MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Peran organisasi non-pemerintah (NGO) perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan di Indonesia, karena sumber daya alam tidak dapat dilindungi secara efektif dan masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan peran NGO sebagai aktor dalam tata kelola lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NGO berperan signifikan dalam melindungi sumber daya alam dan membantu menyelesaikan masalah lingkungan. Di Indonesia, peran NGO telah diperkuat secara hukum, tetapi karena sifat sistem hukum lingkungan yang terbatas, tidak semua NGO memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Untuk melestarikan lingkungan, kedudukan hukum NGO seharusnya tidak dibatasi, karena gugatan lingkungan melibatkan kepentingan publik yang lebih luas dan keberlanjutan sumber daya alam yang harus dijaga.

Ornop merupakan aktor penting dalam membangun tata kelola lingkungan hidup yang baik dan sehat.Secara global, United Nations menyerukan kepada setiap negara anggota untuk membentuk kerja sama dengan Ornop yang memiliki keahlian di bidang lingkungan.Keberadaan Ornop di Indonesia telah diakui dalam regulasi.Ornop dianggap sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki peran krusial dalam advokasi serta kampanye yang mengkritisi kebijakan pemerintah.Dalam hal litigasi, tidak semua Ornop memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan hidup ke pengadilan.Oleh karena itu, untuk perbaikan di masa depan, diperlukan perubahan ke arah sistem hukum lingkungan yang lebih terbuka dalam memberikan hak gugat bagi Ornop, sehingga mereka dapat berperan lebih signifikan dalam mengendalikan kerusakan lingkungan melalui jalur litigasi.

Untuk memperkuat peran Ornop dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang strategi-strategi yang dapat digunakan oleh Ornop untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi cara-cara yang dapat digunakan Ornop untuk mengadvokasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup. Penelitian juga dapat dilakukan untuk menganalisis dampak dari keterlibatan Ornop dalam litigasi lingkungan dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan saran praktis bagi Ornop dan pemerintah dalam meningkatkan kolaborasi dan peran Ornop dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.

  1. PENGGUNAAN LEGAL STANDING ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN | Winarni... journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16320PENGGUNAAN LEGAL STANDING ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Winarni journal ugm ac jmh article view 16320
  2. The Society for Conservation Biology. society conservation biology skip article content information journals... conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.12458The Society for Conservation Biology society conservation biology skip article content information journals conbio onlinelibrary wiley doi 10 1111 cobi 12458
  3. Adam Academy Journal of Social Sciences » Submission » THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS... doi.org/10.31679/adamakademi.427082Adam Academy Journal of Social Sciences A Submission A THE ROLE OF NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS doi 10 31679 adamakademi 427082
  4. Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia) | Ruhiat | Andalas... ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/163Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta Greenpeace Indonesia Ruhiat Andalas ajis fisip unand ac index php ajis article view 163
Read online
File size434.93 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

JURIS Sistem deteksi dan klasifikasi polusi udara terhadap penderita asma menggunakan metode Na ve Bayes 2026More at 2026

POLBANPOLBAN Sistem ini mendeteksi konsentrasi polutan udara berupa Particulate Matter (PM2. 5), Karbon Monoksida (CO), dan Nitrogen Dioksida (NO2), kemudian mengklasifikasikannyaSistem ini mendeteksi konsentrasi polutan udara berupa Particulate Matter (PM2. 5), Karbon Monoksida (CO), dan Nitrogen Dioksida (NO2), kemudian mengklasifikasikannya

JURIS Studi Komparatif Tentang Outsourcing Pemborongan Kerja Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Syirkah Dalam Islam 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan syirkah dalam Islam. Outsourcing diuraikan sebagai penyerahan pekerjaan sifatnya penunjang produksi, sedangkan13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan syirkah dalam Islam. Outsourcing diuraikan sebagai penyerahan pekerjaan sifatnya penunjang produksi, sedangkan

JURIS Penerapan Teknologi Rocket Stove untuk Mengurangi Polusi Pembakaran Sampah di Kampung Merangkai 2025More at 2025

