UNDIKSHAUNDIKSHA
Ganesha Civic Education JournalGanesha Civic Education JournalPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak asasi manusia bagi kaum minoritas yang berdasarkan pada sila ke 5. Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka untuk menganalisis dan memahami implementasi hak Asasi Manusia (HAM) bagi kaum minoritas di Indonesia, dengan fokus pada perspektif sila kelima Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak asasi manusia bagi kaum minoritas terkait dengan sila ke 5 dalam pancasila yaitu a) setiap warga negara bebas memiliki hak milik perorangan; b) hak setiap warga negara dalam mendapatkan hak jaminan sosial; c) setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan hingga fasilitas kesehatan yang sama rata dengan warga negara lainnya. Implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya Pancasila sebagai pegangan seluruh rakyat Indonesia maka diyakini bahwa Hak Asasi Manusia akan selalu dijunjung tinggi oleh seluruh warga Negara. Semakin banyak orang yang mengimplementasikan nilai – nilai yang terkandung didalam pancasila, maka semakin banyak pula orang yang menghargai individu tanpa memandang ras, suku, budaya, agama.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak asasi manusia didapatkan oleh setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut.Prinsip HAM dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, yang menjamin keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.Implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, sangat penting untuk menjunjung tinggi HAM dan menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif.
Berdasarkan latar belakang, metode, hasil, dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran penelitian lanjutan dapat diajukan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan publik dalam melindungi hak-hak kaum minoritas di berbagai daerah di Indonesia, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan agama yang spesifik. Kedua, penelitian dapat difokuskan pada peran lembaga-lembaga negara, seperti Komnas HAM dan kepolisian, dalam menangani kasus-kasus diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap kaum minoritas, serta mengidentifikasi kendala dan solusi untuk meningkatkan kinerja mereka. Ketiga, penting untuk dilakukan studi komparatif dengan negara-negara lain yang memiliki keberagaman etnis dan agama yang serupa, untuk mempelajari praktik-praktik terbaik dalam mempromosikan toleransi, inklusi, dan perlindungan hak-hak kaum minoritas. Penelitian-penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia, serta memperkuat fondasi negara hukum yang demokratis.
| File size | 263.9 KB |
| Pages | 9 |
| DMCA | Report |
Related /
UMSJUMSJ Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan ekologis yang muncul akibat lemahnya pengawasan,Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana negara dapat dimintai tanggung jawab atas kerusakan ekologis yang muncul akibat lemahnya pengawasan,
MKRIMKRI Penentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. MahkamahPenentuan lembaga negara harus mempertimbangkan penyebutan eksplisit nama atau fungsi dalam UUD 1945 serta pengaturan dalam peraturan lebih rendah. Mahkamah
MKRIMKRI Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah jaminan kepastian hukum bagi tindakan khusus untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuanDampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 adalah jaminan kepastian hukum bagi tindakan khusus untuk meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan
DINASTIREVDINASTIREV Tanpa komitmen politik yang kuat, revisi UU TNI 2025 berpotensi menjadi pintu masuk kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil, yang bertentanganTanpa komitmen politik yang kuat, revisi UU TNI 2025 berpotensi menjadi pintu masuk kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil, yang bertentangan
APPIHIAPPIHI Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahamiPerubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan mekanisme hukum dan politik yang esensial dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Amandemen dipahami
UNSADAUNSADA Bentuk konstitusi pasifisme setelah penyerahan tanpa syarat kepada sekutu membuat konsep-konsep Barat mulai diperkenalkan. Artikel 9 membuat Jepang tidakBentuk konstitusi pasifisme setelah penyerahan tanpa syarat kepada sekutu membuat konsep-konsep Barat mulai diperkenalkan. Artikel 9 membuat Jepang tidak
UNDIKSHAUNDIKSHA The COVID-19 pandemic is currently attacking Indonesia and encouraging an increase in internet consumption, especially social media. Freedom to accessThe COVID-19 pandemic is currently attacking Indonesia and encouraging an increase in internet consumption, especially social media. Freedom to access
MKRIMKRI Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang MahkamahUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) Pasal 24C ayat (6) menentukan bahwa hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah
Useful /
UMSJUMSJ Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah norma hukum positif, teori kekuasaan negara,Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah norma hukum positif, teori kekuasaan negara,
UMSJUMSJ Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat posisi hukum PPATK sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasionalTemuan ini diharapkan memberikan kontribusi dalam memperkuat posisi hukum PPATK sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional
UMSJUMSJ Melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, penelitian ini menganalisis keunggulan arbitrase dibandingkan proses litigasi, termasukMelalui pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, penelitian ini menganalisis keunggulan arbitrase dibandingkan proses litigasi, termasuk
UNSURYAUNSURYA Budaya organisasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kinerja personel swasta Kompi Senapan C, Batalyon 461 Kopasgat, sebesar 0,501.Budaya organisasi memiliki pengaruh langsung positif dan signifikan terhadap kinerja personel swasta Kompi Senapan C, Batalyon 461 Kopasgat, sebesar 0,501.