PUBMEDIAPUBMEDIA
Journal of Contemporary Law StudiesJournal of Contemporary Law StudiesPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadilan dan transparansi dalam proses peradilan kasus hukuman mati di Indonesia dan menilai efektivitasnya sebagai instrumen penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis berbagai sumber hukum, jurnal akademik, dan laporan dari organisasi hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk potensi kesalahan peradilan, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan kurangnya transparansi dalam proses hukum dan eksekusi. Selain itu, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa hukuman mati lebih efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dibandingkan hukuman penjara seumur hidup. Studi ini menyarankan agar Indonesia perlu mengevaluasi kembali kebijakan hukuman mati dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, efektivitas hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Reformasi sistem peradilan dan implementasi moratorium dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan transparan.
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hukuman mati masih menjadi subjek perdebatan yang kompleks, terutama terkait dengan aspek keadilan, transparansi, dan seberapa efektif hukuman mati dalam mencegah kejahatan.Hukuman mati masih diakui dan digunakan tetapi ada banyak masalah dalam menerapkannya.Potensi kesalahan yudisial yang dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah merupakan masalah utama.Indonesia harus mempertimbangkan kembali kebijakan hukuman mati dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut.Sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia dapat dimulai dengan reformasi sistem peradilan pidana, peningkatan transparansi, dan penerapan moratorium.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan. Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak psikologis dan sosial dari hukuman mati terhadap keluarga korban dan pelaku kejahatan, dengan fokus pada bagaimana dukungan psikologis dapat diberikan untuk membantu mereka menghadapi trauma dan proses adaptasi. Kedua, penelitian kuantitatif dapat dilakukan untuk menguji secara empiris hubungan antara penerapan hukuman mati dan tingkat kejahatan di Indonesia, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi tingkat kriminalitas, seperti tingkat kemiskinan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Ketiga, penelitian komparatif dapat dilakukan untuk membandingkan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan negara-negara yang telah menghapus hukuman mati, dengan fokus pada praktik-praktik terbaik dalam penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku kejahatan, serta bagaimana negara-negara tersebut berhasil menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tanpa menggunakan hukuman mati. Ketiga saran ini saling terkait dan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu hukuman mati di Indonesia, serta menginformasikan kebijakan peradilan pidana yang lebih efektif dan humanis.
- Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia)... journal.pubmedia.id/index.php/lawstudies/article/view/3851Kontroversi Hukuman Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Dilihat dari Perspektif HAM Hak Asasi Manusia journal pubmedia index php lawstudies article view 3851
- PERBINCANGAN MENGENAI HUKUMAN MATI TERKAIT KASUS BALI NINE DAN MARY JANE DALAM SITUS JEJARING SOSIAL... jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/7817PERBINCANGAN MENGENAI HUKUMAN MATI TERKAIT KASUS BALI NINE DAN MARY JANE DALAM SITUS JEJARING SOSIAL jurnal unpad ac jkk article view 7817
| File size | 364.72 KB |
| Pages | 11 |
| DMCA | Report |
Related /
JAYABAYAJAYABAYA UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk menentukan klaim wilayah, hak navigasi, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan sumber daya alam.UNCLOS memberikan kerangka kerja hukum yang jelas untuk menentukan klaim wilayah, hak navigasi, penyelesaian sengketa, dan pengelolaan sumber daya alam.
STHBSTHB Penelitian menganalisis peraturan perundang‑undangan terkait manajemen bencana dan dana bantuan sosial, dan mengungkap adanya ketidakpastian hukum akibatPenelitian menganalisis peraturan perundang‑undangan terkait manajemen bencana dan dana bantuan sosial, dan mengungkap adanya ketidakpastian hukum akibat
DINASTIREVDINASTIREV Kepastian hukum menjadi landasan utama dalam proses arbitrase, hal tersebut didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianKepastian hukum menjadi landasan utama dalam proses arbitrase, hal tersebut didasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
DINASTIREVDINASTIREV Data diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan menelaah unsur-unsurData diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan dengan menelaah unsur-unsur
AKRABJUARAAKRABJUARA Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif dengan menelaah literatur kunci guna mengidentifikasi secara mendalam implikasi utama dariPenelitian ini bertujuan untuk menyajikan kajian komprehensif dengan menelaah literatur kunci guna mengidentifikasi secara mendalam implikasi utama dari
OJS INDONESIAOJS INDONESIA The methods used in this research are normative and empirical juridical. Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, writtenThe methods used in this research are normative and empirical juridical. Normative juridical refers to an approach that refers to laws, literature, written
UMNYARSIUMNYARSI Studi ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa proses pemilu di Indonesia. Sengketa prosesStudi ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menangani sengketa proses pemilu di Indonesia. Sengketa proses
UMJ PremiumUMJ Premium Topik ini menjadi menarik ketika banyak sekali persoalan menyangkut kegiatan konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi penyelesaiannya merugikan salahTopik ini menjadi menarik ketika banyak sekali persoalan menyangkut kegiatan konstruksi yang berlaku di Indonesia tetapi penyelesaiannya merugikan salah
Useful /
MAHADALYALFITHRAHMAHADALYALFITHRAH Untuk mencapai makanan roh yang halal, manusia harus menjalani proses zuhud, wara, riyāḍah, dan mujāhadah. Konsep ini menghasilkan pemenuhan spiritualUntuk mencapai makanan roh yang halal, manusia harus menjalani proses zuhud, wara, riyāḍah, dan mujāhadah. Konsep ini menghasilkan pemenuhan spiritual
SUMBARPROVSUMBARPROV Kombinasi kebijakan input-output menyebabkan penurunan surplus produsen yang menunjukkan belum adanya insentif ekonomi untuk meningkatkan produksi karet.Kombinasi kebijakan input-output menyebabkan penurunan surplus produsen yang menunjukkan belum adanya insentif ekonomi untuk meningkatkan produksi karet.
PUBMEDIAPUBMEDIA Untuk mewujudkan keadilan administratif, diperlukan revisi UU ASN dan penetapan standar nasional minimum yang mengatur jaminan sosial, hak cuti, pengembanganUntuk mewujudkan keadilan administratif, diperlukan revisi UU ASN dan penetapan standar nasional minimum yang mengatur jaminan sosial, hak cuti, pengembangan
UNAIRUNAIR Karena sensitivitasnya terhadap pH, suhu, cahaya, oksigen, dan kelembaban, perlindungan biasanya dilakukan melalui mikroenkapsulasi dengan spray drying.Karena sensitivitasnya terhadap pH, suhu, cahaya, oksigen, dan kelembaban, perlindungan biasanya dilakukan melalui mikroenkapsulasi dengan spray drying.