UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUndang-undang omnibus merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan dengan substansi regulasi berbeda menjadi satu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Fenomena terkait undang-undang dan peraturan yang saat ini muncul dan menimbulkan debat, khususnya ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta Ketenagakerjaan ke DPR, muncul debat yang tidak tanpa alasan karena RUU tersebut dibentuk melalui Omnibus Law. Tidak hanya itu, dari 50 RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, empat di antaranya merupakan omnibus law. Dalam penelitian ini, masalah utama adalah bagaimana Omnibus Law dilihat dari perspektif hukum progresif di Indonesia.
Undang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, lalu disederhanakan dalam satu undang-undang untuk menargetkan solusi konflik antara administrator pemerintah dan regulasi perundang-undangan dengan tujuan khusus meningkatkan iklim investasi serta sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembuat kebijakan.Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, konsep Omnibus Law belum termasuk sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi peraturan di Indonesia terus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak implementasi Omnibus Law terhadap hak pekerja di Indonesia, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan. Selain itu, perlu dilakukan studi perbandingan antara sistem Omnibus Law di Indonesia dengan negara lain untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan investasi. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi potensi konflik antara Omnibus Law dan prinsip-prinsip Pancasila, serta bagaimana harmonisasi hukum dapat dijaga tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar bangsa.
| File size | 770.75 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UNUBLITARUNUBLITAR In the context of Indonesias ongoing educational reform, this study aims to analyze the implementation needs of the Sekolah Penggerak program in fosteringIn the context of Indonesias ongoing educational reform, this study aims to analyze the implementation needs of the Sekolah Penggerak program in fostering
IMWIIMWI Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, investasi, ekspor, impor, ULN, dan inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, investasi, ekspor, impor, ULN, dan inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB.
IBIK57IBIK57 Kegiatan public relation merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya pandemi Covid-19, termasukKegiatan public relation merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya pandemi Covid-19, termasuk
FHUKIFHUKI Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if the actions of narcoticsMdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves are subject to imprisonment. However, if the actions of narcotics
FHUKIFHUKI 40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan bahwa perubahan tersebut memenuhi ketentuan40 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif serta data primer dan sekunder, studi menemukan bahwa perubahan tersebut memenuhi ketentuan
RESCOLLACOMMRESCOLLACOMM Data were collected through direct observation, in-depth interviews with six class teachers and one principal, and analysis of learning documentation.Data were collected through direct observation, in-depth interviews with six class teachers and one principal, and analysis of learning documentation.
UMMUMM Otoritas pemerintah daerah untuk menetapkan peraturannya sendiri mencerminkan tingkat kemandirian yang signifikan dalam mengelola pemerintahan lokal. Namun,Otoritas pemerintah daerah untuk menetapkan peraturannya sendiri mencerminkan tingkat kemandirian yang signifikan dalam mengelola pemerintahan lokal. Namun,
UMMUMM Untuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketaUntuk meningkatkan kepastian hukum dan kerukunan, Indonesia dapat mempertimbangkan adaptasi pendekatan Jerman, mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa
Useful /
IMWIIMWI Kepuasan kerja yang diperoleh dari kompensasi yang adil dan kepemimpinan yang mendukung memperkuat hubungan keduanya, menciptakan rasa percaya, nilai,Kepuasan kerja yang diperoleh dari kompensasi yang adil dan kepemimpinan yang mendukung memperkuat hubungan keduanya, menciptakan rasa percaya, nilai,
IMWIIMWI Sampel terdiri dari 35 dana pensiun terdaftar pada OJK selama lima tahun (2020–2024) dengan total 175 observasi. Model Random Effect dipilih sebagaiSampel terdiri dari 35 dana pensiun terdaftar pada OJK selama lima tahun (2020–2024) dengan total 175 observasi. Model Random Effect dipilih sebagai
UMMUMM Mahkamah Konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukumMahkamah Konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap hukum
UMMUMM Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.Analisis menunjukkan bahwa di negara-negara yang diteliti, penundaan pemilihan umum dapat terjadi dalam keadaan darurat atau ketika negara dalam bahaya.