MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiDalam hukum pidana materiil, Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten bertindak sebagai negative legislature dan tidak menjadi criminal policy maker. Namun, dalam hukum pidana formil, MK mengambil peran sebagai criminal policy maker. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi di bidang Pengujian Undang-Undang terhadap perkembangan politik kriminal di Indonesia serta memberikan rekomendasi bagaimana seharusnya MK menguji Undang-Undang pidana di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan dengan metode doktrinal yang diperkuat dengan pendekatan statuta dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum pidana materiil, MK hanya menjatuhkan putusan untuk dekriminalisasi tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang, seperti dalam pengujian Pasal Penghinaan Presiden dan Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam KUHP. Namun, dalam hukum pidana formil, MK bertindak sebagai positive legislature, sebagai contoh dalam putusan penambahan kompetensi praperadilan. MK tidak memiliki konsistensi dalam menerapkan judicial activism atau judicial restraint dalam menguji suatu Undang-Undang. Dalam politik kriminal, MK seharusnya bertindak sebagai negative legislature dan dibatasi pada dekriminalisasi sebagai penerapan judicial restraint.
Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak signifikan pada politik kriminal Indonesia, menunjukkan inkonsistensi antara perannya sebagai negative legislature dalam hukum pidana materiil (dekriminalisasi) dan positive legislature dalam hukum pidana formil (penambahan kompetensi).Meskipun MK menegaskan bukan pemangku kebijakan hukum pidana, keputusannya sering kali menciptakan norma baru, seperti dalam perluasan kompetensi praperadilan.Oleh karena itu, MK harus sangat hati-hati dalam menggunakan kewenangan judicial activism-nya, terutama dalam politik kriminal, dengan selalu mempertimbangkan dampak HAM yang lebih luas bagi warga negara.
Mengingat temuan penelitian ini tentang inkonsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan judicial restraint dan judicial activism dalam politik kriminal, terutama pergeserannya menuju positive legislature dalam hukum pidana formil, terdapat beberapa arah penelitian lanjutan yang krusial. Pertama, sebuah studi empiris mendalam diperlukan untuk mengukur dampak konkret dari putusan-putusan MK yang memperluas norma hukum pidana formil atau menambah kompetensi, seperti dalam kasus praperadilan, terhadap praktik penegakan hukum di lapangan, efisiensi peradilan, serta persepsi aparat penegak hukum dan masyarakat. Penelitian ini dapat menggunakan wawancara, survei, atau analisis data kasus untuk memahami bagaimana perubahan ini direalisasikan dan tantangan apa yang muncul. Kedua, penting untuk menganalisis dan merumuskan strategi legislatif yang proaktif guna merespons atau mengantisipasi intervensi MK dalam politik kriminal. Ini bisa mencakup studi tentang bagaimana DPR dan pemerintah dapat membentuk undang-undang pidana yang lebih komprehensif atau mengembangkan mekanisme dialog konstitusional yang efektif untuk meminimalisir ambiguitas atau kekosongan hukum yang memicu judicial review dan potensi judicial activism. Ketiga, mengingat adanya justifikasi judicial activism dalam konteks perlindungan HAM, penelitian lebih lanjut dapat berfokus pada pengembangan kriteria yang jelas dan terukur mengenai kapan suatu perkara pidana dapat dikategorikan sebagai kasus sulit dan kompleks yang secara sah memerlukan intervensi aktif MK untuk melindungi hak asasi. Ini akan membantu Mahkamah Konstitusi menetapkan batasan yang lebih tegas dan konsisten dalam menjalankan kewenangannya, memastikan putusan-putusannya tidak hanya melindungi HAM tetapi juga menjunjung tinggi prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum.
| File size | 407.67 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IJBLEIJBLE 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Metodologi 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang‑Undang Hukum Pidana (KUHP) dan implikasinya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Metodologi
DINASTIRESDINASTIRES Namun, pembatalannya oleh pengadilan menciptakan kompleksitas hukum yang signifikan bagi keterkaitkan hukum dan perlindungan investasi. Penelitian iniNamun, pembatalannya oleh pengadilan menciptakan kompleksitas hukum yang signifikan bagi keterkaitkan hukum dan perlindungan investasi. Penelitian ini
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasilnya menunjukkan bahwa KUHP 2023 menyediakan kerangka yang lebih sistematis dan proporsional untuk tindak pidana terkait agama. Adopsi keadilan korektifHasilnya menunjukkan bahwa KUHP 2023 menyediakan kerangka yang lebih sistematis dan proporsional untuk tindak pidana terkait agama. Adopsi keadilan korektif
PUBMEDIAPUBMEDIA Ketidakharmonisan antara norma hukum formal dan nilai-nilai lokal menciptakan ruang bagi konflik yang berlarut-larut dan memperlemah kepercayaan antaraKetidakharmonisan antara norma hukum formal dan nilai-nilai lokal menciptakan ruang bagi konflik yang berlarut-larut dan memperlemah kepercayaan antara
PUBMEDIAPUBMEDIA Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi kesalahan peradilan, diskriminasiHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi kesalahan peradilan, diskriminasi
WESTSCIENCE PRESSWESTSCIENCE PRESS Penelitian di masa depan harus menyelami tema-tema yang muncul, termasuk keadilan restoratif dan upaya anti-korupsi, untuk memperluas aplikasi praktisPenelitian di masa depan harus menyelami tema-tema yang muncul, termasuk keadilan restoratif dan upaya anti-korupsi, untuk memperluas aplikasi praktis
DRIYARKARADRIYARKARA Penulis menyatakan bahwa perubahan pasal hukuman mati dengan masa percobaan merupakan langkah positif yang dapat mendorong Indonesia menjadi negara yangPenulis menyatakan bahwa perubahan pasal hukuman mati dengan masa percobaan merupakan langkah positif yang dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang
UINUIN Pengertian murtad dalam Islam mengalami perluasan, mulai dari Alquran yang tidak memberikan definisi jelas hingga penafsiran dalam Hadis dan fikih. SementaraPengertian murtad dalam Islam mengalami perluasan, mulai dari Alquran yang tidak memberikan definisi jelas hingga penafsiran dalam Hadis dan fikih. Sementara
Useful /
IJBLEIJBLE Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan revisi POJK No. 40/2024 melalui penyusunan regulasi pelaksanaan yang lebih rinci, pedoman teknis dengan indikatorOleh karena itu, penelitian ini menyarankan revisi POJK No. 40/2024 melalui penyusunan regulasi pelaksanaan yang lebih rinci, pedoman teknis dengan indikator
IJBLEIJBLE Hasil menunjukkan bahwa perikanan ilegal mengakibatkan penurunan stok ikan, kerusakan ekosistem, serta berkurangnya penangkapan bagi nelayan skala kecil.Hasil menunjukkan bahwa perikanan ilegal mengakibatkan penurunan stok ikan, kerusakan ekosistem, serta berkurangnya penangkapan bagi nelayan skala kecil.
IJBLEIJBLE Secara bersamaan, budaya kerja dan disiplin kerja secara signifikan mempengaruhi keselamatan pasien (F = 15,648, p < 0,001), dengan koefisien determinasiSecara bersamaan, budaya kerja dan disiplin kerja secara signifikan mempengaruhi keselamatan pasien (F = 15,648, p < 0,001), dengan koefisien determinasi
IJBLEIJBLE Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa baik beban kerja maupun motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat di RuangOleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa baik beban kerja maupun motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perawat di Ruang