UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperOmnibus law is a method or concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substance, into a large regulation that functions as a legal umbrella (umbrella act). As a consequence, regulations regarding environmental protection appear to be the main targets to be changed and simplified. Therefore, the potential for environmental neglect that develops into a criminal direction is very likely to occur because in the process of environmental degradation that is detrimental to various parties. In the writing of the problem, the problem is: What is the potential for environmental degradation as a result of the omnibus law and its relation to the crime of environmental destruction? Omnibus law is a product of the Act that can revoke or amend several existing laws that can be scattered in several regulations, then streamlined in one Act to better target the solution to a conflict between government administrators and regulations legislation with specific objectives to improve the investment climate. Eliminating AMDAL in national projects is one form of serious risk to the environment. AMDAL according to Article 24 paragraph 1 of Law No. 32 of 1999 states that AMDAL is a source of eligibility in environmental testing. The AMDAL document will include a business impact assessment, evaluation of activities in the vicinity of the affected location, input suggestions and responses from the affected communities forecasts of the magnitude of the impact, evaluation of management and environmental monitoring.
Based on historical comparisons of existing regulations in Indonesia, the omnibus law was made to renew the Agrarische Wet, Agrariche Besluit, Burgerlijk Wetboek, Koninklijk Besluit, Regering Regulations, Indische Staatsregeling which are still applied by Indonesia.The initial purpose of the omnibus law may be aimed at accommodating the common interests, but in reality this rule is not suitable for implementation in Indonesia.Omnibus law which is a common law law can cause turmoil in society.This law is also suspected to exacerbate the degradation of existing land due to the easier and more concise manner in obtaining land use permits by investors.Eliminating AMDAL in national projects is one form of serious risk to the environment.AMDAL according to Article 24 paragraph 1 of Law No.32 of 1999 states that AMDAL is a source of eligibility in environmental testing.The AMDAL document will include a business impact assessment, evaluation of activities in the vicinity of the affected location, input suggestions and responses from the affected communities forecasts of the magnitude of the impact, evaluation of management and environmental monitoring.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan:. . Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak spesifik dari penghapusan AMDAL terhadap berbagai sektor industri di Indonesia. Penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi risiko lingkungan yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang efektif. Kedua, penting untuk meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dapat ditingkatkan dalam kerangka hukum omnibus law. Penelitian ini dapat mengeksplorasi mekanisme partisipasi yang efektif dan inklusif, serta memberikan saran untuk memperkuat hak-hak masyarakat dalam melindungi lingkungan. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator keberlanjutan lingkungan yang relevan dengan konteks Indonesia, serta bagaimana indikator-indikator tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan dan evaluasi kinerja lingkungan. Dengan demikian, kebijakan lingkungan dapat dievaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan.. . Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan bahwa kebijakan omnibus law tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak lingkungan dari kebijakan ini, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan lingkungan yang terus berkembang, sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara optimal.
| File size | 765.09 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
UPDMUPDM Temuan ini menegaskan pentingnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan kinerja operasional yang baik untuk meningkatkan kepercayaan investorTemuan ini menegaskan pentingnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan kinerja operasional yang baik untuk meningkatkan kepercayaan investor
UMJAMBIUMJAMBI Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh rasio likuiditas (current ratio), rasio solvabilitas (debt to total asset), dan rasio profitabilitasPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh rasio likuiditas (current ratio), rasio solvabilitas (debt to total asset), dan rasio profitabilitas
OJS INDONESIAOJS INDONESIA Hasil penelitian membuktikan bahwa Perputaran Piutang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek IndonesiaHasil penelitian membuktikan bahwa Perputaran Piutang berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
UINMADURAUINMADURA Karena pada dasarnya komunikasi dibutuhkan pada kegiatan yang ada, sehingga dengan adanya komunikasi yang baik maka dapat memacu para karyawan untuk dapatKarena pada dasarnya komunikasi dibutuhkan pada kegiatan yang ada, sehingga dengan adanya komunikasi yang baik maka dapat memacu para karyawan untuk dapat
UNISSULAUNISSULA In addition, Islam also has the principle of International Relations that regulates relations between nations in other countries both Muslim and non-Muslim.In addition, Islam also has the principle of International Relations that regulates relations between nations in other countries both Muslim and non-Muslim.
UNTAG SMDUNTAG SMD Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kepercayaan karyawan melalui komunikasi yang efektif dan transparansi dalam pengambilan keputusan untukOleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan kepercayaan karyawan melalui komunikasi yang efektif dan transparansi dalam pengambilan keputusan untuk
UNTAG SMDUNTAG SMD Artinya hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini yakni variabel stress kerja (X1), beban kerja (X2) dan kepuasan kerja (Y)Artinya hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini yakni variabel stress kerja (X1), beban kerja (X2) dan kepuasan kerja (Y)
UNTAG SMDUNTAG SMD Penelitian mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti fokus perusahaan pada kualitas layanan dan minimnya interaksi antara pimpinan dan bawahan,Penelitian mengindikasikan bahwa faktor-faktor lain, seperti fokus perusahaan pada kualitas layanan dan minimnya interaksi antara pimpinan dan bawahan,
Useful /
UPDMUPDM Meskipun pencatatan digital membantu pelaku usaha dalam mengelola transaksi harian, sebagian besar UMKM belum menyusun laporan keuangan secara formal sesuaiMeskipun pencatatan digital membantu pelaku usaha dalam mengelola transaksi harian, sebagian besar UMKM belum menyusun laporan keuangan secara formal sesuai
UM SURABAYAUM SURABAYA Penentuan Lockdown atau semi-lockdown yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disebabkan oleh meningkatnya penyebaran penyakit Covid-19 dengan meningkatnyaPenentuan Lockdown atau semi-lockdown yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disebabkan oleh meningkatnya penyebaran penyakit Covid-19 dengan meningkatnya
UNISSULAUNISSULA Dalam penelitian ini, masalah utama adalah bagaimana Omnibus Law dilihat dari perspektif hukum progresif di Indonesia. Undang-undang omnibus adalah produkDalam penelitian ini, masalah utama adalah bagaimana Omnibus Law dilihat dari perspektif hukum progresif di Indonesia. Undang-undang omnibus adalah produk
UNISSULAUNISSULA Sistem kodifikasi dan omnibus law merupakan pola tertulis norma-norma yang sistematis dan terintegrasi untuk peraturan tertulis berdasarkan prinsip kedaulatanSistem kodifikasi dan omnibus law merupakan pola tertulis norma-norma yang sistematis dan terintegrasi untuk peraturan tertulis berdasarkan prinsip kedaulatan