UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUU Omnibus dapat diartikan sebagai undang-undang yang dibuat untuk menargetkan isu utama yang mampu mencabut atau mengganti beberapa undang-undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan Presiden masih dalam koridor konstitusi karena dianggap sebagai bagian dari kewenangan prerogatif Presiden. Namun, kelompok lain memiliki pandangan berbeda bahwa tindakan Presiden tidak berada dalam kerangka kewenangan prerogatif, tetapi justru melanggar atau bersifat sembarangan. Masalah dalam penelitian ini adalah pertanyaan apakah Konstitusi Tahun 1945 memberikan kewenangan prerogatif kepada Presiden, khususnya terkait UU Omnibus? Secara umum dapat dipahami bahwa Konstitusi Tahun 1945 memberikan kewenangan prerogatif kepada Presiden melalui Pasal 10 hingga Pasal 17, sehingga Presiden dalam menjalankan kewenangannya tidak perlu meminta persetujuan dari lembaga lain seperti DPR. Namun, dengan rencana UU Omnibus di Indonesia, termasuk UU Omnibus Ketenagakerjaan dan UU Omnibus Pajak, perlu ditinjau dan disetujui oleh DPR. Di masa depan, kekuatan Presiden harus diatur secara eksplisit dalam konstitusi atau undang-undang agar implementasinya mudah dikontrol. Oleh karena itu, DPR harus secara aktif mengawasi administrasi pemerintah dengan menggunakan haknya secara optimal dan proporsional.
Secara umum dapat dipahami bahwa Konstitusi Tahun 1945 memberikan kewenangan prerogatif kepada Presiden melalui Pasal 10 hingga Pasal 17, sehingga Presiden dalam menjalankan kewenangannya tidak perlu meminta persetujuan dari lembaga lain seperti DPR.Namun, setelah tiga kali amandemen, struktur Konstitusi Tahun 1945 mengalami perubahan besar.Otoritas Presiden mengalami pengurangan substansial, terutama dalam pembentukan UU Omnibus yang memerlukan persetujuan DPR.Di masa depan, kewenangan Presiden harus diatur secara eksplisit dalam konstitusi atau undang-undang agar implementasinya mudah dikontrol.DPR harus aktif mengawasi administrasi pemerintah dengan menggunakan haknya secara optimal dan proporsional.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak UU Omnibus terhadap hak-hak pekerja di Indonesia, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan. Selain itu, perlu dilakukan studi perbandingan antara sistem kewenangan prerogatif Presiden di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki struktur konstitusi serupa. Penelitian juga dapat mengkaji efektivitas peran DPR dalam pengawasan pembentukan UU Omnibus, termasuk tantangan yang dihadapi dalam proses persetujuan dan implementasi. Dengan memperdalam aspek-aspek ini, diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang lebih seimbang antara kebutuhan investasi dan perlindungan hak masyarakat.
| File size | 761.95 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
169169 Desain kostum karnaval yang terinspirasi dari karakter Seven Seas dari The Little Mermaid menunjukkan bahwa unsur-unsur laut dan karakter fiksi dapat diterjemahkanDesain kostum karnaval yang terinspirasi dari karakter Seven Seas dari The Little Mermaid menunjukkan bahwa unsur-unsur laut dan karakter fiksi dapat diterjemahkan
169169 Aplikasi gaya citra Mooi Indie dalam fotografi salon menggambarkan keindahan alam dan kehidupan tradisional kepulauan yang diwariskan dari era kolonial.Aplikasi gaya citra Mooi Indie dalam fotografi salon menggambarkan keindahan alam dan kehidupan tradisional kepulauan yang diwariskan dari era kolonial.
UM SURABAYAUM SURABAYA Masyarakat adalah makhluk sosial yang selalu ingin bersosialisasi dalam lingkup wilayahnya. Dalam kehidupan sosial, konsep perencanaan dan pelaksanaanMasyarakat adalah makhluk sosial yang selalu ingin bersosialisasi dalam lingkup wilayahnya. Dalam kehidupan sosial, konsep perencanaan dan pelaksanaan
UM SURABAYAUM SURABAYA Artikel ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Desa. Pendekatan yang digunakanArtikel ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang sejauh mana pemerintah desa telah menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Desa. Pendekatan yang digunakan
UNISSULAUNISSULA Sementara itu, harga tanah dan bangunan meningkat sangat cepat sehingga meningkatkan jumlah orang yang terlibat dalam bisnis dengan menghindari pajak.Sementara itu, harga tanah dan bangunan meningkat sangat cepat sehingga meningkatkan jumlah orang yang terlibat dalam bisnis dengan menghindari pajak.
UNISSULAUNISSULA Pemerintahan dikatakan baik bila tujuan bersama tercapai dengan baik, memperhatikan proses pengambilan keputusan, menjalankan fungsi regulasi, serta melaksanakanPemerintahan dikatakan baik bila tujuan bersama tercapai dengan baik, memperhatikan proses pengambilan keputusan, menjalankan fungsi regulasi, serta melaksanakan
UNISSULAUNISSULA Peace in islam is recommended because if there is peace among disputants, they will avoid from hostility. If it does not work, it can be passed by al-tahkimPeace in islam is recommended because if there is peace among disputants, they will avoid from hostility. If it does not work, it can be passed by al-tahkim
UNISSULAUNISSULA Dari sisi pemerintah, terdapat setidaknya tiga manfaat penerapan Omnibus Law, yaitu: pertama, menghilangkan tumpang‑tindih antara peraturan perundang‑undangan;Dari sisi pemerintah, terdapat setidaknya tiga manfaat penerapan Omnibus Law, yaitu: pertama, menghilangkan tumpang‑tindih antara peraturan perundang‑undangan;
Useful /
JIMF BIJIMF BI Namun, di Arab Saudi, faktor-faktor ESG tidak signifikan, dan kepatuhan Syariah sendirian menggerakkan kinerja keuangan, menunjukkan bahwa keselarasanNamun, di Arab Saudi, faktor-faktor ESG tidak signifikan, dan kepatuhan Syariah sendirian menggerakkan kinerja keuangan, menunjukkan bahwa keselarasan
JIMF BIJIMF BI Mengambil teori Signaling dan Dynamic Capabilities Theory (DCT), studi ini berpendapat bahwa kepatuhan Syariah berfungsi sebagai sinyal tata kelola yangMengambil teori Signaling dan Dynamic Capabilities Theory (DCT), studi ini berpendapat bahwa kepatuhan Syariah berfungsi sebagai sinyal tata kelola yang
UM SURABAYAUM SURABAYA Tata kelola pemerintahan yang baik di era globalisasi memberikan pelayanan terbaik terhadap permintaan masyarakat. Implementasi pemerintahan sebenarnyaTata kelola pemerintahan yang baik di era globalisasi memberikan pelayanan terbaik terhadap permintaan masyarakat. Implementasi pemerintahan sebenarnya
UNISSULAUNISSULA Bahkan beberapa akademisi hukum masih memperdebatkan konsep Omnibus Law jika diimplementasikan, dikhawatirkan akan mengganggu sistem hukum Indonesia karenaBahkan beberapa akademisi hukum masih memperdebatkan konsep Omnibus Law jika diimplementasikan, dikhawatirkan akan mengganggu sistem hukum Indonesia karena