UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUndang-undang omnibus merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan dengan substansi regulasi berbeda menjadi satu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Fenomena terkait undang-undang dan peraturan yang saat ini muncul dan menimbulkan debat, khususnya ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta Ketenagakerjaan ke DPR, muncul debat yang tidak tanpa alasan karena RUU tersebut dibentuk melalui Omnibus Law. Tidak hanya itu, dari 50 RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, empat di antaranya merupakan omnibus law. Dalam penelitian ini, masalah utama adalah bagaimana Omnibus Law dilihat dari perspektif hukum progresif di Indonesia.
Undang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, lalu disederhanakan dalam satu undang-undang untuk menargetkan solusi konflik antara administrator pemerintah dan regulasi perundang-undangan dengan tujuan khusus meningkatkan iklim investasi serta sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembuat kebijakan.Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, konsep Omnibus Law belum termasuk sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi peraturan di Indonesia terus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak implementasi Omnibus Law terhadap hak pekerja di Indonesia, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan. Selain itu, perlu dilakukan studi perbandingan antara sistem Omnibus Law di Indonesia dengan negara lain untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan investasi. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi potensi konflik antara Omnibus Law dan prinsip-prinsip Pancasila, serta bagaimana harmonisasi hukum dapat dijaga tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar bangsa.
| File size | 770.75 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Ironisnya, perempuan—khususnya istri—paling sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasiIronisnya, perempuan—khususnya istri—paling sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasi
FHUKIFHUKI 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai LJKK, mengalami beberapa perubahan
UMMUMM Di Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khususDi Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khusus
MKRIMKRI Strategi yang diusulkan adalah memperkenalkan ketentuan yang mewajibkan penggunaan model Fast-Track Legislation. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepatStrategi yang diusulkan adalah memperkenalkan ketentuan yang mewajibkan penggunaan model Fast-Track Legislation. Pendekatan ini bertujuan untuk mempercepat
UBBGUBBG Untuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis sebagai metode dan kerangka kerja Leeuwen mengenaiUntuk mencapai tujuannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis wacana kritis sebagai metode dan kerangka kerja Leeuwen mengenai
UNISSULAUNISSULA Salah satu undang-undang yang dimasukkan dalam omnibus law adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja akanSalah satu undang-undang yang dimasukkan dalam omnibus law adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja akan
UNISSULAUNISSULA Dalam hierarki/perurutan hukum dan peraturan di Indonesia, konsep undang-undang omnibus belum dianggap sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasiDalam hierarki/perurutan hukum dan peraturan di Indonesia, konsep undang-undang omnibus belum dianggap sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi
UNISSULAUNISSULA Dalam draf RUU Omnibus Law terdapat artikel yang tidak berpihak pada isu lingkungan, sosial dan budaya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLHDalam draf RUU Omnibus Law terdapat artikel yang tidak berpihak pada isu lingkungan, sosial dan budaya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang UUPPLH
Useful /
UMMUMM Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.
UMMUMM Tantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhiTantangan ini menunjukkan perlunya pemeriksaan menyeluruh tentang bagaimana distribusi otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah memengaruhi
UNISSULAUNISSULA Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa manifestasi nilai-nilai Pancasila terhadap penerapan omnibus law yang menjadi landasan fundamentalPenelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisa manifestasi nilai-nilai Pancasila terhadap penerapan omnibus law yang menjadi landasan fundamental
UNISSULAUNISSULA Selanjutnya, dalam pengawasan yang mengikat, sebuah lembaga perwakilan dikatakan memiliki fungsi pengawasan yang baik jika lembaga perwakilan tersebutSelanjutnya, dalam pengawasan yang mengikat, sebuah lembaga perwakilan dikatakan memiliki fungsi pengawasan yang baik jika lembaga perwakilan tersebut