UNIMALUNIMAL

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)

Penelitian ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Awak Kapal Perikanan Taiwan. Tingginya pengiriman PMI Awak Kapal terutama dalam sektor perikanan berimplikasi terhadap berbagai permasalahan. Tidak adanya hukum yang spesifik dalam perlindungan PMI-Awak Kapal perikanan serta ketidakharmonisan regulasi pembagian kewenangan merupakan inti dari permasalahan. Eksploitasi yang dialami oleh PMI Awak Kapal terutama pada kapal perikanan milik Taiwan terbilang cukup tinggi dan belum terselesaikan. Peneliti menggunakan konsep kerja sama internasional dan migrant workers untuk melihat upaya pemerintah. Adapun metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah Indonesia berupaya melakukan penguatan hubungan bilateral dengan Taiwan, menjalin kerja sama dengan International Labour Organization, International Organization of Migration, dan Interpol dalam rangka memastikan perlindungan terhadap PMI Awak Kapal Perikanan.

Eksploitasi yang dialami oleh PMI Awak Kapal Perikanan Taiwan adalah masalah yang belum terselesaikan.Masalah yang terjadi pada PMI Awak Kapal Perikanan Taiwan saat ini adalah modern slavery, yang seringkali meliputi masalah upah yang tidak dibayar, penipuan kesempatan kerja, pemutusan kerja sebelum masa kerja berakhir, jam kerja yang melebihi batas operasional, dan kekerasan hingga mereka menjadi korban dari kejahatan perdagangan orang.Ketidakharmonisan regulasi yang mengatur perlindungan PMI Awak Kapal Perikanan telah menyebabkan tingkat eksploitasi yang sangat tinggi.Pemerintah Indonesia memperkuat hubungan bilateral dengan Taiwan sebagai cara untuk melindungi warga negara dan kepentingan Indonesia.Dalam melindungi PMI Awak Kapal Perikanan, pemerintah Indonesia berusaha untuk memperbarui kerjasama bilateral antara negara penempatan.Selain itu, pemerintah Indonesia juga berkolaborasi dengan ILO, IMO, dan Interpol.

Untuk mengatasi masalah perlindungan PMI Awak Kapal Perikanan Taiwan, pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perdagangan, untuk menghindari tumpang tindih izin dan meningkatkan perlindungan terhadap PMI. Kedua, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi internasional seperti ILO dan IOM untuk meningkatkan kapasitas dan standar perekrutan, serta memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran. Ketiga, pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dan aplikasi mobile untuk meningkatkan deteksi dini dan pengawasan terhadap PMI Awak Kapal Perikanan, sehingga dapat memberikan penanganan yang tepat.

  1. Forced labor practices of Indonesian migrant fishing vessels crew on Taiwan-Flagged Ships? A need for... journal.uny.ac.id/index.php/jss/article/view/32260Forced labor practices of Indonesian migrant fishing vessels crew on Taiwan Flagged Ships A need for journal uny ac index php jss article view 32260
  2. Modern Slavery in Fishing Industry: the Need to Strengthen Law Enforcement and International Cooperation... doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.46511Modern Slavery in Fishing Industry the Need to Strengthen Law Enforcement and International Cooperation doi 10 20961 yustisia v10i1 46511
Read online
File size247.63 KB
Pages14
DMCAReport

Related /

ads-block-test