UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperOmnibus law is a method or concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substance, into a large regulation that functions as a legal umbrella (umbrella act). As a consequence, regulations regarding environmental protection appear to be the main targets to be changed and simplified. Therefore, the potential for environmental neglect that develops into a criminal direction is very likely to occur because in the process of environmental degradation that is detrimental to various parties. In the writing of the problem, the problem is: What is the potential for environmental degradation as a result of the omnibus law and its relation to the crime of environmental destruction? Omnibus law is a product of the Act that can revoke or amend several existing laws that can be scattered in several regulations, then streamlined in one Act to better target the solution to a conflict between government administrators and regulations legislation with specific objectives to improve the investment climate. Eliminating AMDAL in national projects is one form of serious risk to the environment. AMDAL according to Article 24 paragraph 1 of Law No. 32 of 1999 states that AMDAL is a source of eligibility in environmental testing. The AMDAL document will include a business impact assessment, evaluation of activities in the vicinity of the affected location, input suggestions and responses from the affected communities forecasts of the magnitude of the impact, evaluation of management and environmental monitoring.
Based on historical comparisons of existing regulations in Indonesia, the omnibus law was made to renew the Agrarische Wet, Agrariche Besluit, Burgerlijk Wetboek, Koninklijk Besluit, Regering Regulations, Indische Staatsregeling which are still applied by Indonesia.The initial purpose of the omnibus law may be aimed at accommodating the common interests, but in reality this rule is not suitable for implementation in Indonesia.Omnibus law which is a common law law can cause turmoil in society.This law is also suspected to exacerbate the degradation of existing land due to the easier and more concise manner in obtaining land use permits by investors.Eliminating AMDAL in national projects is one form of serious risk to the environment.AMDAL according to Article 24 paragraph 1 of Law No.32 of 1999 states that AMDAL is a source of eligibility in environmental testing.The AMDAL document will include a business impact assessment, evaluation of activities in the vicinity of the affected location, input suggestions and responses from the affected communities forecasts of the magnitude of the impact, evaluation of management and environmental monitoring.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan:. . Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak spesifik dari penghapusan AMDAL terhadap berbagai sektor industri di Indonesia. Penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi risiko lingkungan yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang efektif. Kedua, penting untuk meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dapat ditingkatkan dalam kerangka hukum omnibus law. Penelitian ini dapat mengeksplorasi mekanisme partisipasi yang efektif dan inklusif, serta memberikan saran untuk memperkuat hak-hak masyarakat dalam melindungi lingkungan. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator keberlanjutan lingkungan yang relevan dengan konteks Indonesia, serta bagaimana indikator-indikator tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan dan evaluasi kinerja lingkungan. Dengan demikian, kebijakan lingkungan dapat dievaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan.. . Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan bahwa kebijakan omnibus law tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak lingkungan dari kebijakan ini, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan lingkungan yang terus berkembang, sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara optimal.
| File size | 765.09 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UMNUMN Namun, hubungan nonlinier antara CSR dan ROE ditemukan tidak signifikan. Periode krisis COVID-19 tidak memiliki efek yang signifikan pada hubungan nonlinierNamun, hubungan nonlinier antara CSR dan ROE ditemukan tidak signifikan. Periode krisis COVID-19 tidak memiliki efek yang signifikan pada hubungan nonlinier
JOURNAL STIAYAPPIMAKASSARJOURNAL STIAYAPPIMAKASSAR penelitian selanjutnya dapat memperluas pendekatan ini melalui validasi empiris, sementara praktisi disarankan mengintegrasikan diagnostik institusionalpenelitian selanjutnya dapat memperluas pendekatan ini melalui validasi empiris, sementara praktisi disarankan mengintegrasikan diagnostik institusional
ITSCIENCEITSCIENCE Dengan variabel intervening, uji simultan menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dan ukuran perusahaan memengaruhi kinerja keuangan melalui profitabilitas.Dengan variabel intervening, uji simultan menunjukkan bahwa pengungkapan ESG dan ukuran perusahaan memengaruhi kinerja keuangan melalui profitabilitas.
LIFESCIFILIFESCIFI Kinerja karyawan adalah elemen krusial dalam mencapai tujuan organisasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial. Kepuasan kerja mendorongKinerja karyawan adalah elemen krusial dalam mencapai tujuan organisasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis dan sosial. Kepuasan kerja mendorong
STIEPONTIANAKSTIEPONTIANAK Temuan ini menegaskan bahwa ROA dapat dijadikan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kualitas laba, karena rasio ini mampu memberikan gambaranTemuan ini menegaskan bahwa ROA dapat dijadikan sebagai salah satu indikator utama dalam menilai kualitas laba, karena rasio ini mampu memberikan gambaran
KAHURIPANKAHURIPAN Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi auditor dan perusahaan untuk meningkatkan kualitas audit dan Standar Profesional Auditor. HasilHasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi auditor dan perusahaan untuk meningkatkan kualitas audit dan Standar Profesional Auditor. Hasil
KAHURIPANKAHURIPAN Populasi dalam penelitian kuantitatif ini mencakup seluruh perusahaan sektor perbankan yang tercatat di BEI. Melalui metode pengambilan sampel acak, dipilihPopulasi dalam penelitian kuantitatif ini mencakup seluruh perusahaan sektor perbankan yang tercatat di BEI. Melalui metode pengambilan sampel acak, dipilih
UPBUPB Sistem ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan sistem serupa pada konteks organisasi lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem PendukungSistem ini dapat dijadikan referensi untuk pengembangan sistem serupa pada konteks organisasi lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pendukung
Useful /
UMNUMN Hasil kajian dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia menggambarkan faktor yang menyebabkan BUMDes mengalami stagnasi yaituHasil kajian dari Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) dan Bank Indonesia menggambarkan faktor yang menyebabkan BUMDes mengalami stagnasi yaitu
UNISSULAUNISSULA Sistem kodifikasi dan omnibus law adalah pola tertulis norma-norma yang sistematis dan terintegrasi untuk peraturan tertulis berdasarkan prinsip kedaulatanSistem kodifikasi dan omnibus law adalah pola tertulis norma-norma yang sistematis dan terintegrasi untuk peraturan tertulis berdasarkan prinsip kedaulatan
UNISSULAUNISSULA Namun, sebutkan dua Undang-Undang dalam pidato resmi Presiden dapat dianggap hanya sebagai contoh atau sebagai proyek percontohan. Masalah dalam makalahNamun, sebutkan dua Undang-Undang dalam pidato resmi Presiden dapat dianggap hanya sebagai contoh atau sebagai proyek percontohan. Masalah dalam makalah
UNISSULAUNISSULA Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, konsep Omnibus Law belum termasuk sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi peraturan di IndonesiaDalam hierarki perundang-undangan Indonesia, konsep Omnibus Law belum termasuk sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi peraturan di Indonesia