UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperOmnibus law is a method or concept of making regulations that combines several rules with different regulatory substance, into a large regulation that functions as a legal umbrella (umbrella act). As a consequence, regulations regarding environmental protection appear to be the main targets to be changed and simplified. Therefore, the potential for environmental neglect that develops into a criminal direction is very likely to occur because in the process of environmental degradation that is detrimental to various parties. In the writing of the problem, the problem is: What is the potential for environmental degradation as a result of the omnibus law and its relation to the crime of environmental destruction? Omnibus law is a product of the Act that can revoke or amend several existing laws that can be scattered in several regulations, then streamlined in one Act to better target the solution to a conflict between government administrators and regulations legislation with specific objectives to improve the investment climate. Eliminating AMDAL in national projects is one form of serious risk to the environment. AMDAL according to Article 24 paragraph 1 of Law No. 32 of 1999 states that AMDAL is a source of eligibility in environmental testing. The AMDAL document will include a business impact assessment, evaluation of activities in the vicinity of the affected location, input suggestions and responses from the affected communities forecasts of the magnitude of the impact, evaluation of management and environmental monitoring.
Based on historical comparisons of existing regulations in Indonesia, the omnibus law was made to renew the Agrarische Wet, Agrariche Besluit, Burgerlijk Wetboek, Koninklijk Besluit, Regering Regulations, Indische Staatsregeling which are still applied by Indonesia.The initial purpose of the omnibus law may be aimed at accommodating the common interests, but in reality this rule is not suitable for implementation in Indonesia.Omnibus law which is a common law law can cause turmoil in society.This law is also suspected to exacerbate the degradation of existing land due to the easier and more concise manner in obtaining land use permits by investors.Eliminating AMDAL in national projects is one form of serious risk to the environment.AMDAL according to Article 24 paragraph 1 of Law No.32 of 1999 states that AMDAL is a source of eligibility in environmental testing.The AMDAL document will include a business impact assessment, evaluation of activities in the vicinity of the affected location, input suggestions and responses from the affected communities forecasts of the magnitude of the impact, evaluation of management and environmental monitoring.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, keterbatasan, dan juga bagian saran penelitian lanjutan, berikut adalah beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan:. . Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak spesifik dari penghapusan AMDAL terhadap berbagai sektor industri di Indonesia. Penelitian ini dapat mengidentifikasi potensi risiko lingkungan yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk mitigasi risiko yang efektif. Kedua, penting untuk meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dapat ditingkatkan dalam kerangka hukum omnibus law. Penelitian ini dapat mengeksplorasi mekanisme partisipasi yang efektif dan inklusif, serta memberikan saran untuk memperkuat hak-hak masyarakat dalam melindungi lingkungan. Ketiga, penelitian dapat difokuskan pada pengembangan indikator-indikator keberlanjutan lingkungan yang relevan dengan konteks Indonesia, serta bagaimana indikator-indikator tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan dan evaluasi kinerja lingkungan. Dengan demikian, kebijakan lingkungan dapat dievaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan.. . Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memastikan bahwa kebijakan omnibus law tidak mengorbankan kelestarian lingkungan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak lingkungan dari kebijakan ini, kita dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan lingkungan yang terus berkembang, sehingga Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara optimal.
| File size | 765.09 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian atau luka berat. Namun,Dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian atau luka berat. Namun,
DINASTIREVDINASTIREV Hasil penelitian menunjukkan bahwa Intelijen Keimigrasian berwenang untuk melakukan penyelidikan dahn pengamanan keimigrasian yang dilaksanakan oleh SubseksiHasil penelitian menunjukkan bahwa Intelijen Keimigrasian berwenang untuk melakukan penyelidikan dahn pengamanan keimigrasian yang dilaksanakan oleh Subseksi
DINASTIREVDINASTIREV Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di SDN 14 Teluk Pandan di Desa Sukajaya LempasingData dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi PIP di SDN 14 Teluk Pandan di Desa Sukajaya Lempasing
DINASTIREVDINASTIREV Dalam praktiknya, implementasi jaminan kesehatan di Indonesia dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu melalui asuransi kesehatan pemerintah yangDalam praktiknya, implementasi jaminan kesehatan di Indonesia dilaksanakan melalui dua mekanisme utama, yaitu melalui asuransi kesehatan pemerintah yang
DINASTIREVDINASTIREV Keputusan ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan formalisme hukum dan perlindungan hak konstitusional, serta inkonsistensi putusan antar hakim.Keputusan ini mencerminkan ketegangan antara pendekatan formalisme hukum dan perlindungan hak konstitusional, serta inkonsistensi putusan antar hakim.
DINASTIREVDINASTIREV Kajian mengenai investasi dalam perspektif teori ekonomi neoklasik menyoroti sejumlah gagasan penting yang berkaitan dengan pembangunan dan transformasiKajian mengenai investasi dalam perspektif teori ekonomi neoklasik menyoroti sejumlah gagasan penting yang berkaitan dengan pembangunan dan transformasi
DINASTIREVDINASTIREV Lebih lanjut dalam Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase secara tegas dan jelas meniadakan hak para pihak yang sudah menyepakati dan memilih penyelesaian arbitraseLebih lanjut dalam Pasal 3 dan 11 UU Arbitrase secara tegas dan jelas meniadakan hak para pihak yang sudah menyepakati dan memilih penyelesaian arbitrase
DINASTIREVDINASTIREV 110/2016, terbukti melalui proses musdus dan musrenbangdes dalam penyusunan Raperdes hingga Perdes, serta menunjukkan peran substantif dalam menjembatani110/2016, terbukti melalui proses musdus dan musrenbangdes dalam penyusunan Raperdes hingga Perdes, serta menunjukkan peran substantif dalam menjembatani
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Dengan demikian, kerangka hukum yang ada cukup memadai, namun menuntut harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta budaya kepatuhan agar inovasiDengan demikian, kerangka hukum yang ada cukup memadai, namun menuntut harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta budaya kepatuhan agar inovasi
DINASTIREVDINASTIREV Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang berpotensi menciptakan siklus kekerasan (cycle of abuse) lintas generasi. Sistem hukumKekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang berpotensi menciptakan siklus kekerasan (cycle of abuse) lintas generasi. Sistem hukum
UM SURABAYAUM SURABAYA Pembentukan peraturan daerah yang baik harus didasarkan pada prinsip pembentukan peraturan hukum yang tidak terkait dengan peraturan yang lebih tinggi.Pembentukan peraturan daerah yang baik harus didasarkan pada prinsip pembentukan peraturan hukum yang tidak terkait dengan peraturan yang lebih tinggi.
UNISSULAUNISSULA Dalam penulisan ini, masalahnya adalah bagaimana tinjauan omnibus law dilihat dari keadilan dan kepentingan. Kehadiran omnibus law dianggap dapat memberikanDalam penulisan ini, masalahnya adalah bagaimana tinjauan omnibus law dilihat dari keadilan dan kepentingan. Kehadiran omnibus law dianggap dapat memberikan