UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUndang-undang omnibus merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan dengan substansi regulasi berbeda menjadi satu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Fenomena terkait undang-undang dan peraturan yang saat ini muncul dan menimbulkan debat, khususnya ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta Ketenagakerjaan ke DPR, muncul debat yang tidak tanpa alasan karena RUU tersebut dibentuk melalui Omnibus Law. Tidak hanya itu, dari 50 RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, empat di antaranya merupakan omnibus law. Dalam penelitian ini, masalah utama adalah bagaimana Omnibus Law dilihat dari perspektif hukum progresif di Indonesia.
Undang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, lalu disederhanakan dalam satu undang-undang untuk menargetkan solusi konflik antara administrator pemerintah dan regulasi perundang-undangan dengan tujuan khusus meningkatkan iklim investasi serta sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembuat kebijakan.Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, konsep Omnibus Law belum termasuk sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi peraturan di Indonesia terus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak implementasi Omnibus Law terhadap hak pekerja di Indonesia, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan. Selain itu, perlu dilakukan studi perbandingan antara sistem Omnibus Law di Indonesia dengan negara lain untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan investasi. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi potensi konflik antara Omnibus Law dan prinsip-prinsip Pancasila, serta bagaimana harmonisasi hukum dapat dijaga tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar bangsa.
| File size | 770.75 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UMBPUMBP Kemudian setelah sistem dioperasikan dan dilakukan penilaian menggunakan 10 indikator diperoleh nilai 33 dari total maksimal 40, dengan kata lain 82,5%Kemudian setelah sistem dioperasikan dan dilakukan penilaian menggunakan 10 indikator diperoleh nilai 33 dari total maksimal 40, dengan kata lain 82,5%
UM SURABAYAUM SURABAYA Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi LAZNAS Dewan Dakwah Bali dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah, serta mengidentifikasi peningkatanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi LAZNAS Dewan Dakwah Bali dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah, serta mengidentifikasi peningkatan
UM SURABAYAUM SURABAYA Dari penelitian ini disimpulkan bahwa pariwisata halal memiliki potensi besar untuk memajukan ekonomi secara berkelanjutan. Strategi pengembangan pariwisataDari penelitian ini disimpulkan bahwa pariwisata halal memiliki potensi besar untuk memajukan ekonomi secara berkelanjutan. Strategi pengembangan pariwisata
UM SURABAYAUM SURABAYA Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pencarian sertifikasi halal sangat kaku dan tidak praktis. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 TahunDari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pencarian sertifikasi halal sangat kaku dan tidak praktis. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
UM SURABAYAUM SURABAYA Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur, penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam dan praktik kontemporer dalam keuangan Islam.Menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literatur, penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam dan praktik kontemporer dalam keuangan Islam.
UM SURABAYAUM SURABAYA Dengan metode penelitian hukum kualitatif, studi ini menganalisis putusan pengadilan dan literatur hukum relevan untuk menemukan pola dan justifikasi dalamDengan metode penelitian hukum kualitatif, studi ini menganalisis putusan pengadilan dan literatur hukum relevan untuk menemukan pola dan justifikasi dalam
UM SURABAYAUM SURABAYA Analisis hukum ekonomi syariah terhadap kehalalan produk makanan yang dijual secara online atau offline tanpa sertifikat halal MUI dikategorikan sebagaiAnalisis hukum ekonomi syariah terhadap kehalalan produk makanan yang dijual secara online atau offline tanpa sertifikat halal MUI dikategorikan sebagai
UBTUBT Aspek pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa pasar yang dibentuk oleh Griya Shanum adalah pasar trandisional dan pasar modern sehingga berdasarkan analisisAspek pasar dan pemasaran menunjukkan bahwa pasar yang dibentuk oleh Griya Shanum adalah pasar trandisional dan pasar modern sehingga berdasarkan analisis
Useful /
HUSADA KARYAJAYAHUSADA KARYAJAYA Penerapan edukasi diet seimbang ini dapat menjadi intervensi keperawatan yang penting dalam pengelolaan diabetes mellitus untuk meningkatkan kualitas hidupPenerapan edukasi diet seimbang ini dapat menjadi intervensi keperawatan yang penting dalam pengelolaan diabetes mellitus untuk meningkatkan kualitas hidup
HUSADA KARYAJAYAHUSADA KARYAJAYA Metodologi Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode rancangan One Group Pretest and posttest, dengan desain penelitian deskriptif kuantitatif, tempatMetodologi Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode rancangan One Group Pretest and posttest, dengan desain penelitian deskriptif kuantitatif, tempat
UM SURABAYAUM SURABAYA Dalam Islam, qardh sah jika pihak-pihak memenuhi syarat dan rukun. Jika salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi, kontrak qardh menjadi tidak sah. BerdasarkanDalam Islam, qardh sah jika pihak-pihak memenuhi syarat dan rukun. Jika salah satu syarat dan rukun tidak terpenuhi, kontrak qardh menjadi tidak sah. Berdasarkan
UM SURABAYAUM SURABAYA Problematika seperti pembiayaan kurang lancar sering terjadi, dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Lembaga keuangan syariah perlu memperhatikan nilaiProblematika seperti pembiayaan kurang lancar sering terjadi, dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Lembaga keuangan syariah perlu memperhatikan nilai