UM SURABAYAUM SURABAYA
THE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAWTHE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAWArtikel ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Desa. Pendekatan yang digunakan adalah sosial-legal, yang tidak hanya bersifat teksual tetapi juga melihat dampak dari keberadaan aturan tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa banyak administrator pemerintah desa tidak menerapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, terutama di desa terpencil yang sulit mengakses informasi yang tersedia.
6 Tahun 2014 diharapkan membatasi pengaruh otonomi daerah yang terlalu luas, tetapi penerapannya masih kurang optimal.Meskipun tujuan pemulihan kemerdekaan desa tercapai, indikasi kembalinya kemerdekaan desa belum jelas.Persaingan antara aktor dalam penerapan undang-undang desa masih terlihat jelas.
Bagaimana dampak penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terhadap komunitas desa terpencil? Bagaimana peran kepala desa dalam memastikan penerapan undang-undang tersebut di tingkat lokal? Apa efektivitas mekanisme pengawasan saat ini dalam memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Desa? Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang desa masih menghadapi tantangan signifikan, terutama di wilayah yang kurang terjangkau. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk mengevaluasi peran pemimpin lokal dalam memfasilitasi penerapan aturan tersebut. Selain itu, analisis terhadap mekanisme pengawasan yang ada dapat memberikan wawasan tentang cara meningkatkan kepatuhan. Penelitian lanjutan juga dapat fokus pada pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi perbedaan antara kebijakan nasional dan kondisi lokal, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap dilindungi dalam proses penerapan undang-undang.
| File size | 222.95 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
DAARULHUDADAARULHUDA Pada hukum acara adat terdapat kelembagaan yang diberi istilah umumnya pengadilan adat atau sidang adat. Penegak hukum adat adalah tokoh atau kepala adatPada hukum acara adat terdapat kelembagaan yang diberi istilah umumnya pengadilan adat atau sidang adat. Penegak hukum adat adalah tokoh atau kepala adat
UNIPASUNIPAS Penyaluran formalin dari rumah sakit kepada desa adat tidak diperkenankan oleh peraturan yang ada karena rumah sakit adalah ujung akhir dari penyaluranPenyaluran formalin dari rumah sakit kepada desa adat tidak diperkenankan oleh peraturan yang ada karena rumah sakit adalah ujung akhir dari penyaluran
RCRSRCRS Artikel ini menganalisis tema tanah pada beberapa perikop kunci—Mazmur 24:1, 37:11, 65:9–13, 85:12–13, 19:1–4, 104, 79, dan 137—dengan pendekatanArtikel ini menganalisis tema tanah pada beberapa perikop kunci—Mazmur 24:1, 37:11, 65:9–13, 85:12–13, 19:1–4, 104, 79, dan 137—dengan pendekatan
STPMATARAMSTPMATARAM Dampak positifnya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat sekitar objek wisata. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurangnyaDampak positifnya adalah meningkatkan lapangan pekerjaan dan menambah pendapatan masyarakat sekitar objek wisata. Sedangkan dampak negatifnya adalah kurangnya
OJS INDONESIAOJS INDONESIA The methods used in this research are normative and empirical juridical. Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, writtenThe methods used in this research are normative and empirical juridical. Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, written
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Peran Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Waropen adalah sebagai hakim perdamaian yang berwenang menilaiPeran Kepala Kampung Waropen Risei Sayati dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kabupaten Waropen adalah sebagai hakim perdamaian yang berwenang menilai
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Pada tahun 2023, Indonesia mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, mencerminkan nilai budaya dan menjauh dari warisan hukum kolonial. PerubahanPada tahun 2023, Indonesia mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, mencerminkan nilai budaya dan menjauh dari warisan hukum kolonial. Perubahan
UNIPASUNIPAS Penolakan warisan oleh ahli waris menimbulkan konflik hukum antara KUH Perdata dan Hukum Adat Bali karena perbedaan prinsip dasar yang mendasarinya. KUHPenolakan warisan oleh ahli waris menimbulkan konflik hukum antara KUH Perdata dan Hukum Adat Bali karena perbedaan prinsip dasar yang mendasarinya. KUH
Useful /
ALMEERAEDUCATIONALMEERAEDUCATION Siswa dengan kesiapan belajar sedang mampu memenuhi tiga indikator pemecahan masalah.merancang solusi, menerapkan rencana, dan meninjau ulang. Namun, pemahamanSiswa dengan kesiapan belajar sedang mampu memenuhi tiga indikator pemecahan masalah.merancang solusi, menerapkan rencana, dan meninjau ulang. Namun, pemahaman
UM SURABAYAUM SURABAYA 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan lain meliputi pendekatan32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan lain meliputi pendekatan
UM SURABAYAUM SURABAYA Bahkan pada tanggal 3 April 2020, kasus positif Covid 19 telah mencapai 1. 986. Metode dalam penelitian ini adalah hasil dari Literature Review, di manaBahkan pada tanggal 3 April 2020, kasus positif Covid 19 telah mencapai 1. 986. Metode dalam penelitian ini adalah hasil dari Literature Review, di mana
UNISSULAUNISSULA In the writing of the problem, the problem is: What is the potential for environmental degradation as a result of the omnibus law and its relation to theIn the writing of the problem, the problem is: What is the potential for environmental degradation as a result of the omnibus law and its relation to the