MKRIMKRI
Jurnal KonstitusiJurnal KonstitusiPeran organisasi non-pemerintah (NGO) perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas tata kelola lingkungan di Indonesia, karena sumber daya alam tidak dapat dilindungi secara efektif dan masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan peran NGO sebagai aktor dalam tata kelola lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NGO berperan signifikan dalam melindungi sumber daya alam dan membantu menyelesaikan masalah lingkungan. Di Indonesia, peran NGO telah diperkuat secara hukum, tetapi karena sifat sistem hukum lingkungan yang terbatas, tidak semua NGO memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di pengadilan. Untuk melestarikan lingkungan, kedudukan hukum NGO seharusnya tidak dibatasi, karena gugatan lingkungan melibatkan kepentingan publik yang lebih luas dan keberlanjutan sumber daya alam yang harus dijaga.
Ornop merupakan aktor penting dalam membangun tata kelola lingkungan hidup yang baik dan sehat.Secara global, United Nations menyerukan kepada setiap negara anggota untuk membentuk kerja sama dengan Ornop yang memiliki keahlian di bidang lingkungan.Keberadaan Ornop di Indonesia telah diakui dalam regulasi.Ornop dianggap sebagai mitra pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki peran krusial dalam advokasi serta kampanye yang mengkritisi kebijakan pemerintah.Dalam hal litigasi, tidak semua Ornop memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan hidup ke pengadilan.Oleh karena itu, untuk perbaikan di masa depan, diperlukan perubahan ke arah sistem hukum lingkungan yang lebih terbuka dalam memberikan hak gugat bagi Ornop, sehingga mereka dapat berperan lebih signifikan dalam mengendalikan kerusakan lingkungan melalui jalur litigasi.
Untuk memperkuat peran Ornop dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang strategi-strategi yang dapat digunakan oleh Ornop untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi cara-cara yang dapat digunakan Ornop untuk mengadvokasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang terkait dengan lingkungan hidup. Penelitian juga dapat dilakukan untuk menganalisis dampak dari keterlibatan Ornop dalam litigasi lingkungan dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan efektivitas perlindungan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan saran praktis bagi Ornop dan pemerintah dalam meningkatkan kolaborasi dan peran Ornop dalam tata kelola lingkungan hidup di Indonesia.
- PENGGUNAAN LEGAL STANDING ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN | Winarni... journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16320PENGGUNAAN LEGAL STANDING ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN Winarni journal ugm ac jmh article view 16320
- The Society for Conservation Biology. society conservation biology skip article content information journals... conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cobi.12458The Society for Conservation Biology society conservation biology skip article content information journals conbio onlinelibrary wiley doi 10 1111 cobi 12458
- Adam Academy Journal of Social Sciences » Submission » THE ROLE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS... doi.org/10.31679/adamakademi.427082Adam Academy Journal of Social Sciences A Submission A THE ROLE OF NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS doi 10 31679 adamakademi 427082
- Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia) | Ruhiat | Andalas... ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/article/view/163Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta Greenpeace Indonesia Ruhiat Andalas ajis fisip unand ac index php ajis article view 163
| File size | 434.93 KB |
| Pages | 19 |
| DMCA | Report |
Related /
FHUKIFHUKI Penyadapan merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU Telekomunikasi dan UU ITE, kecuali dilakukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturanPenyadapan merupakan perbuatan yang dilarang menurut UU Telekomunikasi dan UU ITE, kecuali dilakukan oleh otoritas yang berwenang berdasarkan peraturan
FHUKIFHUKI 23 Tahun 2004, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Mrn menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas lex specialis23 Tahun 2004, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Mrn menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas lex specialis
FHUKIFHUKI Perjanjian ini berupa pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan pembayaran premi. Dalam asuransi jiwa, klausul Contestable PeriodPerjanjian ini berupa pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan pembayaran premi. Dalam asuransi jiwa, klausul Contestable Period
FHUKIFHUKI Penelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang HakPenelitian ini membahas tentang pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi Telegram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
FHUKIFHUKI Rumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah pornografi dengan motif balas dendam termasuk dalam tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan pertimbanganRumusan masalah dalam tesis ini adalah apakah pornografi dengan motif balas dendam termasuk dalam tindak pidana penyebaran pornografi atau tidak, dan pertimbangan
FHUKIFHUKI 28 of 2014, employing legal protection theory and a statutory approach, thus constituting normative research. It identifies government blocking of these28 of 2014, employing legal protection theory and a statutory approach, thus constituting normative research. It identifies government blocking of these
FHUKIFHUKI 40 Tahun 2007 dan Undang‑Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai40 Tahun 2007 dan Undang‑Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. PT Jamkrindo (Persero) berkembang dari asalnya pada tahun 1970 sebagai
FHUKIFHUKI Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity.Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity.
Useful /
IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh antara variabel ability, responsiveness, empati, appearance, dan kompetensi terhadap loyalitas pasien rawatBerdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh antara variabel ability, responsiveness, empati, appearance, dan kompetensi terhadap loyalitas pasien rawat
IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 34.815 orang dan jumlah sampel sebanyak 325 responden. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner,Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 34.815 orang dan jumlah sampel sebanyak 325 responden. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner,
IIKPELAMONIAIIKPELAMONIA Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar diharapkan tetap memperhatikan perawat yang memiliki beban kerja yang berlebihan, dan memperhatikan komitmen organisasiRumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar diharapkan tetap memperhatikan perawat yang memiliki beban kerja yang berlebihan, dan memperhatikan komitmen organisasi
FHUKIFHUKI Pelaku usaha memanfaatkan posisi dominan mereka untuk membuat perjanjian baku yang merugikan, memberikan informasi yang tidak jelas, dan menyediakan layananPelaku usaha memanfaatkan posisi dominan mereka untuk membuat perjanjian baku yang merugikan, memberikan informasi yang tidak jelas, dan menyediakan layanan