MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDalam hukum pidana materiil, Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten bertindak sebagai negative legislature dan tidak menjadi criminal policy maker. Namun, dalam hukum pidana formil, MK mengambil peran sebagai criminal policy maker. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi di bidang Pengujian Undang-Undang terhadap perkembangan politik kriminal di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagaimana seharusnya MK menguji Undang-Undang pidana di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal yang diperkuat dengan pendekatan statuta dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum pidana materiil, MK hanya menjatuhkan putusan untuk dekriminalisasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang, seperti dalam pengujian Pasal Penghinaan Presiden dan Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP. Namun, dalam hukum pidana formil, MK bertindak sebagai positive legislature, sebagai contoh dalam putusan penambahan kompetensi praperadilan. MK tidak memiliki konsistensi dalam menerapkan judicial activism atau judicial restraint dalam menguji suatu Undang-Undang. Dalam politik kriminal, MK seharusnya bertindak sebagai negative legislature dan dibatasi pada dekriminalisasi sebagai penerapan judicial restraint.
Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak signifikan pada politik kriminal Indonesia, menunjukkan inkonsistensi antara perannya sebagai negative legislature dalam hukum pidana materiil (dekriminalisasi) dan positive legislature dalam hukum pidana formil (penambahan kompetensi).Meskipun MK menegaskan bukan pemangku kebijakan hukum pidana, keputusannya sering kali menciptakan norma baru, seperti dalam perluasan kompetensi praperadilan.Oleh karena itu, MK harus sangat hati-hati dalam menggunakan kewenangan judicial activism-nya, terutama dalam politik kriminal, dengan selalu mempertimbangkan dampak HAM yang lebih luas bagi warga negara.
Mengingat temuan penelitian ini tentang inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan judicial restraint dan judicial activism dalam politik kriminal, terutama pergeserannya menuju positive legislature dalam hukum pidana formil, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang krusial. Pertama, sebuah studi empiris mendalam diperlukan untuk mengukur dampak konkret dari putusan-putusan MK yang memperluas norma hukum pidana formil atau menambah kompetensi, seperti dalam kasus praperadilan, terhadap praktik penegakan hukum di lapangan, efisiensi peradilan, serta persepsi aparat penegak hukum dan masyarakat. Penelitian ini dapat menggunakan wawancara, survei, atau analisis data kasus untuk memahami bagaimana perubahan ini direalisasikan dan tantangan apa yang muncul. Kedua, penting untuk menganalisis dan merumuskan strategi legislatif yang proaktif guna merespons atau mengantisipasi intervensi MK dalam politik kriminal. Ini bisa mencakup studi tentang bagaimana DPR dan pemerintah dapat membentuk undang-undang pidana yang lebih komprehensif atau mengembangkan mekanisme dialog konstitusional yang efektif untuk meminimalisir ambiguitas atau kekosongan hukum yang memicu judicial review dan potensi judicial activism. Ketiga, mengingat adanya justifikasi judicial activism dalam konteks perlindungan HAM, penelitian lebih lanjut dapat berfokus pada pengembangan kriteria yang jelas dan terukur mengenai kapan suatu perkara pidana dapat dikategorikan sebagai kasus sulit dan kompleks yang secara sah memerlukan intervensi aktif MK untuk melindungi hak asasi. Ini akan membantu Mahkamah Konstitusi menetapkan batasan yang lebih tegas dan konsisten dalam menjalankan kewenangannya, memastikan putusan-putusannya tidak hanya melindungi HAM tetapi juga menjunjung tinggi prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum.
| File size | 407.67 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
UM SURABAYAUM SURABAYA Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkotika masuk dalam kategori jarimah hirabah. KarenaHasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkotika masuk dalam kategori jarimah hirabah. Karena
UIN ANTASARIUIN ANTASARI Rekonstruksi model perlindungan memerlukan perjanjian bilateral mengikat terkait Mandatory Consular Notification, penguatan kapasitas diplomasi hukum,Rekonstruksi model perlindungan memerlukan perjanjian bilateral mengikat terkait Mandatory Consular Notification, penguatan kapasitas diplomasi hukum,
UINUIN Kedua, materi rajam, hukuman mati bagi pelaku riddah dan potong tangan yang tidak sejalan dengan hukum acara yang telah ada sebelumnya. Ketiga, adanyaKedua, materi rajam, hukuman mati bagi pelaku riddah dan potong tangan yang tidak sejalan dengan hukum acara yang telah ada sebelumnya. Ketiga, adanya
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Namun hukuman mati merupakan penghilangan nyawa seseorang akibat kesalahan yang terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan (jurisprudensi). HukumanNamun hukuman mati merupakan penghilangan nyawa seseorang akibat kesalahan yang terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan (jurisprudensi). Hukuman
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Metode ini merupakan studi tentang fenomena berbagai bidang kehidupan manusia yang diukur dari konstruk teologis hasil kajian eksegesis teks Alkitab sebagaiMetode ini merupakan studi tentang fenomena berbagai bidang kehidupan manusia yang diukur dari konstruk teologis hasil kajian eksegesis teks Alkitab sebagai
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Oleh karena itu artikel ditulis untuk mencoba menolong orang percaya dalam memahami secara teologis prinsip filsafat sebagai ancilla theologiae dan memberikanOleh karena itu artikel ditulis untuk mencoba menolong orang percaya dalam memahami secara teologis prinsip filsafat sebagai ancilla theologiae dan memberikan
STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan proses observasi dan wawancara.Kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan pada suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan proses observasi dan wawancara.
UINUIN Pengertian murtad dalam Islam mengalami perluasan, mulai dari Alquran yang tidak memberikan definisi jelas hingga penafsiran dalam Hadis dan fikih. SementaraPengertian murtad dalam Islam mengalami perluasan, mulai dari Alquran yang tidak memberikan definisi jelas hingga penafsiran dalam Hadis dan fikih. Sementara
Useful /
ISI SURAKARTAISI SURAKARTA Penanaman karakter atau moral dapat dicapai melalui apresiasi dan aktivitas seni, misalnya melalui pertunjukan wayang golek. Dalam seni pertunjukan wayangPenanaman karakter atau moral dapat dicapai melalui apresiasi dan aktivitas seni, misalnya melalui pertunjukan wayang golek. Dalam seni pertunjukan wayang
UNISMUH PALUUNISMUH PALU Pelatihan manajemen stres efektif dalam menurunkan tingkat stres remaja tahanan. Temuan ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan program manajemen stresPelatihan manajemen stres efektif dalam menurunkan tingkat stres remaja tahanan. Temuan ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan program manajemen stres
MKRIMKRI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengujiMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji
UINUIN Data yang diperoleh dari kedua jenis dokumen tersebut dianalisis menggunakan metodologi analisis isi untuk mendapatkan informasi yang berharga dan disusunData yang diperoleh dari kedua jenis dokumen tersebut dianalisis menggunakan metodologi analisis isi untuk mendapatkan informasi yang berharga dan disusun