MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiMahkamah Konstitusi cenderung melakukan judicial activism sebagai respons terhadap ketidakmampuan hukum dalam mewujudkan esensi keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan mengkaji judicial activism dalam posisinya sebagai benteng untuk melindungi supremasi konstitusi atau sebagai tanda awal transisi menuju rezim juristokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji bahkan menganulir undang‑undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas, dengan tujuan memastikan bahwa undang‑undang tersebut tidak mengabaikan atau membatasi hak dasar individu baik dalam status pribadi maupun sebagai warga negara. Judicial activism akan memberikan perlindungan terhadap supremasi konstitusi apabila dilaksanakan untuk memperluas perlindungan hak dasar kelompok rentan dari tindakan atau kebijakan yang dibentuk oleh kehendak mayoritas. Namun, di sisi lain, judicial activism berpotensi mempercepat transisi menuju juristokrasi, yang ditandai dengan peningkatan intervensi pengadilan dalam memutuskan isu‑isu yang merupakan domain kewenangan cabang kekuasaan negara lainnya.
Indonesia menggabungkan prinsip kedaulatan rakyat dengan supremasi konstitusi.Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengannulir undang‑undang yang dibentuk berdasarkan kehendak mayoritas guna melindungi hak dasar individu baik sebagai pribadi maupun warga negara.Dengan menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi, namun risiko intervensi berlebih dapat menimbulkan transisi menuju juristokrasi.
Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam menguji kebijakan publik yang bersifat teknis, misalnya regulasi lingkungan, untuk menilai apakah intervensi yudisial tetap berada dalam batas supremasi konstitusi. Selain itu, studi komparatif antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan konstitusi serupa di negara lain dapat mengidentifikasi faktor-faktor institusional yang memicu atau menahan tren juristokrasi, sehingga menawarkan kerangka pengendalian yang lebih efektif. Terakhir, penelitian empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap judicial activism dapat mengukur legitimasi sosial keputusan Mahkamah, sekaligus mengidentifikasi mekanisme partisipatif yang dapat memperkuat akuntabilitas lembaga yudisial dalam konteks demokrasi.
- DOI Name 10.1007 Values. name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace... doi.org/10.1007DOI Name 10 1007 Values name values index type timestamp data serv crossref email doiadmin namespace doi 10 1007
- Jurnal Hukum dan Peradilan. judicial activism judge decision jurnal peradilan article home journal submissions... jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/226Jurnal Hukum dan Peradilan judicial activism judge decision jurnal peradilan article home journal submissions jurnalhukumdanperadilan index php jurnalhukumperadilan article view 226
| File size | 428.85 KB |
| Pages | 16 |
| DMCA | Report |
Related /
IAIN LANGSAIAIN LANGSA Menggunakan pendekatan hukum normatif yang diperkaya dengan perspektif historis dan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum sekunder untukMenggunakan pendekatan hukum normatif yang diperkaya dengan perspektif historis dan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum sekunder untuk
DINASTIRESDINASTIRES Sebagai kesimpulan, penelitian ini menyarankan agar Indonesia mengadopsi pembelajaran penting mengenai kejelasan hukum, integrasi digital, dan tata kelolaSebagai kesimpulan, penelitian ini menyarankan agar Indonesia mengadopsi pembelajaran penting mengenai kejelasan hukum, integrasi digital, dan tata kelola
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Jumlah pengangguran dan Angkatan kerja yang meningkat pada tahun 2025, sebaiknya Penggunaan TKA hanya untuk alih teknologi dan pengetahuan, sehingga TKAJumlah pengangguran dan Angkatan kerja yang meningkat pada tahun 2025, sebaiknya Penggunaan TKA hanya untuk alih teknologi dan pengetahuan, sehingga TKA
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Penelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait kewenangan Lembaga Akreditasi Mandiri dalam mengakreditasi Program Studi di Perguruan tinggi, sebagaimanaPenelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait kewenangan Lembaga Akreditasi Mandiri dalam mengakreditasi Program Studi di Perguruan tinggi, sebagaimana
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat termasuk Pasal 28E dan 29 UUD 1945 yang melarang diskriminasiHasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat termasuk Pasal 28E dan 29 UUD 1945 yang melarang diskriminasi
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA serta wanita menunjukkan pengaruh yang lebih kuat pada kedua dimensi nilai publik. Temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor demografisserta wanita menunjukkan pengaruh yang lebih kuat pada kedua dimensi nilai publik. Temuan ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan faktor demografis
UNIMALUNIMAL Eksploitasi yang dialami oleh PMI Awak Kapal terutama pada kapal perikanan milik Taiwan terbilang cukup tinggi dan belum terselesaikan. Peneliti menggunakanEksploitasi yang dialami oleh PMI Awak Kapal terutama pada kapal perikanan milik Taiwan terbilang cukup tinggi dan belum terselesaikan. Peneliti menggunakan
UCYUCY Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya motivasi guru, kurangnya waktu, kurangnya partisipasi siswa, dan hambatan lingkungan. Solusi yang dapat dilakukanKendala yang dihadapi meliputi kurangnya motivasi guru, kurangnya waktu, kurangnya partisipasi siswa, dan hambatan lingkungan. Solusi yang dapat dilakukan
Useful /
UNISMUH PALUUNISMUH PALU Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Regresi logistik multinomial hierarkis diterapkan untuk mengidentifikasiData dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Regresi logistik multinomial hierarkis diterapkan untuk mengidentifikasi
UNISMUH PALUUNISMUH PALU Temuan ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan program manajemen stres ke dalam program rehabilitasi yang ada. Diperlukan penelitian lanjutan untukTemuan ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan program manajemen stres ke dalam program rehabilitasi yang ada. Diperlukan penelitian lanjutan untuk
ENSIKLOPEDIAKUENSIKLOPEDIAKU Meskipun telah terdapat aturan yang mengatur penggunaan dan pembuangan PCB, masih terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakatMeskipun telah terdapat aturan yang mengatur penggunaan dan pembuangan PCB, masih terdapat beberapa kendala dalam penegakan hukum dan kesadaran masyarakat
MKRIMKRI Namun, dalam hukum pidana formil, MK mengambil peran sebagai criminal policy maker. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah KonstitusiNamun, dalam hukum pidana formil, MK mengambil peran sebagai criminal policy maker. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi