriminalisasi pegawai pemerintah. Selama ini, banyak pegawai pemerintah takut menggunakan diskresi dalam membuat kebijakan terkait penggunaan anggaran, karena jika terbukti mengalami kerugian, mereka bisa dijerat korupsi. Kedua, omnibus law dapat digunakan di Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung iklim investasi. Dalam hal ini, omnibus law dapat menjadi solusi yang ringkas untuk peraturan yang bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal.
Omnibus law merupakan hal baru dalam bidang peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, selain sistem hukum negara kita menerapkan sistem hukum perdata serta produk peraturan pemerintah saat ini diwarisi dari sistem lama.Kehadiran omnibus law dianggap dapat memberikan keadilan dan sejumlah manfaat.Konsep omnibus law dapat digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dua hal.Selama ini, banyak pegawai pemerintah takut menggunakan diskresi dalam membuat kebijakan terkait penggunaan anggaran, karena jika terbukti mengalami kerugian, mereka bisa dijerat korupsi.Kedua, omnibus law dapat digunakan di Indonesia untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mendukung iklim investasi.Dalam hal ini, omnibus law dapat menjadi solusi yang ringkas untuk peraturan yang bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal.
1. Bagaimana pengaruh omnibus law terhadap hak pekerja di berbagai sektor? 2. Apa dampak jangka panjang omnibus law terhadap lingkungan hidup? 3. Bagaimana penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan omnibus law untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan?.
| File size | 777.64 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI Penggunaan metode omnibus menjadi kontroversi sejak disahkannya UU Cipta Kerja karena bersifat lintas sektoral sehingga undang-undang yang dihasilkan lewatPenggunaan metode omnibus menjadi kontroversi sejak disahkannya UU Cipta Kerja karena bersifat lintas sektoral sehingga undang-undang yang dihasilkan lewat
FHUKIFHUKI Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking inTrafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking in
UMMUMM Di Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khususDi Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khusus
UNSURIUNSURI Hak ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja yang harus dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Metode dalam penelitianHak ketenagakerjaan merupakan kewajiban perusahaan terhadap tenaga kerja yang harus dilindungi oleh negara melalui undang-undang. Metode dalam penelitian
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA 2 Tahun 2019. Keseluruhan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian melalui ex officio sejalan dengan tujuan hukum: kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.2 Tahun 2019. Keseluruhan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian melalui ex officio sejalan dengan tujuan hukum: kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis dengan basis eistemologi fikih minoritas terhadap hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. Berbeda denganTujuan dari kajian ini adalah menganalisis dengan basis eistemologi fikih minoritas terhadap hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. Berbeda dengan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Oleh karena itu, diperlukan kepedulian dan peran serta masyarakat serta tokoh-tokoh agama agar suasana politik hukum yang positif tetap terjaga karenaOleh karena itu, diperlukan kepedulian dan peran serta masyarakat serta tokoh-tokoh agama agar suasana politik hukum yang positif tetap terjaga karena
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap sistem kafāla, tidak berlaku bagi pekerja domestik asing. Oleh karenaReformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap sistem kafāla, tidak berlaku bagi pekerja domestik asing. Oleh karena
Useful /
UMMUMM Penelitian ini meneliti otoritas Pemerintah Aceh dalam mengonversi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas yang patuh syariah di bawah Qanun AcehPenelitian ini meneliti otoritas Pemerintah Aceh dalam mengonversi lembaga keuangan konvensional menjadi entitas yang patuh syariah di bawah Qanun Aceh
UMMUMM Bahan hukum primer yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan konstitusi berbagaiBahan hukum primer yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pemilihan umum dan konstitusi berbagai
ISHAISHA Namun, temuan menunjukkan adanya tantangan berupa praktik penggunaan lahan tidak berkelanjutan, kesenjangan infrastruktur, disparitas sosial‑ekonomi,Namun, temuan menunjukkan adanya tantangan berupa praktik penggunaan lahan tidak berkelanjutan, kesenjangan infrastruktur, disparitas sosial‑ekonomi,
ISHAISHA Analisis menyebutkan pola degradasi hutan, erosi lahan kritis, dan kerugian habitat di DAS yang didorong oleh faktor sosial-ekonomi, praktik penggunaanAnalisis menyebutkan pola degradasi hutan, erosi lahan kritis, dan kerugian habitat di DAS yang didorong oleh faktor sosial-ekonomi, praktik penggunaan