MKRIMKRI

Jurnal KonstitusiJurnal Konstitusi

Peran organisasi non-pemerintah (NGO) perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan di Indonesia, karena sumber daya alam tidak dapat dilindungi secara efektif dan masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan peran NGO sebagai aktor dalam tata kelola lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NGO berperan signifikan dalam melindungi sumber daya alam dan membantu menyelesaikan masalah lingkungan. Di Indonesia, peran NGO telah diperkuat secara hukum, tetapi karena sifat sistem hukum lingkungan yang terbatas, tidak semua NGO memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Untuk melestarikan lingkungan, kedudukan hukum NGO seharusnya tidak dibatasi, karena gugatan lingkungan melibatkan kepentingan publik yang lebih luas dan keberlanjutan sumber daya alam yang harus dijaga.

Ornop merupakan aktor penting dalam membangun tata kelola lingkungan hidup yang baik dan sehat.Secara global, United Nations menyerukan kepada setiap negara anggota untuk membentuk kerja sama dengan Ornop yang memiliki keahlian di bidang lingkungan.Keberadaan Ornop di Indonesia telah diakui dalam regulasi.Ornop dianggap sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki peran krusial dalam advokasi serta kampanye yang mengkritisi kebijakan pemerintah.Dalam hal litigasi, tidak semua Ornop memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan hidup ke pengadilan.Oleh karena itu, untuk perbaikan di masa depan, diperlukan perubahan ke arah sistem hukum lingkungan yang lebih terbuka dalam memberikan hak gugat bagi Ornop, sehingga mereka dapat berperan lebih signifikan dalam mengendalikan kerusakan lingkungan melalui jalur litigasi.

Untuk memperkuat peran Ornop dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang strategi-strategi yang dapat digunakan oleh Ornop untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi cara-cara yang dapat digunakan Ornop untuk mengadvokasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup. Penelitian juga dapat dilakukan untuk menganalisis dampak dari keterlibatan Ornop dalam litigasi lingkungan dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan saran praktis bagi Ornop dan pemerintah dalam meningkatkan kolaborasi dan peran Ornop dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.

  1. PENGGUNAAN LEGAL STANDING ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN | Winarni... journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16320PENGGUNAAN LEGAL STANDING ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Winarni journal ugm ac jmh article view 16320
  2. The Society for Conservation Biology. society conservation biology skip article content information journals... conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.12458The Society for Conservation Biology society conservation biology skip article content information journals conbio onlinelibrary wiley doi 10 1111 cobi 12458
  3. Adam Academy Journal of Social Sciences » Submission » THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS... doi.org/10.31679/adamakademi.427082Adam Academy Journal of Social Sciences A Submission A THE ROLE OF NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS doi 10 31679 adamakademi 427082
  4. Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia) | Ruhiat | Andalas... ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/163Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta Greenpeace Indonesia Ruhiat Andalas ajis fisip unand ac index php ajis article view 163
Read online
File size434.93 KB
Pages19
DMCAReport

Related /

JURIS Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Pada Pelaku Transaksi Narkoba Studi Pasal 114 Ayat 2 dan 19 Ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 2026More at 2026

UM SURABAYAUM SURABAYA Karena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang terorganisir yang dapat merusak tatanan kehidupan baik diri sendiri maupun orang lain. MembunuhKarena kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa yang terorganisir yang dapat merusak tatanan kehidupan baik diri sendiri maupun orang lain. Membunuh

JURIS Reconstructing The Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers Facing The Death Penalty Jinayat In Saudi Arabia National And International Legal Perspectives 2025More at 2025

UIN ANTASARIUIN ANTASARI Rekonstruksi model perlindungan memerlukan perjanjian bilateral mengikat terkait Mandatory Consular Notification, penguatan kapasitas diplomasi hukum,Rekonstruksi model perlindungan memerlukan perjanjian bilateral mengikat terkait Mandatory Consular Notification, penguatan kapasitas diplomasi hukum,

JURIS Judicial Activism Between Protecting Constitutional Supremacy or Transitioning to Juristocracy Judicial Activism Diantara Melindungi Supremasi Konstitusional Atau Transisi Menuju Juristocracy 2024More at 2024

MKRIMKRI Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengujiMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji

JURIS RELEVANSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BIDANG PENGUJIAN UNDANG UNDANG TERHADAP POLITIK KRIMINAL INDONESIA Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia 2024More at 2024

MKRIMKRI Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak signifikan pada politik kriminal Indonesia, menunjukkan inkonsistensi antara perannya sebagai negative legislaturePutusan Mahkamah Konstitusi berdampak signifikan pada politik kriminal Indonesia, menunjukkan inkonsistensi antara perannya sebagai negative legislature

JURIS STANDARISASI BENTUK PRODUK HUKUM SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PERKARA PENGUJIAN UNDANG UNDANG OMNIBUS Standardisasi Regulasi Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada P 2024More at 2024

MKRIMKRI Urgensi standardisasi muncul karena beberapa keputusan telah diikuti dengan berbagai regulasi, termasuk yang dikeluarkan oleh institusi negara, yang substansinyaUrgensi standardisasi muncul karena beberapa keputusan telah diikuti dengan berbagai regulasi, termasuk yang dikeluarkan oleh institusi negara, yang substansinya

JURIS Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat 1 Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Dalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untukDalam pasal 55 ayat (1) Undang-undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara khusus memberikan hak kepada kreditur separatis untuk

JURIS Kritik Terhadap Epistemologi Fikih Murtad 2016More at 2016

UINUIN Pembacaan ulang terhadap sumber hukum fikih murtad menunjukkan bahwa kemurtadan bukanlah kejahatan pidana, melainkan pelanggaran teologis yang sanksinyaPembacaan ulang terhadap sumber hukum fikih murtad menunjukkan bahwa kemurtadan bukanlah kejahatan pidana, melainkan pelanggaran teologis yang sanksinya

JURIS Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam 2015More at 2015

UINUIN Sementara Alquran tidak menetapkan sanksi duniawi, Hadis menjadi dasar hukuman mati bagi murtad, yang diterima oleh sebagian ulama tradisional namun ditolakSementara Alquran tidak menetapkan sanksi duniawi, Hadis menjadi dasar hukuman mati bagi murtad, yang diterima oleh sebagian ulama tradisional namun ditolak

Useful /

JURIS Perjanjian Waralaba Penerapan dalam Konteks Modern 2024More at 2024

DINASTIREVDINASTIREV Adapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatanAdapun diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Perjanjian Warabala dalam konteks Modern adalah dibuat secara on line dan secara hukum sah dan memiliki kekuatan

JURIS Perpaduan Syariah dan Budaya dalam Resolusi Konflik 2016More at 2016

UINUIN Penyebab konflik dapat disebabkan oleh banyak variabel seperti politik, budaya, agama, dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus konflik pembangunanPenyebab konflik dapat disebabkan oleh banyak variabel seperti politik, budaya, agama, dan ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus konflik pembangunan

JURIS Refleksi Teori Kritis Jurgen Habermas atas Konsesus Simbolik Perda Syariah 2016More at 2016

UINUIN Hal ini diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong krisis legitimasi. Dengan perspektifHal ini diawali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendorong krisis legitimasi. Dengan perspektif

JURIS Nasab dalam Perspektif Tafsir Ahkam 2016More at 2016

UINUIN Dari kalangan empat mazhab, Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi yang paling shârih menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnyaDari kalangan empat mazhab, Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi yang paling shârih menegaskan sahnya status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya

ads-block-test