PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA
Jurnal Pendidikan IndonesiaJurnal Pendidikan IndonesiaPenelitian ini mengkaji permasalahan hukum terkait kewenangan Lembaga Akreditasi Mandiri dalam mengakreditasi Program Studi di Perguruan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Ketentuan ini menimbulkan dualisme otoritas dengan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan berimplikasi pada ketidakterpaduan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Penyerahan kewenangan akreditasi kepada LAM tanpa kerangka hukum yang terintegrasi berpotensi mengaburkan peran negara dalam menjamin mutu pendidikan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum, fragmentasi standar, dan ketimpangan antar institusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis keterkaitan antara norma hukum positif, doktrin akademik, dan prinsip tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai public goods. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai LAM bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum, yaitu keadilan, kesetaraan hak, dan akuntabilitas publik. Pendidikan merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang pelaksanaannya harus berada dalam kontrol penuh negara sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sistem akreditasi pendidikan tinggi harus diselenggarakan secara terintegrasi di bawah otoritas negara guna menjamin konsistensi, mutu, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional fundamental bagi setiap warga negara Indonesia, yang mengharuskan negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.Adanya dualisme kelembagaan antara BAN-PT dan LAM dalam proses akreditasi menimbulkan permasalahan normatif dan implementatif yang serius, berpotensi mengaburkan peran negara dalam menjamin mutu pendidikan.Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang sistem akreditasi pendidikan tinggi melalui pendekatan satu pintu yang dikendalikan langsung oleh negara untuk memastikan perlakuan yang adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh institusi pendidikan.
Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan studi komparatif mengenai model penjaminan mutu pendidikan tinggi di berbagai negara untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia. Kedua, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak implementasi sistem akreditasi terintegrasi terhadap kualitas pendidikan tinggi dan daya saing lulusan di pasar kerja. Ketiga, studi mendalam mengenai persepsi dan pengalaman mahasiswa, dosen, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap sistem akreditasi yang ada dapat memberikan wawasan berharga untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi di Indonesia, serta memastikan bahwa sistem pendidikan nasional mampu menjawab tantangan global dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sistem pendidikan tinggi di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan bangsa dan negara, serta mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945.
| File size | 400.01 KB |
| Pages | 12 |
| DMCA | Report |
Related /
SAGITASAGITA Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SP4N-LAPOR di Sulawesi Tenggara masih perlu perbaikan. Tingkat penyelesaian laporan yang rendah mengindikasikanPenelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi SP4N-LAPOR di Sulawesi Tenggara masih perlu perbaikan. Tingkat penyelesaian laporan yang rendah mengindikasikan
PRINPRIN Proses penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran PAI dan BP meningkat pada siklus II sebesar 65,52% dan 79,31% pada siklusProses penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dalam pembelajaran PAI dan BP meningkat pada siklus II sebesar 65,52% dan 79,31% pada siklus
PRINPRIN Penelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan menjadikan siswa kelas XII IPA 1 di SMA N 1 Koto Bilingka, sebagai sumber datanya. HasilPenelitian ini berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), dengan menjadikan siswa kelas XII IPA 1 di SMA N 1 Koto Bilingka, sebagai sumber datanya. Hasil
UIJUIJ Implementasi model Problem Based Learning (PBL) yang terintegrasikan dengan pendekatan Teaching at The Right Level terbukti efektif pada proses peningkatanImplementasi model Problem Based Learning (PBL) yang terintegrasikan dengan pendekatan Teaching at The Right Level terbukti efektif pada proses peningkatan
UNBITAGOUNBITAGO Implementasi teknologi digital dalam administrasi publik telah terbukti memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dengan memfasilitasi aksesImplementasi teknologi digital dalam administrasi publik telah terbukti memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dengan memfasilitasi akses
PUBLIKASIINDONESIAPUBLIKASIINDONESIA Namun, metode pengajaran tradisional seringkali gagal memupuk kreativitas, justru berfokus pada hafalan dan tugas prosedural. Studi ini bertujuan untukNamun, metode pengajaran tradisional seringkali gagal memupuk kreativitas, justru berfokus pada hafalan dan tugas prosedural. Studi ini bertujuan untuk
UINSUNAUINSUNA Peran budaya dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu pendidikan agama Islam diarahkan untuk menguatkan the bound civility (ikatan keberadaban), untukPeran budaya dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu pendidikan agama Islam diarahkan untuk menguatkan the bound civility (ikatan keberadaban), untuk
UMPOUMPO Rata-rata nilai kelas meningkat dari 68,7 menjadi 82,8 pada siklus I, dan mencapai 91,3 pada siklus II. Dengan demikian, PBL dapat menjadi metode pembelajaranRata-rata nilai kelas meningkat dari 68,7 menjadi 82,8 pada siklus I, dan mencapai 91,3 pada siklus II. Dengan demikian, PBL dapat menjadi metode pembelajaran
Useful /
UINSUNAUINSUNA This abstract section should be typed in Italic font and font size of 10 pt and number of words of 150-200. Special for the abstract section, please useThis abstract section should be typed in Italic font and font size of 10 pt and number of words of 150-200. Special for the abstract section, please use
UINSUNAUINSUNA Moderasi beragama memberi pelajaran untuk berfikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik atau terobsesi buta oleh satu pandangan keagamaan seseorang atauModerasi beragama memberi pelajaran untuk berfikir dan bertindak bijaksana, tidak fanatik atau terobsesi buta oleh satu pandangan keagamaan seseorang atau
UMPOUMPO Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan di SD Muhammadiyah 1 Driyorejo serta faktor pendukung dan penghambat penguatan pendidikanPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan di SD Muhammadiyah 1 Driyorejo serta faktor pendukung dan penghambat penguatan pendidikan
UCYUCY Selain itu penerapan nilai anti korupsi juga belum maksimal. Terkait hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan model student teamsSelain itu penerapan nilai anti korupsi juga belum maksimal. Terkait hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan model student teams