MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi cenderung melakukan judicial activism sebagai respons terhadap ketidakmampuan hukum dalam mewujudkan esensi keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan mengkaji judicial activism dalam posisinya sebagai benteng untuk melindungi supremasi konstitusi atau sebagai tanda awal transisi menuju rezim juristokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji bahkan menganulir undang‑undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas, dengan tujuan memastikan bahwa undang‑undang tersebut tidak mengabaikan atau membatasi hak dasar individu baik dalam status pribadi maupun sebagai warga negara. Judicial activism akan memberikan perlindungan terhadap supremasi konstitusi apabila dilaksanakan untuk memperluas perlindungan hak dasar kelompok rentan dari tindakan atau kebijakan yang dibentuk oleh kehendak mayoritas. Namun, di sisi lain, judicial activism berpotensi mempercepat transisi menuju juristokrasi, yang ditandai dengan peningkatan intervensi pengadilan dalam memutuskan isu‑isu yang merupakan domain kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya.

Indonesia menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengannulir undang‑undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas guna melindungi hak dasar individu baik sebagai pribadi maupun warga negara.Dengan menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi, namun risiko intervensi berlebih dapat menimbulkan transisi menuju juristokrasi.

Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji kebijakan publik yang bersifat teknis, misalnya regulasi lingkungan, untuk menilai apakah intervensi yudisial tetap berada dalam batas supremasi konstitusi. Selain itu, studi komparatif antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan konstitusi serupa di negara lain dapat mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang memicu atau menahan tren juristokrasi, sehingga menawarkan kerangka pengendalian yang lebih efektif. Terakhir, penelitian empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap judicial activism dapat mengukur legitimasi sosial keputusan Mahkamah, sekaligus mengidentifikasi mekanisme partisipatif yang dapat memperkuat akuntabilitas lembaga yudisial dalam konteks demokrasi.

  1. DOI Name 10.1007 Values. name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace... doi.org/10.1007DOI Name 10 1007 Values name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace doi 10 1007
  2. Jurnal Hukum dan Peradilan. judicial activism judge decision jurnal peradilan article home journal submissions... jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/226Jurnal Hukum dan Peradilan judicial activism judge decision jurnal peradilan article home journal submissions jurnalhukumdanperadilan index php jurnalhukumperadilan article view 226
Read online
File size428.85 KB
Pages16
DMCAReport

Related /

JURIS Urgensi Constitutional Complaint dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Mekanisme Perlindungan Hak Konstitusional Terhadap Tindakan Pemerintah yang Melampaui Wewenang 2025More at 2025

PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Dengan pendekatan normatif-konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa constitutional complaint merupakan instrumen koreksi konstitusional terhadap pelanggaranDengan pendekatan normatif-konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa constitutional complaint merupakan instrumen koreksi konstitusional terhadap pelanggaran

JURIS JUDICIAL DEFIANCE UNMASKED SEMA 3 2023 vs MK 34 2013 2025More at 2025

AKRABJUARAAKRABJUARA preseden pembersihan kon-ante otonom yang ditetapkan untuk SEMA/PERMA. dan persisten interpretif yang dipimpin MK yang mengurutkan yurisprudensi outputpreseden pembersihan kon-ante otonom yang ditetapkan untuk SEMA/PERMA. dan persisten interpretif yang dipimpin MK yang mengurutkan yurisprudensi output

JURIS A Cross National Analysis of State Institutional Authority Disputes 2025More at 2025

UNHASUNHAS Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling luas karena mencakup seluruh lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Prosedur penyelesaian sengketaMahkamah Konstitusi Jerman memiliki yurisdiksi paling luas karena mencakup seluruh lembaga negara, baik pusat maupun daerah. Prosedur penyelesaian sengketa

JURIS Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Judicial Activism vs Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman Judicial Review by the Constitutional Court Judicial Activism vs Judicial Res 2025More at 2025

MKRIMKRI Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan putusan MK. Hasil penelitianPenelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan putusan MK. Hasil penelitian

JURIS Efektivitas Program Deradikalisme Terhadap Narapidana Terorisme di Lapas High Risk Kelas II A Karanganyar 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Bahwa dalam hal ini banyak teroris yang tidak kooperatif, para napi masih kuat dengan ideologi mereka yang cenderung radikal. Perbedaan sepemahaman mengenaiBahwa dalam hal ini banyak teroris yang tidak kooperatif, para napi masih kuat dengan ideologi mereka yang cenderung radikal. Perbedaan sepemahaman mengenai

JURIS Peradilan Konstitusional oleh Mahkamah Agung melalui Mekanisme Pengujian Konkret 2022More at 2022

MKRIMKRI Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.Argumen yang diajukan adalah Mahkamah Agung harus memegang kewenangan yang sama dengan Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas undang-undang.

JURIS The Other Side of the History of the Formulation of Aceh Jinayat Qanun 2022More at 2022

UINUIN Oleh karena itu diperlukan persiapan yang lebih mendalam, meliputi penelitian akademik komprehensif, pemahaman mendalam fiqh serta penyusunan implementasiOleh karena itu diperlukan persiapan yang lebih mendalam, meliputi penelitian akademik komprehensif, pemahaman mendalam fiqh serta penyusunan implementasi

JURIS Hukuman Mati Dalam Lingkaran Kontroversi Etis Kristen 2019More at 2019

STTS ABDA AGUNGSTTS ABDA AGUNG Hukuman mati merupakan bentuk pembalasan terhadap kejahatan yang secara sah dilakukan, namun sikap etis Kristen menolaknya karena mengakui bahwa manusiaHukuman mati merupakan bentuk pembalasan terhadap kejahatan yang secara sah dilakukan, namun sikap etis Kristen menolaknya karena mengakui bahwa manusia

Useful /

JURIS Pemisahan Kewenangan Kepala Daerah dalam Menjalankan Pemerintahan dengan Pemegang Saham BUMD 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Pembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal iniPembagian kewenangan seharusnya dipisah antara kewenangan secara administrasi pemrintahan, dengan pemerintah daerah sebagai pemegang saham dalam hal ini

JURIS Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Berdasarkan pasal tersebut pula kedudukan kreditur separatis ditempatkan lebih tinggi daripada kedudukan kreditur lainnya. Kedudukan kreditur separatisBerdasarkan pasal tersebut pula kedudukan kreditur separatis ditempatkan lebih tinggi daripada kedudukan kreditur lainnya. Kedudukan kreditur separatis

JURIS Karakteristik Iregularitas Infleksi Nominal Bahasa Arab Studi Kasus pada Jamak Taksir 2019More at 2019

UAIUAI Bentuk-bentuk yang dinamis dan beragam pada perubahan bentuk singular menjadi plural dalam jamak taksir memiliki kecenderungan yang dapat dipetakan menjadiBentuk-bentuk yang dinamis dan beragam pada perubahan bentuk singular menjadi plural dalam jamak taksir memiliki kecenderungan yang dapat dipetakan menjadi

JURIS Pengaruh Nilai Nilai Kearifan Lokal Terhadap Pola Pengasuhan Anak Usia Dini AUD 2019More at 2019

UAIUAI Pelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal terhadap pola pengasuhan anak usia dini terdapat dampak yang positif, sehingga dapat disimpulkan. Masyarakat dalamPelaksanaan nilai-nilai kearifan lokal terhadap pola pengasuhan anak usia dini terdapat dampak yang positif, sehingga dapat disimpulkan. Masyarakat dalam

ads-block-test