UNISSULAUNISSULA
The 1st Proceeding International Conference And Call PaperThe 1st Proceeding International Conference And Call PaperUU Omnibus dapat diartikan sebagai undang-undang yang dibuat untuk menargetkan isu utama yang mampu mencabut atau mengganti beberapa undang-undang sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana. Beberapa pihak berpendapat bahwa tindakan Presiden masih dalam koridor konstitusi karena dianggap sebagai bagian dari kewenangan prerogatif Presiden. Namun, kelompok lain memiliki pandangan berbeda bahwa tindakan Presiden tidak berada dalam kerangka kewenangan prerogatif, tetapi justru melanggar atau bersifat sembarangan. Masalah dalam penelitian ini adalah pertanyaan apakah Konstitusi Tahun 1945 memberikan kewenangan prerogatif kepada Presiden, khususnya terkait UU Omnibus? Secara umum dapat dipahami bahwa Konstitusi Tahun 1945 memberikan kewenangan prerogatif kepada Presiden melalui Pasal 10 hingga Pasal 17, sehingga Presiden dalam menjalankan kewenangannya tidak perlu meminta persetujuan dari lembaga lain seperti DPR. Namun, dengan rencana UU Omnibus di Indonesia, termasuk UU Omnibus Ketenagakerjaan dan UU Omnibus Pajak, perlu ditinjau dan disetujui oleh DPR. Di masa depan, kekuatan Presiden harus diatur secara eksplisit dalam konstitusi atau undang-undang agar implementasinya mudah dikontrol. Oleh karena itu, DPR harus secara aktif mengawasi administrasi pemerintah dengan menggunakan haknya secara optimal dan proporsional.
Secara umum dapat dipahami bahwa Konstitusi Tahun 1945 memberikan kewenangan prerogatif kepada Presiden melalui Pasal 10 hingga Pasal 17, sehingga Presiden dalam menjalankan kewenangannya tidak perlu meminta persetujuan dari lembaga lain seperti DPR.Namun, setelah tiga kali amandemen, struktur Konstitusi Tahun 1945 mengalami perubahan besar.Otoritas Presiden mengalami pengurangan substansial, terutama dalam pembentukan UU Omnibus yang memerlukan persetujuan DPR.Di masa depan, kewenangan Presiden harus diatur secara eksplisit dalam konstitusi atau undang-undang agar implementasinya mudah dikontrol.DPR harus aktif mengawasi administrasi pemerintah dengan menggunakan haknya secara optimal dan proporsional.
Penelitian lanjutan dapat fokus pada analisis dampak UU Omnibus terhadap hak-hak pekerja di Indonesia, khususnya dalam konteks ketenagakerjaan. Selain itu, perlu dilakukan studi perbandingan antara sistem kewenangan prerogatif Presiden di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki struktur konstitusi serupa. Penelitian juga dapat mengkaji efektivitas peran DPR dalam pengawasan pembentukan UU Omnibus, termasuk tantangan yang dihadapi dalam proses persetujuan dan implementasi. Dengan memperdalam aspek-aspek ini, diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang lebih seimbang antara kebutuhan investasi dan perlindungan hak masyarakat.
| File size | 761.95 KB |
| Pages | 15 |
| DMCA | Report |
Related /
RIAURIAU Meskipun survei konsumen menunjukkan kesadaran akan masalah limbah, implementasi praktis masih tertinggal. Penelitian ini memberikan wawasan tentang optimalisasiMeskipun survei konsumen menunjukkan kesadaran akan masalah limbah, implementasi praktis masih tertinggal. Penelitian ini memberikan wawasan tentang optimalisasi
STIEMADANISTIEMADANI Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena fraud dana desa di Indonesia. Penelitian mengidentifikasi bahwa modus operandi korupsi sering melibatkanPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena fraud dana desa di Indonesia. Penelitian mengidentifikasi bahwa modus operandi korupsi sering melibatkan
SMARTPUBLISHERSMARTPUBLISHER Data diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada mahasiswa akuntansi di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Penelitian ini menggunakan analisisData diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada mahasiswa akuntansi di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Penelitian ini menggunakan analisis
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Sampai saat ini, pandangan hukum agama dan sekuler berpikir dua hal tersebut tidak akan bertemu dalam harmoni. Namun, dengan keberanian membawa inovasiSampai saat ini, pandangan hukum agama dan sekuler berpikir dua hal tersebut tidak akan bertemu dalam harmoni. Namun, dengan keberanian membawa inovasi
UNISSULAUNISSULA Diperlukan pengembangan pemikiran tentang hukum dan politik hukum Islam serta implikasinya. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, hasil yangDiperlukan pengembangan pemikiran tentang hukum dan politik hukum Islam serta implikasinya. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif, hasil yang
UNISSULAUNISSULA Good governance diimplementasikan dalam konteks demokratisasi kehidupan bangsa dan negara, di mana salah satu prasyaratnya adalah adanya penegakan hukumGood governance diimplementasikan dalam konteks demokratisasi kehidupan bangsa dan negara, di mana salah satu prasyaratnya adalah adanya penegakan hukum
UNISSULAUNISSULA Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa manifestasi Nilai-Nilai Pancasila pada penerapan omnibus law harus sejalan dengan pandangan keadilanHasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa manifestasi Nilai-Nilai Pancasila pada penerapan omnibus law harus sejalan dengan pandangan keadilan
UNISSULAUNISSULA Latar belakang pemerintah meningkatkan pengesahan RUU Omnibus Law karena berharap investasi akan menjadi ekonomi nasional yang dimanfaatkan. Terdapat beberapaLatar belakang pemerintah meningkatkan pengesahan RUU Omnibus Law karena berharap investasi akan menjadi ekonomi nasional yang dimanfaatkan. Terdapat beberapa
Useful /
RIAURIAU Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir, yang dipilih berdasarkan purposive sampling, yakni dua kabupatenPenelitian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir, yang dipilih berdasarkan purposive sampling, yakni dua kabupaten
STMIKJAYAKARTASTMIKJAYAKARTA Sistem ini memungkinkan pelanggan untuk mengajukan pengaduan secara online, memudahkan proses pelacakan status pengaduan, dan memungkinkan manajemen PTSistem ini memungkinkan pelanggan untuk mengajukan pengaduan secara online, memudahkan proses pelacakan status pengaduan, dan memungkinkan manajemen PT
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif, antara lain Pasal 52 ayat (2) Undang‑Undang No. 39/1999Pemerintah telah mengeluarkan regulasi yang menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif, antara lain Pasal 52 ayat (2) Undang‑Undang No. 39/1999
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Dalam konsepnya, Muhammadiyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus serius dalamDalam konsepnya, Muhammadiyah menegaskan pentingnya sinkronisasi antara lembaga dengan mengedepankan transparansi, membuat undang-undang harus serius dalam