UmriUmri Pengelolaan sampah plastik yang tidak optimal masih menjadi permasalahan di masyarakat pedesaan, khususnya akibat praktik pembakaran tradisional yang menimbulkanPengelolaan sampah plastik yang tidak optimal masih menjadi permasalahan di masyarakat pedesaan, khususnya akibat praktik pembakaran tradisional yang menimbulkan

JURIS Analisis Hubungan Strategi Koping Keluarga dengan Kualitas Hidup Lansia Gangguan Kognitif Ringan Mild Cognitive Impairment di Wilayah Pinggiran Sungai Kapuas Banjar Serasan Kota Pontianak 2025More at 2025

MES BOGORMES BOGOR Penelitian dilakukan pada 50 lansia berusia ≥60 tahun yang dipilih melalui screening menggunakan instrumen MMSE (Mini-Mental State Examination). HasilPenelitian dilakukan pada 50 lansia berusia ≥60 tahun yang dipilih melalui screening menggunakan instrumen MMSE (Mini-Mental State Examination). Hasil

JURIS Fenomena Hoaks Bidang Kesehatan Sebagai Kejahatan di Dunia Mayantara 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuan masyarakat, melainkan bagian dari gerakan anti-ilmu pengetahuan yang mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu,Hoaks ini bukan sekadar ketidaktahuan masyarakat, melainkan bagian dari gerakan anti-ilmu pengetahuan yang mengikis kepercayaan publik. Oleh karena itu,

JURIS Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM Hak Asasi Manusia dan Kriminologi 2025More at 2025

PUBMEDIAPUBMEDIA Potensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah merupakan masalah utama. Indonesia harus mempertimbangkanPotensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah merupakan masalah utama. Indonesia harus mempertimbangkan

JURIS STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG UNDANG OMNIBUS Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada P 2024More at 2024

MKRIMKRI Urgensi standardisasi muncul karena beberapa keputusan telah diikuti dengan berbagai regulasi, termasuk yang dikeluarkan oleh institusi negara, yang substansinyaUrgensi standardisasi muncul karena beberapa keputusan telah diikuti dengan berbagai regulasi, termasuk yang dikeluarkan oleh institusi negara, yang substansinya

JURIS Islam Dan Penguatan Civil Society Di Indonesia 2020More at 2020

QAUMIYYAHQAUMIYYAH Upaya penguatan civil society tidak bisa mengabaikan faktor agama khususnya Islam. Bahkan dalam beberapa hal tertentu keberadaan umat Islam yang notabenenyaUpaya penguatan civil society tidak bisa mengabaikan faktor agama khususnya Islam. Bahkan dalam beberapa hal tertentu keberadaan umat Islam yang notabenenya

Useful /

JURIS Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba Studi Pasal 114 Ayat 2 dan 19 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkotika masuk dalam kategori jarimah hirabah. KarenaHasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkotika masuk dalam kategori jarimah hirabah. Karena

JURIS Efektifitas Pelatihan Samara Course 2014 Nasyiatul Aisyiyah Jawa Timur Dalam Membentuk Keluarga Sakinah 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,457 yang menunjukan bahwa 45,7% terjadi pembentukan keluarga sakinah yang dipengaruhi oleh variabel X1Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0,457 yang menunjukan bahwa 45,7% terjadi pembentukan keluarga sakinah yang dipengaruhi oleh variabel X1

JURIS Komunikasi sebagai Instrumen Kepemimpinan Analisis Komparatif Dinamika Internal HIMAKSI dan HIMAPLIK 2025More at 2025

UNIVEDUNIVED Efektivitas organisasi mahasiswa sangat ditentukan oleh sejauh mana komunikasi internal dibangun secara dialogis, terbuka, dan inklusif, serta didukungEfektivitas organisasi mahasiswa sangat ditentukan oleh sejauh mana komunikasi internal dibangun secara dialogis, terbuka, dan inklusif, serta didukung

JURIS Strategi Pengembangan Agribisnis Jagung Di Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun 2024More at 2024

USIUSI Terakhir, menjalin kemitraan strategis dengan pihak industri atau pemerintah penting untuk memastikan akses pasar yang stabil, pengadaan sarana produksi,Terakhir, menjalin kemitraan strategis dengan pihak industri atau pemerintah penting untuk memastikan akses pasar yang stabil, pengadaan sarana produksi,

ads-block-test