UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUndang-undang omnibus merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan dengan substansi regulasi berbeda menjadi satu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Fenomena terkait undang-undang dan peraturan yang saat ini muncul dan menimbulkan debat, khususnya ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta Ketenagakerjaan ke DPR, muncul debat yang tidak tanpa alasan karena RUU tersebut dibentuk melalui Omnibus Law. Tidak hanya itu, dari 50 RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, empat di antaranya merupakan omnibus law. Dalam penelitian ini, masalah utama adalah bagaimana Omnibus Law dilihat dari perspektif hukum progresif di Indonesia.
Undang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, lalu disederhanakan dalam satu undang-undang untuk menargetkan solusi konflik antara administrator pemerintah dan regulasi perundang-undangan dengan tujuan khusus meningkatkan iklim investasi serta sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembuat kebijakan.Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, konsep Omnibus Law belum termasuk sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi peraturan di Indonesia terus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak implementasi Omnibus Law terhadap hak pekerja di Indonesia, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan. Selain itu, perlu dilakukan studi perbandingan antara sistem Omnibus Law di Indonesia dengan negara lain untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan investasi. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi potensi konflik antara Omnibus Law dan prinsip-prinsip Pancasila, serta bagaimana harmonisasi hukum dapat dijaga tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar bangsa.
| File size | 770.75 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
DINASTIREVDINASTIREV Oleh karena itu, setiap dokter wajib menjalankan prosedur informed consent sebagai bagian dari standar profesi dan kode etik kedokteran, agar tidak berujungOleh karena itu, setiap dokter wajib menjalankan prosedur informed consent sebagai bagian dari standar profesi dan kode etik kedokteran, agar tidak berujung
DINASTIREVDINASTIREV Tugas dan fungsi Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang merupakan wewenang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, khususnyaTugas dan fungsi Pengamanan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang merupakan wewenang Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, khususnya
DINASTIREVDINASTIREV Edward III, yang terdiri dari empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara,Edward III, yang terdiri dari empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara,
DINASTIREVDINASTIREV Berpijak pada kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan yang meliputi sinergi kelembagaan, pembaruan kebijakan pengawasan, peningkatan literasiBerpijak pada kondisi tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan yang meliputi sinergi kelembagaan, pembaruan kebijakan pengawasan, peningkatan literasi
DINASTIREVDINASTIREV Studi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilanStudi ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, menelaah norma KUHAP, Putusan MK, dan doktrin ahli guna menilai peran praperadilan
DINASTIREVDINASTIREV Kedua bentuk modal tersebut berkontribusi dalam mempercepat transformasi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana regulasi diKedua bentuk modal tersebut berkontribusi dalam mempercepat transformasi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana regulasi di
DINASTIREVDINASTIREV 2) Kepastian hukum akta kompromis menurut Pasal 9 UU Arbitrase mengandung makna, bahwa ketika para pihak yang bersengketa menyepakati dan menuangkan secara2) Kepastian hukum akta kompromis menurut Pasal 9 UU Arbitrase mengandung makna, bahwa ketika para pihak yang bersengketa menyepakati dan menuangkan secara
DINASTIREVDINASTIREV Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan partisipatif, diperlukan lembaga representatif seperti BPD. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BPDUntuk mewujudkan tata kelola yang baik dan partisipatif, diperlukan lembaga representatif seperti BPD. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BPD
Useful /
DINASTIREVDINASTIREV Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan analisis kasus pencemaran limbah medisMetode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan analisis kasus pencemaran limbah medis
DINASTIREVDINASTIREV Penelitian ini mengevaluasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik pengambilalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur,Penelitian ini mengevaluasi perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik pengambilalihan objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur,
DINASTIREVDINASTIREV Sistem hukum yang ada saat ini terbukti masih memiliki celah karena terlalu fokus pada penghukuman dan belum optimal dalam aspek pemulihan korban melaluiSistem hukum yang ada saat ini terbukti masih memiliki celah karena terlalu fokus pada penghukuman dan belum optimal dalam aspek pemulihan korban melalui
UNISSULAUNISSULA Kesimpulan dan diskusi di atas dapat ditarik sebagai berikut. Konsep Omnibus Law belum dimasukkan sebagai salah satu prinsip dalam sumber hukum, namunKesimpulan dan diskusi di atas dapat ditarik sebagai berikut. Konsep Omnibus Law belum dimasukkan sebagai salah satu prinsip dalam sumber hukum, namun