IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA
Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanIjtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanMasalah pemenuhan hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama masih terjadi karena lemahnya elemen pendukung putusan pengadilan serta prosedurnya, dan adanya hambatan dari mantan pasangan. Oleh karena itu, hakim agama diharapkan memiliki sensitivitas dan dukungan terhadap perempuan dalam membuat keputusan yang berlandaskan nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang‑undangan dan konseptual untuk menjelaskan penggunaan ex officio dalam pemenuhan nafkah iddah dan mutah di Pengadilan Agama Samarinda serta kesesuaiannya dengan tujuan hukum. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder terkait tema, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif menggunakan wacana ex officio dan teori tujuan hukum. Pemenuhan iddah dan mutah melalui ex officio pada perceraian talak merujuk pada PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 1 Tahun 2017, sedangkan pada perceraian gugatan merujuk pada PERMA No. 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 2 Tahun 2019. Keseluruhan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian melalui ex officio sejalan dengan tujuan hukum: kepastian hukum, keadilan, dan manfaat.
Penggunaan ex officio dalam pemenuhan nafkah iddah dan mutah pada perceraian talaq maupun gugatan di Pengadilan Agama Samarinda tidak melanggar prinsip ultra petita karena memperhatikan pertimbangan logis, upaya terbaik hakim, relevansi materi perkara, serta nilai keadilan.Keputusan ex officio yang mencantumkan klausul pembayaran sebelum atau pada saat penyerahan akta cerai sejalan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.Penelitian ini merupakan studi awal di wilayah Kalimantan Timur dengan keterbatasan ruang lingkup.diperlukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas untuk memperdalam temuan.
Penelitian lanjutan dapat memperluas kajian tentang penerapan ex officio dengan melakukan studi komparatif antar provinsi di Indonesia untuk mengidentifikasi variasi praktik dan faktor kontekstual yang memengaruhi kepastian hukum serta keadilan bagi perempuan. Selanjutnya, survei empiris terhadap persepsi dan tingkat kepuasan perempuan yang menerima keputusan ex officio dapat memberikan insight tentang sejauh mana nilai keadilan dan manfaat dirasakan oleh para pihak yang bersangkutan. Selain itu, analisis kuantitatif mengenai tingkat keberhasilan eksekusi keputusan ex officio, termasuk dampak ekonomi bagi mantan suami dan kesejahteraan eks‑istri, dapat membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan serta memberi rekomendasi peningkatan prosedur pelaksanaan di pengadilan agama.
- DOI Name 10.21580 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.21580DOI Name 10 21580 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 21580
- DOI Name 10.25216 Values. name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix... doi.org/10.25216DOI Name 10 25216 Values name values index type timestamp data serv crossref email support desc prefix doi 10 25216
- SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN | Mansari | Gender Equality:... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/article/view/5377SENSITIVITAS HAKIM TERHADAP PERLINDUNGAN NAFKAH ISTERI PASCA PERCERAIAN Mansari Gender Equality jurnal ar raniry ac index php equality article view 5377
- Jurnal Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. gender equality islamic family challenges samarah... jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/8110Jurnal Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam gender equality islamic family challenges samarah jurnal ar raniry ac index php samarah article view 8110
| File size | 320.66 KB |
| Pages | 20 |
| DMCA | Report |
Related /
IBIK57IBIK57 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada media pembelajaran daring resmi dari kampus, mahasiswa cenderung lebih banyak menggunakan nama asli sebagai identitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada media pembelajaran daring resmi dari kampus, mahasiswa cenderung lebih banyak menggunakan nama asli sebagai identitas.
MKRIMKRI 6 Tahun 2023) yang tidak tematik sehingga tidak mudah dipahami publik. Kebaruan artikel ini adalah gagasan bahwa penerapan metode omnibus juga harus disertai6 Tahun 2023) yang tidak tematik sehingga tidak mudah dipahami publik. Kebaruan artikel ini adalah gagasan bahwa penerapan metode omnibus juga harus disertai
FHUKIFHUKI Jkt. Pst and District Court Decisions Medan No. 329/Pid. Sus/2021/PN. Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselvesJkt. Pst and District Court Decisions Medan No. 329/Pid. Sus/2021/PN. Mdn). The results of the study, criminal sanctions for narcotics abusers for themselves
FHUKIFHUKI Konsekuensi hukum yang timbul meliputi pembagian kepemilikan menjadi saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, serta PT Jamkrindo (Persero) menjadi subjek Undang‑UndangKonsekuensi hukum yang timbul meliputi pembagian kepemilikan menjadi saham Seri A Dwiwarna dan Seri B, serta PT Jamkrindo (Persero) menjadi subjek Undang‑Undang
UMMUMM Oleh karena itu, analisis komprehensif sangat diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana hubungan antara otoritas pemerintah pusat dan daerah mempengaruhiOleh karena itu, analisis komprehensif sangat diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana hubungan antara otoritas pemerintah pusat dan daerah mempengaruhi
UMMUMM Sebaliknya, Jerman menerapkan pendekatan ekologi, spasial, dan arsitektural dalam perizinan rumah ibadah dengan menganut Baugesetzbuch dan memperhatikanSebaliknya, Jerman menerapkan pendekatan ekologi, spasial, dan arsitektural dalam perizinan rumah ibadah dengan menganut Baugesetzbuch dan memperhatikan
UBBGUBBG evaluasi moral (76%), rasionalisasi (17%), dan otorisasi (7%). Strategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme,evaluasi moral (76%), rasionalisasi (17%), dan otorisasi (7%). Strategi evaluasi moral secara dominan mengaitkan UU Cipker dengan nilai-nilai seperti optimisme,
UMMUMM Pendekatan paradigma profetik, dengan mengedepankan humanisasi, liberalisme, dan transendensi, menawarkan rekonstruksi etika legislatif yang berlandaskanPendekatan paradigma profetik, dengan mengedepankan humanisasi, liberalisme, dan transendensi, menawarkan rekonstruksi etika legislatif yang berlandaskan
Useful /
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan kualitatif naturalistik. Penelitian dilaksanakan di Fakultas Tarbiyah dan PendidikanMetode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan kualitatif naturalistik. Penelitian dilaksanakan di Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan
SCADINDEPENDENTSCADINDEPENDENT Empat konsep religius-spiritual dalam ajaran Islam—Tauhid, Fitrah, Mizan, dan Khalifah—membentuk pandangan dunia teosentris untuk ESD yang selarasEmpat konsep religius-spiritual dalam ajaran Islam—Tauhid, Fitrah, Mizan, dan Khalifah—membentuk pandangan dunia teosentris untuk ESD yang selaras
UNTRIMBALIUNTRIMBALI Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memilih untuk membeli produk Wardah. Oleh karena itu, citra merek memiliki pengaruh positif terhadapHasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka memilih untuk membeli produk Wardah. Oleh karena itu, citra merek memiliki pengaruh positif terhadap
IAIN SALATIGAIAIN SALATIGA Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis dengan basis eistemologi fikih minoritas terhadap hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. Berbeda denganTujuan dari kajian ini adalah menganalisis dengan basis eistemologi fikih minoritas terhadap hak-hak konstitusional penghayat kepercayaan. Berbeda dengan