UM SURABAYAUM SURABAYA
THE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAWTHE JOURNAL OF SOCIO-LEGAL AND ISLAMIC LAWArtikel ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Desa. Pendekatan yang digunakan adalah sosial-legal, yang tidak hanya bersifat teksual tetapi juga melihat dampak dari keberadaan aturan tersebut. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa banyak administrator pemerintah desa tidak menerapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, terutama di desa terpencil yang sulit mengakses informasi yang tersedia.
6 Tahun 2014 diharapkan membatasi pengaruh otonomi daerah yang terlalu luas, tetapi penerapannya masih kurang optimal.Meskipun tujuan pemulihan kemerdekaan desa tercapai, indikasi kembalinya kemerdekaan desa belum jelas.Persaingan antara aktor dalam penerapan undang-undang desa masih terlihat jelas.
Bagaimana dampak penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 terhadap komunitas desa terpencil? Bagaimana peran kepala desa dalam memastikan penerapan undang-undang tersebut di tingkat lokal? Apa efektivitas mekanisme pengawasan saat ini dalam memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Desa? Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang desa masih menghadapi tantangan signifikan, terutama di wilayah yang kurang terjangkau. Oleh karena itu, perlu dilakukan studi lebih lanjut untuk mengevaluasi peran pemimpin lokal dalam memfasilitasi penerapan aturan tersebut. Selain itu, analisis terhadap mekanisme pengawasan yang ada dapat memberikan wawasan tentang cara meningkatkan kepatuhan. Penelitian lanjutan juga dapat fokus pada pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi perbedaan antara kebijakan nasional dan kondisi lokal, serta memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat tetap dilindungi dalam proses penerapan undang-undang.
| File size | 222.95 KB |
| Pages | 10 |
| DMCA | Report |
Related /
UNSRATUNSRAT SIMDA Keuangan didukung oleh pengendalian internal yang memadai untuk memastikan efektivitas dan efisiensi implementasi sistem yang telah dirancang. BerdasarkanSIMDA Keuangan didukung oleh pengendalian internal yang memadai untuk memastikan efektivitas dan efisiensi implementasi sistem yang telah dirancang. Berdasarkan
IUSIUS Kemudian, sangat penting untuk menyelaraskan semua regulasi teknis turunan untuk mencegah konflik dan maladaptasi yang dipicu oleh perubahan regulasi.Kemudian, sangat penting untuk menyelaraskan semua regulasi teknis turunan untuk mencegah konflik dan maladaptasi yang dipicu oleh perubahan regulasi.
DAARULHUDADAARULHUDA Penelitian ini mengungkapkan bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan kampung adat dilakukan dengan menghormati sistem nilai yang berlakuPenelitian ini mengungkapkan bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pembentukan kampung adat dilakukan dengan menghormati sistem nilai yang berlaku
UBBUBB Hasil penelitiannya adalah urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS agar keberlanjutanHasil penelitiannya adalah urgensi regulasi daerah di Provinsi Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS agar keberlanjutan
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip otonomi daerah, akuntabilitas publik, dan pengawasan yudisial. Pelaksanaan PSN efektif ketika didukungNamun, kewenangan tersebut dibatasi oleh prinsip otonomi daerah, akuntabilitas publik, dan pengawasan yudisial. Pelaksanaan PSN efektif ketika didukung
MKRIMKRI Penilaian demikian penting karena diskursus yang berkembang mengarah pada dua alternatif guna mengurai tarik-menarik hubungan pemerintah pusat–daerah:Penilaian demikian penting karena diskursus yang berkembang mengarah pada dua alternatif guna mengurai tarik-menarik hubungan pemerintah pusat–daerah:
UMMUMM Di banyak negara, pemerintah daerah diberi wewenang untuk merumuskan peraturan daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahanDi banyak negara, pemerintah daerah diberi wewenang untuk merumuskan peraturan daerah, memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengatur urusan pemerintahan
UMMUMM Perlindungan hukum terhadap suku indigenous di Asia Tenggara masih belum memadai, terutama dalam menghadapi era digital. Pemerintah lebih condong kepadaPerlindungan hukum terhadap suku indigenous di Asia Tenggara masih belum memadai, terutama dalam menghadapi era digital. Pemerintah lebih condong kepada
Useful /
UMMUMM UUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutanUUD 1945 memegang otoritas tertinggi dan tidak mudah dimodifikasi. Jika penundaan pemilihan umum hanya diatur oleh undang-undang, perubahan berkelanjutan
UMMUMM Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitanMetode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pengajuan kepailitan
UMMUMM Indonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 TahunIndonesia mengatur secara khusus persyaratan pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun
UM SURABAYAUM SURABAYA Kebijakan terkait dengan kemampuan seseorang sementara kebijaksanaan terkait dengan keputusan untuk mengizinkan tentang larangan yang telah dibuat karenaKebijakan terkait dengan kemampuan seseorang sementara kebijaksanaan terkait dengan keputusan untuk mengizinkan tentang larangan yang telah dibuat karena