PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan dan transparansi dalam proses peradilan kasus hukuman mati di Indonesia dan menilai efektivitasnya sebagai instrumen penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber hukum, jurnal akademik, dan laporan dari organisasi hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi kesalahan peradilan, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan kurangnya transparansi dalam proses hukum dan eksekusi. Selain itu, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Studi ini menyarankan agar Indonesia perlu mengevaluasi kembali kebijakan hukuman mati dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, efektivitas hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi sistem peradilan dan implementasi moratorium dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hukuman mati masih menjadi subjek perdebatan yang kompleks, terutama terkait dengan aspek keadilan, transparansi, dan seberapa efektif hukuman mati dalam mencegah kejahatan.Hukuman mati masih diakui dan digunakan tetapi ada banyak masalah dalam menerapkannya.Potensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah merupakan masalah utama.Indonesia harus mempertimbangkan kembali kebijakan hukuman mati dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut.Sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia dapat dimulai dengan reformasi sistem peradilan pidana, peningkatan transparansi, dan penerapan moratorium.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak psikologis dan sosial dari hukuman mati terhadap keluarga korban dan pelaku kejahatan, dengan fokus pada bagaimana dukungan psikologis dapat diberikan untuk membantu mereka menghadapi trauma dan proses adaptasi. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk menguji secara empiris hubungan antara penerapan hukuman mati dan tingkat kejahatan di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat kriminalitas, seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan negara-negara yang telah menghapus hukuman mati, dengan fokus pada praktik-praktik terbaik dalam penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku kejahatan, serta bagaimana negara-negara tersebut berhasil menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa menggunakan hukuman mati. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu hukuman mati di Indonesia, serta menginformasikan kebijakan peradilan pidana yang lebih efektif dan humanis.
- Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia)... journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/3851Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM Hak Asasi Manusia journal pubmedia index php lawstudies article view 3851
- PERBINCANGAN MENGENAI HUKUMAN MATI TERKAIT KASUS BALI NINE DAN MARY JANE DALAM SITUS JEJARING SOSIAL... jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7817PERBINCANGAN MENGENAI HUKUMAN MATI TERKAIT KASUS BALI NINE DAN MARY JANE DALAM SITUS JEJARING SOSIAL jurnal unpad ac jkk article view 7817
| File size | 364.72 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
PUBMEDIAPUBMEDIA Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebebasan pers diakui secara hukum, penegakan hukum terkait kejahatan terhadap wartawan masih lemah. Data menunjukkanTemuan menunjukkan bahwa meskipun kebebasan pers diakui secara hukum, penegakan hukum terkait kejahatan terhadap wartawan masih lemah. Data menunjukkan
PUBMEDIAPUBMEDIA Restitusi merupakan bentuk pemenuhan hak korban sebagai bagian dari uqubat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban, khususnya korban kejahatanRestitusi merupakan bentuk pemenuhan hak korban sebagai bagian dari uqubat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan korban, khususnya korban kejahatan
UMKUMK The findings carry several implications for language education practice: teachers should develop differentiated, innovative instructional strategies thatThe findings carry several implications for language education practice: teachers should develop differentiated, innovative instructional strategies that
UMKUMK Meskipun keyakinan diri dalam menulis sangat penting untuk pengembangan keterampilan menulis pembelajar bahasa kedua/asing, masih terdapat keterbatasanMeskipun keyakinan diri dalam menulis sangat penting untuk pengembangan keterampilan menulis pembelajar bahasa kedua/asing, masih terdapat keterbatasan
UMKUMK Using purposive sampling, 52 students were selected as participants. Quantitative data were collected through pretests and posttests and analyzed usingUsing purposive sampling, 52 students were selected as participants. Quantitative data were collected through pretests and posttests and analyzed using
PUBMEDIAPUBMEDIA Konsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang mengalami kerugian dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
PUBMEDIAPUBMEDIA Keberadaan skema kerja paruh waktu merupakan inovasi administratif dalam reformasi birokrasi, namun belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya diaturKeberadaan skema kerja paruh waktu merupakan inovasi administratif dalam reformasi birokrasi, namun belum memiliki dasar hukum yang kuat karena hanya diatur
PUBMEDIAPUBMEDIA Prinsip-prinsip dalam humanisme Pancasila mengadvokasi pemahaman nasional yang bersifat bersama, penghormatan terhadap kebebasan demokratis, keadilan sosial,Prinsip-prinsip dalam humanisme Pancasila mengadvokasi pemahaman nasional yang bersifat bersama, penghormatan terhadap kebebasan demokratis, keadilan sosial,
Useful /
PUBMEDIAPUBMEDIA Berdasarkan temuan lapangan, tidak ada yang menerapkan secara utuh apa yang disebut sebagai sistem pewarisan berupa tanah kepada generasi selanjutnya atauBerdasarkan temuan lapangan, tidak ada yang menerapkan secara utuh apa yang disebut sebagai sistem pewarisan berupa tanah kepada generasi selanjutnya atau
PUBMEDIAPUBMEDIA Sebagai respons terhadap kasus-kasus ini, Polres Boalemo telah melakukan upaya penegakan hukum melalui tindakan pencegahan, seperti penyuluhan dan sosialisasiSebagai respons terhadap kasus-kasus ini, Polres Boalemo telah melakukan upaya penegakan hukum melalui tindakan pencegahan, seperti penyuluhan dan sosialisasi
UMKUMK Siswa menikmati belajar lagu karena membuat mereka tidak merasa bosan. Selain itu, siswa dapat mempelajari kosakata dan pengucapan baru dari lagu-laguSiswa menikmati belajar lagu karena membuat mereka tidak merasa bosan. Selain itu, siswa dapat mempelajari kosakata dan pengucapan baru dari lagu-lagu
PUBMEDIAPUBMEDIA Disarankan pendekatan hibrida yang menggabungkan perlindungan penuh dengan insentif yang wajar untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendorong partisipasiDisarankan pendekatan hibrida yang menggabungkan perlindungan penuh dengan insentif yang wajar untuk menciptakan ekosistem yang aman dan mendorong partisipasi