MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMahkamah Konstitusi cenderung melakukan judicial activism sebagai respons terhadap ketidakmampuan hukum dalam mewujudkan esensi keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan mengkaji judicial activism dalam posisinya sebagai benteng untuk melindungi supremasi konstitusi atau sebagai tanda awal transisi menuju rezim juristokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji bahkan menganulir undang‑undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas, dengan tujuan memastikan bahwa undang‑undang tersebut tidak mengabaikan atau membatasi hak dasar individu baik dalam status pribadi maupun sebagai warga negara. Judicial activism akan memberikan perlindungan terhadap supremasi konstitusi apabila dilaksanakan untuk memperluas perlindungan hak dasar kelompok rentan dari tindakan atau kebijakan yang dibentuk oleh kehendak mayoritas. Namun, di sisi lain, judicial activism berpotensi mempercepat transisi menuju juristokrasi, yang ditandai dengan peningkatan intervensi pengadilan dalam memutuskan isu‑isu yang merupakan domain kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya.
Indonesia menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengannulir undang‑undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas guna melindungi hak dasar individu baik sebagai pribadi maupun warga negara.Dengan menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi, namun risiko intervensi berlebih dapat menimbulkan transisi menuju juristokrasi.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji kebijakan publik yang bersifat teknis, misalnya regulasi lingkungan, untuk menilai apakah intervensi yudisial tetap berada dalam batas supremasi konstitusi. Selain itu, studi komparatif antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan konstitusi serupa di negara lain dapat mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang memicu atau menahan tren juristokrasi, sehingga menawarkan kerangka pengendalian yang lebih efektif. Terakhir, penelitian empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap judicial activism dapat mengukur legitimasi sosial keputusan Mahkamah, sekaligus mengidentifikasi mekanisme partisipatif yang dapat memperkuat akuntabilitas lembaga yudisial dalam konteks demokrasi.
- DOI Name 10.1007 Values. name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace... doi.org/10.1007DOI Name 10 1007 Values name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace doi 10 1007
- Jurnal Hukum dan Peradilan. judicial activism judge decision jurnal peradilan article home journal submissions... jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/226Jurnal Hukum dan Peradilan judicial activism judge decision jurnal peradilan article home journal submissions jurnalhukumdanperadilan index php jurnalhukumperadilan article view 226
| File size | 428.85 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IBLAMIBLAM Oleh karena itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 harus dipahami berada dalam kerangka kepatuhan konstitusional yangOleh karena itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 harus dipahami berada dalam kerangka kepatuhan konstitusional yang
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Sebagai negara hukum dan demokrasi, konstitusional menuntut setiap penyelenggaraan kekuasaan tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Namun, dalamSebagai negara hukum dan demokrasi, konstitusional menuntut setiap penyelenggaraan kekuasaan tunduk pada konstitusi sebagai hukum tertinggi. Namun, dalam
AKRABJUARAAKRABJUARA dan persisten interpretif yang dipimpin MK yang mengurutkan yurisprudensi output triase semua instrumen dengan konsekuensi konstitusional. Diterapkan secaradan persisten interpretif yang dipimpin MK yang mengurutkan yurisprudensi output triase semua instrumen dengan konsekuensi konstitusional. Diterapkan secara
UNHASUNHAS Temuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling komprehensif, mencakup seluruh lembaga negara di Jerman, baik di tingkatTemuan menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling komprehensif, mencakup seluruh lembaga negara di Jerman, baik di tingkat
MKRIMKRI Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam praktik judicial review, MK telah mempraktikkan judicial activism maupun judicial restraint dengan segala dinamikanya.Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam praktik judicial review, MK telah mempraktikkan judicial activism maupun judicial restraint dengan segala dinamikanya.
UMMUMM Metode penelitian bersifat sosi‑legal, memfokuskan dua isu utama: rekonstruksi regulasi hukuman mati di Indonesia serta peran hukum Islam dalam memperkuatMetode penelitian bersifat sosi‑legal, memfokuskan dua isu utama: rekonstruksi regulasi hukuman mati di Indonesia serta peran hukum Islam dalam memperkuat
UINUIN Keempat, adanya keyakinan para pembahas bahwa penegakan hukum pidana Islam dalam Qanun Aceh memerlukan pentahapan (tadarruj). Kesiapan pihak-pihak dalamKeempat, adanya keyakinan para pembahas bahwa penegakan hukum pidana Islam dalam Qanun Aceh memerlukan pentahapan (tadarruj). Kesiapan pihak-pihak dalam
UNISSULAUNISSULA Pemerintah percaya bahwa Omnibus Law akan meningkatkan ekosistem investasi dan kompetitivitas sehingga memperkuat perekonomian nasional. Namun, masalahPemerintah percaya bahwa Omnibus Law akan meningkatkan ekosistem investasi dan kompetitivitas sehingga memperkuat perekonomian nasional. Namun, masalah
Useful /
IBLAMIBLAM Lebih lanjut, representasi perempuan di parlemen memiliki potensi untuk mendorong pembentukan regulasi yang lebih inklusif karena partisipasi perempuanLebih lanjut, representasi perempuan di parlemen memiliki potensi untuk mendorong pembentukan regulasi yang lebih inklusif karena partisipasi perempuan
IAINPTKIAINPTK Pergeseran ini dipicu oleh bukti ilmiah baru (seperti kemungkinan rekanalisasi pasca-vasektomi, hadirnya vaksin halal, serta metode astronomi modern),Pergeseran ini dipicu oleh bukti ilmiah baru (seperti kemungkinan rekanalisasi pasca-vasektomi, hadirnya vaksin halal, serta metode astronomi modern),
IAINPTKIAINPTK Hasil menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan media sosial dan interaksi sosial virtual berdampak signifikan terhadap keputusan pembelian, terutama padaHasil menunjukkan bahwa frekuensi penggunaan media sosial dan interaksi sosial virtual berdampak signifikan terhadap keputusan pembelian, terutama pada
IAINPTKIAINPTK Penekanan terhadap hukum adat dalam komunitas Aceh Singkil, yang juga menerapkan norma fikih dalam praktik keagamaannya, menimbulkan persoalan terkaitPenekanan terhadap hukum adat dalam komunitas Aceh Singkil, yang juga menerapkan norma fikih dalam praktik keagamaannya, menimbulkan persoalan terkait