UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUndang-undang omnibus merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan dengan substansi regulasi berbeda menjadi satu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Fenomena terkait undang-undang dan peraturan yang saat ini muncul dan menimbulkan debat, khususnya ketika pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta Ketenagakerjaan ke DPR, muncul debat yang tidak tanpa alasan karena RUU tersebut dibentuk melalui Omnibus Law. Tidak hanya itu, dari 50 RUU yang termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020, empat di antaranya merupakan omnibus law. Dalam penelitian ini, masalah utama adalah bagaimana Omnibus Law dilihat dari perspektif hukum progresif di Indonesia.
Undang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, lalu disederhanakan dalam satu undang-undang untuk menargetkan solusi konflik antara administrator pemerintah dan regulasi perundang-undangan dengan tujuan khusus meningkatkan iklim investasi serta sebagai jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi pembuat kebijakan.Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, konsep Omnibus Law belum termasuk sebagai prinsip dalam sumber hukum, tetapi harmonisasi peraturan di Indonesia terus dilakukan untuk meminimalkan konflik peraturan.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada dampak implementasi Omnibus Law terhadap hak pekerja di Indonesia, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan. Selain itu, perlu dilakukan studi perbandingan antara sistem Omnibus Law di Indonesia dengan negara lain untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam meningkatkan investasi. Terakhir, penelitian juga dapat mengeksplorasi potensi konflik antara Omnibus Law dan prinsip-prinsip Pancasila, serta bagaimana harmonisasi hukum dapat dijaga tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar bangsa.
| File size | 770.75 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
MKRIMKRI 6 Tahun 2023) yang tidak tematik sehingga tidak mudah dipahami publik. Kebaruan artikel ini adalah gagasan bahwa penerapan metode omnibus juga harus disertai6 Tahun 2023) yang tidak tematik sehingga tidak mudah dipahami publik. Kebaruan artikel ini adalah gagasan bahwa penerapan metode omnibus juga harus disertai
UMMUMM Makalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. DiMakalah ini membahas mekanisme perizinan pendirian rumah ibadah. Dalam praktik, mekanisme perizinan di kedua negara menunjukkan perbedaan signifikan. Di
MKRIMKRI Namun, mengikuti melalui legislasi memerlukan strategi khusus untuk mengatasi proses yang panjang dalam mengubah undang-undang sebagai respons terhadapNamun, mengikuti melalui legislasi memerlukan strategi khusus untuk mengatasi proses yang panjang dalam mengubah undang-undang sebagai respons terhadap
UM SURABAYAUM SURABAYA Artikel ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Desa. Pendekatan yang digunakanArtikel ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Desa. Pendekatan yang digunakan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Muhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal yang melibatkan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), forum dekan fakultas hukum dan ketuaMuhammadiyah membentuk organisasi formal atau non-formal yang melibatkan Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), forum dekan fakultas hukum dan ketua
UNISSULAUNISSULA Karena dia mengatasi kebijakan yang rumit, tetapi di mata masyarakat, terutama orang-orang yang terkena dampak, sebenarnya menilai dengan hilangnya aturanKarena dia mengatasi kebijakan yang rumit, tetapi di mata masyarakat, terutama orang-orang yang terkena dampak, sebenarnya menilai dengan hilangnya aturan
UNISSULAUNISSULA Undang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, laluUndang-undang omnibus adalah produk undang-undang yang dapat membatalkan atau mengubah beberapa undang-undang yang tersebar dalam beberapa peraturan, lalu
UNISSULAUNISSULA Negara yang menjunjung tinggi hukum harus didasarkan pada hukum yang stabil, kuat, dan memberikan rasa keadilan. Hukum dibuat oleh negara bukan hanya sebagaiNegara yang menjunjung tinggi hukum harus didasarkan pada hukum yang stabil, kuat, dan memberikan rasa keadilan. Hukum dibuat oleh negara bukan hanya sebagai
Useful /
UNISSULAUNISSULA Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif untuk mengeksplorasi aplikasi aturan atau norma dalam hukum positif. Tujuan penelitianPenelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif untuk mengeksplorasi aplikasi aturan atau norma dalam hukum positif. Tujuan penelitian
UNISSULAUNISSULA Di masa depan, kewenangan Presiden harus diatur secara eksplisit dalam konstitusi atau undang-undang agar implementasinya mudah dikontrol. DPR harus aktifDi masa depan, kewenangan Presiden harus diatur secara eksplisit dalam konstitusi atau undang-undang agar implementasinya mudah dikontrol. DPR harus aktif
UNISSULAUNISSULA Omnibus law adalah produk Undang-Undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada dan tersebar di beberapa peraturan, kemudianOmnibus law adalah produk Undang-Undang yang dapat mencabut atau mengubah beberapa undang-undang yang ada dan tersebar di beberapa peraturan, kemudian
UNISSULAUNISSULA In the writing of the problem, the problem is: What is the potential for environmental degradation as a result of the omnibus law and its relation to theIn the writing of the problem, the problem is: What is the potential for environmental degradation as a result of the omnibus law and its relation to the