UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperArtikel ini membahas tentang Omnibus Law yang diharapkan dapat mempermudah aturan regulasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Omnibus Law akan mempermudah pembatasan regulasi. Pemerintah percaya bahwa Omnibus Law akan meningkatkan ekosistem investasi dan kompetitivitas sehingga memperkuat perekonomian nasional. Namun, masalah utama adalah bagaimana Omnibus Law dalam penerapan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif untuk mengeksplorasi aplikasi aturan atau norma dalam hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan situasi yang terjadi secara sistematis dan fakta dengan tujuan untuk menggambarkan dan menyelesaikan masalah yang sedang diteliti, yaitu Omnibus Law dalam reformasi hukum pidana.
Dalam pandangan hukum pidana, pengesahan Omnibus Law menggunakan prinsip lex specialist derogat legi generalis (aturan khusus mengatasi aturan umum, karena dengan adanya Omnibus Law, secara otomatis peraturan tingkat daerah juga harus mematuhi aturan baru dari konsep Omnibus Law).Jika Omnibus Law diterapkan dalam sistem hukum Indonesia, biasanya dalam bentuk undang-undang, karena substansi undang-undang adalah pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Konstitusi Republik Indonesia 1945.Jika Omnibus Law dibuat sebagai penyempurnaan hukum pidana, maka semua undang-undang dan bahkan KUHP harus dihancurkan dan direvisi secara menyeluruh untuk kemudian dibuat menjadi satu bentuk undang-undang baru berupa Omnibus Law.Karena jika tidak dilakukan demikian, tidak mungkin ada dua undang-undang yang mengatur hal yang sama.Dan ini tidak menyelesaikan masalah awal yang dialami Indonesia, yaitu obesitas regulasi.
1. Penelitian lanjutan dapat mengkaji efektivitas Omnibus Law dalam menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih. 2. Analisis dampak Omnibus Law terhadap hak pekerja dan perlindungan hukum di sektor usaha kecil. 3. Studi tentang integrasi Omnibus Law dengan prinsip hukum internasional untuk meningkatkan konsistensi regulasi nasional.
| File size | 777.87 KB |
| Pages | 17 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran.
FHUKIFHUKI Klausul Contestable Period dalam asuransi jiwa memberikan kekuatan kepada penanggung untuk membatalkan pertanggungan jika ditemukan ketidaksesuaian informasiKlausul Contestable Period dalam asuransi jiwa memberikan kekuatan kepada penanggung untuk membatalkan pertanggungan jika ditemukan ketidaksesuaian informasi
FHUKIFHUKI Position of rehabilitation in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasusPosition of rehabilitation in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics is can is not mandatory. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus
FHUKIFHUKI Penelitian ini mengkaji legalitas dan konsekuensi hukum dari perubahan bentuk badan hukum PT xxx dari Perum menjadi Persero, sebagaimana diatur dalam PPPenelitian ini mengkaji legalitas dan konsekuensi hukum dari perubahan bentuk badan hukum PT xxx dari Perum menjadi Persero, sebagaimana diatur dalam PP
FHUKIFHUKI Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking inTrafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking in
UMMUMM Penelitian ini mengkaji bagaimana kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berinteraksi untuk menciptakan undang-undang dan regulasi di MalaysiaPenelitian ini mengkaji bagaimana kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berinteraksi untuk menciptakan undang-undang dan regulasi di Malaysia
UMMUMM Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya,Namun, peraturan tersebut mengandung celah yang memungkinkan penolakan pendirian rumah ibadah sehingga berpotensi menghambat kebebasan beribadah. Sebaliknya,
UBBGUBBG Penelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensiPenelitian ini menyarankan masyarakat untuk secara kritis mendengarkan, membaca, dan memahami bahasa pemerintah. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi
Useful /
UMMUMM Pendekatan multi-stakeholder, yang mengintegrasikan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sangat penting untuk membangun sistem keuanganPendekatan multi-stakeholder, yang mengintegrasikan lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sangat penting untuk membangun sistem keuangan
UMMUMM Penelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. MetodePenelitian menyoroti peran kearifan lokal dalam meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa di wilayah yang akses ke lembaga formal terbatas. Metode
UMMUMM Akhirnya, peran Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menilai apakah alasan penundaan pemilihan umum selaras dengan gagasan kriteria pengaturan penundaanAkhirnya, peran Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menilai apakah alasan penundaan pemilihan umum selaras dengan gagasan kriteria pengaturan penundaan
UNISSULAUNISSULA Dasarnya, omnibus law ini adalah salah satu peluang yang dilihat oleh presiden di mana ini bisa menjadi jawaban atas masalah yang ada di Indonesia. KarenaDasarnya, omnibus law ini adalah salah satu peluang yang dilihat oleh presiden di mana ini bisa menjadi jawaban atas masalah yang ada di Indonesia. Karena