MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDalam hukum pidana materiil, Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten bertindak sebagai negative legislature dan tidak menjadi criminal policy maker. Namun, dalam hukum pidana formil, MK mengambil peran sebagai criminal policy maker. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi di bidang Pengujian Undang-Undang terhadap perkembangan politik kriminal di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagaimana seharusnya MK menguji Undang-Undang pidana di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal yang diperkuat dengan pendekatan statuta dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum pidana materiil, MK hanya menjatuhkan putusan untuk dekriminalisasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang, seperti dalam pengujian Pasal Penghinaan Presiden dan Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP. Namun, dalam hukum pidana formil, MK bertindak sebagai positive legislature, sebagai contoh dalam putusan penambahan kompetensi praperadilan. MK tidak memiliki konsistensi dalam menerapkan judicial activism atau judicial restraint dalam menguji suatu Undang-Undang. Dalam politik kriminal, MK seharusnya bertindak sebagai negative legislature dan dibatasi pada dekriminalisasi sebagai penerapan judicial restraint.
Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak signifikan pada politik kriminal Indonesia, menunjukkan inkonsistensi antara perannya sebagai negative legislature dalam hukum pidana materiil (dekriminalisasi) dan positive legislature dalam hukum pidana formil (penambahan kompetensi).Meskipun MK menegaskan bukan pemangku kebijakan hukum pidana, keputusannya sering kali menciptakan norma baru, seperti dalam perluasan kompetensi praperadilan.Oleh karena itu, MK harus sangat hati-hati dalam menggunakan kewenangan judicial activism-nya, terutama dalam politik kriminal, dengan selalu mempertimbangkan dampak HAM yang lebih luas bagi warga negara.
Mengingat temuan penelitian ini tentang inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan judicial restraint dan judicial activism dalam politik kriminal, terutama pergeserannya menuju positive legislature dalam hukum pidana formil, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang krusial. Pertama, sebuah studi empiris mendalam diperlukan untuk mengukur dampak konkret dari putusan-putusan MK yang memperluas norma hukum pidana formil atau menambah kompetensi, seperti dalam kasus praperadilan, terhadap praktik penegakan hukum di lapangan, efisiensi peradilan, serta persepsi aparat penegak hukum dan masyarakat. Penelitian ini dapat menggunakan wawancara, survei, atau analisis data kasus untuk memahami bagaimana perubahan ini direalisasikan dan tantangan apa yang muncul. Kedua, penting untuk menganalisis dan merumuskan strategi legislatif yang proaktif guna merespons atau mengantisipasi intervensi MK dalam politik kriminal. Ini bisa mencakup studi tentang bagaimana DPR dan pemerintah dapat membentuk undang-undang pidana yang lebih komprehensif atau mengembangkan mekanisme dialog konstitusional yang efektif untuk meminimalisir ambiguitas atau kekosongan hukum yang memicu judicial review dan potensi judicial activism. Ketiga, mengingat adanya justifikasi judicial activism dalam konteks perlindungan HAM, penelitian lebih lanjut dapat berfokus pada pengembangan kriteria yang jelas dan terukur mengenai kapan suatu perkara pidana dapat dikategorikan sebagai kasus sulit dan kompleks yang secara sah memerlukan intervensi aktif MK untuk melindungi hak asasi. Ini akan membantu Mahkamah Konstitusi menetapkan batasan yang lebih tegas dan konsisten dalam menjalankan kewenangannya, memastikan putusan-putusannya tidak hanya melindungi HAM tetapi juga menjunjung tinggi prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum.
| File size | 407.67 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
STAITARUNASTAITARUNA Pendekatan hermeneutika modern menegaskan paradigma baru dalam memahami nasikh wa mansukh, mengungkapkan kerentanan konsep klasik yang bergantung padaPendekatan hermeneutika modern menegaskan paradigma baru dalam memahami nasikh wa mansukh, mengungkapkan kerentanan konsep klasik yang bergantung pada
STIHALBANNASTIHALBANNA Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama dari empat mazhab Sunni sepakat bahwa anak zina tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya karena tidakHasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama dari empat mazhab Sunni sepakat bahwa anak zina tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya karena tidak
FHUKIFHUKI Akibatnya, konsumen yang berada dalam posisi lemah mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya, termasuk ganti rugi, akibat gangguan layanan yang tidakAkibatnya, konsumen yang berada dalam posisi lemah mengalami kesulitan dalam memperoleh haknya, termasuk ganti rugi, akibat gangguan layanan yang tidak
FHUKIFHUKI Namun, penerapan klausul ini harus sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak tertanggung. Diperlukan keterjelasan hukum untuk menghindari penyalahgunaanNamun, penerapan klausul ini harus sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak tertanggung. Diperlukan keterjelasan hukum untuk menghindari penyalahgunaan
FHUKIFHUKI Karya cipta sinematografi adalah salah satu obyek yang dilindungi dalam hak cipta. Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada penciptaKarya cipta sinematografi adalah salah satu obyek yang dilindungi dalam hak cipta. Perlindungan hak cipta dengan diberikan suatu hak eksklusif kepada pencipta
FHUKIFHUKI 28 Tahun 2014, Menkominfo memiliki kewajiban untuk secara proaktif mencari dan memblokir situs peer-to-peer ilegal. 11 Tahun 2008 melindungi karya cipta28 Tahun 2014, Menkominfo memiliki kewajiban untuk secara proaktif mencari dan memblokir situs peer-to-peer ilegal. 11 Tahun 2008 melindungi karya cipta
UNSURIUNSURI Putusan ini dipandang sebagai kemenangan bagi masyarakat sipil. Namun, artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan berdampak signifikanPutusan ini dipandang sebagai kemenangan bagi masyarakat sipil. Namun, artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan berdampak signifikan
AKRABJUARAAKRABJUARA Hal ini bertentangan dengan permohonan Angka Standar Buku Internasional dan permohonan hak cipta dengan jenis ciptaan buku dari Kementerian Hukum Dan HakHal ini bertentangan dengan permohonan Angka Standar Buku Internasional dan permohonan hak cipta dengan jenis ciptaan buku dari Kementerian Hukum Dan Hak
Useful /
UNISMUH PALUUNISMUH PALU Metode penelitian quasi-eksperimental dengan desain pre-post test dan kelompok kontrol. Sampel sebanyak 72 orang dibagi menjadi kelompok intervensi danMetode penelitian quasi-eksperimental dengan desain pre-post test dan kelompok kontrol. Sampel sebanyak 72 orang dibagi menjadi kelompok intervensi dan
FHUKIFHUKI Penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU Telekomunikasi dan UU ITE, kecuali dilakukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturanPenyadapan merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU Telekomunikasi dan UU ITE, kecuali dilakukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan
FHUKIFHUKI 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari hasil penelitian19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari hasil penelitian
MKRIMKRI Hasil penelitian menunjukkan bahwa NGO berperan signifikan dalam melindungi sumber daya alam dan membantu menyelesaikan masalah lingkungan. Di Indonesia,Hasil penelitian menunjukkan bahwa NGO berperan signifikan dalam melindungi sumber daya alam dan membantu menyelesaikan masalah lingkungan. Di Indonesia,