UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperArtikel ini membahas tentang Omnibus Law yang diharapkan dapat mempermudah aturan regulasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Omnibus Law akan mempermudah pembatasan regulasi. Pemerintah percaya bahwa Omnibus Law akan meningkatkan ekosistem investasi dan kompetitivitas sehingga memperkuat perekonomian nasional. Namun, masalah utama adalah bagaimana Omnibus Law dalam penerapan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif untuk mengeksplorasi aplikasi aturan atau norma dalam hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan situasi yang terjadi secara sistematis dan fakta dengan tujuan untuk menggambarkan dan menyelesaikan masalah yang sedang diteliti, yaitu Omnibus Law dalam reformasi hukum pidana.
Dalam pandangan hukum pidana, pengesahan Omnibus Law menggunakan prinsip lex specialist derogat legi generalis (aturan khusus mengatasi aturan umum, karena dengan adanya Omnibus Law, secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep Omnibus Law).Jika Omnibus Law diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, biasanya dalam bentuk undang-undang, karena substansi undang-undang adalah pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Konstitusi Republik Indonesia 1945.Jika Omnibus Law dibuat sebagai penyempurnaan hukum pidana, maka semua undang-undang dan bahkan KUHP harus dihancurkan dan direvisi secara menyeluruh untuk kemudian dibuat menjadi satu bentuk undang-undang baru berupa Omnibus Law.Karena jika tidak dilakukan demikian, tidak mungkin ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama.Dan ini tidak menyelesaikan masalah awal yang dialami Indonesia, yaitu obesitas regulasi.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas Omnibus Law dalam menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih. 2. Analisis dampak Omnibus Law terhadap hak pekerja dan perlindungan hukum di sektor usaha kecil. 3. Studi tentang integrasi Omnibus Law dengan prinsip hukum internasional untuk meningkatkan konsistensi regulasi nasional.
| File size | 777.87 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
UMMUMM Di Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khususDi Indonesia diadopsi pendekatan birokratis yang bersifat formal, administratif, serta berbasis sosial dan komunitas. Indonesia mengatur secara khusus
MKRIMKRI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengujiMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji
MKRIMKRI Dalam politik kriminal, MK seharusnya bertindak sebagai negative legislature dan dibatasi pada dekriminalisasi sebagai penerapan judicial restraint. PutusanDalam politik kriminal, MK seharusnya bertindak sebagai negative legislature dan dibatasi pada dekriminalisasi sebagai penerapan judicial restraint. Putusan
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan standardisasi jenis regulasi untuk menjamin eksekutabilitas putusan MK. Jenis regulasi yang paling idealHasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan standardisasi jenis regulasi untuk menjamin eksekutabilitas putusan MK. Jenis regulasi yang paling ideal
MKRIMKRI Di Indonesia, peran NGO telah diperkuat secara hukum, tetapi karena sifat sistem hukum lingkungan yang terbatas, tidak semua NGO memiliki kedudukan hukumDi Indonesia, peran NGO telah diperkuat secara hukum, tetapi karena sifat sistem hukum lingkungan yang terbatas, tidak semua NGO memiliki kedudukan hukum
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis dengan basis eistemologi fikih minoritas terhadap hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. Berbeda denganTujuan dari kajian ini adalah menganalisis dengan basis eistemologi fikih minoritas terhadap hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. Berbeda dengan
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Muhammadiyah menawarkan tiga poin konsep, yaitu mencabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), menunda pelaksanaannya, dilakukanMuhammadiyah menawarkan tiga poin konsep, yaitu mencabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU), menunda pelaksanaannya, dilakukan
UNISSULAUNISSULA Penelitian ini mengkaji apakah Omnibus Law dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan regulasi di sektor pertanahan Indonesia, khususnya dalamPenelitian ini mengkaji apakah Omnibus Law dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan regulasi di sektor pertanahan Indonesia, khususnya dalam
Useful /
UMMUMM Perkembangan jurisprudensial ini menggarisbawahi pendekatan hukum pragmatis untuk mendorong inklusivitas dalam partisipasi politik dan meningkatkan kesetaraanPerkembangan jurisprudensial ini menggarisbawahi pendekatan hukum pragmatis untuk mendorong inklusivitas dalam partisipasi politik dan meningkatkan kesetaraan
UMMUMM Menariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, sepertiMenariknya, meskipun mereka tidak memiliki hubungan kerja formal dengan perusahaan, pekerja pemotong masih menikmati perlakukan yang terlihat setara, seperti
UMMUMM Menggunakan pendekatan komparatif hukum memberikan metode yang efektif untuk memeriksa dinamika otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, menawarkanMenggunakan pendekatan komparatif hukum memberikan metode yang efektif untuk memeriksa dinamika otoritas regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, menawarkan
UNISSULAUNISSULA Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo percaya bahwa tumpang tindih peraturan menyebabkan investasi tidak berkembang sehingga ekonomi tidak cepat maju.Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo percaya bahwa tumpang tindih peraturan menyebabkan investasi tidak berkembang sehingga ekonomi tidak cepat maju.