MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi cenderung melakukan judicial activism sebagai respons terhadap ketidakmampuan hukum dalam mewujudkan esensi keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan mengkaji judicial activism dalam posisinya sebagai benteng untuk melindungi supremasi konstitusi atau sebagai tanda awal transisi menuju rezim juristokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji bahkan menganulir undang‑undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas, dengan tujuan memastikan bahwa undang‑undang tersebut tidak mengabaikan atau membatasi hak dasar individu baik dalam status pribadi maupun sebagai warga negara. Judicial activism akan memberikan perlindungan terhadap supremasi konstitusi apabila dilaksanakan untuk memperluas perlindungan hak dasar kelompok rentan dari tindakan atau kebijakan yang dibentuk oleh kehendak mayoritas. Namun, di sisi lain, judicial activism berpotensi mempercepat transisi menuju juristokrasi, yang ditandai dengan peningkatan intervensi pengadilan dalam memutuskan isu‑isu yang merupakan domain kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya.

Indonesia menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengannulir undang‑undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas guna melindungi hak dasar individu baik sebagai pribadi maupun warga negara.Dengan menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi, namun risiko intervensi berlebih dapat menimbulkan transisi menuju juristokrasi.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji kebijakan publik yang bersifat teknis, misalnya regulasi lingkungan, untuk menilai apakah intervensi yudisial tetap berada dalam batas supremasi konstitusi. Selain itu, studi komparatif antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan konstitusi serupa di negara lain dapat mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang memicu atau menahan tren juristokrasi, sehingga menawarkan kerangka pengendalian yang lebih efektif. Terakhir, penelitian empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap judicial activism dapat mengukur legitimasi sosial keputusan Mahkamah, sekaligus mengidentifikasi mekanisme partisipatif yang dapat memperkuat akuntabilitas lembaga yudisial dalam konteks demokrasi.

  1. DOI Name 10.1007 Values. name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace... doi.org/10.1007DOI Name 10 1007 Values name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace doi 10 1007
  2. Jurnal Hukum dan Peradilan. judicial activism judge decision jurnal peradilan article home journal submissions... jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/226Jurnal Hukum dan Peradilan judicial activism judge decision jurnal peradilan article home journal submissions jurnalhukumdanperadilan index php jurnalhukumperadilan article view 226
Read online
File size428.85 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penyadapan Terhadap Data Pribadi 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Indonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindunganIndonesia adalah negara hukum yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan perlindungan

JURIS PENERAPAN UNDANG UNDANGAN NOMOR 23 TAHUN 2004 TERHADAP KORBAN KDRT Studi Kasus Putusan Nomor XXX Pid Sus 2020 PN Mrn 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada sebuah kasus,Penelitian ini dilakukan untuk memahami implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada sebuah kasus,

JURIS ANALISIS PENOLAKAN KLAIM ASURANSI JIWA BERDASARKAN KLAUSUL CONTESTABLE PERIOD STUDI PUTUSAN NOMOR 489 Pdt G 2021 PN Mdn 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Penelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah klausul Contestable Period sesuai dengan prinsip dan tujuan bisnis asuransi. Metode penelitian menggunakanPenelitian ini bertujuan mengevaluasi apakah klausul Contestable Period sesuai dengan prinsip dan tujuan bisnis asuransi. Metode penelitian menggunakan

JURIS Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Pelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada aplikasi telegram yaitu pembajakan, penggandaan dan pengumuman memiliki akibat hukum masing-masingPelanggaran hak cipta sinematografi yang terjadi pada aplikasi telegram yaitu pembajakan, penggandaan dan pengumuman memiliki akibat hukum masing-masing

JURIS Juridical Review of the Crime of Spreading Pornographic Content with the Motive of Revenge 2025More at 2025

FHUKIFHUKI XX/XXXX/XXXX/XXXX tidak sesuai karena ada fakta hukum yang terungkap tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim sehingga dalam pertimbangan mereka langsung menerapkanXX/XXXX/XXXX/XXXX tidak sesuai karena ada fakta hukum yang terungkap tetapi diabaikan oleh Majelis Hakim sehingga dalam pertimbangan mereka langsung menerapkan

JURIS Keabsahan Penggunaan Situs Peer To Peer File Sharing Ditinjau Dari Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 2025More at 2025

FHUKIFHUKI This article examines the legal protection of copyrighted works on peer-to-peer file sharing sites under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, employingThis article examines the legal protection of copyrighted works on peer-to-peer file sharing sites under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014, employing

JURIS Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Menjadi Perusahaan Perseroan 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Konsekuensi hukum yang timbul meliputi pembagian kepemilikan menjadi saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, serta PT Jamkrindo (Persero) menjadi subjek Undang‑UndangKonsekuensi hukum yang timbul meliputi pembagian kepemilikan menjadi saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, serta PT Jamkrindo (Persero) menjadi subjek Undang‑Undang

JURIS Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32 2020 PN Rtg 2025More at 2025

FHUKIFHUKI Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity.Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity.

Useful /

JURIS Fenomena Desain Batik Surakarta Dan Yogyakarta 2026More at 2026

ISI SURAKARTAISI SURAKARTA Perubahan desain batik kini dipengaruhi oleh faktor estetika, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, sehingga terjadi pergeseran fungsi dan penampilanPerubahan desain batik kini dipengaruhi oleh faktor estetika, teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik, sehingga terjadi pergeseran fungsi dan penampilan

JURIS Penanaman Budi Pekerti Melalui Pertunjukan Wayang Golek Garap Padat 2026More at 2026

ISI SURAKARTAISI SURAKARTA Dengan menengok akar budaya tradisi, moral generasi muda diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh globalisasi dan tetap menjadi pribadi yang kokoh dan berakhlakDengan menengok akar budaya tradisi, moral generasi muda diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh globalisasi dan tetap menjadi pribadi yang kokoh dan berakhlak

JURIS Pengaruh People Product Place Price Promotion Power Public Dan Performance Terhadap Kepercayaan Pasien Di Unit Rawat Jalan Rsud Haji Makassar 2026More at 2026

IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Saran untuk menjaga loyalitas pasien yang ada di RSUD Labuang Baji Makassar perlu dilakukan upaya mempertahankan dan meningkatkan pelayanan prima khususnyaSaran untuk menjaga loyalitas pasien yang ada di RSUD Labuang Baji Makassar perlu dilakukan upaya mempertahankan dan meningkatkan pelayanan prima khususnya

JURIS Pengaruh Tujuan Organisasi Tujuan Individu Suasana Kerja Pengakuan Dan Penghargaan Terhadap Motivasi Kerja Pegawai Rumah Sakit Islam Faisal Makassar 2026More at 2026

IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Motivasi kerja nilai p = 0,537 yang artinya tidak ada pengaruh antara budaya organisasi dengan keinginan pindah kerja (turnover intention). Rumah SakitMotivasi kerja nilai p = 0,537 yang artinya tidak ada pengaruh antara budaya organisasi dengan keinginan pindah kerja (turnover intention). Rumah Sakit

ads-block-test